Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau gorong-gorong yang berada di kawasan Thamrin, Jakarta. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE

Jokowi menyebutkan pembangunan deep tunnel dimulai dari Jalan MT Haryono hingga Jl Pluit Raya dengan kedalaman 40 meter.

Pemprov DKI Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan meneruskan program lama mantan Gubernur DKI Sutiyoso, yaitu pembangunan deep tunnel atau terowongan bawah tanah.

Untuk mewujudkan proyek yang dicetuskan sejak tahun 2007 ini, Pemprov DKI bersedia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 triliun. Sayangnya, proyek deep tunnel ini belum diketahui pasti akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI.

"Ini memang proyek lama. Sama seperti MRT yang sudah digagas selama 25 tahun. Nah, deep tunnel ini juga sudah ada semuanya, dari gambarnya dan sebagainya. Pokoknya komplit," kata Jokowi, usai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (27/12).

Disebutkan Jokowi, pembangunan deep tunnel dimulai dari Jalan MT Haryono hingga Jl Pluit Raya, dengan kedalaman mencapai 40 meter. Agar program ini berjalan maksimal, DKI akan melakukan kajian secara secara detail dan menyeluruh. Jika sudah lengkap desainnya, maka pihaknya akan mengumumkan kepada publik.

"Nanti ada kajian lebih detail. Kalau sudah selesai, gambarnya seperti apa, saya buka nanti. Kalau kita mengikuti cetak biru, akan lama sekali. Sebab sekarang kami sedang kejar-kejaran dengan intensitas hujan yang kadang-kadang masih tinggi. Diharapkan, program pembuatan gorong-gorong ini dapat menekan titik-titik genangan air di ibukota. Pengennya sih cepet-cepetan saja. Nanti MRT mulai, kemudian monorelnya mulai, kemudian deep tunnel-nya juga mulai," jelasnya.

Untuk pembangunan deep tunnel tersebut, Jokowi berharap untuk tidak menggunakan dana APBD DKI, bahkan tidak pula meminta dari pemerintah pusat. Dia mengaku akan mencari investor yang bersedia membiayai megaproyek tersebut.

Namun, Jokowi mengaku dirinya juga memikirkan keinginan investor untuk mendapatkan profit dari setiap modal yang ditanamkan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, bila tidak ada investor yang mau membiayai pembangunan deep tunnel, maka Pemprov DKI akan menyiapkan pos anggaran dalam APBD DKI.

"Ya, kita buka dulu untuk mengundang investor. Sebab kalau melibatkan investor, kan lebih cepat mulai pembangunannya. Ya, kalau tidak ada, kita gunakan APBD. Januari kita akan mulai proyek tersebut. Pasti sudah ngantri investornya, karena proyeknya visible," tuturnya.

Jokowi mengaku optimistis pembangunan deep tunnel akan menarik minat banyak investor. Pasalnya, deep tunnel ini tidak hanya bermanfaat untuk penanggulangan banjir, tetapi juga bisa menjadi prasarana penempatan kabel optic, kabel listrik, pembuangan air limbah, bahkan bisa digunakan untuk tol.

"Ya, iyalah, bakal menarik perhatian investor. Deep tunnel itu bisa digunakan untuk tol. Kenapa tidak? Karena penggunaannya tidak hanya untuk banjir saja. Di negara lain saja sudah ada. Hanya, penggunaannya akan ditambah. Mungkin untuk saluran air baku PDAM, kabel listrik, telepon, kabel optic. Tapi semuanya harus bayar. Artinya, ada pemasukan dari situ," paparnya.

Jokowi mengaku belum memikirkan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, seperti rencana awal yang digagas Sutiyoso, yang meminta bantuan anggaran dari pusat 75 persen dan DKI 25 persen. "Kalau berkaitan dengan air dan jalan tol, kita bakal libatkan investor. Kalau nggak, ya, DKI saja. Sementara ini belum terpikir untuk minta bantuan pemerintah pusat," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan, program deep tunnel itu dianggap sebagai proyek dadakan. Seharusnya menurutnya, proyek raksasa seperti itu masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu dibuatkan Raperda, kemudian dibahas dalam Balegda DPRD DKI untuk ditetapkan sebagai Perda.

"Jadi, deep tunel ini masih perlu dibahas lagi. Karena itu kan kajiannya panjang. Tidak bisa sembarangan," tukas Triwisaksana.

Untuk diketahui, pada eranya, Gubernur DKI Sutiyoso ingin melakukan pembangunan Deep Tunnel Reservoir System (DTRS) yang dipaparkan oleh Badan Regulator (BR) PAM pada tahun 2007. Teknologi ini diadopsi dari proyek serupa di beberapa kota metropolitan di dunia, di antaranya Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, Chicago dan Milwaukee di Amerika Serikat (AS).

DTRS menganut konsep "5 in 1", yaitu manfaatnya untuk mengendalikan banjir dan genangan air, menampung air limbah pada terowongan di bawah tanah, yang kemudian dimanfaatkan menjadi air baku untuk pasokan ke Instalasi Pengolahan Air bersih (IPA) PDAM, lalu untuk mengendalikan pemompaan air tanah secara berlebihan, dan DTRS ini tidak membutuhkan pembebasan tanah/lahan.

Sebagai tahap awal, rencananya DTRS ini akan dibangun di Jakarta bagian tengah, yaitu letaknya berada di bawah Banjir Kanal Barat (BKT) sepanjang 17 km, dengan luas penampang basah 42x 42 meter persegi, yang dapat menampung air sekitar 30 juta meter kubik, dengan estimasi total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp4,4 triliun.

Estimasi biaya tersebut dihitung dari perbandingan proyek serupa di Singapura yang menghabiskan dana Rp 18 triliun untuk panjang 70 km. Dalam implementasinya, DTRS harus disinkronisasi dengan konsep pengendali banjir yang lainnya, seperti Banjir Kanal Timur (BKT), Banjir Kanal Cengkareng, dan juga melengkapi rencana pembangunan Waduk Ciawi di hulu Kali Ciliwung.

DTRS ini juga disebutkan akan dibangun di daerah tangkapan air yang kerap dilanda banjir, seperti di Bukit Duri, Kampung Melayu, pintu air Manggarai, pintu air Karet, Grogol, Banjir Kanal Barat, serta Muara Angke.

» Berita Satu

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Metro

Jakarta � Car free night akan diberlakukan menyambut Tahun Baru 2013 di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2012, Jalan Sudirman-Thamrin akan ditutup sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB.

"Saat car free night, pada ruas Jalan Sudirman-MH Thamrin nantinya akan steril dari kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat," ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono, saat dihubungi, Jumat (28/12).

Namun, kata Wahyono, pada pukul 16.00 WIB sudah dilakukan pembatasan kendaraan yang menggunakan lalu lintas Sudirman-Thamrin. "Pada pukul 02.30 WIB, tanggal 1 Januari-nya diharapkan kepada masyarakat untuk meninggalkan jalan tersebut," kata dia.

Berikut tahapan-tahapan pemberlakuan car free night:

1. Pukul 16.00 WIB: Pembatasan kendaraan secara selektif yang akan melintas Jalan Sudirman-Thamrin.

2. Pukul 18.00 WIB: Penutupan ruas Jalan Sudirman dari Bundaran Senayan-Patung Jenderal Sudirman pada jalur cepat dan Patung Sudirman (Jalan Sudirman)-Bundaran Air Mancur/Patung Kuda (Jalan Thamrin)

3. Pukul 19.00 WIB: Penutupan arus lalin mulai dari Bundaran Senayan Jalan Sudirman (jalur cepat dan lambat)-Jalan Thamrin (Bund Air Mancur/Patung Kuda).

Catatan : masyarakat yang akan hadiri giat di hotel/tempat hiburan sepanjang Sudirman-Thamrin masih diberikan akses masuk secara selektif.

4. Pukul 20.00-02.00 WIB: Penutupan secara total ruas Jalan. Sudirman-Thamrin (Pelaksanaan Jakarta Festival Night/Jakarta Car Free Night).

5. Pukul 02.00 WIB: Ruas Jalan Sudirman-Thamrin dibuka secara normal secara selektif untuk memberikan kesempatan penyelenggara hiburan panggung dan pengunjung untuk mempersiapkan diri.

6. Pukul 02.30 WIB: Himbauan untuk segera meninggalkan ruas Jalan Sudirman-Thamrin.

(mdk/ded)

» Merdeka

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta • Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan menang dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa lalu. Tepat tanggal 15 Oktober lalu, keduanya resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Sejak masa kampanye, mereka sudah berjanji memberikan warna baru untuk birokrasi di lingkungan Pemprov, maupun kota Jakarta pada umumnya. Dengan tiga visi utamanya, yakni transparansi anggaran, peningkatan pelayanan dan penghematan, kedua pria yang dikenal dengan sapaan Jokowi dan Ahok optimis akan membawa Jakarta baru.

Satu hari setelah pelantikan dilaksanakan, keduanya langsung melakukan gebrakan. Kebekuan birokrasi mereka pecahkan. Hal-hal yang dianggap tak becus dibereskan.

Jokowi memilih banyak bertugas di luar kantor. Dia memantau kondisi di lapangan. Sedangkan Ahok lebih banyak berkutat di lingkungan Pemprov mengatur anak buahnya yang selama ini terlalu dimanjakan.

Sambil mengatur birokrasi dan membenahi anak buah yang malas, keduanya terus merancang program kerja mereka untuk lima tahun ke depan selama memimpin Jakarta.

Berikut lima gebrakan fenomenal yang dilakukan Jokowi dan Ahok selama dua bulan setengah masa kerja. (mdk/dan)

1. Blusukan ke daerah titik masalah

Sehari setelah dilantik, Gubernur Joko Widodo langsung meninjau ke daerah-daerah bermasalah. Misalnya pemukiman kumuh dan padat penduduk, serta kali-kali yang disesaki sampah.

Dengan gaya andalannya kemeja putih, celana kain hitam dan sepatu kets, Jokowi menggedor perkampungan warga bersama jajaran SKPD. Pasar-pasar juga dia kunjungi.

Bahkan saat Jakarta terendam banjir beberapa waktu lalu, dia tak canggung nyebur ke kolam dadakan di pemukiman warga. Pernah juga dia ikut hujan-hujanan bersama warga.

Dengan sistem turun langsung ke lapangan, Jokowi bisa melihat solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah di daerah itu. Sehingga anggaran yang disediakan tepat guna.

Banyak yang menilai gaya blusukan Jokowi tak efektif. Tapi pria kelahiran Solo itu tak mau ambil pusing.

"Ya kerja yang benar itu begini," kata Jokowi. (mdk/dan)

2. Benahi kinerja PNS

Karena berbagi tugas dengan atasannya, Ahok lebih banyak mengatur dan memantau kinerja PNS. Sehari setelah dilantik, dia mengadakan sidak ke ruangan Badan Kepegawaian Daerah dan beberapa ruangan lainnya di lingkungan Pemprov.

Mulai dari cara berpakaian, absen hingga ruangan dan waktu rapat dia koreksi. Fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada tapi belum dibangun, dia minta segera direalisasikan. Seperti ruangan menyusui.

Ahok juga ingin antar semua SKPD terhubung online dengan dirinya. Tujuannya untuk memudahkan bertukar informasi. Ahok juga minta semua lini dipasang CCTV yang terpusat di ruang kerjanya agar tak ada lagi PNS yang datang kemudian duduk, atau datang kemudian cabut.

Satu perintah tegas Ahok yang membuat anak buahnya sedikit gerah adalah semua rapat harus diliput humas. Setelah itu, video rekaman rapat diupload ke Youtube. Dengan begitu, publik tahu apa yang menjadi pembahasan mereka.

"Kita mau transparan," kata Ahok.(mdk/dan)

3. Kartu Jakarta Sehat

Program ini salah satu dari empat program unggulan Jokowi dan Ahok. Dengan memegang kartu ini, warga Jakarta bisa berobat gratis.

Kartu ini beda dengan Jamkesda. Sebab, ini diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan Jamkesda hanya untuk pasien miskin.

Warga yang ingin berobat cuma membawa kartu sakti ini tanpa perlu membawa embel-embel tanda pengenal lainnya. Kalaupun dia belum memegang kartu, maka sementara waktu bisa menjadikan KTP sebagai bukti dia warga Jakarta. Hanya saja, yang telah memiliki kartu akan lebih mudah dikedatangan berikutnya, karena rekam medis pasien secara otomatis tersimpan di kartu itu.

Untuk tahap awal, 3.000 kartu telah dilempar ke warga di enam kelurahan. Targetnya keseluruhan program ini adala 4,7 juta warga bisa berobat gratis. Untuk tahun 2013 ini, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun sebagai klaim asuransi pasien.(mdk/dan)

4. Kartu Jakarta Pintar

Kartu ini hampir sama dengan kartu sehat. Bedanya, Kartu Jakarta Pintar dibuat untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap bersekolah.

Dulu, bantuan untuk siswa dipegang pihak sekolah. Rupanya cara demikian rawan disalahgunakan. Maka itu Jokowi mengubah konsep dengan cara langsung memberikan pada siswa lewat sistem menabung.

Tahap pertama, 3.008 kartu pintar diluncurkan di dua lokasi yakni di SMA Yappenda sebanyak 1.657 dan 1.066 di SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Desember lalu. Secara keseluruhan, KJP akan dibagikan kepada 3.75.539 peserta didik dari 1.085 SMA dan SMK se-DKI Jakarta.

Nantinya, setiap siswa pemegang KJP mendapat uang operasional sebesar Rp 400.000 per bulan. Selain itu, siswa juga mendapat uang personal sebesar Rp 240.000 per bulan.

Tapi, angka itu tidak diberikan tiap bulannya. Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan diberikan tiap per tiga bulan sekali. Sedangkan untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu diberikan per enam bulan sekali.

KJP diperuntukkan sebagai biaya personal seperti transport, buku, sepatu, baju sekolah. Bentuknya KJP seperti ATM Bank DKI. Untuk sekolah negeri berwarna platinum dan sekolah swasta berwarna silver(mdk/dan)

5. Pajak online

Pendapatan DKI selama ini mengalami banyak kebocoran. Alhasil nilai yang masuk ke kas daerah tak sebesar pendapatan yang dihasilkan.

Mencegah hal itu terulang, Jokowi akan menerapkan pajak online. Dengan sistem ini dia berharap niat menyelewengkan pajak bisa berkurang dan pendapatan DKI bertambah.

Sistem ini mulai berlaku Januari 2013. Semua pendapatan daerah seperti dari pajak restoran, parkir, hotel, reklame akan menggunakan sistem online. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran-kebocoran pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Semuanya akan kita online seperti pajak hotel, pajak restoran, reklame, parkir, dan kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti," kata Jokowi(mdk/dan)

• Merdeka

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Metro

 Dia berharap rencana ini bisa direalisasikan secepatnya.

€ Jakarta ¤ Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan menyambut gembira rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang akan membeli Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD).

Dirinya pun berharap rencana ini bisa direalisasikan secepatnya.

"Yang akan beli DKI? Dengan senang hati," ujar Dahlan saat menghadiri "Refleksi Akhir Tahun PKS dalam Bingkai Seni dan Budaya" di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu malam 29 Desember 2012.

"Semoga cepat saja dilaksanakan. Besok boleh (31 Desember 2012), lusa tanggal 2 Januari juga boleh," tambah Dahlan.

Dahlan menuturkan, rencana Jokowi membeli PPD harus mendapat persetujuan dari DPR dan Menteri Keuangan karena ini menyangkut pembelian BUMN. "Ini harus ada prosedur birokrasi dan administrasi untuk membeli PPD," ujarnya.

Seperti diketahui, 26 Desember 2012 lalu, Jokowi melayangkan surat kepada Dahlan Iskan terkait rencana pembelian salah satu aset negara itu. Sang gubernur berencana akan isi jalur-jalur Transjakarta dengan bus-bus PPD. Permintaan itu masih diproses Kementerian BUMN.

Rencananya, PPD akan dilikuidasi karena BUMN yang satu ini terus merugi. Dahlan pun harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk merevitalisasi bus-bus itu.

Namun, dengan rencana Jokowi, Dahlan bisa "bernapas" lega karena usaha itu akan mengurangi jumlah BUMN yang merugi. "Itu bisa kurangi BUMN," ujar sang menteri.

• Vivanews

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta | Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan bahwa terowongan atau deep tunnel yang digagasnya bakal memiliki banyak fungsi.

Terowongan yang direncanakan akan dibangun sepanjang jalur Letjen MT. Haryono hingga Pluit itu tidak hanya untuk mengatasi banjir. Terowongan itu juga akan berfungsi juga sebagai jalur tol, jalur limbah, air bersih, kabel listrik, telepon dan pipa.

"Nanti ini bisa jadi macam-macam fungsinya," kata Jokowi dalam paparan awal Terowongan Multi Fungsi di ruang rapat TPUT, Balaikota DKI Jakarta, Kamis (3/1).

Berdasarkan rancangan, jalur cepat akan menyediakan tiga pintu masuk dan satu pintu keluar. Pintu pertama ada di MT Haryono yang akan "menangkap" pengguna mobil dari arah Bekasi dan jalan Dewi Sartika.

Pintu selanjutnya ada di muka Wisma Aldiron yang akan menjadi pintu bagi pengguna dari arah jalan Pasar Minggu Raya. Pintu ketiga di jalan Gatot Subroto, akan "menangkap" pengguna mobil dari arah Mampang dan Warung Buncit.

"Pintu keluarnya, sampai sekarang baru satu yaitu di Jembatan Tomang," kata Jokowi. Rencananya, terowongan berdiameter 16 meter ini akan dibuat tiga lapis. Lapisan paling bawah akan digunakan sebagai jalur pembuangan limbah.

Jalur kedua digunakan untuk kendaraan ke arah timur, dan lapisan paling atas untuk jalur kendaraan mengarah ke barat.

"Tapi kalau hujan, dan hujannya besar. Ya jalur kendaraan ditutup untuk dijadikan jalur air yang mengarah ke Waduk Pluit," kata Jokowi.

Dia menjelaskan bahwa pembangunan terowongan yang terletak di 40 meter di bawah jalan tersebut akan menggunakan teknologi Spanyol berupa bor yang berdiameter sesuai dengan besar terowongan. "Bornya sudah ada di Spanyol, nanti tinggal diambil kalau jadi," katanya.

• Republika

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta � Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengatakan pemerintah DKI Jakarta akan menjalin kerja sama di bidang transportasi dengan pemerintah Australia.

"Mereka punya manajemen transportasi yang baik," kata Jokowi usai bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, di Balaikota Jakarta, Selasa.

Jokowi mengatakan rincian kerja sama itu masih akan dibicarakan lebih lanjut. Namun dia menyebut kemungkinan kerja sama akan mencakup manajemen transportasi serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Greg mengatakan, selama pertemuan mereka juga membahas kerja sama Australia dan Indonesia secara umum.

"Dan berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan yang dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota ini," kata Greg.

Ia juga menantikan ajakan kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang, termasuk kerja sama dalam pembangunan kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta.(dny)

ۥ Antara

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, mengatakan PT Hutama Karya nantinya diarahkan tidak hanya menjadi kontraktor yang membangun jalan tol tapi juga bertambah tugasnya menjadi operator jalan tol. "Ini bentuk transformasi tugas Hutama Karya," katanya, Selasa 16 Oktober 2012.

Meski selama ini Hutama Karya lebih dikenal sebagai perusahaan konstruksi, tapi Dahlan menilai hal tersebut bukan masalah.

September lalu, Dahlan membuat kejutan dengan mengusulkan Hutama Karya menjadi BUMN pengelola jalan tol. Alasannya, selama ini pembangunan jalan tol oleh Jasa Marga dinilai lambat. Pasalnya Jasa Marga selalu melihat sisi keuntungan dan proses yang lama, sementara pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan pelat merah itu untuk mempercepat  pelaksanaannya.

Dahlan membantah bahwa Hutama Karya nantinya menggarap proyek-proyek yang tidak perspektif karena hanya meneruskan tugas Jasa Marga yang tidak selesai. "Nasib keuangan perusahaan dan negara tetap ada caranya," ujarnya. Sayangnya, Dahlan enggan menjelaskan lebih lanjut. "Itu rahasia perusahaan.”

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya,Tri Widjajanto Joedosastro enggan berkomentar banyak. Mengenai rencana tugas barusnya sebagai operator jalan tol, Tri mengaku akan mengikuti penugasan dari Kementerian BUMN.

“Saat ini kami mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun jalan tol Sumatera disamping proyek komersil yang kami punya, selebihnya tergantung penugasan saja," ujarnya.

Terkait masalah dana, Dahlan menyatakan akan menggunakan skema penugasan dari negara. Dia mencontohkan, Hutama Karya yang membangun jalan tol dari Medan-Binjai-Tebing Tinggi, di masa mendatang bisa menjualnya ke perusahaan tol komersial. “Uangnya bisa dipakai untuk membangun jalan tol lagi,” kata dia.

© Tempo.Co

Posted in: Metro

Jakarta - Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Pandit Pranggana, menilai pembangunan monorel seharusnya terintegrasi dengan Transjakarta. "Jangan sampai tumpang tindih atau malah menggusur," kata Pandit Pranggana, Rabu, 17 Oktober 2012.

Menurut Pandit, Transjakarta dan monorel memiliki kriteria yang hampir mirip, yaitu cocok untuk perjalanan dalam kota jarak dekat. Sehingga monorel bisa melengkapi rute-rute jarak pendek yang tidak dilalui oleh Transjakarta.

Pandit mengatakan, pembangunan monorel tidak hanya fisik, tetapi juga sistem yang terintegrasi, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengaksesnya. Sistem di sini, jelas Pandit, adalah bagaimana koordinasi antara operator Transjakarta, dalam hal ini Badan Layanan Umum dengan operator monorel.

Selain itu, pemerintah, lanjut Pandit, harus belajar dari kegagalan pembangunan monorel di masa lalu. "Dulu skema pembiayaannya tidak jelas, bahkan political will-nya pun lemah," ujar Pandit. Sehingga, lanjut dia, diperlukan dukungan dari segala sektor, terutama Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mengusulkan proyek ini dilanjutkan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, berpendapat senada, bahwa pembangunan monorel harus bersinergi dengan Transjakarta. "Jangan sampai jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Dahlan Iskan Yakin Proyek Monorel Ekonomis

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menilai rencana pelaksanaan lanjutan proyek link transportation monorel akan ekonomis jika bermanfaat bagi publik. "Ekonomis atau tidak, tergantung bagaimana kebijakannya nanti," kata Dahlan saat ditemui di kantornya, Rabu, 17 Oktober 2012.

Dahlan mengatakan jika monorel ini dapat menggantikan busway tentunya akan lebih ekonomis. Sebab, busway bisa dimanfaatkan oleh publik sehingga bisa mengurangi kemacetan.

Namun, ia menambahkan, jika pada akhirnya tidak bisa menggantikan, busway masih bisa bermanfaat untuk feeder-feeder dari program monorel ini. "Idenya begitu," kata Dahlan singkat.

Dahlan yang ditanyai lebih lanjut soal rencana pembiayaan ini belum bisa banyak berkomentar. Ia mengatakan akan menunggu hasil pertemuan antara Adhi Karya dan Pemerintah DKI Jumat, 19 Oktober 2012. "Ya nantilah dimatangkan Jumat," ujarnya.

Konsep link transportation monorel ini merupakan moda transportasi publik yang didukung oleh feeder yang melewati kawasan bisnis dan komersial, stasiun MRT, shelter busway, dan airport train. Untuk pembanguhan tahap pertama, monorel akan melewati rute Tanah Abang, lalu melewati Waduk Melati, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Kuningan, Mega Kuningan, dan kawasan SCBD Senayan.

Total rute yang dilewati yakni sepanjang 13 kilometer dengan 16 stasiun, melewati 21 mal, 110 gedung perkantoran, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen. Satu rangkaian monorel terdiri atas empat gerbong yang masing-masing berkapasitas 200 orang.

Kemarin, usai pertemuan dengan BUMN Karya di Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan penggarapan proyek akan ditanggung oleh BUMN dan BUMD. "Proyek ini tidak akan menggunakan APBD," kata Kiswo.

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini, kata Kiswodarmawan, berkisar antara Rp 12 hingga Rp 13 triliun. Nantinya, dana akan ditanggung bersama badan usaha milik daerah, PT Inka, dan PT LEN Industri. " BUMN akan tanggung 30 hingga 40 persen dibagi tiga, sisanya BUMD," ujarnya.

Jika tahap pertama ini segera disetujui, Adhi Karya berkomitmen untuk langsung menggarap proyek monorel ini. Proyek ini, kata Kiswo, diprediksi akan memakan waktu hingga tiga tahun. "Kami prediksi selesai dua hingga tiga tahun mendatang," kata dia.

© Tempo.Co

Posted in: Metro,Transportasi

 Jokowi Minta Konsorsium Monorel Presentasi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk mempresentasikan proyek monorel di minggu pertamanya menjabat sebagai gubernur.

"Saya minta besok (Kamis hari ini). Kalau enggak bisa ya minggu depan," ujar Joko Widodo usai menemani Presiden Susilo Bambang Yuhoyono di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2012.

Jokowi ingin pembangunan monorel dapat segera terwujud. Namun, dia ingin mendapatkan penjelasan dari pencetus konsorsium, Adhi Karya, soal terhambatnya proyek tersebut. "Dipresentasikan dulu baru saya putuskan. Kalau bisa ya langsung jalan," katanya.

Mengenai pergeseran koridor busway jika proyek monorel jadi dibangun, Jokowi belum bisa berkomentar banyak. Dia ingin mendengarkan presentasi mengenai proyek itu terlebih dulu.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono masih enggan berkomentar mengenai proyek monorel yang bakal dihidupkan kembali pada pemerintahan Jokowi. "Masih menunggu arahan Pak Gubernur," kata Pristono.

Dalam waktu dua-tiga hari ini, Pristono rencananya akan melakukan presentasi ke Jokowi mengenai seluruh permasalahan lalu lintas di Jakarta.

Menurutnya, warga Jakarta telah mengetahui kondisi tiang pancang monorel yang tidak digunakan beberapa tahun belakangan ini. "Ke depannya masih menunggu Pak Gubernur," ujarnya.

Pemerintah rencananya akan menghidupkan kembali proyek monorel ini. Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, mengatakan untuk pembangunan tahap pertama proyek ini akan melewati rute Tanah Abang, sekaligus Depona, lalu melewati Waduk Melati, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Kuningan, Mega Kuningan, dan kawasan SCBD Senayan.

Total rute yang dilewati itu adalah 13 kilometer dengan 16 stasiun, melewati 21 mal, 110 gedung perkantoran, 26 pasar dan sekolah, serta 19 apartemen. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk tahap pertama ini, kata Kiswo, berkisar antara Rp 12 triliun hingga Rp 13 triliun.

Nantinya, dana akan ditanggung bersama badan usaha milik daerah, PT Inka, dan PT LEN Industri. "Proyek tidak akan menggunakan APBD. BUMN akan tanggung 30 hingga 40 persen dibagi tiga, sisanya BUMD," ujarnya.

 Didukung Dahlan, Jokowi Urus Monorel Hingga Kopaja

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghidupkan kembali proyek monorel yang terhenti sejak 2003. Ia meminta PT Adhi Karya (Persero), yang menggagas proyek itu, segera mempresentasikan pembangunan monorel pada hari ini atau awal pekan depan. “Kalau bisa, ya, langsung jalan,” ujarnya, Rabu, 17 Oktober 2012.

Dukungan untuk segera membangun monorel datang dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Proyek ini, kata Dahlan, akan ekonomis jika bisa menggantikan busway. Dengan begitu, busway bisa dimanfaatkan untuk mengurangi kemacetan. "Idenya begitu," ujarnya.

Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, menyatakan proyek monorel akan dikerjakan bersama BUMN dan BUMD. "Proyek ini tak akan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya. Dia memperkirakan pembangunan infrastruktur akan selesai dalam 2-3 tahun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyarankan reformulasi proyek tersebut. Langkah itu diperlukan agar kegagalan di masa lalu tak terjadi lagi. Pemerintah Jakarta bisa meminta bantuan ahli untuk menghitung ulang kelayakan proyek tersebut.

Adapun mengenai penjaminan proyek oleh pemerintah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menolak berkomentar. "Soal penjaminan, terkait dengan transaksi keuangan dan rencana keuangan, saya belum tahu karena belum baca,” ujarnya. Menurut dia, proyek monorel merupakan inisiatif korporasi swasta. Korporasi tersebut kemudian mengajak pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. "Nah, ini urusannya di daerah,” katanya.

Selain menghidupkan kembali proyek monorel, Jokowi menyatakan akan segera meremajakan bus Kopaja. "Kopaja ada yang sudah 15 tahun, 30 tahun, ini bahaya," kata dia pada saat inspeksi ke Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, kemarin. "Rem saja enggak ada, spidometer enggak ada. Terus bagaimana?"

 Begini Proyek Monorel Joko Widodo

Jakarta - Satu dari berbagai rencana bangunan penunjang transportasi Jakarta yang telah lama direncanakan adalah monorel. Ini pula yang menjadi "'pekerjaan rumah" bagi Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta itu kini hendak menghidupkan proyek yang akan terkoneksi dengan mass rapid transit (MRT) tersebut.

Berikut Proyek Monorel itu:

KONSEP:

Monorel akan terkoneksi dengan mass rapid transit (MRT), busway, dan kereta listrik.

KONSEP JOKOWI (KAMPANYE) :

Monorel kapsul bersusun empat dalam satu tiang di tengah jalan atau kanan dan kiri jalan.

DAYA ANGKUT:

Sekali angkut 800 penumpang.

RUTE:

- Proyek pertama jalur Palmerah-Tanah Abang sepanjang 14,6 km.

- Jalur 2 melalui Cawang-Jembatan Tiga dan Tol Pelabuhan sepanjang 19,20 km, serta Simpang Kuningan-terowongan Kuningan sepanjang 600 meter.

- Jalur 3 adalah Cawang Atas-Ancol sepanjang 14 km.

– Jalur 4 Grogol-Harmoni-Cempaka Mas melewati Kyai Tapa sepanjang 12,15 km.

RUTE LAMA (MANGKRAK):

– Sepanjang 14,2 kilometer akan melayani rute Semanggi-Kuningan.

– Sepanjang 12,2 kilometer melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy.

INVESTASI:

Rp 12-13 triliun ditanggung BUMN (PT Adhi Karya, PT Kereta Api, dan PT LEN) serta BUMD.

© Tempo.Co

Posted in: Metro,Transportasi

 MRT Ditunda, DKI Didenda Rp 292 Miliar

Pemprov DKI Jakarta membayar denda Rp 800 juta per hari.

Rencana pengkajian ulang pembangunan transportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) yang menjurus pembatalan pelaksanaan pembangunan kereta bawah tanah ini dinilai dapat mencemarkan nama baik Indonesia, khususnya Kota Jakarta dalam iklim investasi dunia. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat terancam membayar denda pinjaman Rp 800 juta per hari.

Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang MRT bukan merupakan suatu masalah. Karena langkah itu merupakan bagian legitimasi seorang kepala daerah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan diwilyahnya.

“Meminta pemaparan dari PT MRT Jakarta untuk menjelaskan transparansi anggaran, penjelasan sistem kerja dan pengawasan manajemen merupakan langkah yang sudah benar, karena mereka adalah orang baru dalam tubuh Pemprov DKI Jakarta. Jadi wajar aja mereka pengen tahu apa itu MRT dan bagaimana anggarannya,” kata Nurdin yang ditemui di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (18/10).

Hanya saja, lanjutnya, permintaan untuk evaluasi atau kajian ulang jangan sampai membuat jadwal pembangunan MRT yang telah ditetapkan antara pihak pemerintah Jepang, Pemerintah Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta molor, atau bahkan dibatalkan pembangunannya. Bila pembangunan MRT akhirnya molor dari jadwal yang telah ditetapkan atau batal, maka konsekuensi finansial dan moral akan ditanggung Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia.

Konsekuensi finansial cukup berat akan ditanggung DKI Jakarta dan Indonesia bila pembangunan MRT tertunda dan akhirnya molor dari jadwal. Karena, dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal pembangunan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 800 juta per hari. Denda tersebut akan ditanggung oleh DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

“Bayangkan saja kalau benar-benar dilakukan kajian ulang. Kita akan kembali seperti tahun 2004, saat kajian disain MRT dilakukan. Taruhlah kajian itu memakan satu tahun, lalu Gubernur menyetujui pembangunan MRT, artinya pembangunan sudah telat satu tahun atau 365 hari. Dengan begitu, denda yang dibayarkan DKI dan pemerintah bisa mencapai Rp292 miliar. Ini akan memberatkan APBD dan APBN, lebih baik uang denda itu digunakan untuk membangun yang lain,” paparnya.

Begitu juga jika Jokowi memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan harga yang terlalu mahal. Maka konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar. Para Investor akan takut menanamkan modalnya di Jakarta maupun di Indonesia, karena melihat proyek MRT yang diberikan bunga sangat kecil 0,25 persen dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yang panjang 30 tahun bisa dibatalkan seenaknya, apalagi proyek yang berbunga besar dengan jangka waktu pengembalian yang pendek.

“Jadi pembangunan MRT tidak mungkin ditunda dan dibatalkan. Karena ini menyangkut dua negara dan banyak instansi. Ini bukan proyek seperti membangun sekolah. Kalau sampai batal, taruhannya nama baik Indonesia di mata dunia. Tidak akan ada yang mau berinvestasi di Indonesia. Padahal bunganya sangat kecil sekali,” tuturnya.

Menurutnya, proyek ini sudah di disain dengan struktur yang profesional berdasarkan standar konstruksi internasional. Pihak yang bekerja melakukan studi kelayakan untuk MRT bukan orang yang bodoh, tetapi semuanya sudah diperhitungkan secara cermat dan detail. Hitungan harga yang diungkapkan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berdasarkan harga tahun 2002. Sedangkan hitungan harga yang dilakukan PT MRT Jakarta merupakan hitungan tahun 2011, yang sudah jauh berbeda dengan tahun 2002 karena ada inflasi dan faktor ekonomi lainnya.

“Karena itu saya sarankan, Jokowi atau Ahok jangan mengutak-atik anggaran yang sudah ada, karena akan berdampak pada pembangunan dan disain yang ada. Kalau sampai itu terganggu, otomatis akan molor pembangunannya. Lebih baik Jokowi mengawasi transparansi anggarannya saja, supaya dana pinjaman tersebut digunakan secara benar dan tepat,” sarannya.

Terhadap keinginan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih melanjutkan pembangunan monorel daripada MRT disayangkan oleh Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. Menurutnya, rencana pembangunan monorel harus dikaji lagi, sebab sepanjang jalur monorel tidak terdapat lahan untuk penyediaan depo monorel. Sehingga, kereta ini tidak bisa parkir setelah beroperasi seharian.

Keberadaan depo ini, tidak hanya sekadar untuk tempat persinggahan kereta, tapi sebagai untuk melakukan perawatan untuk armada monorel ini. "Saya baru sadar bahwa di jalur monorel itu tidak lahan untuk deponya. Maka dari itu, jalur monorel ini bila tetap dioptimalkan sebagai jaringan transportasi di Jakarta, hanya dapat untuk elevated busway," terangnya.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, monorel membutuhkan biaya Rp 3,9 triliun dengan panjang jalur 14,6 km. Kemampuan pengangkutan penumpang per hari 39.600 orang per hari. Sementara pembangunan elevated busway membutuhkan biaya sebesar Rp 1,6 triliun dengan daya angkut penumpang per hari 40.000 orang per hari.

 Proyek MRT Tak Masuk Incaran Wijaya Karya

"Beberapa sudah kami incar, tapi MRT itu bukan masuk tahun ini."

Proyek MRT tak masuk incaran Wijaya Karya.

PT Wijaya Karya Tbk mengungkapkan bahwa proyek Mass Rapid Transit (MRT) atau moda angkutan massal berbasis rel tidak masuk dalam incaran perseroan tahun ini.

"Beberapa yang sudah kami incar, tapi MRT itu bukan masuk tahun ini. Kami kan ikut dua paket di underground dan tiga paket di elevated," kata Sekretaris Perusahaan Wika, Natal Argawan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2012.

Sementara itu, Natal mengungkapkan bahwa hingga September 2012, nilai kontrak yang didapatkan perseroan mencapai Rp 11,2 triliun dari total target tahun ini Rp 16,5 triliun.

Dia memaparkan, beberapa proyek baru yang diperoleh September itu antara lain proyek pembangunan Sudirman Suite (Jakarta) senilai Rp 350 miliar, proyek Aston Priority (Jakarta) Rp 149 miliar, dan PLTMG Rawa Minyak (Riau) Rp 270 miliar.

Selain itu, ada pembangunan infrastruktur umum seperti Jembatan Merah Putih Bentang Tengah, Ambon senilai Rp 125 miliar dan Jalan Yos Sudarso Kutai, Kaltim, senilai R p150 miliar.

"Total order book sampai September 2012 sebesar Rp 27,3 triliun, termasuk proyek tahun lalu," tuturnya.(art)

 Jokowi Tetap Ingin MRT Dilanjutkan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap menginginkan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dilanjutkan. Namun, dia meminta pengembang MRT, PT MRT Jakarta, untuk melakukan presentasi. "Semuanya harus dilanjutkan. Ya monorel, ya MRT," ujar Jokowi, di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2012.

Dia telah meminta waktu agar proyek-proyek yang harus dilanjutkan di Jakarta segera dipresentasikan. Setelah memahami seluruhnya, dia akan dapat mengambil keputusan untuk proyek tersebut.

"Sekali lagi, ini hanya presentasi. Bukan kajian. Presentasi itu biar saya mengerti kalkulasinya. MasaK saya cuma "oh ya ya" begitu. Enak saja," kata dia.

Dia mengaku tidak mengetahui mengenai denda yang dikenakan apabila proyek MRT telat dibangun. Pasalnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan dikenai denda sebesar Rp 800 juta per hari jika terlambat dari waktu pelaksanaannya. "Enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu (soal) didenda itu. Saya dipresentasikan saja belum," katanya.

Meskipun seperti itu, dia ingin pembangunan tetap sesuai dengan waktunya. Bahkan, bisa lebih cepat. "Ya, secepatnya. Setelah diagendakan, ketemu dan presentasi. Setelah itu, segera cepat diputuskan," kata dia.

Proyek MRT akan dibangun mulai dari Lebak Bulus hingga Dukuh Atas. Dalam situsnya, PT MRT menggambarkan bahwa proyek ini bernilai 144 miliar yen (Rp 17,5 triliun) untuk koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas. Sebanyak 120 miliar yen (Rp 14,6 triliun) dari total dana tersebut didapat melalui pinjaman dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Sisanya akan ditanggung bersama oleh anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

© Berita Satu, Vivanews, Tempo.Co

Posted in: Metro,Transportasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu, meminta arsitek di Indonesia untuk mengembangkan kreativitas dan mendirikan bangunan ikonik yang potensial mendatangkan wisatawan ke Tanah Air.

"Kita sangat berharap para arsitek Indonesia menciptakan gedung atau bangunan yang ikonik," kata Menteri Mari Elka di Jakarta, Sabtu (20/10) malam sebelum memberikan sambutan dalam acara Jakarta Architecture Triennale (JAT) yang digelar Ikatan Arsitek Indonesia (AIA) Jakarta.

Dia mengatakan, di banyak negara di dunia, seperti Spanyol, yang memiliki banyak bangunan ikonik terbukti banyak dikunjungi orang untuk sekadar melihat-lihat bangunan tersebut.

Menurut dia, kecenderungan seperti itu hendaknya diterapkan di kota-kota di Indonesia agar semakin banyak wisatawan untuk datang dan berkunjung sehingga sektor pariwisata semakin maju.

"Saya pikir sangat bisa kota-kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, untuk menjadi lokasi dibangunnya gedung ikonik sehingga bisa menarik wisatawan untuk datang," katanya.

Dia berpendapat, selama ini, peran arsitektur sangat potensial untuk menjadikan sebuah tempat memiliki sisi artistik yang bagus.

"Tidak hanya gedung tapi bisa perancangan kota yang bagus. Dari segi ekonomi kreatif, kami berharap peranan arsitek dalam menciptakan ruang publik supaya ada tempat bagi orang yang melakukan kegiatan kreatif di dalamnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, dia meminta kepada para pengelola gedung, museum, ataupun bangunan lainnya agar melibatkan arsitek Indonesia dalam mengembangkan bangunannya.

"Kita perlu bangunan yang tidak hanya mengedepankan fungsi, tetapi juga artistik dan 'green' sehingga membuat kota menarik bagi wisatawan," katanya.(mdk/ary)

© Merdeka

Posted in: Metro

Pengunjung sedang melihat maket stasiun Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta, beberapa waktu (Jakarta Globe/Safir Makki)

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia mutlak memiliki sistem transportasi massal untuk mendukung pergerakan manusia secara cepat dan efektif.

"Sebagai kota besar, apalagi sebagai ibukota negara Jakarta mutlak harus memiliki sistem dan sarana transpotasi massal," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan kepada Antara menutup rangkaian kunjungan kerja ke China, Beijing, Minggu (21/10).

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik, serta pembangunan yang makin meningkat, sudah saatnya dan mutlak Jakarta memiliki sistem transportasi massal yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial, kata Armida.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Beijing, Kepala Bappenas dan rombongan mengunjungi pusat kendali jaringan kota Beijing, yang memonitor pergerakan 13 jalur subway dari 15 jalur yang direncanakan akan dibangun.

Petugas monitor Ren Qi Chen menjelaskan secara umum Beijing telah merencanakan pembangunan 32 jalur subway, yang dilakukan dalam dua tahap pembangunan.

Tahap pertama dibandung 15 jalur dan baru berperasi 13 jalur dengan panjang lintasan 327 kilometer. Tahap kedua akan dibangun 19 jalur, yang pembangunannya akan dimulai tahun depan dengan empat jalur.

Sehingga total Beijing akan memiliki 32 jalur subway dengan panjang lintasan 651 kilometer pada 2015. Saat ini, subway Beijing setiap harinya mengangkut sekitar 7,59 juta penumpang.

Perencanaan lebih matang Direktur Direktorat Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengemukakan proyek pengembangan mass rapid transit di Jakarta sudah dirancang sejak 1986 dengan melakukan kajian tentang sistem angkutan massal di Jakarta hingga berdiri PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pada 17 Juni 2008.

"Bahkan kini telah dilakukan sejumlah perencanaan yang lebih matang untuk membangun perbaikan sistem dan jaringan transportasi secara umum, termasuk transportasi perkotaan antara lain penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorel) selambat-lambatnya 2014," katanya.

Bambang menambahkan kini berlangsung proses tender di PT MRT Jakarta, untuk pembangunan MRT. Tahap pertama MRT akan dibangun untuk jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, yang terdiri atas jalur layang dan jalur bawah tanah.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menggelar pertemuan bersama Dinas Perhubungan DKI, PT Adhi Karya, PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN), PT Industri Kereta Api (Inka), PT Telkom, guna melanjutkan megaproyek transportasi massal berbasis monorel.

Ia menargetkan sampai tiga tahun ke depan proyek monorel sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta.

"Jadi, nanti di Jakarta diharapkan tiga tahun ke depan sudah ada monorel sampai tiga jalurlah," kata Basuki.

PT Adhi Karya ditugaskan oleh Menteri BUMN untuk menjadi pemimpin konsorsium untk membangun monorel. "Konsorsiumnya pada Adhi Karya, PT Inka, PT LEN, PT Telkom," kata Basuki.

Selanjutnya, tiang pancang yang sebelumnya telah lama 'menganggur' di beberapa titik di Jakarta, dikatakan oleh Basuki, akan tetap digunakan.

Tiga jalur monorel itu adalah jalur monorel yang lama, yaitu, pertama, Tanah Abang-Palmerah-Mega Kuningan-Senayan; kedua, Cawang Atas-Senen-Ancol; dan yang ketiga, Cawang Atas-Grogol-Monas.

© Berita Satu

Posted in: Metro,Transportasi

Pemda DKI Jakarta telah membuka pembicaraan awal.

Pemda DKI Jakarta membuka pembicaraan awal, terkait pembiayaan transportasi.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menyatakan kesiapannya untuk mendanai proyek transportasi di DKI Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT) maupun monorel asal sesuai syarat yang ditentukan.

Pemda DKI Jakarta telah membuka pembicaraan awal dengan PII, terkait pembiayaan proyek transportasi tersebut.

Direktur Utama PII, Sinthya Roesly, menjelaskan, pihaknya terbuka dengan proyek infrastruktur transportasi yang akan digalakkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Namun, hal tersebut, menurut dia, balik lagi kepada pemilik proyek, apakah mereka bersedia mengikuti atau sesuai aturan Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ­dalam Penyediaan Infrastruktur.

"Apakah mereka mau sesuai proses lelang, sesuai skema KPS (kerja sama pemerintah-swasta), proyeknya mendukung infrastruktur, dan berbagai syarat lainnya," kata Sinthya di sela diskusi Sindo Weekly di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.

Jika Pemda DKI Jakarta berani menjamin, Sinthya menjelaskan, PII akan mengkaji dari berbagai aspek, seperti kelayakan ekonomi berbagai proyek seperti monorel ataupun MRT, cash flow, struktur legal, faktor risiko investasi, dan berbagai asumsi keuangan lainnya. "Hal ini dilakukan, karena PII akan menaruh modal dalam proyek tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemda DKI Jakarta telah memulai inisiasi tahap awal dengan mencoba uuntuk mencari informasi proyek-proyek yang bisa dijamin oleh PII. "Dari Pemda DKI Jakarta telah mengadakan rapat dengan PII pekan lalu, tetapi saya tidak tahu detailnya, karena bertemu dengan staf saya," kata Sinthya.

Seperti diketahui, PII telah mendanai berbagai proyek di sektor kereta api, air dan listrik seperti penjaminan investasi PLTU Jawa Tengah sebesar 2x1.000 megawatt senilai Rp30 triliun.(art)

© VIVA.co.id

Posted in: Metro,Transportasi

Rencana pengoperasian dua JLNT ini terkendala karena beberapa kondisi penyelesaian konstruksi yang ternyata belum dapat diselesaikan

Kemacetan Casablanca

Dua Jalan Layang Non Tol (JLNT) baik yang melintasi Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang yang semula direncanakan akan dapat mulai beroperasi pada November tahun ini terpaksa batal dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan rencana pengoperasian dua JLNT ini terkendala karena beberapa kondisi penyelesaian konstruksi yang ternyata belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan, yakni pada Oktober 2012.

“Masih ada masalah pembebasan lahan pada satu paket pengerjaan di kawasan Cipete (untuk JLNT Antasari-Blok M),” kata Ery, hari ini.

Ery menjelaskan lahan yang belum dapat dibebaskan tersebut adalah ada dua bidang tanah di depan Pasar Inpres Cipete.

“Susah kalau harus dikejar tahun ini, karena belum tuntas masalah pembebasan lahan tersebut maka proses pengerjaan masih belum bisa diteruskan, belum lagi pembangunan separator jalan, pengaspalan, dan juga penanaman pohon di setiap tiang JLNT,” lanjut Ery.

Mundurnya perampungan JLNT Antasari-Blok M sendiri bukanlah yang pertama kalinya dikatakan oleh Dinas PU DKI Jakarta. Pasalnya, pada Agustus lalu sempat dikabarkan akan sudah dapat mulai beroperasi, lalu mundur menjadi Agustus dan lalu mundur lagi menjadi November.

Sementara untuk pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, Ery sudah memastikan bahwa pengerjaannya tidak dapat selesai tahun ini dikarenakan adanya perubahan desain sehingga pengerjaannya membutuhkan waktu tambahan kembali.

“Perubahan desain itu karena ada pipa air baku yang tidak mungkin dipindahkan. Pipa yang terletak di sisi kiri atau di depan Gedung Sampoerna Strategic Square tersebut membuat pilar di sisi timur dan barat harus disatukan. Sementara bentangan flyover Karet terbilang cukup panjang yakni mencapai 110 meter dengan tinggi 18 meter,” paparnya.

© Berita Satu

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk membangun flyover dan underpass di per lintasan kereta api untuk mengatasi kemacetan.

Anggaran sebesar itu untuk menyusun detail design engineering (DED) underpass dan fly over tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakar ta Ery Basworo mengatakan, berdasarkan kajian, ada 12 titik lokasi jalan simpang sebidang yang akan dibenahi. “Tahun ini kita siapkan dana sebesar Rp 200 miliar. Alokasi dana terbesar ada pada tahun 2014, karena pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan. Diharapkan dapat kelar akhir 2014 atau awal 2015,” kata Ery kemarin.

Dia optimistis pembangunan flyover dan underpass dapat segera direlasikan. Pembangunan ini dilakukan karena ada kebijakan peningkatan volume penumpang KRL dari PT KAI, yang akan berimbas pada peningkatan headway hingga tiga menit. “Kalau cepat waktu tempuh kereta semakin sering lintasan itu ditutup. Bisa macet terus di kawasan tersebut,” ujarnya.

Hingga saat ini, underpass yang akan dibangun ada di lokasi Jalan Cendrawasih Kebayoran Lama, Jalan Kartini Cilandak, Jalan Garuda Kemayoran, Jalan Industri, dan Jalan Permata Hijau. Sedangkan flyover di Ja lan Gunung Sahari Mangga Dua, Jalan Halimun, Jalan Madiun, dan Jalan Cik Di Tiro. Sementara lahan yang belum di bebaskan, yakni Jalan Percetakan Negara, Bintaro, Kampung Bandan, Cipinang Lontar, dan Jalan Panjang Jakarta Barat.

 Tingkatkan Sosialisasi

Sementara itu, penambahan jam operasional kereta rel listrik (KRL) Jakarta–Serpong hingga pukul 23.30 WIB resmi dimulai tadi malam. Untuk menyukseskan program tersebut, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) gencar melakukan so sialisasi di setiap stasiun. Pan tauan SINDO di Stasiun Tanah Abang menunjukkan, sejumlah spanduk dan pamflet berisi pengumuman penambahan jam perjalanan terpasang di semua sudut.

Tak hanya itu, petugas juga menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara. Manajer Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, pihaknya mempersiapkan pelaksanaan perubahan ini dengan sebaik mungkin. Sebagai pelaksana kebijakan, tentunya segala sesuatunya harus dipersiapkan. Keterlambatan pengoperasian jam tambahan ini juga merupakan salah satu bentuk kematangan.

Menurutnya, segala sesuatu harus di lakukan dengan memperhitungkan setiap persoalan, sehingga di butuhkan waktu untuk meresmikannya. “Setelah diresmikan, tentunya sudah menjadi kewajiban KCJ untuk menjalaninya serta melakukan evaluasi atas perubahan jadwal ini,” kata Eva kemarin. Jika perubahan jadwal tersebut mendapat respons positif maka akan dipertahankan.

Sebaliknya, jika peminatnya sepi maka akan dievaluasi untuk kem bali ke jadwal semula. Namun, melihat fakta di lapangan, pihaknya optimistis perubahan jadwal ini mendapat respons positif. Untuk menyukseskan kebjakan baru tersebut, PT KCJ terus melakukan sosialisasi selama satu bulan ke depan melalui media yang ada, seperti span duk, selebaran, penempelan jadwal, dan announcer di tiap stasiun yang dilintasi. “Semoga pengguna bisa melihat ini sebagai upaya KCJ untuk meningkatkan pelayanan,” tuturnya.

Senior Manager Security PT KAI Daop I Jakarta Ahmad Sujadi mengatakan, perubahan jadwal perjalanan ini tidak berpengaruh terhadap penambah an petugas. Menurutnya, setiap pemberangkatan kereta ada empat petugas yang merangkap sebagai pemeriksa karcis. Keempat anggota tersebut di lengkapi alat komunikasi agar bisa terus berhubungan dan me man tau situasi di sekitarnya.

Dirinya menganggap dengan empat petugas keamanan di atas kereta sudah cukup, sebab kereta commuter hanya ber henti satu sampai dua menit di tiap stasiun. Sementara itu, dua petugas selalu berjalan memantau keamanan penumpang hingga stasiun akhir. “Secara berkala, dua petugas bolak-balik dan bergantian,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan PT KAI untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. “Sebanyak 150 rangkaian kereta commuter line akan ditambah setiap tahun selama enam tahun berturut-turut,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono kemarin.

Rencananya, PT KAI menambah 900 kereta KRL seiring niat Pemprov DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Dia mengatakan, penambahan kereta juga bertujuan mengurangi para penumpang nakal yang kerap naik di atap kereta. “Semula dalam satu rangkaian kereta terdiri dari empat. Pada masa mendatang akan ditambah menjadi enam gerbong sehingga tidak ada lagi alasan penumpang naik ke atap,” ujarnya.

© Sindo

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta – Pembangunan mass rapid transit (MRT) tetap dilaksanakan akhir tahun ini. Ketegasan ini diutarakan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho.

Menurut dia, informasi akhirakhir ini yang menyebutkan proyek pembangunan MRT Jakarta terancam kelanjutannya sangat tidak mendasar. Apalagi salah satu indikator ancaman itu menyebutkan anggaran pembangunan MRT terlalu mahal. Padahal rencana pembangunan MRT ini dilakukan sejak 1986. Pada 2006 juga dilanjutkan dengan feasibility study (FS). Menurutnya, mestinya asumsi harga mahal tersebut disampaikan pada 2006, bukan ketika proyek ini memasuki pelaksanaan pembangunan konstruksi.

”Itu hak dari pihak luar mengatakan demikian. Mereka pun berasal dari latar belakang, baik akademisi atau LSM. Meski demikian, kami dari Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan proyek ini,” ujar Sutanto di redaksi MNC Business Channel, MNC Plaza, Jakarta kemarin, kemarin. Lamanya pelaksanaan pembangunan MRT, menurut Sutanto, karena terbentur masalah pembiayaan. Selama ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa membangun karena anggarannya sangat besar dan perlu bantuan dari pihak luar.

Akhirnya Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan bantuan dengan bentuk pinjaman lunak dengan masa pengembalian selama 40 tahun dengan besar bunga pinjaman 0,25%. Dana pinjaman ini tidak serta merta ditanggung Pemprov DKI Jakarta, namun dibantu pemerintah pusat. Dana pinjaman dari JICA untuk pembangunan MRT ini masuk ke kas pemerintah pusat.

Pemprov DKI Jakarta mengembalikan pinjaman sebesar 58%. Sisanya 42% ditanggung pemerintah pusat. Dana sebesar 42% ini bentuk hibah dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta. ”Jadi Pemprov DKI Jakarta membayar utang kepada JICA, tidak kepada pemerintah pusat,” katanya. Anggapan harga MRT Jakarta terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara atau negara yang telah memiliki MRT tidak relevan karena tidak apple to apple. Penentuan anggaran ini bahkan kajian dari para tenaga ahli dan konsultan yang telah berpengalaman dalam pembangunan MRT di sejumlah negara.

Evaluasi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terhadap pelaksanaan proyek ini, kata Sutanto, merupakan hal yang biasa sebab rangkaian perencanaan pelaksanaan proyek berlangsung lama. Sedangkan Jokowi tidak mengikutinya dari awal. Tindakan tersebut tidak akan mengganggu kelanjutan pembangunan MRT. ”Gubernur DKI Jakarta hanya melakukan evaluasi terhadap teknis, transparansi anggaran, dan cara pembiayaan. Tidak akan mengganggu pembangunan MRT,” tandasnya.

MRT tahap I koridor selatan-utara (Lebak Bulus–Bundaran HI) menelan anggaran Rp 15 triliun. Adapun nilai proyek pembangunan monorel dengan panjang jalur 15,7 km membutuhkan biaya Rp 3,9 triliun. Pada tahun ketiga MRT diprediksikan dapat membawa 412.000 penumpang per hari. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin juga berharap pembangunan MRT ini tidak tertunda. Jakarta dengan jumlah penduduk begitu padat sangat membutuhkan sebuah angkutan massal.

Transportasi massal ini untuk memindahkan kebiasaan masyarakat Ibu Kota dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Hal itu diharapkan membuat ruas jalan Jakarta tidak lagi dipadati oleh kendaraan pribadi. ”Tidak ada masalah dengan evaluasi yang dilakukan Jokowi itu. Evaluasi ini harus dilakukan secara holistik. Jangan parsial agar semua pihak bisa paham,” tandasnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan, proyek pembangunan MRT tidak boleh terhenti. Bila pembangunan ini mangkrak, Ibu Kota ini tidak akan pernah mendapatkan moda transportasi massal yang nyaman. Kenyamanan yang dimaksud yakni menjamin waktu tempuh dengan jarak tempuh terukur. ”Kalau MRT terhenti, kesemrawutan lalu lintas di Jakarta akan terancam lebih parah,” ucapnya.

● Sindo

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Metro,Transportasi

Jakarta -- Kenyamanan menunggu moda transportasi menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proyek seperti mass rapid transit Jakarta. Kepala Bagian Perencanaan Kementerian Perhubungan Hadi Sritjahjo Legowo mengatakan, stasiun MRT dirancang untuk memberi kenyamanan menunggu.

"Lebar stasiun sekitar 4 meter dengan panjang 170 meter dan rencananya dibangun pertokoan di dalamnya," kata dia kepada Tempo pada Kamis, 8 November 2012. Lebar peron tersebut, lanjut Hadi, belum termasuk kios, hanya tempat tunggu. Kemudian di setiap stasiun akan ada papan penunjuk kedatangan MRT dan posisi terakhir.

Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arief Heryanto, menambahkan bahwa stasiun juga dirancang untuk memberi keamanan terhadap penumpang.

"Antara peron dan rel kereta disekat dengan tembok," katanya. Kemudian akan ada empat pintu yang menjadi tempat keluar-masuk penumpang ke kereta. Jarak antara bibir peron dan kereta sendiri adalah 5 sentimeter sehingga penumpang tidak akan terperosok.

"Sistemnya mirip Transjakarta, di mana pintu bus akan berhenti tepat di pintu halte. Hanya, ada bedanya," kata dia. Perbedaan ini adalah antara pintu MRT dan pintu peron akan terbuka bersamaan. "Jadi ada dua pintu seperti di lift," katanya.

Selain itu, Kementerian menjamin stasiun yang ada di bawah tanah tak akan kebanjiran ketika musim hujan. "Nanti, di pintu masuk sebelum stasiun, ada pembatas setinggi satu meter," kata Arief. Bahkan, nantinya, tiap stasiun akan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, misalkan warna atau bentuk khas lainnya.

© Tempo

Posted in: Metro,Transportasi

Jakarta -- Badan Layanan Umum Transjakarta berencana memasang kamera pengawas di semua halte. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan halte Transjakarta oleh orang tak dikenal.

"Rencananya, akhir tahun 2012 ini sudah terpasang semua," kata Kepala BLU Transjakarta Muhammad Akbar ketika dihubungi pada Ahad, 11 November 2012. Kamera pengawas tersebut, lanjut Akbar, akan dipasang di dalam dan di luar halte.

Subuh tadi, aksi penembakan terhadap halte Transjakarta kembali terjadi. Pelaku yang, menurut saksi mata, menggunakan sedan warna putih menembakkan senjata angin dengan sasaran Halte Pancoran Tugu dan Halte Tebet BKPM.

Beruntung, dalam aksi ini, tidak ada korban jiwa. Hanya kerugian material berupa kaca yang pecah. Kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kejadian ini.

Menurut Akbar, dengan pemberian kamera pengawas di halte, diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Pemasangan kamera pengawas ini juga untuk mengantisipasi tindak kejahatan di halte Transjakarta, seperti pencopetan.

Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi Agustus lalu. Pelaku yang menggunakan senapan angin menembak Halte Cawang Ciliwung dan Halte Cawang Otista di Jatinegara, Jakarta Timur.

© Tempo

Posted in: Metro,Transportasi

Trasportasi Jakarta : Ruwetnya Mau Punya MRT

Jakarta - Ide pembangunan tranportasi massal nan cepat sudah ada hampir satu dekade. Tapi hingga saat ini, hanya tiang-tiang pancang saja yang sudah mewujud dari pembangunan sarana pemecah kemacetan di Jakarta. Kini, setelah Ibukota memiliki pemimpin baru, Joko Widodo, bukan berarti masalah segera rampung.

“Sekarang tensinya sedang tinggi,” ujar mantan Walikota Surakarta ini. Kerumitan terutama datang soal biaya dan harga proyek pembangunan rel per kilometer.

Proyek yang digagas pada 2005, idenya adalah menciptakan angkutan massal berbasis rel, baik di bawah tanah maupun melayang di atas permukaan. Tapi tiga kali rapat dengan PT MRT, perusahaan daerah yang didirikan untuk mengurusi proyek kereta massal, belum ada kejelasan pembangunan relnya.

Untuk tahap pertama, akan dibangun rel layang dari Lebak Bulus ke Blok M sepanjang 15,5 kilometer, bersambung dengan rel bawah tanah dari Blok M ke Bundaran Hotel Indonesia sepanjang enam kilometer.

Modal untuk membangun sudah diperoleh dari Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 31 Maret 2008 sebesar 132,6 miliar yen atau Rp 15,1 triliun. Kajian yang menghabiskan Rp 1,5 triliun juga sudah digeber.

Bahkan tender untuk kontraktor yang mengerjakannya juga sudah digelar. Namun Fauzi Bowo--gubernur sebelum Jokowi--tak kunjung menunjuk pemenang lelang. Ada dua konsorsium di urutan teratas dari lima perusahaan yang lolos prakualifikasi tender: Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Constructions dan Sumitomo Mitsui Construction Company-Hutama Karya.

Janji Fauzi mengumumkan pilihannya dua hari sebelum pemilihan Gubernur Jakarta pada 11 Juli lalu tak terlaksana. JICA tak memberi rekomendasi konsorsium mana yang mesti dipilih. Restu JICA harus ada karena utang itu memakai skema pinjaman mengikat (tied loan). Ini jenis utang murah karena bunganya cuma 0,2 persen per tahun dengan jangka pengembalian 40 tahun.

Fauzi Bowo sepakat dengan skema ini karena tak ada bank komersial yang mau membiayai. “Break-even point proyek ini bisa 22 tahun,” katanya sepekan sebelum pemilihan gubernur.

Jepang setuju memberi modal lewat pinjaman mengikat. Syaratnya, pengadaan barang dan jasa konstruksi mesti berasal dari Negeri Matahari Terbit. Perusahaan atau pemerintah negeri itu juga mesti menjadi kepala proyeknya. Karena itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai skema utang ini mengakibatkan biaya MRT lebih mahal ketimbang proyek serupa di negara lain.

Menurut MTI, dengan biaya Rp 15 triliun, proyek ini akan menelan biaya Rp 1 triliun per kilometer. MTI menilai harga itu kelewat mahal karena kapasitas kereta massal ini hanya 400 ribu-1 juta penumpang per hari. “Pemerintah harus mengkaji lagi harga proyek prestisius ini,” kata Direktur Eksekutif MTI Pandit Pranggana.

Di tempat lain, seperti Kolkata (India) dan Singapura, biaya membangun kereta massal pada 2002 hanya Rp 373 miliar per kilometer. Kota Meksiko tak jauh beda. Sejak dilantik 15 Oktober lalu, Jokowi sudah mengatakan akan mengkaji biaya pembangunan, yang akan berimbas pada harga tiket kelak.

Tahap persiapan MRT sudah diluncurkan Fauzi Bowo pada Maret lalu. Pemerintah Jakarta pun sudah meneken dan mencairkan utang tahap I dan II senilai Rp 5,7 triliun untuk fase persiapan memindahkan Stadion Lebak Bulus, meluaskan terminal, membebaskan lahan yang dilalui rel, dan memindahkan bangunan-bangunan sepanjang jalur proyek.

Jika semua rencana mulus, pembangunannya bisa dimulai tahun depan dan orang Jakarta akan menikmati MRT pertama pada 2016. Kereta massal ini akan meringkas waktu tempuh Lebak Bulus-Hotel Indonesia dari satu jam lebih dalam keadaan macet menjadi 30 menit. Transportasi massal ini dinilai ampuh mengurai macet ketika disatukan dengan kereta komuter, bus antarkota, busway, monorel, plus jalan tol dalam kota.

MRT Jakarta dan Negara Lain

Proyek transportasi massal dan cepat di Jakarta diharapkan bisa jadi solusi pemecah kemacetan yang tak berujung di Ibukota. Tapi rupanya masih ada silang sengkarut soal biaya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum sepakat soal proyek yang digagas sejak era Sutiyoso ini. Khususnya masalah biaya dan harga.

Berikut ini perbandingan biaya pembangunan MRT antar negara. Bisa dilihat biaya yang sangat besar ternyata dihabiskan oleh Jakarta.

1. MRT Jakarta

- Panjang jalur 21,5 kilometer

- Struktur bawah tanah 28,5 persen

- Jumlah stasiun 21

- Jarak antarstasiun 1 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 98 juta per kilometer

2. Singapura (Singapore Mass Rapid Transit)

- Panjang Jalur 67 kilometer

- Struktur bawah tanah 30 persen

- Jarak antarstasiun 1,6 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 54,5 juta per kilometer

3. Korea Selatan (Seoul Metropolitan Rapid Transit)

- Panjang jalur 116,5 kilometer

- Struktur bawah tanah 80 persen

- Jarak antarstasiun 1,1 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 45,2 juta per kilometer

4. India (Kolkata Metro)

- Panjang jalur 16,5 kilometer

- Struktur bawah tanah 95 persen

- Jarak antarstasiun 1 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 59,9 juta per kilometer

5. Meksiko (Mexico City Line B)

- Tahun pembuatan 2000

- Panjang jalur 23,7 kilometer

- Struktur bawah tanah 25 persen

- Jarak antarstasiun 1 kilometer

- Jumlah stasiun 21

- Biaya pembangunan US$ 43,8 juta per kilometer

6. Venezuela (Caracas Metro Line 3)

- Tahun pembuatan 1994

- Panjang jalur 4 kilometer

- Struktur bawah tanah 100 persen

- Jumlah stasiun 4

- Jarak antarstasiun 1 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 98,4 juta per kilometer

7. Cile (Santiago Metro Rail Transit)

- Tahun pembuatan 2000

- Panjang jalur 2,8 kilometer

- Struktur bawah tanah 100 persen

- Jumlah stasiun 3

- Jarak antarstasiun 0,9 kilometer

- Biaya pembangunan US$ 71,8 juta per kilometer

Pembiayaan

Kreditor: Japan International Cooperation Agency

Kontrak: 31 Maret 2008

Skema: Pinjaman mengikat

Batas kredit: 132,589 miliar yen

Kurs: 1 yen = Rp 113,9

Porsi: 58 persen pinjaman, 42 persen hibah

Bunga: 0,2 persen per tahun

Pengembalian: 30 tahun

Masa tenggang: 10 tahun

Cair: 59,9 miliar yen

[PT.MRT|DIANING SARI]

Bagaimana MRT Naikkan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. "Ini nilai yang bisa diambil ketika suatu daerah atau negara membangun infrastruktur," kata Direktur Keuangan dan Administrasi MRT, Erlan Hidayat, kepada Tempo, Ahad, 11 November 2012.

Erlan mengatakan, ketika MRT dibangun, pembangunan infrastruktur seperti perkantoran dan hotel pun akan mengikuti. Dengan pembangunan itu, pemerintah daerah bisa menarik pajak sebagai haknya.

Ditambah lagi, apabila bangunan itu ditujukan untuk hiburan. Bisa jadi pemerintah daerah mendapatkan pajak tambahan dari itu.

Penerimaan dari tiket MRT, menurut Erlan, bukan lagi menjadi tujuan utama pemerintah Jakarta. Sebab, penjualan tiket praktis lebih kecil dibandingkan potensi yang dapat diambil dari pemerintah daerah. "Justru ini efek utamanya. Tingkat perekonomian meningkat, kan bagus. Ini mesti dipikirkan," ujarnya.

Dari penerimaan daerah itu, menurut dia, pemerintah daerah bisa mengembalikannya ke masyarakat dengan cara memberikan subsidi terhadap harga tiket moda transportasi yang ada nantinya, seperti MRT dan monorel.

"Pengembalian investasi akan muncul. Lalu pemda akan kembalikan ke masyarakat dengan bentuk subsidi MRT dan monorel," ujarnya.

Kecepatan MRT Bisa 50 Kilometer per Jam

Kebutuhan akan transportasi yang nyaman dan efisien merupakan salah satu kebutuhan tersendiri bagi masyarakat DKI Jakarta. MRT Jakarta diklaim mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Apakah benar demikian?

Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arief Heryanto, kepada Tempo mengatakan, kecepatan kereta bisa mencapai 120 kilometer per jam.

"Hanya, karena melihat jarak antarstasiun yang tidak lebih dari 1 kilometer, maka kecepatannya hanya mencapai 50 kilometer per jam," katanya pada Kamis, 8 November 2012.

Dengan kecepatan rata-rata 50 kilometer per jam ini, maka seseorang hanya membutuhkan waktu 30 menit dari Lebak Bulus ke Bundaran HI dan 52 menit dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan.

Satu kereta memiliki lebar 2,95 meter dan panjang 14,5 meter, dengan 42 tempat duduk dan mampu memuat hingga 160 orang, serta empat pintu untuk keluar-masuk penumpang. Dengan angka ini diharapkan mampu mengangkut 400 ribu penumpang per hari.

"Tidak ada kondektur atau petugas yang memberi tahu sudah sampai mana, tapi ada papan informasi di setiap kereta sehingga penumpang tahu," katanya.

MRT Bakal Berada 15 Meter di Bawah Tanah

Kemacetan merupakan momok bagi masyarakat DKI Jakarta. Berbagai program pembenahan transportasi dijalankan untuk membenahi kemacetan, salah satunya adalah proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta. Proyek yang banyak mengundang perdebatan di masyarakat ini rencananya dibangun tahun depan. Lantas bagaimana gambaran fisik proyek ini?

"Untuk pembangunan tahap pertama, ada tujuh stasiun yang melayang dan enam stasiun di bawah tanah sedalam 15 meter," kata Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Arief Heryanto, kepada Tempo pada Kamis, 8 November 2012.

Pembangunan tahap pertama sepanjang 15,2 kilometer ini merupakan bagian dari rencana pembangunan koridor Lebak Bulus sampai Kampung Bandan. Tahap pertama, pembangunan dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Arief mengatakan, pada tahap pertama ini, tujuh stasiun yang melayang adalah Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamaraja. "Kemudian memasuki Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI, MRT akan tenggelam," katanya.

Menurut Arief, di sepanjang jalur Senayan hingga Bundaran HI, ada saluran air yang jaraknya 5 meter di bawah permukaan tanah, sehingga MRT akan berada di bawah saluran air tersebut. "Dan akan dibuat lubang-lubang ke permukaan untuk menyedot oksigen," ujarnya.

Sedangkan untuk pembangunan tahap kedua sepanjang 8,1 kilometer, yaitu Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Jakarta Kota, dan stasiun terakhir, yaitu Kampung Bandan, keseluruhan ada di bawah tanah.

Berapa Harga Tiket Penumpang MRT?

"Sedangkan harga masuk peron adalah Rp 3.000 per orang," katanya. Dengan hitung-hitungan ini, maka seseorang akan mengeluarkan ongkos Rp 5.100 untuk jarak dari Lebak Bulus-Dukuh Atas dan Rp 6.300 untuk Lebak Bulus hingga Kampung Bandan.

Harga tiket ini merupakan perhitungan detail enginering design (DED) milik Kementerian yang disesuaikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Targetnya, pada 2020, permintaan penumpang menembus angka 378 ribu jiwa per hari, dan pada jam sibuk sebanyak 21.900 jiwa.

Kenapa Tiket MRT Jangan Sampai Hilang?

Jika MRT kelak jadi dibangun, penumpang akan membayar di awal masuk stasiun sesuai dengan tujuan. Misalkan penumpang dari Lebak Bulus hendak ke Dukuh Atas, dia dikenakan biaya Rp 5.100 dengan asumsi Rp 150 per kilometer dan Rp 3.000 untuk biaya peron. Kemudian penumpang akan mendapat tiket (electronic card) untuk masuk ke peron.

Penumpang akan menempelkan tiket tersebut ke pemindai, kemudian baru bisa lewat pintu khusus. Nah, tiket ini harus dipegang selama di dalam stasiun dan naik MRT. Jangan sampai hilang karena ketika keluar dari stasiun tiket tersebut harus ditempelkan ke pemindai lagi. "Jika penumpang kehilangan tiket, dia tidak bisa melewati pintu keluar stasiun," katanya.

Sistem tertutup ini, kata Hadi, untuk meminimalisasi kebocoran dari penumpang nakal yang tidak mau bayar tiket.

Lantas bagaimana jika penumpang membayar untuk sampai Dukuh Atas tapi turun di stasiun setelahnya, misal Kampung Bandan? "Jangan coba-coba karena sama saja kartu yang dipegang hanya terprogram hingga Dukuh Atas. Jika stasiun itu dilewati, dia tidak bisa keluar dari stasiun," kata Hadi.

Menurut Hadi bagi mereka yang melanggar akan dikenakan saksi membayar denda tiga kali lipat dari harga tiket.

Teknologi Ini Akan Digunakan MRT

"Teknologi persinyalan yang diadopsi adalah Communications-Based Train Control (CBTC)," kata Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Arief Heryanto kepada Tempo pada Kamis, 8 November 2012.

Arief menjelaskan sederhananya teknologi ini mengatur laju kereta dari menara pengawas yang nantinya dibangun di Lebak Bulus. MRT tersebut telah diprogram mulai dari denah hingga kapan dia harus menaikan hingga menurunkan kecepatan.

"Misal jarak antar MRT terlalu dekat maka yang dibelakang otomatis menurunkan kecepatan," katanya. Bahkan ketika ada kesalahan di salah satu segmen rel kereta atau rangkaian maka MRT akan berhenti secara otomatis.

Sehingga tugas masinis hanya memastikan dan mengontrol dasar dari MRT. "Konsepnya seperti di Perancis yang sudah full otomatis tetapi tetap didampingi masinis," katanya. Untuk penggeraknya sendiri menggunakan listrik seperti pada Kereta Listrik sehingga ramah lingkungan.

© Tempo.Co

Posted in: Metro,Transportasi

Program penataan angkutan umum di ibuKota, Pemprov DKI akan melakukan peremajaan angkutan yang akan dimulai pada tahun depan

Untuk melakukan penataan angkutan umum di Kota Jakarta, Pemprov DKI akan memulai peremajaan angkutan umum Kopaja dan Metromini pada tahun 2013.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam program penataan angkutan umum di ibuKota, Pemprov DKI akan melakukan peremajaan angkutan yang akan dimulai pada tahun depan. Angkutan umum yang diremajakan adalah Kopaja, Metromini, Bajaj dan Busway.

"Semua angkutan umum di Jakarta akan diremajakan. Busway ditambah jumlahnya. Kopaja dan Metromini diremajakan, tetapi polanya masih dicari. Sebab, masih ada berbentuk koperasi, PT dan ada yang milik pribadi. Peremajaan ini harus bisa mengakomodir semuanya. Jangan nanti yang kecil-kecil hilang, yang koperasi hilang diganti pemodal besar. Itu tidak boleh. Yang kecil harus tetap hidup," kata Joko Widodo di Balaikota DKI, Jakarta, hari ini.

Karena manajemen kepemilikan angkutan umumnya sudah jelas, maka harus diiringi dengan perubahan perilaku sopir. Mereka harus memakai seragam dan memiliki kartu identitas serta SIM. Selain itu, operator angkutan umum harus membuat training-training perilaku dan budaya tertib lalu lintas, kata gubernur.

Setelah sudah diremajakan semuanya dan manajemen operasionalnya jelas, langkah berikutnya akan dilakukan redesain trayek angkutan umum.

"Pokoknya satu-satu lah, yang tua-tua pokoknya diremajakan. Jangan sampai ada sopir tembak dan tidak punya SIM. Sebab sekarang masih banyak sopir angkutan umum yang kayak gitu," ujarnya

Peremajaan angkutan umum akan dimulai dengan peremajaan Kopaja dan Metromini pada tahun 2013. Kemudian disusul peremajaan Bajaj dan Bemo pada tahun 2014.

Menurutnya bemo masih tetap berguna bagi kawasan tertentu sepert Bendungan Hilir ke Tanah Abang. Sedangkan jumlah Kopaja dan Metromini saat ini mencapai 4.400 unit. Tahun depan akan dihibahkan 1.000 bus baru.

"Dengan 1000 bus baru ini, manajemennya lebih baik dan kebih teratur. Sopirnya juga lebih punya budaya tertib. Nah kalau sudah terlaksana dengan baik, maka tahun depannya lagi (2014) dihabisi semua yang tua-tua," paparnya.

Diakuinya rencana pemberian hibah 1.000 bus untuk angkutan umum ini belum disetujui DPRD DKI. Karena belum ada pemahaman yang sama antara dewan dengan Pemprov DKI terhadap rencana tersebut. Rencana ini harus dilaksanakan, karena kalau tidak maka program peremajaan angkutan umum akan gagal. Sebab, saat ini kopaja dan metromini yang beroperasi di Jakarta sudah berumur antara 20 hingga 30 tahun.

"Kita lagi cari penjelasan yang tepat. Dewan belum nangkep rencana ini. Di tingkat pejabat sudah nangkep, tapi dibawahnya juga masih banyak tanya-tanya. Ini harus diakomodir jangan sampai peremajaan kopaja dan metromini gagal. Polanya memang hibah, tapi kita lagi cari pola hibah yang seperti apa, sehingga tidak langgar aturan hukum," terangnya.

© Berita Satu

Posted in: Metro,Transportasi