Evakuasi saat gempa di Sumatera (ANTARA/ Maril Gafur)

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memastikan tidak ada lagi gangguan komunikasi di Aceh pasca bencana gempa bumi yang terjadi beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihak Kementerian Kominfo juga akan memutar film tentang evakuasi korban bencana alam Tsunami di Aceh.

"Saya pekan depan akan ke Simeuleu untuk kembali putarkan film yang kami buat tentang tata cara penyelamatan diri dari tsunami," ujar Tifatul di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 17 April 2012.

Menurut Tifatul, berdasarkan evaluasi, ada perbedaan tipe gempa yang terjadi di Aceh pada 2004 dengan yang baru saja terjadi.

"Modelnya beda, pada 2004 kan seperti per. Kalau kemarin itu goyang. Agak beda juga kata ahlinya, sehingga tidak banyak bangunan yang rubuh seperti 2004," ujarnya.

Pekan lalu gempa bumi dengan kekuatan 8,4 Skala Richter mengguncang Sumatera dan Aceh. Gempa ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.

Dengan adanya kejadian ini, Kementerian Kominfo berpendapat pentingnya pemerintah melakukan sosialisasi kembali mengenai cara evakuasi menghadapi tsunami. Ini bertujuan agar masyarakat setempat mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana tersebut terjadi. (sj)

• VIVAnews

Posted in: Kemkominfo,Teknologi Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan terus mendukung program Stop Illegal Download, terutama untuk menghargai musik karya anak negeri. Hal itu ditunjukkan dengan pemblokiran situs unduhan (download) musik ilegal.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Ashwin Sasongko menjelaskan, pemerintah akan aktif melakukan pemblokiran terhadap situs download musik sesuai dengan pengaduan dari masyarakat.

"Kemarin pihak Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang melakukan pengaduan. Kami sudah melakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksud, bahkan sejak tahun lalu," kata Ashwin kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (15/5/2012).

Selama ini, Kemkominfo hanya akan melakukan pemblokiran situs dari pengaduan masyarakat. Situs download musik ilegal banyak dikeluhkan oleh pihak ASIRI karena telah mengganggu keberlangsungan bisnis pemusik.

"Sebenarnya sudah banyak yang diblokir, tapi orang Indonesia itu pintar, satu diblokir akan muncul situs yang lain," tambahnya.

Ashwin mengaku Kemkominfo hanya berwenang melakukan pemblokiran situs. Namun bila pihak ASIRI atau pemusik ingin menuntut kepada pemilik situs agar dijerat sesuai hukum, maka mereka harus melapor ke pihak kepolisian serta Kementerian Hukum dan HAM, sesuai Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut nama-nama situs download musik ilegal yang diklaim telah diblokir oleh pemerintah:

1. Gudanglagu.net

2. Mp3lagu.com

3. Pandumusica.info

4. Mp3bos.com

5. Musik-flazher.com

6. Misshacker.com

7. Abmp3.com

8. Mp3bear.com

9. Freedownloadmp3.com

10. Plasamusic.com

11. Gudanglagu.com

12. Mp3gratis.net

13. Warungmp3.com

14. Musik-corner.com

15. mp34shared.com

16. index-of-mp3.com

17. trendmusik.com

18. Katalogmp3.info

19. mp3downloadlagu.com

20. dewamp3.com

Namun menurut pantauan Kompas.com, setelah dicoba, ternyata baru dua situs download musik yang sudah terblokir. Berarti sisanya masih bisa untuk mengunduh file musik gratis tersebut.

• KOMPAS.com

Posted in: Cyber,Kemkominfo

Manado (ANTARA News) - Menteri Komunikasi Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, desa berdering di seluruh Indonesia sudah berhasil menjangkau 32.800 desa.

"Program desa berdering sudah selesai di 32.800 desa dan saat ini sudah dinikmati masyarakat terutama dalam pengembangan teknologi informasi," kata Menkominfo, Tifatul Sembiring di sela pembukaan Pekan Informasi Nasional (PIN) di Manado, Rabu.

Pelaksanan program desa berdering tersebut bekerja sama dengan operator termasuk operator selular yang ada di seluruh Indonesia.

Selain program desa berdering, Kominfo juga, kata Tifatul telah membangun 5.784 jaringan internet di semua kecamatan yang ada di Indonesia.

"Pengadaan jaringan internet di kecamatan tersebut dalam upaya pemberdayaan penggunaan teknologi informasi kepada masyarakat yang sehat dan aman," kata Tifatul.

Guna membantu masyarakat menjadi pengguna internet dan sehat dan aman, kata Tifatul maka pemerintah juga mengadakan beberapa mobile flig, atau jaringan internet menggunakan kendaraan bus.

Kominfo juga sudah membangun Nix internet exchange dan internasional internet exchange terutama di titik-titik tertentu, dengan tujuan operasional jaringan internet tidak perlu mengandalkan Jakarta.

"Nix nusantara internet exchange supaya tidak mengandalkan Jakarta, dibangun langsung pada titik-titik diantaranya Makassar dan beberapa daerah lainnya di Indonesia," kata Tifatull.

Agar fasilitas yang disiapkan pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka Kominfo terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia bidang teknologi.

"Pemerintah memberikan pendidikan bea siswa ke luar negeri ataupun universitas dalam negeri, serta perlombaan2 award, bermacam-macam roboting, perlombaan animasi software, ini semuanya merangsang SDM IT Indonesia," kata Tifatul.

Peningkatan jaringan, kata Tifatul sudah dianggap baik oleh dunia luar terlihat ,pada internasional indeks sudah diakui, namun yang paling penting bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan internet pada hal-hal yang positif," kata Tifatul.(G004/B008)

• ANTARA News

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Kemkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pengubahan skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (cost-based) diisukan akan membuat tarif SMS naik. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring membantahnya.

"Siapa bilang tarif sms naik. Itu hoax ," kata Tifatul selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (28/5/2012).

Menurut Tifatul, perubahan skema ini bukanlah peraturan baru di industri telekomunikasi Indonesia dan sudah sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi.

Dengan aturan itu, penyelenggaraan interkoneksi harus berdasarkan biaya. Selama ini skema SKA untuk interkoneksi SMS dilakukan dengan pertimbangan, bahwa trafik SMS antar penyelenggara akan berimbang karena proses balas-berbalas pengiriman SMS.

Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat ketidakseimbangan trafik sehingga penyelenggara yang "kebanjiran" SMS dari penyelenggara lain merasa dirugikan.

Dengan diterapkannya SMS berbasis biaya, para penyelenggara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Jadi yang benar, kami hanya akan menggunakan skema interkoneksi berbasis biaya dan itupun dilakukan secara business to business (B2B) antar operator. Isu tarif sms naik itu tidak benar," tambahnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menjelaskan skema interkoneksi SMS berbasis biaya ini juga diharapkan akan dapat mengurangi SMS yang tidak diinginkan (spam) yang terbukti telah banyak merugikan masyarakat banyak.

"Sebagian masyarakat kadang tidak menyadari bahwa tarif murah dan kadang gratis itu berlaku dengan syarat dan atau ketentuan tertentu," kata Gatot.

Kualitas layanan yang kurang prima serta maraknya SMS Broadcast (penyebaran SMS ke banyak pengguna telepon bergerak) dan SMS spamming (SMS yang tidak diinginkan) disinyalir juga sebagai dampak dari promosi para penyelenggara yang disalahgunakan atau akibat dari penerapan skema SKA.

Sekadar catatan, Kementerian Kominfo dan BRTI memberitahukan pada masyarakat, bahwa pemerintah akan mengubah skema interkoneksi SMS yang sebelumnya Sender Keep All (SKA) menjadi berbasis biaya (costbased).

Adapun biaya interkoneksi SMS mengikuti hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 23 / per SMS (sedangkan tarif pungut yang menjadi beban konsumen adalah biaya interkoneksi ditambah beberapa komponen biaya lainnya). Implementasi interkoneksi SMS berbasis biaya akan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2012 jam 00.01 WIB.

• KOMPAS.com

Posted in: Kemkominfo,Seluler

JAKARTA -- MICOM : Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral dalam setiap spektrum frekuensi. Penerapan lebih dari satu teknologi dalam satu spektrum diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk memperluas akses mobile broadband di tengah keterbatasan frekuensi.

”Pemerintah mendukung penerapan teknologi netral. Dalam satu spektrum pemenang tender tidak boleh memonopoli dengan satu teknologi saja,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto dalam perbincangan via sambungan telepon, Minggu (3/6).

Lebih jauh Gatot menjelaskan, selaku regulator pemerintah tidak akan membelenggu operator dengan mengikatnya dalam satu teknologi. Regulator menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi di dunia memang kian tidak terbendung.

Saat ini pemerintah telah membebaskan masing-masing operator memilih teknologinya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar aturan. Aturan yang tidak boleh dilanggar, menurut Gatot misalnya, alat-alat yang dipakai telah tersertifikasi oleh Kominfo dan teknologi tersebut bisa digunakan pihak lain.

Sejatinya kebijakan menggunakan teknologi netral dalam satu spektrum sudah lama diterapkan oleh pemerintah. Prinsip teknologi itu dilakukan untuk menjalankan program telepon masuk desa serta internet pedesaan.

Berkenaan dengan teknologi ini, pemerintah telah menyediakan payung hukum pada UU nomor 17 Tahun 2007. Namun diakui beberapa petunjuk teknis masih diperlukan. Lanteran itu, jika dibutuhkan pemerintah bakal membuat beberapa peraturan menterinya.

Oleh karena itu penerapan teknolgi 3G pada spektrum 900 MHz yang tadinya hanya digunakan untuk GSM menurut Gatot sudah tidak menjadi masalah. Dengan demikian, pada spektrum tersebut nantinya bisa pula digunakan dengan berbagai fitur tambahan oleh operator , misalnya voice internet.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah pihak mendesak agar pada spektrum 900 MHz diberi kebijakan teknologi netral. Pasalnya 2,1 GHz yang selama ini dipakai untuk 3G sudah jenuh. Untuk menyusun aturan main teknologi netral di spektrum 900 MHz pemerintah bakal melibatkan pihak operator dan vendor untuk pembahasan.

Sampai saat ini, operator yang sudah mengajukan secara resmi di frekuensi tersebut adalah Indosat, yang telah mengaujukan permohonannya sejak awal tahun. Selain Indosat, sejumlah operator lain dikabarkan juga tertarik untuk mengikuti jejak yang sama. (Tlc/X-13)

♣ MediaIndonesia

Posted in: Kemkominfo

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) rancang prototipe Mobil Unit Becana (MUB). Mobil ini diharapkan dapat membantu dalam penyebaran informasi secara up to date, baik berupa saluran komunikasi maupun Internet.

Mobil yang dioperasikan oleh lima personil ini memiliki spesifikasi khusus, di mana dua personil bertindak mengoperasikan kendaraan dan menguasai teknis dari MUB, kemudian satu personil bertindak sebagai reporter yang melaporkan peristiwa, dan dua personil lainnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya.

Untuk mendukung operasional MUB, armada ini juga dilengkapi dengan berbagai perangakat teknologi yang mempuni. Untuk peralatan komputer dan komunikasi pada MUB melalui solar panel 1650 watt dapat beroperasi tanpa menggunakan listrik yang di suplai dari PLN selama 35 jam.

“Untuk sistem daya MUB menggunakan tiga sumber daya, yaitu Inverter mobil 2000watt yang dipakai hingga 4 jam, genset 7000 watt yang dapat dipakai hingga 8 jam dan solar panel 1650 watt yang dapat digunakan selama 35 jam,” jelas, Koordinator Tim IT Dirjen Informasi Komunikasi Publik, Oscar R Putra saat diwawancarai Okezone di kantor Kominfo, Senin (4/6/2012).

Selain itu, MUB dilengkapi dengan komunikasi dua arah VHF dengan antena mobile dan base station. Kemudian untuk koneksi data Vsat Cband 512Mb serta Mobile HotSpot. Melalui keunggulan fitur konektivitas MUB, armada ini diklaim dapat memberikan informasi saat terjadi bencana bahkan saat para penyedia layanan komunikasi mengalami blank spot.

“Fitur utama dari armada MUB ini dapat melakukan komunikasi data yang dibutuhkan saat blank spot di lokasi bencana. Jadi armada ini tidak memerlukan suplai koneksi dari operator,” tambah Oscar.

Untuk mendukung berbagai aktivitas pengolahan serta pengiriman data dari tempat bencana ke pusat, aramada MUB ini memiliki kantor bergerak yang didukung dengan dua unit PC smart Touch, satu unit printer all in one and fax. Selain itu, armada ini juga dilengkapi dengan sarana informasi media audio visual melalui dukungan berbagai perangkat seperti TV LCD 42 inci yang dapat digunakan untuk melakukan video call, DVD Player, Mixer BMG serta Speaker Aktif, dan Wierless Michrophone.

Saat ini prototipe Mobil Unit Becana belum diproduksi secara massal, namun ke depan Kominfo melalui Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) akan terus mengembangkan armada ini. MUB akan didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.(fmh)

♣ Okezone

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Internet,Kemkominfo

SURABAYA--MICOM : Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sebanyak 41 Lembaga Penyiaran Swasta di kawasan Jawa dan Kepulauan Riau telah mendaftar dalam seleksi penyelenggara televisi digital.

"Sejak dibukanya pendaftaran para penyelenggara penyiaran tanggal 5 Juni lalu sampai sekarang ada 41 LPS. Namun, jumlah tersebut belum mencakup keseluruhan karena pendaftaran masih dibuka sampai 18 Juni 2012," kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto.

Saat ditemui saat menjadi pemateri tentang Ketrampilan Humas Menghadapi Media dan Perkembangan ICT, di Forum Humas BUMN, di Surabaya, Jumat (8/6)malam, Henry mengemukakan, sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 maka secara bertahap pemberlakuan televisi digital segera diterapkan di Indonesia.

"Kami targetkan pada 2018 Indonesia cut off terhadap televisi analog. Namun, khusus Pulau Jawa cut off diupayakan mulai tahun 2015," ujarnya.

 Meski masa penerapan televisi digital di Tanah Air enam tahun mendatang, manfaat yang diperoleh masyarakat melalui televisi digital sangat besar.

"Masyarakat bisa mendapat siaran tayangan televisi dengan stabil, suara jernih, dan gambar lebih baik dibandingkan kualitas yang ada sekarang," katanya.

Keuntungan lain, kata dia, kanal penyiaran di pasar domestik kian banyak. Apabila selama ini satu frekuensi hanya digunakan satu stasiun televisi maka dengan televisi digital tiap frekuensi bisa dipakai maksimal 12 stasiun televisi (slot). (Ant/OL-9)

♣ MediaIndonesia

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Kemkominfo

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pendirian pabrik-pabrik telepon seluler (ponsel) di Indonesia, terutama untuk produk asli dalam negeri.

"Tapi kami lebih mendorong lagi kalau itu (pabrik ponsel) merupakan kreativitas anak bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, selepas membuka Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 di Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Menkominfo dalam menanggapi pertumbuhan impor ponsel di Indonesia sebesar 22,15 persen pada periode Januari - Mei 2012.

Nilai impor komoditas ponsel Indonesia, berdasar data Kementerian Perdagangan, mencapai 1,12 miliar dolar AS pada Januari - Mei 2012 atau meningkat 200 juta dolar AS dibanding periode yang sama 2011

"Itu dari sisi perdagangannya, tapi semata-mata (produk impor) bukan hanya BlackBerry karena penjualan BlackBerry secara global sudah turun 75 persen sejak delapan bulan terakhir," kata Tifatul.

Tifatul mengharapkan Indonesia mampu memiliki produk buatan dalam negeri seperti perangkat 'tablet' seharga di bawah satu juta rupiah.

Pada Selasa (3/7), Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan Kementerian Perdagangan mendorong produsen ponsel asing membuka pabrik di Indonesia karena permintaan ponsel dalam negeri sangat tinggi(I026)

Posted in: Kemkominfo,Seluler

Padang (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyosialisasikan dan mempublikasikan program kewajiban pelayanan umum/"universal service obligation" di Kota Padang, Rabu.

"Sosialisasi ini sekaligus untuk edukasi publik atas program Kementerian Komunikasi," kata Ketua Satuan Pengawas Internal BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Drs Suyatno di Padang, Rabu.

Menurutnya, program itu merujuk pada kewajiban pemerintah untuk menjamin tersedianya layanan bagi setiap warga negara, meskipun negara tidak secara langsung memegang peran sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan publik yang dimaksud khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika.

"Penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika KPU/USO di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) terdapat di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah rintisan, daerah perbatasan dan daerah yang di nilai tidak layak secara ekonomis serta daerah belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi," katanya.

Program KPU/USO di Kementerian Komunikasi dan Informatika lanjut Suyatno meliputi program desa dering, desa pinter, pusat layanan internet Kecamatan dan mobile-pusat layanan internet Kecamatan (M-Plik).

Dia mengatakan pada 2012 program KPU/USO di antaranya program Nusantara Internet Exchange (NIX), Plik sentra produktif, Jalin KPU/USO (Jasa akses layanan internet berupa WIFI Kabupaten) dan Telinfo tuntas (Telekomunikasi dan Informatika di palau terluar dan perbatasan) untuk menyebarluaskan akses komunikasi di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, dalam pengoperasian fasilitas tersebut, para penyedia dapat bekerja sama dengan UKM,

Selanjutnya, koperasi dan mitra perorangan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, katanya.

Sementara itu Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi, di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

"Penggunaan media elektronik merupakan faktor yang penting dalam berbagai transaksi Internasional terutama dalam transaksi ekonom dan pergadangan," katanya.

Menurutnya, kewajiban pelayanan universal di sektor telekomunikasi merupakan komitmen bersama dari seluruh negera yang tergabung dalam organisasi telekomunikasi dunia untuk menyediakan akses layanan telekomunkasi merata di seluruh wilayah di Indonesia,

"Hal ini sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dimana kewajiban pelayanan umum ini,"katanya.

Penyediaan jaringan telekomunikasi berdasarkan atas prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna, katanya.(KR-ZON/B/N002)

Sumber : Antara

Posted in: Kemkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku belum menerima laporan mengenai situs yang memuat 'panduan gerilya kota' di mana pembaca laman diajak untuk memerangi dan menggulingkan rezim kafir. Juru bicara Kominfo Gatot S Dewa Broto meminta publik melaporkan jika ada situs-situs yang dianggap berbau terorisme.

Kominfo, imbuhnya, tidak mungkin bisa mengawasi semua situs di jagat maya yang jumlahnya jutaan. Salah satu cara Kominfo mengawasi situs-situs itu adalah dengan melibatkan masyarakat pengguna internet. "Melalui posko pengaduan 24 jam. Kami akan periksa semua situs yang diadukan," jelas Gatot.

Jika ragu apakah sebuah situs mengandung unsur terorisme, Kominfo meminta pendapat dari organisasi masyarakat keagamaan atau instansi terkait. Namun, Gatot menjamin, prosedur ini tidak memakan waktu lama. "Kan kita juga perlu lihat apakah situs ini hanya berisi dakwah saja? Kalau hanya dakwah lalu kami tutup aksesnya, bisa digugat Kominfo," kata dia.

Cara yang sama juga dipakai Kominfo untuk menyisir situs berbau porno dan situs lain yang melanggar undang-undang. Selain itu, Kominfo juga bekerjasama dengan institusi terkait.

"Misalnya, BPOM. Mereka rajin mengirim situs-situs yang menjual kosmetik dan obat ilegal. Dalam hitungan jam, kami langsung tutup aksesnya," jelas Gatot.

Diberitakan sebelumnya, sebuah situs, scribd.com, memuat ''panduan gerilya kota." Laman itu juga memuat cara membuat bom.

Deputi I BNPT Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi, Agus Surya Bakti menilai panduan buku setebal 112 halaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh siapa saja dan dikhawatirkan bisa melahirkan benih-benih baru terorisme di tanah air.

"Panduan itu mengkhawatirkan, karena bisa menginspirasi masyarakat. Seharusnya Pemerintah segera menutup akses (laman) tersebut," kata Agus SB.

Agus menambahkan, propaganda melalui internet merupakan strategi kelompok teroris. Menurut Agus, Pemerintah masih lamban dalam menangani permasalahan terorisme, apalagi propaganda yang mereka sebar melalui internet. "Itulah kelemahan kita (Pemerintah), begitu tahu baru ditangani," katanya.

Sementara itu, laman yang bisa dibaca secara cuma-cuma di scribd.com hanya pengantarnya, sedangkan untuk panduan teknis gerilya harus diunduh dengan membayar. Sekilas dengan membaca pengantarnya, panduan ini amat berbahaya bagi mereka yang mempunyai bibit ekstrem.

  ● Vivanews

Posted in: Cyber,Internet,Kemkominfo,Situs