Eks PM Malaysia Akui Negaranya Suka Tiru Indonesia "Malaysia adalah negara yang suka meniru karena kami tidak punya ide."

Jakarta ☆ Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menjelaskan penyebab banyaknya kesamaan budaya antara RI dengan Malaysia. Menurut Mahatir, Malaysia memang tidak memiliki ide sehingga banyak meniru Indonesia.

Pernyataan Mahathir itu dilontarkan ketika memberikan ceramah umum dengan tajuk: Malaysia-Indonesia: kini, sekarang dan selamanya pada Senin, 14 April 2014 di Menara Mega, Jakarta Selatan. Dia mengatakan ada sekitar 100 ribu penutur asing yang kini tengah belajar di berbagai institusi di Indonesia.

"Malaysia adalah negara yang suka meniru karena kami tidak punya ide. Oleh sebab itu kami meminjam. Kami tiru Indonesia karena ada sesuatu dengan Indonesia," ujar Mahathir.

Oleh sebab itu, kata dia, tidak heran apabila ada kemungkinan budaya kedua negara yang mirip.

Namun, dia buru-buru mengklarifikasi dengan menyebut bukan hanya Indonesia saja yang menjadi inspirasi bagi mereka, namun Malaysia juga meniru dari Jepang dan Korea Selatan.

"Kami akan terima yang baik-baik dari Indonesia dan menolak yang buruk. Selain itu kami belajar dari pengalaman Indonesia dan kami sendiri," kata Mahatir.

Kata Mahathir, jumlah pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Malaysia pun tidak sedikit. Kedua arus pergerakan manusia ini saling menguntungkan, karena masing-masing membawa masuk uang.

"Kami berharap masing-masing kebaikan yang dimiliki dapat saling melengkapi demi kemajuan pembangunan kedua negara," imbuh dia.

Konflik klaim budaya antara Malaysia dengan RI kembali memanas ketika di tahun 2009 lalu, Negeri Jiran itu meluncurkan sebuah iklan yang tayang di saluran televisi luar negeri, Discovery TV.

Mengambil tajuk "Enigmatic Malaysia", di dalam iklan itu terdapat secuplik tayangan Tari Pendet asal Bali. Hal ini seolah-olah menjelaskan kepada publik internasional bahwa Tari Pendet berasal dari Malaysia.

Kasus ini turut disoroti oleh media internasional, salah satunya media Australia. Harian The Australian menulis artikel dengan judul Malaysia Steals Bali Dance.

Selain Tari Pendet, Malaysia juga pernah mengklaim lagu Rasasayange, angklung dan Tari Reog asal Ponorogo, Jawa Timur sebagai bagian dari budaya mereka.(eh)

Kata Mahatir, jika ada masalah kedua negara, sebaiknya dirundingkan. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, berkunjung ke Jakarta, Senin, 14 April 2014. Mahathir memberikan ceramah bertajuk: Malaysia-Indonesia: Dulu, Kini, dan Selamanya di ruang auditorium Menara Mega, Jakarta Selatan.

Perdana Menteri yang memimpin Malaysia selama 22 tahun itu mengatakan hubungan kedua pemerintah sudah cukup baik. Bahkan, Indonesia disebut oleh Mahathir tetangga terdekat bagi Malaysia.

Oleh sebab itu, apabila di antara tetangga ada masalah, maka hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa.

"Masalah-masalan yang terjadi di antara kedua pemerintah adalah masalah-masalah kecil yang biasa terjadi di negara mana pun juga. Memang terkadang ada aksi demonstrasi, tetapi hal itu tidak menganggu hubungan kedua negara. Masalah kerap timbul, karena lokasi kedua wilayah yang berdekatan," kata Mahathir.

Dia kemudian menyarankan apabila ada masalah di antara kedua negara, sebaiknya dirundingkan untuk dicarikan jalan keluarnya.

"Kalau cara perundingan tidak berhasil, maka baru diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian konflik suatu negara tidak harus diselesaikan melalui tindak kekerasan," ujar Mahathir.

Hubungan Malaysia dengan RI, imbuh Mahathir, berbeda dengan hubungan antara Tiongkok dengan Jepang. Di antara kedua negara Asia Timur itu, kata Mahathir, masih belum bisa dilupakan masa lalu yang kelam.

"Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang saat itu merupakan bagian dari praktik penjajahan. Sementara ketika RI dan Malaysia memasuki masa konfrontasi, tidak ada tindak kekerasan semacam itu," kata dia.

Selain itu, Mahathir menambahkan kedua negara memiliki potensi dan aset yang berbeda. Indonesia, kata Mahathir memiliki potensi penduduk yang besar mencapai 250 juta jiwa dan sumber daya alam berlimpah. Sementara penduduk Malaysia tidak sampai 30 juta orang.

"Oleh sebab itu, penting bagi Malaysia dan RI untuk bekerja sama, termasuk menyediakan pasar tenaga kerja dan pasar bagi kedua belah pihak," kata dia.

Ini bukan kunjungan kali pertama Mahathir ke Indonesia setelah dia tak lagi menjabat sebagai PM sejak 2003 lalu. Terakhir kali dia ke Indonesia tahun 2012 silam, saat menerima gelar doktoral kehormatan dari Universitas Negeri Solo. Usai dari Solo, Mahathir bertolak ke makam mantan Presiden Soeharto di Astana Giri Bangun.(eh)

  ★ Vivanews

Posted in: Artikel,Hankam

Aksi penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat memicu reaksi keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Salah satunya adalah untuk meninjau ulang hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

Menurut Ganetawati Wulandari, Pengamat Hubungan Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu smart diplomacy untuk menyelesaikan masalah penyadapan itu.

"Maksud dari smart diplomacy adalah menggunakan cara-cara persuasif. Jadi, Indonesia tidak perlu menggunakan kekuatan yang berlebihan. Sudah tidak zaman lagi kita melakukan protes dengan menggunakan hard power," kata Ganetawati.

Dia menambahkan, dalam konteks penyadapan ini, dirinya yakin tidak ada yang mau berperang dengan negara yang melakukan penyadapan.

"AS adalah negara besar yang memiliki kemampuan keuangan dan dukungan militer yang global. Apakah kita mampu menghadapinya? Itu adalah yang perlu diukur sebelum memutuskan hubungan diplomatik," ujar Ganetawati.

Ganetawati juga menyampaikan pemutusan aksi diplomatis itu akan menyebabkan nilai kerugian yang jauh lebih besar bagi Indonesia. Dan tidak ada manfaat positif dari pemutusan hubungan diplomatik dengan AS.

Menurutnya, salah satu contoh untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menawarkan isu-isu terkait dengan kepentingan suatu negara. Misalnya, data dalam masalah terorisme, AS sangat membutuhkan data-data tersebut.

"Untuk membuat AS mengaku telah melakukan penyadapan apa saja, Indonesia harus mengunci data mengenai terorisme yang dibutuhkannya. Ada proses tawar menawar untuk mendesak AS mengakui penyadapannya," kata Ganetawati.

Selain itu, tambah Ganetawati, Indonesia juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang teknologi. Sebab, peran teknologi dalam menangkal penyadapan sangat penting.

"Sekarang model penyadapan semakin canggih dan rumit. AS mungkin saja melakukan penyadapan dengan menggunakan satelit di ruang angkasa," kata Ganetawati.

  ● Vivanews

Posted in: Artikel,Cyber,Hankam

Jakarta : Ajakan menggelar serangan cyber bersandi #OpMalaysia menarik banyak minat para pemilik akun media sosial di Indonesia. Bahkan tak sedikit yang ikut menyatakan dukungan dan kesiapannya berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Pelaksana ID-SIRTII, M. Salahuddien, dengan tegas mengimbau agar para kelompok hacker asal Indonesia tidak lantas terprovokasi ajakan menyerang situs-situs asal Malaysia tersebut.

Sebab, menurutnya dampak perang cyber justru hanya akan memperkeruh suasana hubungan kedua negara, belum lagi korban tidak bersalah yang ikut dirugikan. Umumnya korban perang cyber lebih banyak berasal dari situs-situs milik sipil yang sebenarnya tidak memiliki sangkut-paut yang jelas dengan akar permasalahan.

"Itu cuma aksi vandalisme sekolompok oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Jangan mudah terprovokasi, banyak pihak tak bersalah yang mau tidak mau bakal menjadi korban," ungkap Didin saat dihubungi tim Tekno Liputan6.com melalui telepon, Senin (18/11/2013).

Lebih lanjut ia menjelaskan, "perang cyber itu kriminal, merusak pergaulan internet Indonesia di mata dunia. Sangat membahayakan perkembangan teknologi internet kita di masa mendatang."

Gerakan #OpMalaysia ini sendiri ramai muncul di timeline Twitter dan Facebook setelah beredar kabar bahwa para hacker asal Malaysia adalah dalang utama perseteruan antara kelompok Anonymous Indonesia dan Australia. Mereka dinilai telah mengadu domba kedua belah pihak.

Sebelumnya, dikabarkan situs Angkasa Pura dan Garuda Indonesia sempat diretas (hacking) dan kehilangan sejumlah data penting perusahaan. Dilaporkan bahwa pihak Anonymous Australia lah yang bertanggung atas serangan tersebut.

Namun belakangan muncul rumor yang menyebutkan bahwa para hacker asal Malaysia yang menjadi dalang peretasan dua situs penting transportasi udara Indonesia tersebut.(dhi)

Setelah Australia, Hacker Indonesia Serukan #OpMalaysia

Setelah sukses menyerang sejumlah situs asal Australia dengan sandi perang #OpAutralia, kini jagat media sosial diramaikan dengan ajakan memulai gerakan #OpMalaysia.

Gerakan #OpMalaysia ini sendiri ramai muncul di timeline Twitter dan Facebook setelah beredar kabar bahwa para hacker asal Malaysia adalah dalang utama perseteruan antara kelompok Anonymous Indonesia dan Australia. Mereka dinilai telah mengadu domba kedua belah pihak.

Sebelumnya, dikabarkan situs Angkasa Pura dan Garuda Indonesia sempat diretas (hacking) dan kehilangan sejumlah data penting perusahaan. Dilaporkan bahwa pihak Anonymous Australia lah yang bertanggung atas serangan tersebut.

Namun belakangan muncul rumor yang menyebutkan bahwa para hacker asal Malaysia yang menjadi dalang peretasan dua situs penting transportasi udara Indonesia tersebut.

Bahkan, laman Hacker News telah mempublikasikan video pernyataan resmi pihak Anonymous Australia yang dengan tegas menyatakan bahwa pelaku serangan cyber ke Indonesia bukanlah pihak mereka.

"Mewakili Anonymous Australia, kami menyatakan bahwa kami menolak adanya klaim bahwa Anonymous Australia telah menyerang Indonesia," ungkap mereka dalam video tersebut.

Gerakan #OpMalysia sendiri kabarnya akan berlangsung pada tanggal 23 November 2013. Namun patut diingat, belum diketahui kelompok hacker mana yang pertama menyerukan serangan #OpMalaysia ini. Kelompok Anonymous Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan terkait serangan cyber ke negara tetangga itu. (dhi)

  ● Liputan 6

Posted in: Cyber,Hankam

 Dubes RI ditarik pulang. Menkopolhukam dan Menlu pun berkomentar keras

Hubungan Indonesia dan Australia kembali menghadapi ujian berat. Pemerintah Indonesia belakangan ini kesal dengan Australia, yang tidak membenarkan dan tidak membantah soal skandal penyadapan yang diungkap media massa dari hasil bocoran Edward Snowden - mantan kontraktor badan intelijen AS (NSA) yang tengah menjadi buronan Washington dan kini menetap di Rusia.

Kekesalan Jakarta atas Canberra bertambah setelah muncul laporan terbaru dari dua koran yang selama ini getol memberitakan bocoran Snowden, The Guardian dan Sydney Morning Herald. Kali ini muncul kabar bahwa telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya, bahkan sampai Ibu Negara Ani Yudhoyono pun, pernah disadap intelijen Australia.

Jakarta meradang lagi, kali ini disertai langkah yang lebih tegas. Sebagai reaksi atas kabar penyadapan telepon itu, pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema untuk "konsultasi" dengan pemerintah pusat selama waktu yang tidak ditentukan.

Penarikan dubesnya dari Australia ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Sebelum masalah penyadapan ini, pada Maret 2006 pun Pemerintah Indonesia menarik dubesnya dari Australia. Pemulangan dubes RI saat itu untuk memprotes keputusan Australia memberikan visa kepada 42 pencari suaka asal Papua.

Untuk masalah saat ini, pantas saja Indonesia kembali kesal karena Australia tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan atas skandal penyadapan telepon para pejabat tinggi RI.

"[Masalah penyadapan] ini merupakan perbuatan yang tidak bersahabat dan berdampak serius bagi hubungan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, saat mengumumkan pemulangan Dubes Nadjib dari Australia, Senin 18 November 2013.

The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.

Suatu hari pada bulan Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal. Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayang perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.

“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit,” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.

Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) Edward J. Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.

Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Kesepuluh nama orang penting di RI itu terpampang berurutan dalam slide berjudul ‘IA Leadership Targets + Handsets.’ Di samping nama-nama mereka, tercantum pula jenis ponsel yang mereka gunakan. Presiden SBY, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sofyan Djalil pada tahun 2009 sama-sama memakai ponsel Nokia E90-1, Boediono dan Dino Patti Djalal menggunakan BlackBerry Bold 9000, Jusuf Kalla menggunakan Samsung SGH-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71-1, dan Widodo AS menggunakan Nokia E66-1. Satu hal jelas, seluruh ponsel itu memiliki teknologi 3G.

Pada slide lain yang diberi judul ‘Indonesia President Voice Events,’ terpampang grafik panggilan yang masuk ke dan keluar dari ponsel Nokia E90-1 SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Rekaman data ini mencatat spesifik jumlah panggilan masuk dan panggilan keluar, lama panggilan, nomor penelepon, nomor tujuan yang ditelepon, dan jenis panggilannya – apakah komunikasi suara atau pesan singkat (SMS). DSD yang prosedur standarnya melakukan pengawasan, disebut The Guardian memperluas operasinya dengan menyadap panggilan dari orang-orang yang berkomunikasi dengan SBY.

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia bukan kali ini saja diungkap Guardian dan Sydney Morning Herald. Beberapa waktu lalu mereka menyebut DSD membangun pos penyadapan dengan kode ‘Stateroom’ di dalam gedung Kedutaan Besar Australia di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Harian Jerman Der Spiegel bahkan menyebut Jakarta menjadi pusat spionase Australia di Asia. Jakarta dipilih karena pertumbuhan pesat jaringan telepon seluler di Indonesia. Namun dalam publikasi itu belum disebut siapa-siapa saja pejabat RI yang menjadi target penyadapan. Baru awal pekan ini nama SBY dan para petinggi RI terang-terangan disebut disadap.

 Langkah drastis Indonesia

Presiden SBY yang menjadi target utama Australia langsung memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki dan mendeteksi aksi penyadapan terhadap para pejabat Indonesia. Pemerintah Indonesia lantas mengeluarkan sikapnya yang paling keras terhadap Australia

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia akan meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Australia, terutama terkait pertukaran informasi antara kedua negara. RI juga meminta Australia menjelaskan secara gamblang soal penyadapan itu di hadapan publik dunia.

“Isu ini membawa dampak tidak baik bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Australia harus menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi hal tersebut,” ujar Djoko.

Lebih keras lagi, Djoko mengatakan Indonesia kini tengah memanggil pulang duta besarnya di Australia untuk mengonsultasikan hal ini. “Kami sedang mengkaji kerjasama informasi antara pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta,” kata dia.

Pernyataan Djoko dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. “Pemerintah RI memutuskan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia untuk konsultasi, karena mustahil Duta Besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini,” kata dia.

Marty belum menentukan berapa lama Indonesia akan menarik duta besarnya dari Australia. Namun menurutnya, hasil konsultasi antara pemerintah RI dengan Dubes RI untuk Australia tak akan selesai dalam dua-tiga hari saja.

Sementara itu, mantan Wapres Jusuf Kalla mengecam tindakan Australia yang menyadap para pejabat RI. “Itu melanggar etika internasional,” ujar JK. Banyak sekali pembicaraan penting via telepon yang ia lakukan kala menjabat wapres. “Perintah ini-itu lewat telepon. Apa saja lewat telepon. Ribuan kali pembicaraan di telepon,” kata Ketua Umum PMI itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung sikap tegas pemerintah RI. “Diplomasi Indonesia sopan-santun dan bagus, tapi jangan terlalu lembek. Ada saatnya kita berdiplomasi ala koboi,” ujar Priyo. Ia juga meminta intelijen RI memperkuat diri sehingga pihak asing tak bisa seenaknya menyadap pejabat-pejabat di Indonesia.

Di Australia, Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan pemerintahan manapun di dunia pasti mengumpulkan informasi. “Pemerintahan negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi,” kata dia.

Lagipula, kata Abbott, informasi yang diperoleh Australia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri Australia, tapi juga bagi negara sahabat, sekutu, dan mitra Australia. “Tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu,” ujar Abbott.

Di sisi lain, Abbott mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yanng terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia.(ren)

  ● Vivanews

Posted in: Hankam,Ilmu Pengetahuan

 Apa saja kerjasama strategis antara kedua negara selama ini.

Nila setitik, rusak susu sebelanga. Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, yang beberapa tahun terakhir begitu bersahabat, kini menjadi panas. Hubungan itu terganggu setelah media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden soal ulah Canberra memata-matai Indonesia. Indonesia, yang sering disebut para pemimpin Australia sebagai sahabat dekat dan mitra strategis, tentu saja marah dengan aksi intelijen itu.

Bukan hanya menjadikan Kedubesnya di Jakarta sebagai salah satu pos spionase elektronik, Australia juga dikabarkan sampai menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri dan para pejabatnya pada 2009.

Kemarahan dari Jakarta terus berlanjut. Setelah memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden Yudhoyono mengungkapkan kemarahannya atas skandal penyadapan Australia ini melalui akun pribadinya di Twitter.

Bersama AS, tindakan Australia itu "Sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sebagai sesama negara demokrasi," demikian tweet langsung dari SBY, yang dia tulis juga dalam bahasa Inggris.

Bahkan, akibat skandal itu, pemerintah RI tidak sekadar memanggil pulang Dubes Nadjib, melainkan juga akan, "Meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," demikian lanjut SBY. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun mengungkapkan bahwa skandal penyadapan ini bakal menurunkan derajat hubungan Indonesia dan Australia.

Kemarahan di Indonesia, yang selama ini belum puas atas penjelasan dari Canberra soal skandal penyadapan yang diungkap Snowden, tampaknya terus berlanjut. Perdana Menteri Tony Abbott hanya merasa menyesal atas apa yang dialami SBY soal penyadapan yang dikabarkan media massa, namun dia tidak bersedia minta maaf seperti yang dituntut beberapa pihak, termasuk dari kubu oposisi di Australia.

Alih-alih meminta maaf, Abbott malah mendukung apa pun yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya dan saat ini untuk terus mengumpulkan informasi demi kepentingan nasional Australia. Selama Abbott dan para pejabatnya belum minta maaf secara resmi atau memberi penjelasan yang memuaskan kepada Indonesia soal skandal penyadapan itu, hubungan kedua negara akan terus tegang.

 Kerjasama Keamanan

Ketegangan bilateral ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kerjasama strategis Indonesia dan Australia yang selama ini berlangsung erat. Dua faktor yang menjadi perhatian serius adalah kerjasama di bidang keamanan dan ekonomi. Apakah dua faktor yang selama ini mempererat hubungan kedua negara itu bisa langsung terganggu?

Pernyataan dari pejabat keamanan dan politisi di Indonesia mengisyaratkan bahwa kerjasama keamanan Indonesia dan Australia dalam waktu dekat bisa terganggu. Padahal, Australia selama ini menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam kerjasaman antiterorisme dan penyelundupan manusia.

Australia sejak teror Bom Bali I sangat terbantu oleh operasi aparat keamanan Indonesia dalam membasmi jaringan teroris yang mengancam warga mereka di Indonesia. Untuk masalah penyelundupan manusia pun Canberra sangat mengandalkan Indonesia dalam menghentikan para imigran gelap dari Timur Tengah yang berlayar menuju Australia.

Namun, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman, sudah menyatakan siap menghentikan semua program kerjasama dengan Australia bila diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Sutarman menanggapi terkuaknya penyadapan yang dilakukan intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).

"Polri punya kerjasama dengan Australia, tapi kalau Presiden memerintahkan dihentikan, akan laksanakan," kata Sutarman usai pertemuan Kapolri dengan Insan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 19 November 2013.

Dalam sepuluh tahun terakhir, sejak Bom Bali I, kerjasama aparat keamanan Indonesia dan Australia menanggulangi teroris berjalan sangat erat. Australia mendukung pembentukan dan pelatihan Densus 88 yang berhasil menangkap banyak teroris di Indonesia, termasuk trio pengebom di Bali Oktober 2002.

Menurut Sutarman, kerjasama Polri dengan Australia saat ini adalah berupa peralatan dan perlengkapan milik Polri. Barang-barang tersebut adalah Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC) yang terletak di Semarang. Program penanggulangan trans national crime, people smuggling, trafficking in person, dan terorisme, semua itu dibantu oleh Australia.

Polri dan Australian Federal Police (AFP) juga memiliki program pelatihan dan dukungan laboratorium cyber crime Bareskrim dan laboratorium DNA di Cipinang guna pengungkapan kasus. "Kerjasama ini police to police cooperation. Kalau diminta berhenti, kami siap berhenti," katanya.

Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, Indonesia tidak akan lumpuh tanpa kerjasama dengan Australia. Bahkan, menurut Tubagus, Indonesia juga memiliki 'kartu truf' untuk menggoyang Australia. Selain bisa menghentikan pasokan informasi jaringan teroris kepada Australia, lanjut Tubagus, Indonesia pun bisa tidak lagi membantu Australia soal penanggulangan imigran gelap.

"Kalau Indonesia seperti itu, kelabakan dia (Australia)," kata politisi PDIP itu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I lainnya, Ramadhan Pohan. Menurut dia, tanpa Australia, Indonesia akan terus berkembang.

"Jangan sekali-sekali berpikir kita karam tanpa Australia. Kita tidak bisa didikte sembari dilecehkan. Mereka hadapi pengungsi 15 ribu per tahun saja kelabakan, apalagi tanpa ada kerjasama," ujar dia.

Beberapa hari sebelumnya, Menlu Marty Natalegawa pun mengutarakan hal serupa setelah memanggil Duta Besar Australia, Greg Moriarty, soal skandal spionase di kedutaannya. Ditanya apa balasan Indonesia atas Australia, Natalegawa menjawab, "Salah satunya tentu mengkaji kembali kerjasama pertukaran informasi, bahkan pertukaran informasi intelijen, terutama dalam menanggapi masalah penyelundupan manusia."

 Pebisnis Optimistis

Sementara itu, kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia untuk sementara ini tampak tidak terganggu oleh ketegangan akibat skandal penyadapan ini. Para pejabat ekonomi dan pebisnis Indonesia berharap masalah ini bisa segera diatasi tanpa harus mengganggu iklim bisnis kedua negara.

“Hubungan ekonomi kedua negara tetap jalan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 19 November 2013. Menurutnya, kemitraan ekonomi harus berlangsung proporsional, jangan sampai terkendala renggangnya hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Meski demikian, Hatta menekankan pentingnya Australia memberikan penjelasan soal penyadapan yang mereka lakukan terhadap para pejabat negara RI. “Kepercayaan kami kepada sahabat, kepada tetangga, dicederai dengan ketidakpercayaan seperti itu. Kalau Menseneg disadap, presiden disadap, pembantu dekat presiden disadap, itu sudah masuk ke jantung pemerintahan. This is very serious,” kata dia.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengeluarkan pernyataan senada. Ia meminta penyadapan Australia terhadap Indonesia disikapi serius agar jangan sampai mengganggu kerjasama kedua negara di sektor ekonomi. “Indonesia bersama Australia menjalin hubungan di berbagai sektor, antara lain pertanian dan peternakan. Semua harus diukur,” kata dia.

Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu berpendapat penyadapan merupakan bentuk pengkhianatan dahsyat yang mengganggu hubungan antarnegara. “Perlu ditindak tegas agar ke depannya tidak terjadi lagi,” ujar Gita.

Tapi Indonesia juga harus memikirkan juga kepentingan ekonomi nasional. “Misalnya bila ada pemikiran menghentikan impor sapi dari Australia, harus dikalkulasi bagaimana efeknya terhadap harga daging sapi domestik di RI, dan apakah daging kita cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional yang meningkat 15 persen setiap tahunnya,” kata Gita.

Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung, berpendapat aksi penyadapan yang dilakukan Australia tidak mengganggu iklim investasi kedua negara. Dia menganggap permasalahan ini lebih berkaitan dengan kepentingan politik.

Ditariknya Duta Besar Indonesia dari Australia tersebut, menurutnya, merupakan langkah yang tepat. Hal itu menunjukan pemerintah tegas menanggapi permasalahan ini. "Itu kan sebenarnya sebagai bentuk protes, terhadap sikap Australia, yang tidak bersahabat secara baik dengan Indonesia," ungkapnya.

Dia kembali menegaskan, terlepas dari permasalahan politik, aksi tersebut tidak akan mempengaruhi iklim bisnis dan investasi di Indonesia.

"Terkait investasi dan bisnis tidak ada itu kaitannya, saya tidak melihat itu. Tapi kita harus menunjukan sikap politik yang keras terhadap hal ini," katanya.

Bagi Australia, Indonesia adalah mitra dagang ke-12 dan pasar expor ke-11 terbesar. Sebaliknya, bagi Indonesia, Australia adalah mitra dagang terbesar ke 9 dan pasar expor terbesar ke 9. Sejalan dengan itu, investasi timbal balik antara kedua negara relatif kecil.

Meski sering panas dingin dalam berhubungan, diketahui, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Pada tahun 1976-1979, Australia menggelontorkan bantuan sebesar AU$86 juta untuk Indonesia. Bantuan itu berupa proyek, bantuan pangan, dan program pelatihan.

Untuk tahun ini saja, alokasi bantuan Australia untuk Indonesia tercatat sebesar Rp5,5 triliun atau AU$540 juta. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama Australia bagi Indonesia, selain juga sektor kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial.

Selain itu, Australia menjadi negara tujuan belajar nomor dua bagi Indonesia, setelah Amerika Serikat. Jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia pada tahun 1999 sebanyak 18.748, dan tahun 2000 17.626 orang. Namun, Australia adalah satu-satunya negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Seperti di New South Wales, dan juga di Universitas Monash di Melbourne.

Di bidang pariwisata, sejak tahun 70-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama bagi orang Australia. Tujuan utama adalah Bali. Sehingga, Australia menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia.

  ● Vivanews

Posted in: Artikel,Hankam

JAKARTA - Penyadapan yang dilakukan oleh intel Australia terhadap Indonesia semakin melebar pada beberapa pejabat negara hingga presiden Republik Indonesia. Jika negara lain bisa sampai melakukan mata-mata terhadap presiden Republik Indonesia, apakah teknologi sistem keamanan di Indonesia ini masih lemah?

Mengutip ucapan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, mengatakan Indonesia harus meningkatkan teknologi anti-sadap untuk meminimalisir pengintaian yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia. Namun sebenarnya, teknologi sistem keamanan di Indonesia ini tak sebegitu buruk seperti yang dikira kebanyakan orang.

Dikatakan oleh pakar IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo, Indonesia memiliki potensi untuk menggunakan teknologi dengan sistem keamanan tinggi. Bahkan teknologi tersebut sudah dimiliki dan diproduksi oleh anak negeri sendiri. "Sebenarnya bukan teknologi sistem keamanan di Indonesia ini lemah, tapi hanya pemerintahnya saja yang tak mau menggunakannya," kata Budi kepada Okezone, Selasa (19/11/2013).

Budi melanjutkan, teknologi tersebut sudah dimiliki dan diproduksi oleh Lembaga Sandi Negara. Teknologi sistem keamanan tersebut dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, kendati ada beberapa produk yang didatangkan dari luar negeri.

Namun Budi menambahkan, adanya teknologi sistem keamanan ini bukan berarti produknya tak digunakan oleh perusahaan atau pemerintah. Ada beberapa yang menggunakannya, meski sebagian masih enggan untuk memakainya.(amr)

  ● Okezone

Posted in: Hankam,Indonesia Teknologi,Internet

  "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan."

"Yang jelas, untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 November 2013.

SBY menyatakan, semua latihan militer antara kedua negara apakah itu antara sesama angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau gabungan akan dihentikan. "Saya meminta dihentikan sementara coordinated military operation, yang untuk menghentikan people smuggling, di wilayah lautan," kata SBY. "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua," katanya.

Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. "Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.

 RI Hentikan Kerjasama, Ini Dua Kerugian Utama Australia

RI selama ini jadi tanggul penahan gelombang imigran ke Australia.

Indonesia mulai menurunkan derajat hubungannya dengan Australia setelah menarik duta besarnya dari Canberra. Pemerintah RI pun meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Negeri Kanguru, termasuk di bidang pemberantasan terorisme yang selama ini berjalan amat baik.

Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menilai langkah keras yang diambil Indonesia amat merugikan Australia, terutama di bidang penanganan terorisme yang selama ini menjadi perhatian utama Australia paska puluhan warganya tewas dalam tragedi Bom Bali 2002 dan 2005.

“Meskipun Australia memberikan bantuan pada Detasemen Khusus Anti-Teror 88, tapi mereka sangat butuh informasi dari RI. Jadi Indonesia tak perlu bernyali kecil,” kata Eva di Jakarta, Rabu 20 November 2013. Menurutnya, Australia bahkan bergantung pada Indonesia soal penanganan terorisme.

Eva berpendapat Indonesia sesungguhnya lebih ahli dalam hal pemberantasan terorisme, sebab Kepolisian RI sudah banyak menangani dan menangkap pelaku terorisme. “Di sini Australia hanya user, yang bergantung pada Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata dia.

Selain soal terorisme, kerjasama dalam isu penyelundupan manusia juga kini dikaji ulang Indonesia. Padahal, ujar Eva, Australia sangat buruh Indonesia dalam menangani imigran gelap atau manusia peragu. “RI selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang ribuan imigran yang hendak masuk ke Australia,” kata politisi PDIP itu.

Sebaliknya, Indonesia tak terlalu rugi bila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Dari segi bisnis, kata Eva, investor terbesar Indonesia masih berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh sebab itu pemerintah RI tak perlu khawatir.

“Jika impor daging dari Australia kita stop, itu bisa beralih ke India. Syukur apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Realitanya RI tidak begitu bergantung pada Australia, tapi sebaliknya,” ujar Eva.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat kemitraannya dengan Australia. “Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia.

Indonesia Turunkan Derajat Dengan Australia

Indonesia membuktikan ancamannya terhadap Australia. Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menyatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat hubungan kemitraan dengan Australia, Rabu 20 November 2013.

“Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Berbagai bentuk kerjasama sudah kami sesuaikan. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” kata Marty.

Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. Saat ini pun pemerintah RI tengah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh ke depannya.

Hari ini Marty mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang Senin kemarin dipanggil pulang dari Canberra. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Presiden pukul 11.00 WIB. Belum diketahui sampai kapan Indonesia menarik dubesnya dari Australia.

Sementara itu, langkah keras yang ditempuh pemerintah RI didukung oleh politisi tanah air. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum bahkan meminta pemerintah menyuruh pulang Dubes Australia dari Jakarta.

“Kepada tetangga yang usil dan berisik, layak diberikan pelajaran sopan-santun dalam pergaulan internasional. Sudah jelas menyadap, PM Australia tetap menolak minta maaf. Itu artinya meremehkan Indonesia. Itu tidak benar,” kata Anas.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan pemerintah manapun di dunia punya tugas utama melindungi negaranya dan mengedepankan kepentingan nasional. “Setiap pemerintah mengumpulkan informasi, dan mereka (Indonesia) pun tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan hal serupa,” ujar Abbott di hadapan parlemen Australia.

Sebagai perdana menteri, Abbott mengatakan harus memastikan keselamatan setiap warganya. “Itu sebabnya kami mengumpulkan informasi intelijen,” ujarnya. Namun Abbott menjamin informasi yang diperoleh Badan Intelijen Australia tak akan digunakan untuk hal buruk.

Apapun, Presiden SBY murka. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi. Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.

  ● Vivanews

Posted in: Hankam,Kerjasama

 SBY isyaratkan bahwa rahasia negara tak semudah itu bisa disadap.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mempertanyakan motif penyadapan Australia kepada dirinya dan para pejabat di lingkungannya. Meski begitu, ia mengisyaratkan bahwa rahasia negara tidak semudah itu bisa disadap oleh pihak manapun.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di kantornya, Rabu 20 November 2013, Presiden mengatakan, ada protokol resmi yang diterapkannya dalam berkomunikasi dengan jajarannya, tidak selalu melalui saluran telepon.

"Kalau urusan rahasia negara seorang presiden seperti saya tidak mungkin begitu saja melalui telepon disampaikan kesana-kemari. Ada disiplin bagi pejabat negara," ujarnya.

Malah menurutnya, penggunaan alat telekomunikasi dalam berkoordinasi dibatasi penggunaannya. "Dan tentu tidak masuk pada sesuatu yang disebut rahasia negara," katanya.

Koordinasi secara langsung menurut Presiden, terus dilakukan guna mengantisipasi hal ini terjadi. Karena itu, SBY mengaku bingung kenapa Australia melakukan hal tersebut.

Dalam situasi bermusuhan atau berseberangan, aksi ini menurutnya legal dilakukan. Namun saat ini, sangat jelas hubungan Indonesia dan Australia berjalan dengan baik.

"Mengapa harus menyadap partner atau kawan," katanya.

Malam ini, Presiden menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Surat tersebut menurutnya sudah dipersiapkan sebagai respons atas penyadapan yang dilakukan Australia.

 Kerjasama strategis dihentikan

Sementara, terkait keputusan Presiden untuk menghentikan beberapa kerjasama strategis dengan Australia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menegaskan, kerjasama tersebut akan dihentikan sampai adanya nota kesepahaman atau code of coduct yang disepakati kedua negara.

"Sesuai tata krama yang berlaku internasional, kita sedang bicara tentang itu," katanya.

Meski demikian menurutnya, di tingkat internal Indonesia masalah penyelundupan orang atau pencari suaka tetap menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Tapi tanpa koordinasi dengan pihak Australia. "Domestik kita untuk tanggulangi pencari suaka yang ke sini tetap kita lakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, adanya nota kesepahaman yang jelas juga diberlakukan bagi kerjasama lainnya antar negara yang saat ini dihentikan.(eh)

 ♞ Vivanews

Posted in: Hankam

 Dia mengaku sangat menyesal atas situasi memalukan yang menimpa SBY

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, berjanji menanggapi surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan "cepat, sungguh-sungguh, dan sopan." Melalui surat itu, SBY secara resmi meminta penjelasan Australia soal skandal penyadapan telepon atas dia, istrinya, dan para pejabat Indonesia pada 2009, seperti yang telah dibocorkan Edward Snowden.

Menurut harian The Australian, Abbott memberi tanggapan atas pernyataan SBY dalam rapat rutin di parlemen antara kubu pemerintah dengan oposisi. Abbott mengaku merasa tergugah atas pernyataan SBY mengenai eratnya hubungan antara Australia dan Indonesia.

Sekali lagi dia menyatakan penyesalan yang mendalam "situasi yang memalukan terkait laporan media massa yang menimpa presiden dan bangsa Indonesia."

"Presiden [SBY] telah berkata bahwa beliau segera menulis surat kepada saya. Saya kembali menegaskan kepada dewan [parlemen] bahwa saya akan menanggapi surat presiden itu secara cepat, sungguh-sungguh, dan sopan. Saya selalu berkomitmen untuk membina hubungan yang seerat-eratnya dengan Indonesia seperti yang diinginkan kedua negara," kata Abbott.

''Jelas ada masalah yang serius yang harus kita selesaikan bersama dalam waktu dekat," lanjut Abbott.

 Reaksi Keras

Presiden SBY memberikan pernyataan resminya hari ini terkait masalah penyadapan yang dilakukan Australia. Tak seperti sebelumnya, sikap Yudhoyono kali ini lebih tegas.

Bahkan, Presiden memerintahkan pasukan militer Indonesia untuk menghentikan latihan bersama dengan Australia di Darwin dan juga untuk menghentikan patroli bersama untuk memerangi penyelundupan manusia.

Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen.

"Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.

  Publik Australia Minta Pemerintahnya Minta Maaf Kepada Indonesia

Hasil polling di laman The Sydney Morning Herald.

Media massa Australia ini menanyakan kepada pembacanya, apakah Australia harus meminta maaf karena sudah menyadap telepon Presiden dan Ibu Negara Indonesia?

Polling yang ditutup 18 November 2013 itu diikuti 2.604 pembaca SMH. Dari jumlah itu, 59 persen menjawab bahwa Australia seharusnya meminta maaf. Dan hanya 34 persen yang menjawab sebaliknya.

Selain itu, 7 persen pembaca SMH menjawab tak yakin. Dikutip dari lamannya, SMH menyatakan, jajak pendapat ini tidak ilmiah dan hanya mencerminkan pendapat dari pengunjung yang telah memilih untuk berpartisipasi.

Diberitakan sebelumnya, The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.

Suatu hari pada Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal.

Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayangnya, perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.

“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit),” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.

Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.

Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri, Dino Patti Djalal, yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

 ♞ Vivanews

Posted in: Hankam

 Marciano meminta pengelola situs di Indonesia memperketat pengamanan,

"Hacker Indonesia jago-jago. Masak kita kalah sih," kata dia kepada wartawan di Kantor Presiden, Rabu 20 November 2013.

Peretas anonim Australia telah mendeklarasi perang siber dengan Indonesia dan siap meluluhlantakkan website-website ternama asal Indonesia. Tidak terkecuali Portal VIVA.co.id.

Mengenai ancaman ini, Marciano yakin situs-situs di Indonesia memiliki pengaman sendiri sehingga sulit untuk dibobol. Meski demikian, dia tetap mengingatkan agar pengelola situs-situs di Indonesia harus tetap waspada dan memperketat pengamanan, terutama situs pemerintah. "Secara terukur, kami mengevaluasi kemampuan situs pemerintah, terutama dari Kominfo," kata dia.

Lebih jauh, dia juga menilai hacker yang membobol situs Indonesia harus ditangkap. "Betapa malunya Indonesia kalau situs-situsnya di-hack," ungkapnya.

Untuk mengetahui kondisi terkini situs-situs yang dirusak dan pulih kembali, Anda bisa memantaunya di www.status.ws.

Perang siber ini dipicu skandal penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon genggam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia tahun 2009. Skandal ini diungkap dua media massa, The Guardian dan The Sydney Morning Heral.(umi)

 ♞ Vivanews

Posted in: Cyber,Hankam,Internet

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring telah memastikan hanya aparat penegak hukum (APH) yang berwenang melakukan penyadapan, yang meliputi Gate Way KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BIN dan BNN. Namun begitu, Pengamat Telematika Heru Sutadi justru mengkritisi akan potensi kebocoran informasi bisa jadi berasal dari APH.

Menurut Heru yang juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, justru yang harus segera dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara koneksi sadap dari APH ke operator telekomunikasi. Sebab ditengarai penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia dilakukan melalui sejumlah alat yang dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Heru mendesak untuk mengevaluasi alat yang dihibahkan tersebut.

Menurut catatan lembaganya, penyadapan yang dilakukan Australia ke sejumlah elite pemerintah Indonesia pada 2009 lalu, melalui alat intersepsi yang dihibahkannya ke Detasemen Khusus (Densus) 88 pada 2001 silam. Alat yang bertujuan untuk melacak teroris itu dikabarkan telah dibenamkan aplikasi XKeyscore yang digunakan untuk menyadap.

"Ini perlu ditelusuri akan peraNgkat yang dimanfaatkan untuk remote interception. Bahkan, jangan lupa juga hibah lainnya berupa laboratorium digital forensic yang juga perlu diselidiki," ungkapnya.

Apa yang disampaikan Heru senada juga dengan yang disampaikan Anggota BRTI M. Ridwan Effendi. Menurut Ridwan yang merupakan ahli teknologi penyadapan, dijelaskan bahwa dalam sistem yang terbangun sekarang, operator lebih bersifat pasif.

"Proses marking target (penentuan target yang disadap-red.) dilakukan secara remote (jarak jauh-red.) oleh Aparat penegak hukum (APH). Operator melakukan perekaman sebagai pembanding jika diminta atau secara sistem tidak memungkinkan dilakukan remote interception, seperti pada keadaan yang akan diintersepsi adalah nomor dari PSTN dg sistem elektro mekanik," jelas Ridwan.

Menurut ahli intersepsi itu, ada peluang bahwa Indonesia kecolongan dari tersadap dari perangkat yang dimiliki aparat penegak hukum. "Dugaan saya, ada peluang kecolongan dari perangkat yg dimiliki APH yang memungkinkan remote monitoring dari pembuat alat tersebut. "Terlebih kita pernah menerima hibah sistem intersepsi dari negara tetangga tersebut," ungkap Ridwan.

Dugaan lainnya, tambah Ridwan, kemungkinannya adalah dari penjual ponsel, yang dengan sengaja menginjeksikan software monitoring. "Software ini banyak dijual, yang dipakai misal suami memonitor istri atau sebaliknya. Software ini banyak dijual di pertokoan. Tapi kemungkinan ini kecil karena pasti pembelian ponsel ini tidak sembarangan," papar Ridwan.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, pihaknya akan mengantisipasi adanya penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing, khususnya Amerika dan Australia terhadap peralatan yang dimiliki oleh Polri.

"Kami sangat bergantung pada IT, (khususnya) dengan IT yang diproduksi dari luar negeri. Apakah IT yang kami beli, ataupun menjadi hibah dari negara yang membantu Kepolisian Indonesia, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung penyidikan termasuk Densus 88 harus kami antisipasi," kata Ronny,

Dijelaskannya, Mabes Polri meyakini Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sudah mengetahui penyadapan tersebut. "Saya kira, Kepala Densus 88 pada saat di bawah Bareskrim Mabes Polri, sudah dari awal mengetahui kemungkinan-kemungkinan disadap. Saya harus menanyakan, apakah ada kemungkinan data yang ada di Densus 88 itu tersadap? dan terekam sehingga bisa disalah gunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk dari Australia. Jika memang diketahui ada kegiatan penyadapan di perlengkapan milik Densus 88 Anti Teror, maka Polri akan mengevaluasi perlengkapan tersebut," tegas Ronny kepada wartawan.(mdk/ren)

  ● Merdeka

Posted in: Hankam,Ilmu Pengetahuan

"Di negara maju, ilmu maupun riset biasanya didapat oleh militer." Ilustrasi

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman mengatakan Indonesia masih rawan dengan serangan berbasis teknologi informasi.

Salah satu buktinya beberapa bulan lalu, penyadapan sempat jadi pembicaraan hangat di Indonesia. Bahkan ujicoba peralatan TNI AD juga pernah diretas oleh pihak lain.

"TNI AD mulai mencoba agar tak bisa disadap. Bagaimana caranya? Teknologi informasinya harus produk lokal, karena dengan produk lokal, besar peluang terlepas dari penyadapan," ujar Jenderal Budiman usai Mou dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) di Mabes TNI AD, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Jumat 16 Mei 2014.

Kata dia, kesatuannya pernah mengalami penyadapan telekomunikasi saat uji coba kendaraan terbang tak berawak (UAV).

"Suatu saat kami terbangkan UAV di Tanjung Priok, ada kawan yang nge-jamming, sehingga begitu terbang, ternyata ada yang mainkanjamming sekitar situ," ungkapnya.

Tak mau menjadi korban penyadapan, TNI AD semakin memperkuat keamanan dengan melatih sumber daya prajurit. Oleh karena itu, TNI AD kini menjalin kerjasama dengan pakar teknologi informasi FTII dalam bentuk pelatihanhacking.

"Kami sudah melatih 30 prajurit untuk bisa pahamhacking for forensic, kerjasama ini sudah berjalan dua tahun. Target pelatihan 100 prajurit," ujar Ketua Umum FTII, Sylvia J Sumarlin.

Menurut Budiman, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara mandiri dalam teknologi bisa menghindari penyadapan. TNI AD mencoba mengikuti pola riset teknologi yang dilakukan negara maju.

"Di negara maju, ilmu maupun riset biasanya didapat oleh militer. Kemudian turunan risetnya diberikan ke pemerintahnya. Setelah itu diberikan ke bisnis sebelum dijual ke negara berkembang," kata Budiman.

Dengan pelatihan itu, TNI AD berkomitmen tak mau jadi tempat pengelolaan akhir terknologi itu.

"Untuk itu kami belajar dengan menggunakan pola long term S2 dan S3. Prajurit ada yang ahli programmer. Untuk programshort term kami kerjasama dengan FTII," katanya.(umi)TNI AD Berdayakan Kopassus Jadi 'Hacker'Mabes TNI AD akan memberdayakan prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sebagai hacker. Mereka akan mendapat pelatihan teknologi informasi komunikasi (ICT) untuk mengamankan sistem keamanan negara.

Kepala Staf TNI AD, Jendral Budiman mengatakan, penguasaan teknologi informasi (IT) bagi prajurit sangat penting. Karena kemampuan pertahanan dan keamanan bergantung pada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kami akan berdayakan kopassus karena pada level pengembangan, mereka rata-rata memiliki kemampuan IQ yang tergolong tinggi," kata Budiman dalam jumpa pers nota kesepahaman (MoU) antara Mabes TNI AD dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Jakarta, Jumat (16/5).

Dia menambahkan, satuan TNI AD kerap kali menjadi incaran pera peretas di dunia maya. Pertempuran antarnegara ke depan pun tak lagi ditentukan persenjataan berat, tapi penguasaan teknologi. Karenanya, TNI mengadakan MoU dengan FTI.

Ia menyatakan, selama ini sudah melangsungkan kerja sama dengan para ahli IT. Meski pun belum ada kesepakatan formal. Dengan adanya kesepahaman itu, maka prajurit TNI AD akan memperolah pelatihan kemampuan ICT.

"Saya juga berharap, adanya kerja sama ini akan menghasilkan kemandirian sistem ICT TNI AD. Kami tidak mau terus menerus bergantung pada teknologi asing," ujar dia.

Di negara maju, katanya, militer yang memulai riset untuk menemukan teknologi terbaru. Kemudian mereka menyerahkan itu ke pemerintah dan kemudian dijual ke negara sekutu. Terakhir dibuang ke negara yang dianggap kurang mampu.

TNI AD enggan memanfaatkan teknologi buangan yang dinilai ketinggalan zaman. Apalagi kepemilikan asing akan membuka peluang Indonesia untuk disadap. Itulah alasan TNI harus mandiri dan prajurit perlu belajar bagaimana percepatan pengembangan IT.

"Sekarang ini, kami tengah mengembangkan base transceiver station (BTS) di setiap daerah perbatasan, dan tantangan FTII ke depan adalah mengembangkan nano satelit," kata dia.

Ketua Umum FTII, Sylvia W Sumarlin menambahkan, sudah bekerja sama melakukan pembinaan dan pelatihan hacking ke 30 perwira tinggi, dengan target 100 orang.

Sementara MoU kali ini akan memfokuskan diri untuk membantu pengembangan teknologi TNI AD. "Semua teknologi yang dipakai bernuansa lokal, mulai dari sistem aplikasi dan hardware-nya,” ujar Sylvia.

Sekjen FTII, Irwin Day menambahkan, setiap hari TNI AD menerima sekitar 42 ribu serangan peretas. Mereka umumnya mengincar malware. Aplikasi tersebut bisa memberikan akses pembuat program untuk masuk ke komputer dan mengoperasikannya untuk kepentingan mereka.

"Selain itu adalah scanning jaringan, di mana mereka mencari kelemahan jaringan TNI AD untuk diserang," ujar dia.

  ★ Vivanews | Republika

Posted in: Cyber,Hankam,TNI AD

Manila and Jakarta have resolved a maritime dispute in the Philippines’ southern waters that overlap with Indonesia’s territorial boundary Weeks before he steps down from office, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono will be in the country for a two-day state visit aimed at strengthening political, defense, security and trade cooperation with the Philippines. Yudhoyono’s visit came at a time when Manila and Jakarta have resolved a maritime dispute in the Philippines’ southern waters that overlap with Indonesia’s territorial boundary. Upon the invitation of President Benigno Aquino III, Yudhoyono will be in the country from May 22 to 23 for his first ever state visit since he became Indonesia’s President for two consecutive terms in 2004 and 2009. The Indonesian leader’s visit also coincides with his attendance to the World Economic Forum on East Asia (WEF-EA) that will be hosted by Manila on May 22. In that forum, Yudhoyono will be conferred with the Global Statesmanship Award, and witness the official turn over to Indonesia of the hosting of the 24th WEF-EA in 2015. At their bilateral meeting on May 23, Aquino and Yudhoyono will discuss matters of mutual concern, including political, defense and border, maritime, economic and socio-cultural cooperation, said Foreign Affairs spokesman Charles Jose on Tuesday. Yudhoyono will also be conferred with the Order of Sikatuna with rank of Raja — the highest award conferred on individuals and heads of state — during the state dinner to be hosted in his honor. Indonesia is among the Philippines’ major trading partners, ranking 13th in 2013, with a total trade of $ 3.512 billion. It also hosts nearly 10,000 Filipino workers and residents. After 20 years of negotiations, the Philippines and Indonesia are set to sign an agreement on the delimitation of their overlapping boundaries in the Mindanao Sea and Celebes Sea. “It will be signed the soonest possible time,” Jose told reporters at a press briefing. The conclusion of the talks that began in 1994, is a testament to the two countries’ “friendship, patience, goodwill and commitment... to peacefully address maritime issues,” the Department of Foreign Affairs said. The Philippines is also embroiled in long-running conflicts in another disputed body of water – the South China Sea – where it is locked in decades of territorial conflicts that involve China, Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan. China’s “indisputable” claim over nearly the entire waters has made it impossible for its smaller Asian neighbors with less military force to reach a settlement to the row that has sparked several military confrontations in the past. Of all the claimants, the Philippines and Vietnam have the most number of confrontations with China. Asked if the Philippines is open to bilateral talks with China and undertake negotiations similar to what it did with Indonesia, Jose said: “In the case of China, there’s no overlapping EEZ so there’s nothing to demarcate.” “It’s very clear in the provisions of United Nations Convention on the Law of the Sea where our EEZ starts and ends and where China’s EEZ starts and ends,” he added. —KBK, GMA Newsh

  ★ gmanetwork

Posted in: Hankam

Dua anggota yang diduga dari kelompok hacker internasional Anonymous ditahan pihak berwenang Australia. Peretas itu dituding melakukan serangan pada situs pemerintah lokal Australia dan Indonesia. Polisi menahan pria berusia 40 tahun yang berasal Perth, Australia Barat. Ia dituduh menyerang suatu jaringan komputer di Brisbane serta menyerang server website milik pemerintah Indonesia.

Laki-laki lainnya berusia 18 tahun asal Penrith, New South Wales, ditahan dengan tuduhan menyerang internet service provider NetSpeed dan Dewan Layanan Cuti di Canberra.

Serangan-serangan ini diduga mereka lakukan pada tahun 2012, dengan berujung pada perubahan tampilan website, penutupan sejumlah website lainnya serta pencurian data. Dalam penangkapan ini polisi menyita hard drives komputer serta peralatan lainnya.

 Tindak kriminal

Polisi Federal Australia mengatakan, kedua pria itu saling kenal satu sama lain. Manajer nasional untuk operasi kejahatan berteknologi tinggi kepolisian federal Australia, Tim Morris, mengatakan, "Penurunan atau gangguan komunikasi ke atau dari jaringan komputer adalah tindakan kriminal dan dapat memiliki konsekuensi serius."

Kelompok aktivis Anonymous diyakini bergerak meretas secara kolektif dan berafiliasi dalam melakukan serangan online internasional.

Pada tahun 2012, Anonymous mengaku bertanggung jawab atas insiden sesaat lumpuhnya server komputer milik agen mata-mata domestik Australia ASIO.ap/yf(afp)

  ★ dw.de

Posted in: Cyber,Hankam,Internet,Situs

Kolaborasi riset antar universitas Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty (FOTO.ANTARA)

Jakarta □ Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia mengalami guncangan di penghujung tahun 2013.Saat itu merebak isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."Saya sulit untuk memahaminya, mengapa itu harus dilakukan. Sekarang ini bukan era Perang Dingin. Di era Perang Dingin dulu, sepertinya menjadi biasa, saling menyadap, saling mengintai, saling melakukan spying di antara blok-blok yang berhadap-hadapan. Sekarang, dunia tidak lagi seperti itu," sebagaimana dikutip dari pernyataan Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu tanggal 20 November 2013.Kekecewaan Indonesia atas penyadapan ini kemudian menuntut Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia itu.Hubungan bilateral kedua negara pun semakin memburuk tatkala Tony Abbot tidak segera menyatakan permohonan maaf secara resmi dan memberikan penjelasan perihal penyadapan itu.Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kemudian memutuskan untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema.Hubungan bilateral kedua negara ini pun kemudian semakin merenggang."Hubungan ini harus diperbaiki, dipererat. Kerja sama antar kedua negara dapat dilakukan untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Lebih dari itu harus ada proses yang substansial dalam bentuk kerjasama skala besar," demikian pernyataan Herb Feith Research Professor Australia-Indonesia Centre (AIC), Greg Barton pada Research Summit Program di Jakarta, Jumat (22/5).Australia-Indonesia Centre kemudian bekerja sama dengan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI, menyelenggarakan Research Summit yang pertama kali digelar oleh dua instansi ini, sebagai dasar untuk melakukan kolaborasi di bidang riset.Agenda utama di balik kolaborasi riset tersebut adalah untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang sempat memburuk.Research Summit ini dihadiri oleh para peneliti dari kedua negara, beberapa pejabat tinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi RI, pejabat tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pejabat pemerintahan Australia, serta perwakilan dari universitas dan institusi yang ikut bergabung dalam proyek kolaborasi riset tersebut. Selain itu, hadir pula perwakilan dari New York Academy of Science.Greg Barton menilai bahwa kerja sama di bidang riset merupakah langkah termudah dan cukup baik untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara.Melalui riset, kedua negara dapat mengambil manfaat dari hasil kolaborasi riset dan menerapkannya tidak hanya dalam bidang pengetahuan, namun diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada perekonomian.Sebagai permulaan Greg Barton menjelaskan bahwa pemerintah Australia memberikan dana sebesar 15 juta dolar Australia sebagai pembiayaan awal penelitian."Ada lima juta dolar Australia dari Universitas Monash, maupun dari Sydney," jelas Greg Barton.Selain itu beberapa perusahaan swasta Australia juga sudah menyatakan kesediaan untuk membantu proyek kolaborasi riset ini, sehingga bila ada beberapa proyek yang harus didukung maka sektor swasta bisa membantu."Ini bisa dalam bentuk uang mau pun sumber daya manusia dan alam," tambah Greg Barton.Senada dengan Greg barton, Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menyatakan bahwa kolaborasi riset ini memiliki beban yang sangat berat karena terkait denagn relasi antara Indonesia dan Australia."Karena hubungan bilateral antar dua negara lebih penting dibandingkan dengan masing-masing pemerintahan. Hal ini termasuk relasi dalam sektor bisnis, antar masyarakat, dan antar institusi, termasuk dalam bidang akademi," kata Greg Moriarty.Lebih lanjut Greg Moriarty menjelaskan bahwa antara Indonesia dan Australia telah berbagi kepentingan, dimana kepentingan tersebut kemudian diwujudkan dalam satu aksi yang dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara menjadi lebih baik."Kolaborasi ini adalah model dari kerja praktik yang berlangsung di kedua negara. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia adalah rekan karena kita banyak melakukan kerjasama," kata Duta Besar Greg Moriarty.Adapun kolaborasi riset ini akan terfokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, termasuk; pangan dan agrikultur, kesehatan dan medis, energi, pendidikan, serta infrastruktur.Sementara instusi yang akan bergabung dalam kolaborasi riset ini merupakan institusi yang dinyatakan memiliki pusat riset yang diakui dan terbaik di negaranya masing-masing. Dari Indonesia tercatat tujuh institusi yang akan bergabung yaitu; Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Surabaya.Sementara dari Australia ada lima institusi yang akan bergabung yaitu; Monash University, The University of Melbourne, The Australian National University, The University of Sydney, dan The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).Salah PahamGreg Barton berpendapat bahwa untuk mempererat hubungan antar kedua negara, harus ada beberapa unsur yang dipenuhi yang salah satunya adalah pemahaman.Greg yang merupakan Profesor peneliti untuk studi Indonesia mengungkapkan bahwa pemahaman pihak Australia terhadap Indonesia masih kurang akurat. Pemahaman yang tidak akurat tersebut disebabkan oleh banyaknya masyarakat Australia yang masih berpendapat bahwa kondisi Indonesia masih sama seperti pada era Orde Baru."Padahal itu sudah enam belas tahun yang lalu, sudah empat kali pemilu dan sudah ada banyak kemajuan dan perubahan terutama terkait dengan demokrasi," ujar Greg Barton.Greg Barton menjelaskan bahwa pihaknya berusaha supaya masyarakat Australia memiliki pemahaman yang lebih akurat terhadap Indonesia terutama mengenai kondisi Indonesia pada saat ini."Sebaliknya, di Indonesia mungkin juga ada pemahaman tentang Australia yang kurang tepat, sehingga kedua belah pihak ini saling mencurigai atau berprasangka, hingga menimbulkan kesalah pahaman," jelasnya.Greg Barton mengungkapkan bahwa salah satu proyek kolaborasi riset yang kini sedang dibicarakan adalah tayangan dalam bentuk serial dokumenter mengenai kehidupan di Indonesia. Dengan diproduksinya serial dokumenter ini, Greg berharap dapat mengubah pemahaman masyarakat Australia yang menyaksikannya.Sambutan Baik IndonesiaKolaborasi antara Indonesia dan Australia di bidang riset ini juga disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim yang juga menghadiri Research Summit Program."Ini merupakan awal dari misi penting kedua negara yang bergerak di bidang penelitian dan ilmu pengetahuan, sehingga banyak melibatkan universitas-universitas di kedua negara. Ini adalah kolaborasi riset," ujarnya.Ainun Naim menekankan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mendukung program kerjasama ini, terutana untuk universitas-universitas di Indonesia, dalam rangka membangun budaya riset yang lebih kuat, kapasitas, dan produktivitas."Tentunya ini juga akan memberikan kontribusi untuk perbaikan hidup masyarakat secara luas," kata dia.Kolaborasi riset ini akan dilakukan di lima area yang berbeda yaitu; bidang energi, infrastruktur, kesehatan dan obat-obatan, pangan dan agrikultur, serta bidang pendidikan."Indonesia perlu meningkatkan kemampuan di bidang riset sehingga mampu menciptakan banyak industri dan lapangan kerja, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, serta menyediakan teknologi canggih yang dapat membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Ainun Naim.

  ★ Antara

Posted in: Hankam,Kerjasama

Oleh : Prayitno Ramelan

Perang cyber antar hacker dan cracker Indonesia dan Australia semakin memanas. Situs kepolisian Australia atau Australian Federal Police (AFP) diketahui tumbang. Patut diduga situs tersebut menjadi korban serangan hacker/cracker dari Indonesia yang menyatakan diri sebagai Anonymous Indonesia. Hingga berita ini diposting, Jumat (22/11/2013) pukul 01.55 WIB, situs AFP tersebut masih down dan belum bisa diakses. Komisaris Polisi Federal Australia Tony Negus mengatakan saat ini pihaknya masih menginvestigasi serangan itu.

Menurutnya memang ada upaya serangan yang diketahui menyerang website mereka pagi kemarin dan sedang ditangani. "Saya tidak yakin siapa pelakunya tapi kami sedang menyelidiki hal itu," ucapnya yang dikutip dari ABC News. Kepolisian Australia menanggapi ancaman itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan kriminal.

Selain situs kepolisian, Anonymous Indonesia juga telah menyerang situs Reserve Bank. Pihak Reserve Bank mengkonfirmasi bahwa situs mereka diserang kemarin malam. Namun mereka menyatakan bahwa hacker tidak berhasil mendapat akses ke dokumen penting. Reserve Bank telah mengkonfirmasi situsnya mengalami serangan distributed denial of service (DDoS) pada Kamis (21/11/2013) jam 02.00 pagi. Mereka telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan menjamin bahwa sistem serta data pemting bank tetap aman terlindungi.

Sebelumnya Anonymous Indonesia telah berhasil menyerang situs lembaga intelijen Australia atau Australian Secret Intelligence Service (ASIS) yang berhenti beroperasi sejak Senin (11/11) sore. Menurut kabar hal itu diakibatkan oleh serangan para peretas yang tergabung dalam Anonymous Indonesia. Para peretas tidak berhasil mengambil data ASIS, mungkin firewallnya kuat, sehingga melakukan langkah serangan DDoS dan berhasil, sehingga situs ASIS statusnya 100 persen down atau mati total (404 not found).

Para peretas dari Indonesia umumnya memosting pesan di Twitter setiap kali berhasil menyerang situs. Salah satunya contoh pesan seperti di bawah ini. rba.gov.au Down By #IndonesiaCyberArmy | #AnonymousIndonesia | #BorneoCyberTeam | #OpGovAu twitrpix.com/cc5u7— ./BCT_48 (@MD_JKT48) November 20, 2013.

Beberapa waktu lalu Anonymous Australia mengeluarkan ancaman akan balik menyerang situs di Indonesia. Mereka mengunggah sebuah video berisi ancaman di Youtube beberapa waktu terakhir. Anonymous Australia menyataan perang cyber dan mengancam akan menyerang beberapa situs penting dan terkenal Indonesia. Beberapa sasaran yang disebutkan adalah, www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id. Beberapa portal media online juga disebut akan turut menjadi sasaran, diantaranya www.detik.com, www.viva.co.id, www.kaskus.co.id, dan beberapa lainnya.

Sebelumnya, dikabarkan situs Angkasa Pura dan Garuda Indonesia juga sempat diretas (hacking) dan keduanya kehilangan sejumlah data penting perusahaan. Dilaporkan bahwa pihak Anonymous Australia lah yang dituduh bertanggung atas serangan tersebut. Namun belakangan muncul rumor yang menyebutkan bahwa para hacker asal Malaysia yang menjadi dalang peretasan dua situs penting transportasi udara Indonesia tersebut.

Gerakan #OpMalaysia ini sendiri ramai muncul di timeline Twitter dan Facebook setelah beredar kabar bahwa para hacker asal Malaysia adalah dalang utama perseteruan antara kelompok Anonymous Indonesia dan Australia. Mereka dinilai telah mengadu domba kedua belah pihak.

Dari beberapa kasus dalam kemelut politik yang kemudian melebar ke bidang pertahanan dan mungkin akan meluas, perang cyber bisa menjadi bagian yang sangat berbahaya. Semua lembaga, organisasi, instansi, pejabat, kantor pemerintah dipastikan memiliki dan menggunakan website untuk kegiatannya. Apabila situs tergagnggu dan 100 persen down tidak bisa terbayangkan kekacauan yang akan ditimbulkannya. Terlebih apabila yang terserang lembaga perekonomian seperti Bank, industri perdagangan, jelas hal ini sangat mengganggu.

Oleh karena itu, kita tidak bisa mengikuti emosi dan bertahan pada harga diri semu. Tekanan Indonesia terhadap kejahatan spionase badan intelijen Australia yang menyadap Presiden SBY beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono serta pejabat inti negara jelas memnimbulkan kemarahan. Apabila saat diserang Indonesia merupakan ancaman atau berbuat anti Australia mungkin masih dapat diterima. Tetapi hubungan kedua negara dalam kondisi baik, bersahabat. Ternyata kebaikan Indonesia di salah gunakan secara tidak bersahabat oleh Australia. Permintaan Presiden SBY terhadap Australia tidak digubris dan bahkan ditolak.

Jadi kemarahan Indonesia kini direspon oleh militer Indonesia. TNI memberhentikan latihan dan menarik personilnya yang sedang latihan dengan militer Australia. Nampaknya sikap tegas Indonesia juga tidak menggoyahkan pendirian PM Tonny Abbot. Mereka sudah ikut campur dan mencari kelemahan pejabat Indonesia, kini sulit menahan rakyat Indonesia melakukan tindakan keras, seperti serangan para Anonymous Indonesia. Yang pasti, Australia akan menerima tekanan politis dan diplomasi tidak hanya dari Indonesia tetapi kita tunggu Snowden membocorkan penyadapan Australia terhadap negara-negara Asean lainnya, disitulah Australia akan menjadi musuh bersama Indonesia serta negara-negara Asean, terutama Malaysia yang akan paling marah.

Sebaiknya PM Tonny Abbot segera merespon positif permintaan Presiden SBY yang tidak berat juga, apabila terus bertahan maka dia akan dinilai oleh rakyatnya gagal dalam berdiplomasi dan menjaga persahabatan dengan negara tetangga terpentingnya. Posisi Abbot bisa mencapai titik kritis dan bisa saja dia dilengserkan. Sydney Morning Herald mulai melakukan penekanan dan menyarankan agar Australia segera meminta maaf.

Senator Scott Ludlum (Greens) dari Australia menyatakan bahwa tindakan badan Intelijen Australia telah melampaui batas dan sudah mencapai titik kritis. Kini dituntut penyelidikan segera terhadap kerusakan yang disebabkannya. Dikatakan oleh Senator Ludlum, "Apakah demikian serius untuk mempercayai bahwa presiden Indonesia, istri dan tim kepemimpinannya merupakan ancaman keamanan nasional ke Australia?". Nah PM Abbot sebaiknya membaca kondisi bangsanya yang mulai memercik dirinya. Penulis kira dia bisa saja akan roboh dengan sendirinya. Mungkin saja!

  ● Ramalan Intelijen

Posted in: Artikel,Cyber,Hankam

 Sejumlah situs sipil lumpuh total di dua negara. Siapa rugi?

Who want a cc number indonesian?" (Siapa yang mau nomor kartu kredit Indonesia?) tulis peretas Australia dalam website Pastebin.com. Voila! Ratusan nomor kartu kredit dijembreng panjang. Terpampang nama-nama khas Indonesia lengkap dengan alamat e-mail serta kode penerbangan. Data rahasia itu diumbar begitu saja di Internet.

Di situs itu, pelaku peretasan yang mengaku sebagai 'AnonAu', atau Anonymous Australia, mengklaim daftar panjang kartu kredit itu adalah pelanggan Garuda Indonesia Airways yang sengaja dicuri. Diduga peretas itu berhasil menyusup ke jaringan database Garuda Indonesia melalui celah di website garuda-indonesia.com. Impresif.

"And how about garuda frequent flyer?" (Bagaimana dengan Garuda Frequent Flyer (GFF)—program loyalty dari Garuda Indonesia yang diperuntukkan untuk pelanggan setia?) AnonAu menambahkan. Kemudian menyusul data-data 317 pelanggan GFF. Juga disertai alamat e-mailnya.

"Yeah. That's your country, baby … “ tulis AnonAu itu setengah mengejek. Lalu mereka mengatakan data itu dicuri dari dua juta akun milik warga Indonesia di Facebook. “Next... maybe your account... fella," hardik AnonAu dalam pesan itu.

Itulah reaksi para hacker Australia yang berang. Sebab, lebih dari 170 situs tak bersalah asal Australia diobrak-abrik peretas Indonesia, beberapa hari sebelumnya. Aksi balas serang ini telah terjadi lebih dari sepekan. Korban pun jatuh. Garuda Indonesia dan pelanggannya mungkin hanya secuil dari gambar besar korban "perang."

Garuda membenarkan, bahwa pada Jumat malam hingga Sabtu petang, situs resminya lumpuh. Tidak bisa diakses sama sekali. Itu sebabnya, kata Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Pujo Broto, Garuda sengaja mematikan situs mereka.

"Data center kami telah diretas. Untuk pengamanan, kami mematikan situs Garuda selama lima jam," ujar Pujo pada VIVAnews, 20 November 2013. Selama itu, para pelanggan maskapai penrbenagan nasional itu turut jadi korban. Mereka tak bisa memesan tiket secara online, dan hanya bisa memesan via call center. “Itu buka 24 jam, dan banyak penumpang beralih ke sana,” ujar Pujo.

Rugi? Pujo enggan memaparkan seberapa besar kerugian akibat lumpuhnya sistem pemesanan tiket online Garuda selama masa penyerangan itu. "Tim IT kami langsung bekerja, dan setelah lima jam situs kami kembali live."

 Gara-gara disadap

Garuda Indonesia hanya satu dari "sasaran tembak" para “serdadu siber” Australia. Sejumlah situs lain dari Indonesia bernasib sama. Diutak-atik oleh peretas hingga luluh-lantak tak berdaya. Bahkan, sampai hari ini pun mereka masih mati suri.

Jika ditelusuri, tragedi ini berawal dari aksi spionase badan intelijen Australia, Direktorat Sinyal Pertahanan/DSD. Aksi lembaga spion itu terbongkar melalui dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan oleh mantan kontraktornya, Edward Snowden.

Menurut laporan Guardian edisi 2 November 2013, operasi penyadapan oleh DSD dilakukan pada 2009, dan dibantu mitra sekutu, yakni NSA. Target operasinya adalah nomor kontak para pejabat tinggi bidang keamanan Indonesia, tak terkecuali Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan beberapa pejabat tinggi lain.

Fakta ini tentu menyulut api antara Indonesia dan Australia. Di dunia maya, kabar ini memantik amarah sejumlah pihak. Aksi mata-mata itu dianggap kelewatan, dan para peretas asal Indonesia pun menuntut balas. Mereka menggencarkan serangan deface —mengubah tampilan depan website— ke sejumlah situs milik Australia, dengan nama operasi #OpAustralia di Twitter.

Badai serangan sporadis digelar para peretas dari Indonesia. Kurang dari 24 jam, 178 wajah website Australia diacak-acak. Nama-nama grup peretas seperti Blackwhiteanglezwings Team, Indonesian Cyber Army, Jagad dot ID, Wonogiri Cyber Team, Indonesia Security Down pun mejeng di halaman depan situs-situs Australia itu. Tak cuma sebentar, tapi berhari-hari.

Tak luput dari serangan, situs milik pemerintah Australia: asis.gov.au (situs milik badan intelijen Australia ASIS atau Australian Secret Intelligence Service) dan asio.gov.au (situs milik badan pertahanan Australia ASIO atau Australian Security Intelligence Organisation). Selama beberapa jam, kedua situs sempat tak bisa diakses.

"Stop spying Indonesia, If Australia still spy on Indonesia, we do not hesitate Indonesian Hacker reluctant to undermine Australia website. … We will stop if Australia to say sorry to Indonesia," kata salah satu peretas melalui pesan yang ditinggalkan di situs korbannya.

Sejak itu, warga Australia berkeluh kesah tentang serangan yang bodoh dan tidak bertanggung jawab itu di media sosial. Merasa merasa tidak terlibat dengan aktivitas intelijen di masa lalu, namun ironis, kini mereka yang menerima getahnya. Saat dikonfirmasi, mengutip laman Cyber War News, seorang peretas beridentitas xCodeZ asal Indonesia berkilah, Australia-lah yang memulai.

Galau oleh serangan membabi-buta darai Indonesia itu, Anonymous Australia meninggalkan peringatan di situs YouTube. Mereka meminta pelaku aksi peretasan dari Indonesia agar menghentikan serangan ke situs-situs tak bersalah milik masyarakat sipil Australia, dan fokus pada target situs pemerintahan yang memang dianggap lebih relevan.

"We bid you, as a fellow brother to focus on your main target – governments and spy agencies and leave the innocent bystanders out of this," tulis pesan itu di dalam video.

Namun, pesan itu tak digubris. Sekelompok peretas bergerak. Laman Cyber War News, menyatakan peretas Indonesia menyerang situs sipil, setelah membombardir situs Badan Intelijen Australia, ASIS.gov.au dengan serangan DDoS (distributed denial of service). Itu serangan massif. Sasaran dihujani bom trafik seketika, sehingga lumpuh secara infrastruktur.

Serangan itu pun menarik perhatian media massa asing. Dampak dari serangan itu meluas cepat. "Sebuah grup peretas bernama Indonesian Security Down (ISD) Team diyakini telah berada di belakang serangan ke situs ASIS. ISD dan kelompok peretas lain, termasuk Indonesian Cyber Army dan The Java Cyber Army bersumpah untuk melanjutkan serangan tersebut," tulis harian Sydney Morning Herald, edisi Senin 11 November 2013.

Peretas Indonesia pun mendapat sorotan.

 Serangan balik

Tak terima negaranya diserang membabi buta, grup peretas Anonymous Australia naik darah. Mereka pun membuat aksi balasan. Sebuah video di YouTube diunggah oleh Anonymous Australia. Di video itu, mereka mengancam akan menyerang sejumlah website ternama di Indonesia, milik negara dan swasta, seperti Portal VIVA.co.id, Polri.go.id, Kaskus.com, dan Kpk.go.id.

Peretas Negeri Kanguru itu mengatur serangan balik. Pada Rabu 13 November 2013, beberapa situs besar di Indonesia "kedatangan tamu". Dilaporkan situs milik Angkasa Pura, Solo Airport, Kementerian Pendidikan, hingga Garuda Indonesia tumbang. Sejumlah peretas berhasil menyusup, dan mencuri data-data dari tiap situs.

Penelusuran VIVAnews di situs Pastebin, Anonymous Australia berhasil mencuri laporan neraca AngkasaPura, mengutak atik sistem manajemen database Soloairport.com dan Kemdikbud.go.id, serta mencuri data penumpang Garuda Indonesia beserta nomor kartu kreditnya.

Belum puas, mereka menjembrengkan semua data itu di satu halaman, yang bisa diakses luas oleh siapapun.

"We gave you final warning recently,” tulis kelompok peretas itu. Mereka mengaku telah melumpuhkan sistem di Angkasapura, pendidikan dan banyak lagi situs Indonesia lainnya. “First of all, becAUSE this cyber war, you make our site down. Including charity website, church and micro industry”.

Saat dikonfirmasi, Kepala Biro IT PT Angkasa Pura II, Didi Kristianto membenarkan aksi peretasan di perusahaan itu. "Tapi, yang diretas itu bukan situs, melainkan executive information system (EIS) yang didalamnya terdapat data-data pekerja berupa grafik, statistik penerbangan dan laporan keuangan," ujarnya pada VIVAnews, 20 November 2013.

"Untung, data-data yang ada di EIS itu bukan data rahasia. Data-data itu secara rutin dipublikasi di portal BUMN. Sementara data-data rahasia masih aman, dan tidak tersentuh peretas," dia menjelaskan.

Tapi peretas asal Indonesia beridentitas Scrangger40z tak rela kehilangan muka. Dia membalas serangan Anonymous Australia dengan melumpuhkan beberapa situs milik pemerintah Australia dengan domain gov.au, seperti asio.gov.au, asia.gov.au, australia.gov.au, canberraairport.com.au, alburycity.nsw.gov.au, pm.gov.au, dan masih banyak lagi di tautan ini.

Tak hanya mematikan sistem di website itu, sang peretas juga mengunggah shell (trojan) di situs-situs itu sehingga sewaktu-waktu bisa dilumpuhkan melalui remote.

"We attack Australian because we hate indonesian spying from Australian. if you save airport database from indonesian, we can attack all website of australian." (Kami menyerang situs Australia karena kami tidak suka Indonesia dimata-matai Australia. Jika Anda mencuri database bandara dari Indonesia, kami bisa menyerang semua website Australia)

Dalam laman Pastebin, Scrangger40z mengklaim Anonymous Indonesia telah menyusupi 765.734 situs Australia, 456.225 akun Facebook, 51.445 akun Twitter, dan 55.256 akun BlackBerry.

Meredakan situasi kian semrawut, Anonymous Australia kembali mengunggah video ke YouTube. Di dalamnya, mereka memohon agar perang siber antara Indonesia dan Australia dihentikan. Berikut sepetik pesan yang ditulis Anonymous Australia dalam video.

Menurut pantauan, sebagian besar situs pemerintahan Australia tampak pulih. Begitu pun situs-situs milik Indonesia. Hanya beberapa situs seperti Bank Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tampak masih babak belur bahkan sampai hari ini.

Belum ada konfirmasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan akses kedua situs pemerintah itu. Namun, dugaan kuat sementara kedua situs itu menjadi sasaran para peretas Australia.

 Stop!

Isu perang siber ini pun sampai ke meja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, ramainya pemberitaan di media massa tentang aksi peretasan sangat berpotensi memicu keresahan dari masing-masing negara, khususnya pengguna Internet.

"Tindakan peretasan dilakukan secara demonstratif, tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya akan memperkeruh suasana," ujar Gatot. "Ini juga berpotensi melanggar UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 29, dan Pasal 30 ayat 1, 2, dan 3."

Senada dengan Gatot, pakar keamanan Informasi Jim Geovedi juga mengimbau agar perang siber antara Indonesia-Australia segera dihentikan. "Perang siber adalah istilah besar dan serius. Apa saja aktivitas dalam sebuah perang siber (cyberwar)? Jika mengikuti definisi perang secara umum yang disesuaikan dengan media siber, maka ada beberapa hal yang akan terjadi," kata Jim, dalam blognya.

• Pertama, akan terjadi serangan memakan korban. Jika hanya kerugian material, kata Jim, sebuah aksi ekonomi pun bisa menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Karena itu, kerugian material belum bisa menjadi indikasi terjadinya sebuah perang siber.
• Kedua, sebuah aksi perang siber harus bersifat instrumental, atau punya tujuan. Dalam konfrontasi militer, satu pihak akan memaksakan pihak berseberangan untuk melakukan yang tidak mereka inginkan.
• "Ketiga, perang siber harus bersifat politik. Deklarasi perang adalah mutlak hak istimewa pemimpin negara, bukan hak anak-anak yang bahkan belum punya hak pilih dalam pemilihan umum di negaranya, walaupun mereka meyakini aksi mereka adalah untuk kepentingan negara dan bangsa," ujar Jim.

Menurutnya, sampai hari ini, belum satupun serangan siber memenuhi persyaratan itu.

Dalam blognya, Jim juga mengingatkan Indonesia punya pihak berwenang, dan lebih mampu menangani persoalan ini. Menurut Jim, jika seseorang menilai pemerintah tidak kompeten, silakan melakukan protes kepada para petinggi negara, dan tidak melakukan tindakan sporadis yang justru membahayakan hubungan antarnegara.

"Jika masih bersikeras, silakan pikirkan beberapa hal berikut. Penyadapan bukan hal baru, Indonesia juga melakukannya. Informasi penyadapan diperoleh dari dokumen yang dibocorkan Edward Snowden. Sebelum dokumen tersebut bocor, apakah kalian menyadari aktivitas memata-matai antar kedua negara telah terjadi?" kata Jim.

Serangan siber itu lebih banyak merugikan pihak yang tidak bersalah, maupun terlibat dalam kegiatan mata-mata. “Jika Anda di pihak yang merasa tidak terlibat tetapi menjadi korban, apakah Anda bisa tidur tenang malam ini?,” tulisnya.

 Bangkitnya Hacker Cap Garuda

China dan Indonesia teratas sebagai negeri penyerang.

"Kami menerima serangan di situs terbuka, tidak terhubung dengan jaringan rahasia, tapi ada upaya penyerangan di situs kami pagi ini, sudah diatasi. Kami tidak yakin siapa yang melakukannya. Tapi sedang kami selidiki," kata juru bicara AFP, Komisaris Polisi Tony Negus, kepada ABC, Kamis 21 November 2013.

Situs AFP diserang pada Kamis pagi itu. Siang hari baru bisa diakses lagi. Nasib sama menimpa bank sentral Australia. Menurut juru bicaranya, situs mereka menerima serangan "denial of service" jam dua pagi.

"Situs tidak mati, tapi mandek dan melambat untuk beberapa pengguna," ujar juru bicara Reserve Bank.

Serangan terhadap AFP tidak berhasil sebabkan kerusakan permanen. Pun mencuri data-data rahasia. Setidaknya membuat polisi Australia jengkel. Mereka mewanti-wanti akan menyelidiki kasus ini.

"Aktivitas seperti hacking, menciptakan atau menyebarkan virus berbahaya bukanlah kesenangan yang tidak merusak. Hal ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius bagi seseorang, seperti data tuduhan kriminal atau lamanya masa tahanan," kata Negus.

Seorang anggota kelompok hacker Anonymous Indonesia mengaku berada di balik peretasan itu. Di Twitter, dilansir ABC, menggunakan tanda pagar #IndonesianCyberArmy, dia mengaku ini balasan atas "aksi mata-mata oleh Australia."

AFP dan bank sentral disasar "karena kami berpikir mereka adalah situs pemerintah paling penting di Australia".

Tidak kali ini saja. Sudah sedari dua minggu lalu hacker Indonesia serbu situs-situs Australia. Berdalih patriotisme, sudah lebih dari 170 situs Australia diretas. Pemantiknya adalah terbongkarnya aksi penyadapan Australia terhadap para petinggi negeri, termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara.

"Apa yang dilakukan negaramu terhadap negara kami, sangat memalukan, karena hubungan diplomatik kita sangat baik. Tapi karena masalah mata-mata, diplomasi kita rusak," kata Ilen Subaron, anggota kelompok Hacker bernama Indonesian Security Down, diduga berafiliasi dengan Anonymous, dilansir Sydney Morning Herald.

Serangan awalnya dilakukan acak. Tanpa pandang bulu. Situs-situs "tidak berdosa" menjadi korbannya. Mulai dari situs jasa kecil-kecilan hingga yayasan amal di-deface, atau mengubah laman muka dengan gambar tertentu.

Salah satu pesan di wajah baru situs itu bertuliskan, "Katakan pada pemerintahmu untuk menghentikan segala bentuk penyadapan ke Indonesia, atau kami akan menghancurkan jaringan internetmu."

Salah satu korban adalah situs rumah sakit di Queensland, asosiasi kanker anak, dan lembaga amal anti-perbudakan. Situs sekolah dan komunitas juga jadi sasaran serangan hacker Indonesia. Para pengurus situs ini tidak habis pikir, mengapa mereka yang jadi korban.

Serangan juga dilakukan kelompok Indonesian Cyber Army dan Java Cyber Army. Korban serangan mereka lainnya adalah Yayasan Tumor Anak Australia, yang berdiri untuk mendukung para penderita neurofibromatosis, sebuah kelainan genetik.

"Saya tidak bisa membayangkan mengapa seseorang menyerang lembaga amal kecil. Mungkin karena kami adalah sasaran yang mudah," kata juru bicara yayasan ini, Lisa Cheng.

Dr Suelette Dreyfus dari University of Melbourne mengatakan pola serangan kali ini aneh. Pasalnya, biasanya hacker bekerja diam-diam, namun kali ini terang-terangan menunjukkan hasil kerja mereka.

"Mereka mencoba untuk membuat bising dan cari pengakuan. Banyak hacker yang bekerja dengan sangat diam-diam, kau tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Jelas hal ini tidak ditemui dalam kasus ini," kata Dreyfuss.

Anonymous Indonesia dalam Twitternya membantah terlibat peretasan situs-situs amal di Australia. Ketika ditanya mengapa mereka meretas situs sipil, bukannya milik pemerintah, mereka membantahnya.

"Bukan kami. Itu adalah dampak dari konflik. Hacker acak meretas situs acak," tulis akun @anon_indonesia yang memiliki lebih dari 38.000 follower.

 Indonesia teratas

Hacker Indonesia sempat sukses mengacak-acak situs agen intelijen Australia ASIS (Australian Secret Intelligence Service) dan ASIO (Australian Security Intelligence Organisation). Untuk penyerangan kali ini, dilansir The Australia, kelompok Anonymous Indonesia mengaku berada di belakangnya.

Serangan makin gencar. Anonymous melumpuhkan situs ASD (Australian Signals Directorate), badan intelijen Australia. Target makin meluas. Anonymous Indonesia melumpuhkan situs Departemen Pertahanan Australia, yang beralamat di defence.gov.au.

Serangan dari para hacker “cap garuda” ini adalah gempuran hacker ketiga yang terjadi di Asia Pasifik dalam sepekan terakhir. Selain Australia, pemerintah Singapura dan Filipina juga cukup direpotkan oleh ulah para pengacau di dunia maya ini.

Singapura dihantam lantaran pemerintahnya akan menerapkan internet berizin. Disinyalir, peraturan baru ini akan memberangus kebebasan berselancar di dunia siber. Sementara Filipina diserang karena pemerintahnya dianggap tidak becus mengurus rakyat pada saat bencana.

Kebanyakan serangan ini berasal dari hacker China. Namun jumlah serangan dari Indonesia juga tidak kalah banyaknya. Menurut survei perusahaan keamanan Amerika Serikat, Akamai, jumlah serangan dari China dan Indonesia berada di ranking teratas pada daftar 177 negara dengan serangan internet terbanyak.

China berada di posisi satu pada kuartal pertama 2013, namun serangannya menurun menjadi 34 persen dari 41 persen pada akhir 2012. "Penurunan China disebabkan kemunculan mendadak dari Indonesia yang menempati posisi kedua," kata juru bicara Akamai, Bill Brenner.

Serangan Indonesia meroket menjadi 21 persen, pada di kuartal sebelumnya tengkurap di angka 0,7 persen.

Amerika Serikat di posisi ketiga dengan 8,3 persen porsi serangan. Ranking berikutnya ditempati hacker Turki, Rusia, India, Taiwan, Brasil, Rumania dan Hong Kong. "Kami menemukan 68 persen serangan berasal dari wilayah Asia Pasifik/Oceanie, meningkat dari 56 persen di kuartal keempat tahun 2012, kemungkinan karena peningkatan serangan di Indonesia," kata Brenner.(np)

  ● Vivanews

Posted in: Artikel,Cyber,Hankam,Internet