PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) mengalokasikan investasi sekitar Rp4,9 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Baliem 2, di Wamena, Papua yang untuk tahap pertama berkapasitas 50 megawatt (MW). Pengerjaannya terdiri dari dua tahap, yaitu pembangunan akses jalan (access road) dan pembangunan utama (civil work, metalwork, electric mechanical work, transmission lines and sub stations).

"Total dana investasi yang dibutuhkan untuk kedua pekerjaan itu mencapai hampir Rp4,9 triliun yang menggunakan pembiayaan anggaran PLN atau APLN," kata Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Nur Pramudji, di Papua, Rabu (1/8).

Dalam keterangan resmi PLN yang diterima Jurnal Nasional dijelaskan, awal pembangunan infrastruktur jalan menuju proyek PLTA Baliem 2 memanfaatkan jalan yang ada (existing road) sepanjang 20 km dengan menyusuri daerah lereng pegunungan. Selain membangun jalan akses, PLN juga akan membangun jaringan transmisi 70 kV sepanjang kurang lebih 35 kilometer (km) yang akan mengalirkan listrik dari PLTA Baliem ke Gardu Induk Wamena.

Selanjutnya ini akan disalurkan kepada pelanggan PLN yang ada di Wamena, Kurulu dan daerah sekitarnya. Listrik yang dihasilkanoleh PLTA Baliem 2 ini juga akan dapat dinikmati masyarakat di beberapa daerah sekitar PLTA.

Untuk mengalirkan listrik dari PLTA Baliem ke tujuh kabupaten lainnya, PLN akan membangun jaringan listrik 20 kV pula. Dengan kehadiran PLTM Walesi yang saat ini beroperasi untuk memasok listrik pada sistem kelistrikan Wamena dan nantinya PLTA Baliem 2 pada 2017.

"Ini merupakan upaya dan kerja keras PLN dalam melistriki Papua, khususnya Wamena dan kota-kota sekitarnya dengan sepenuhnya memanfaatkan potensi sumber daya air," imbuh Nur Pramudji.

Pembangunan PLTA ini merupakan upaya PLN untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM sebagai sumber penghasil listrik. "Dengan PLTA Baliem 2 ini tentunya rasioelektrifikasi akan terus tumbuh, masyarakat dapat memanfaatkan listrik untuk kegiatan perekonomian, pemerintah daerah dapat terbantu dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Nur Pamudji.

(Jurnas)

Posted in: Energi,PLN,PLTA

KEBUMEN: Waduk Wadaslintang dan Sempor di Kebumen, Jawa Tengah, sejak 1 Agustus lalu sudah mulai ditutup total.

Penutupan waduk tersebut karena sudah tidak ada sawah yang membutuhkan air irigasi serta persiapan musim tanam 1 Oktober mendatang.

Apalagi, saat ini volume waduk telah menurun drastis. Air Waduk Sempor menyusut hingga 70% dan Waduk Wadaslintang menyusut 40%.

Kepala Bidang Irigasi Dinas Sumberdaya Air Energi dan Sumberdaya Mineral (SDA ESDM) Kebumen Muchtarom, Minggu (5/8), menyatakan bahwa volume di kedua waduk pada musim kemarau ini merosot cukup tajam.

Untuk Wadaslintang saat sekarang volume waduk mencapai 263,5 juta meter kubik (m3), padahal pada Maret silam volume waduk bisa mencapai 413,46 juta m3. Volume air Waduk Sempor kini mencapai 12,1 juta m3 atau menyusut dibandingkan kondisi Maret yang volumenya masih mencapai 39,8 juta m3.

Dengan penutupan kedua waduk, operasional tiga PLTA berhenti yakni PLTA Wadaslintang dengan kapasitas 16 megawatt (MW), PLTA Pajengkolan 1,4 MW, dan PLTA Sempor 1,1 MW.

Saat ini, itu digunakan untuk pemeliharaan PLTA serta perbaikan saluran irigasi. "Penghentian saluran irigasi juga dimasuksudkan agar air dapat dihemat sehingga mampu memasok kebutuhan irigasi pada awal musim tanam Oktober mendatang," katanya. (LD/OL-5)

(Media Indonesia)

Posted in: Energi,PLTA

 Mensuplai daya listrik sebesar 65 MW

PLTA Sulewana

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), diharapkan mulai beroperasi pekan depan.

Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN ) cabang Palu, Suroso di Palu mengatakan PLTA dijadwalkan beroperasi pada 24 September 2012.

“Pada tahap pertama, PLTA baru akan mensuplai daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Tentena, Kabupaten Poso sebesar lima megawatt. Sedangkan sebagian besar daya akan disuplai untuk memenuhi kebutuhan daya listrik masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Suroso, Kamis (20/9).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola sebelumnya mengatakan, PLTA Sulewana akan mensuplai daya listrik sebesar 65 MW untuk memenuhi kebutuhan di daerah ini.

Jika PLTA itu bisa mensuplai daya listrik sebesar 65 MW di Sulteng, paling tidak untuk jangka waktu tertentu dapat mengatasi kekurangan daya listrik di daerah ini.

PLTA Sulewana Poso berkapasitas 195 MW tersebut mulai dibangun pada 2003 dengan anggaran pembangunan yang mencapai triliunan rupiah.

( Berita Satu )

Posted in: Energi,PLTA

Jakarta � PT PLN (Persero) menggandeng Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) untuk mengembangkan 3 proyek pembangkit listrik hidro untuk dikembangkan di Sulawesi dan Sumatera.

Proyek-proyek ini mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Karama 450 megawatt (MW) di Sulawesi, Batang Toru 510 MW di Sumatera Utara dan Merangin 350 MW di Sumatera Utara. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta. Proyek PPP merupakan proyek yang cukup kompleks dan sangat krusial. Menurutnya, keberhasilan pengadaan proyek PLTA ini sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem daya Sulawesi dan sistem Sumatera. Pembangunannya pun memerlukan perencanaan yang matang.

"Setelah melalui analisa dan penilaian yang kompetitif dan transparan, PLN menunjuk ANZ dalam memainkan perannya sebagai penasehat kunci dalam mendukung proyek-proyek pembangkit listrik hidro kami," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (7/12).

Sementara ANZ Global Head, Project & Structured Finance Paul Finn mengatakan, pembangkit listrik hidro dapat memainkan peran penting dalam memberikan listrik yang murah dan rendah karbon bagi pelanggan PLN. "Tugas sebagai penasehat akan memanfaatkan keberadaan ANZ di Indonesia, pengalaman dalam pembiayaan tenaga listrik, dan keahlian dalam tenaga air pada khususnya," pungkasnya.(mdk/rin)

● Merdeka

Posted in: Kerjasama,PLN,PLTA

Mantan Wapres Jusuf Kalla meresmikan pengoperasian PLTA itu selaku pimpinan Kalla Grup.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene disaksikan Wagub Sulteng H Soedarto dan Dirut PT PLN Nur Pamudji. PLTA itu dibangun PT Poso Energy, salah satu perusahaan Kalla Group sejak 2003 dengan nilai investasi triliunan rupiah, mempekerjakan 2.000 tenaga kerja yang 70 persen adalah penduduk sekitar proyek.

Direktur PT Poso Energy Achmad Kalla mengatakan, selang beberapa bulan terakhir, pembangkit tersebut sudah menjalani uji coba dan berhasil. Daya listrik disalurkan melalui transmisi 275 KV sirkuit ganda dari gardu induk Pamona ke gardu induk Lattupa, Palopo, Sulsel sepanjang 209 kilometer dan akan terinterkoneksi dengan grid PLN 150 KV ke sistem Palu.

Namun demikian, kata Achmad, suplai daya PLTA Poso II tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal. "Pengoperasiannya belum bisa mencapai 100 persen sebagaimana yang diharapkan karena masih terkendala jaringan interkoneksi ke Kota Palu yang belum selesai," ucapnya.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Tentena, PLTA ini sudah mendistribusikan daya sekitar 5 MW sementara suplai daya ke Palu dan beberapa kabupaten di Sulteng seperti Parigi Moutong, Sigi dan Donggala masih menunggu sampai pembangunan transmisi dan jaringan rampung.

Bos Kalla Grup HM Jusuf Kalla mengemukakan bahwa mulai 2013, pihaknya akan membangn PLTA Poso 3 yang berkapasitas 300 MW. Wagub Sulteng H Soedarto memberikan apreasiasi yang tinggi kepada Kalla Group yang membangun PLTA di Sulewana yang akan memenuhi kebutuhan listrik di Sulteng, baik untuk investasi (industri) maupun untuk konsumsi masyarakat umum.

● Berita Satu

Posted in: Energi,PLTA

JAKARTA PT PLN (Persero) berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan sumber dana pinjaman dari JICA. Potensi PLTA ini didapat dari danau Laut Tawar yang mengalir ke sungai Peusangan-Aceh Tengah, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyebut, PLTA ini akan beroperasi pada 2016. Adapun PLTA Peusangan ini terdiri dari dua unit yang berkapasitas 2 x 22,1 megawatt (mw) dan 2x21,1 mw, sehingga PLN akan mendapatkan energi listrik sekira 323 GWh per tahun.

Energi listrik yang dihasilkan dari PLTA Peusangan ini akan dialirkan ke Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Sumatera Utara dan Aceh melalui Gardu Induk (GI) Takengon dan GI Bireun. Untuk melaksanakan beberapa pekerjaan tersebut, PLN menggandeng beberapa rekanan seperti PT Balfour Beatty Sakti Indonesia dan PT Karunia.

"Meskipun proyek PLTA Peusangan ini memiliki kapasitas daya tergolong kecil dengan panjang jaringan transmisi yang relatif pendek bila dibanding dengan proyek lain yang sejenis di Pulau Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi. Namun sangat besar artinya bagi Aceh dan penduduk Aceh," ujar Pamudji, dalam siaran pers, Rabu (13/2/2013).

Nur menjelaskan, PLN akan membangun jaringan transmisi di wilayah selatan, utara, dan timur Aceh termasuk bagian tengah Aceh. PLN akan mengelilingi kota-kota di Aceh dengan jaringan transmisi. Sehingga PLN dapat memasok listrik ke Aceh secara handal dan efisien.

"Saya menaruh perhatian besar terhadap proyek ini karena ini proyek strategis untuk Aceh dan Sumatera Utara," tegas Nur.

Pekerjaan jaringan transmisi dan Gardu Induk ini, rencananya akan diselesaikan dalam waktu 30 bulan. Beberapa pekerjaan tersebut meliputi transmisi 150 kV Peusangan-Bireun sepanjang 64 km, transmisi 150 kV Peusangan-Takengon sepanjang 14 km, perluasan Gardu Induk Bireun dan pembangunan baru Gardu Induk Takengon.

"Semoga sebelum 30 bulan kita sudah bisa menyelesaikan proyek ini karena sangat penting bagi PLN. Selain agar pembangkit listrik (PLTA) yang mungkin selesai dalam dua tahun ini siap mengalirkan listriknya ke Banda Aceh," tambah Managing Director PT Balfour Beatyy Sakti Indonesia Erick Purwanto.

Sebelumnya, PLN juga telah melakukan kesepakatan kontrak pekerjaan metal (metal work) PLTA Peusangan dengan Joint Operation Wika-Amarta pada 13 Februari 2012. Pekerjaan metal tersebut dibutuhkan untuk mensinkronkan pekerjaan metal dengan pekerjaan lainnya seperti pekerjaan civil dan elektromekanikal agar didapatkan kualitas yang lebih baik. Pekerjaan ini meliputi mengerjakan pintu air, penstock, serta beberapa pekerjaan lain.(gnm)

  • Okezone

Posted in: Energi,PLN,PLTA

Cara Jokowi 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTA Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air seperti bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Saat ini sudah ada studi terhadap 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dikembangkan menjadi PLTA. Studi dilakukan untuk mengetahui kelayakan atas pembangunan PLTA di masing-masing bendungan. Pasalnya, kebanyakan bendungan yang telah dibangun desain awalnya hanya untuk mengairi jaringan irigasi, apakah cocok untuk PLTA.  Syarat Bendungan yang Cocok Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance) Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bendungan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan PLTA. "Syaratnya itu, airnya cukup kemudian ada beda tinggi, jadi dengan adanya beda tinggi, bisa untuk menggerakkan turbin buat listrik. Nantinya kualitas air ada tiga, ada kuantitas, kualitas, terus daya. Karena itu kita sebutnya sumber daya air. Air ini yang bisa menggerakkan turbin itu," kata Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU Pera Mudjiadi awal pekan ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula faktor ekonomis pembangunan PLTA di bendungan-bendungan tersebut. "Kita studi, kita investigasi. Kita cari tahu, bendungan ini kira-kira punya potensi berapa buat PLTA-nya. Kalau di bawah 1 mega itu nyebutnya mikro hidro, antara 1-10 mega kita sebut mini, di atas 10 mega itu PLTA. Tarifnya juga lain-lain. Jadi itu kita hitung semua," tandasnya.  Potensi Sumber Air Besar Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance) Indonesia menyimpan potensi sumber daya air yang sangat besar. Misalnya untuk penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), ada potensi daya listrik sekitar 75 giga watt (GW). Potensi ini setara dengan 75.000 MW atau setara dengan 15 kali proyek PLTU 'raksasa' 5.000 MW di Cilacap, Jawa Tengah, yang akan segera dibangun pemerintah. Ia mengatakan, besarnya potensi sumberdaya air untuk pembangkit listrik sudah diketahui sejak lama. Sayangnya, saat itu PLTA lebih mahal bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) maupun diesel yang mengandalkan sumber energi fosil seperti batu bara atau solar. "Selain itu kan kalau PLTA ini pembangunannya lama. Sedangkan kebutuhannya sangat tinggi. Membuat PLTA itu lama. Buat bendungannya saja lima tahun, masangnya juga lama, jadi jarang yang mau kembangkan," katanya. Namun, seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka sektor pembangkit listrik tenaga air ini mulai dilirik.  Sudah Disetujui Jokowi Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance) Ide ini, kata Menteri PU Pera, Basuki Hadimuljono, sudah disampaikan ke Jokowi. Dia mengungkapkan, Jokowi sudah memberikan persetujuan lisan. "Saya punya ide disampaikan ke Bapak Presiden, daripada kita bangun bendungan tok (saja). Dan beliau setuju," ujar Basuki. Apabila ini sudah dilakukan, tambah Basuki, diharapkan krisis listrik di sejumlah wilayah Indonesia bisa teratasi. "Kita tidak ingin lagi ada daerah yang listrik saja nggak mengalir ke sana. Pasti ada cara, toh kita banyak sumber daya. Restu Presiden ini mendorong kita untuk lebih giat merealisasikannya," pungkas dia.  Kerahkan BUMN Ilustrasi (Foto: dok.detikFinance) Para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi atau karya akan dikerahkan dengan skema penunjukan langsung. "Kita akan tunjuk BUMN-BUMN Karya untuk kerjakan itu. Jadi nggak pakai tender biar nggak lama," ujar Menteri PU-PERA Basuki Hadimuljono di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Penunjukan langsung tersebut tidak akan menyalahi aturan lantaran tidak memakai anggaran negara. Seluruh pendanaan akan ditanggung oleh BUMN yang menjadi kontraktor proyek tersebut. "Kan kalau yang harus ditender itu aturannya kalau pakai APBN Rp 1 miliar. Ini kan nggak pakai APBN, jadi nggak menabrak aturan," tuturnya. Kementeriannya bersama sejumlah Kementerian terkait lainnya tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden yang akan disahkan nantinya oleh Presiden Jokowi sebagai payung hukum kebijakan ini. "Saya bicarakan dengan Bappenas, Menko Perekonomian, kemarin Kita bicarakan lagi untuk siapkan Perpresnya. Harapan kami tahun depan sudah bisa diteken," sebutnya. Dalam Perpres ini nantinya akan dibahas mulai dari penugasan pembangunan, penugasan pengoperasian hingga penugasan penetapan tarif listrik yang dihasilkan oleh PLTA yang dibangun. "Nantinya setelah jadi kontraktor yang bersangkutan yang akan menjadi operatornya sendiri. Jadi dana investasi mereka akan kembali. Setelah itu, tarif akan kita atur sedemikian rupa agar menguntungkan buat operator, dan tidak memberatkan untuk masyarakat. Itu nanti menteri ESDM yang mengatur, saya tidak bicara detil ke sana," pungkasnya.Para Pakar Kumpul di Kantor PLN Bahas Pemanfaatan Bendungan untuk Listrik Berada di wilayah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Salah satunya adalah potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Peluang ini yang coba dijawab oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Bekerja sama dengan Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI BB) INACOLD, PLN menggelar lokakarya pembangunan dan pengelolaan bendungan. Acara yang mengambil tema 'Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan dalam Rangka Mendukung Ketahanan Air' ini dibuka langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono. Peserta dalam acara ini adalah anggota KNI BB dan masyarakat umum terutama kalangan akademisi dan mahasiswa. "Ada 500 peserta yang ditargetkan hadir. Selain anggota KNI BB, ada juga masyarakat umum dan mahasiswa," ujar seorang panitia di lokasi acara yang berlangsung di kantor pusat PLN, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Acara ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi bendungan yang bukan hanya untuk penampungan air, tetapi juga sebagai PLTA. Pemerintah memang menjajaki rencana untuk 'menyulap' 203 bendungan menjadi PLTA. Rencana ini telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kementerian PU Pera langsung bergerak cepat menindaklanjutinya. Agar program ini cepat terealisasi, Kementerian PU Pera akan melakukan penunjukan langsung terhadap BUMN di sektor infrastruktur untuk menggarap proyek-proyek tersebut.(dna/hds)Nanti Tarif Listrik Jadi Murah PT PLN (Persero) memprediksi tarif listrik akan lebih murah, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil mengoptimalkan 203 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, mengatakan biaya pemeliharaan PLTA jauh lebih murah dibandingkan pembangkit lain yang ada di indonesia saat ini yang bertenaga gas, batu bara, atau minyak. "Nantinya masyarakat akan dapat listrik jauh lebih murah dari yang sekarang. Bahkan mungkin tanpa perlu disubsidi pemerintah karena PLTA itu biaya pemeliharaan per kwh adalah yang paling rendah dibandingkan pembangkit yang lain," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014). Maka dari itu ia menyambut baik rencana ini. Selain tarif yang lebih murah, adanya PLTA juga membuat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil bisa berkurang. "PLTA bendungan ini upaya nyata untuk mengoptimalkan fungsi bendungan. Untuk listrik sendiri ini bagus sekali untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan memperbaiki tarif listrik ke masyarakat," jelasnya. Meski demikian, Nasri, memperkirakan rencana ini banyak tantangannya. Mulai dari perizinan hingga lingkungan. Semua hambatan ini harus bisa diterjang demi kepentingan masyarakat luas. "Tentu ada tantangan dan hambatan, juga sangat besar. Antara lain perizinan, lingkungan dan sosial. Tapi di mana ada tantangan pasti di situ ada peluang. Upaya ini akan memberi buah yang manis," jelasnya. Seperti apa rencana Jokowi untuk menyulap bendungan di Indonesia yang jumlahnya ratusan ini? Klik tautan yang satu ini.(ang/dnl)Jokowi Ingin 'Sulap' 203 Bendungan Jadi PLTA, Butuh Biaya Berapa? Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengoptimalkan 203 bendungan di Indonesia jadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) disambut baik oleh PT PLN (Persero). Perusahaan listrik pelat merah ini bahkan sudah punya hitung-hitungan biayanya. Menurut Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PLN, Nasri Sebayang, biaya membangun PLTA tidak jauh berbeda dengan pembangkit lain, tapi biaya perawatannya jauh lebih murah. Nasri memperkirakan, biaya untuk membangun PLTA skala kecil membutuhkan biaya sekitar US$ 2 juta (Rp 24 miliar) per megawatt (MW). Sedangkan untuk skala besar sekitar US$ 800.000-1,5 juta per MW. "Untuk PLTA itu biaya perawatannya bervariasi tergantung kapasitas. Kalau yang kecil sekitar Rp 850 per KWH. Kalau yang besar bisa sampai cuma Rp 700 per KWH," katanya di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014). Ia mengatakan, biaya perawatan untuk pembangkit berbahan bakar fosil (gas/batu bara), biayanya sekitar Rp 1.200-1.300 per KWH. Biayanya paling mahal di pembangkit bertenaga BBM. "Apa lagi kalau dia pembangkit yang pakai BBM. Itu per KWH bisa sampai Rp 3000. Itu membuat subsidi (listrik) besar. Kalau di luar Jawa Bali, seperti Papua, Kalimantan dan di mana-mana itu bisa sampai Rp 3.500-4.000 per KWH. Jadi mahal," ujarnya.  Ada Potensi Listrik 75 Gigawatt Di Bendungan  Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada potensi listrik hingga sebesar 75 GW dari aliran air di Indonesia. Sayangnya pemanfaatan masih minim. "PLTA baru 5,25% dari total 75 GW, sekarang baru 4000-an watt," kata Basuki. Menurut kajian yang dilakukan PLN, dengan pengoptimalan bendungan jadi PLTA itu maka bakal ada tambahan 12,8 GW listrik untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. "Itu menurut studi terakhir di 2011 yang tersebar di 89 lokasi di seluruh Indonesia. Dari mulai Jawa, Sumatra, Kalimantan, Papua dan NTT," ujar Basuki. "Nantinya 12,8 GW itu bisa lebih besar lagi karena kita juga sedang upaya pembangunan 49 bendungan baru yang akan dilengkapi dengan PLTA juga," tambahnya.   ★ detik

Posted in: Artikel,Energi,Ilmu Pengetahuan,PLTA

Waduk Jatigede PT PLN (Persero) akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 2X55 MW yang terletak di Kecamatan Tomo dan Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Demikian keterangan tertulis PLN dikutip Selasa (2/12/2014). PLTA ini akan memanfaatkan Waduk Jatigede yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun sampai saat ini, waduk terbesar kedua di Indonesia masih terkendala pembebasan lahan sehingga belum bisa diairi. "Rencananya PLTA Jatigede ini akan dibangun pada awal tahun 2015 dan akan beroperasi pada tahun 2018," jelas PLN. Indonesia memiliki potensi air yang besar. Berdasarkan Hydropower Potential Study, potensi tenaga air di Indonesia terdapat 75.000 Mega Watt (MW), setelah dilakukan proses penyaringan terdapat 25.600 MW yang layak untuk dikembangkan. Saat ini baru berkisar 4.000 MW (6% dari potensi PLTA) yang telah dimanfaafkan, dan dalam waktu 10 tahun ke depan direncanakan akan dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6.300 MW, oleh PLN, pemerintah maupun pengembang listrik swasta. Sejak 2011, pemerintah dan PLN telah menyusun Masterplan Hydro Power yang merekomendasikan pengembangan pembangkit tenaga air dengan total kapasitas sebesar 12.900 MW untuk dikembangkan sampai tahun 2027. Waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur Purwakarta. Waduk Jatigede dibangun dengan menelan dana sebesar Rp 1,15 triliun. Rencananya waduk Jatigede ini akan mulai dialiri air pada Juli 2015.(hen/hds)

  ★ detik

Posted in: PLTA

Jokowi Pilih Pantai Samas, Sebagai Pembuka Proyek Listrik 35.000 MW Siang ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Uniknya, peresmian proyek tersebut dilakukan di pinggir pantai, yakni Pantai Samas di Bantul, Yogyakarta. Jokowi meresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) di Yogyakarta berkapasitas 55 MW.

Nantinya di beberapa lokasi, akan dilakukan secara bersama-sama groundbreaking atau pemancangan tiang pertama, beberapa proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 10.000 MW, dari total target pembangunan 35.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Pembangkit listrik lain yang juga mulai dibangun adalah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat berkapasitas 2 x 55 MW.

Tidak hanya peresmiaan groundbreaking pembangkit listrik, di Pantai Samas Jokowi akan menyaksikan ratusan penandatangan kerjasama, antara PLN dengan Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan perusahaan swasta lainnya. Kerjasama ini khususnya soal pasokan energi untuk pembangkit, mulai dari batu bara sampai gas bumi.

Peresmian proyek ini direncanakan pada Pukul 12.00 WIB, Senin (4/5/2015).

Seperti diketahui, Jokowi menargetkan dalam lima tahun ke depan, harus terbangun pembangkit listrik baru dengan kapasitas total 35.000 MW. Ini ditambah 7.000 MW yang sudah dalam tahap pembangunan, sehingga totalnya 42.000 MW.

"Target 35.000 MW bukanlah target yang ringan, tapi harus dicapai dengan kerja keras. Listrik yang cukup adalah kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi usai mengunjungi kantor PLN Pusat beberapa waktu lalu.

Saat ini kapasitas listrik nasional hanya sekitar 52.000 MW. Jumlah tersebut masih kurang, mengingat masih banyak warga di Indonesia belum menikmati listrik, dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik, akibat defisit alias kekurangan listrik.

Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan, untuk membangun listrik sebanyak 35.000 MW bukan merupakan keharusan tetapi kebutuhan. Dibutuhkan dana kurang lebih Rp 1.189 triliun untuk membangun pembangki sebanyak itu. Di mana sekitar Rp 609 triliun dari PT PLN (Persero), sisanya Rp 580 triliun dari pihak swasta atau IPP.

"Dana tersebut untuk membangun pembangkit kapasitas total 35.000 MW, 46.597 kms jaringan transmisi, 109 giga volt amper (GVA) gardu induk, bukan pekerjaan yang mudah, tapi harus dilakukan," tutup Sudirman. (rrd/dnl)Ekspor Batu Bara dan Gas Berkurang Indonesia sampai saat ini masih tercatat sebagai produsen, sekaligus eksportir terbesar batu bara dan gas bumi di dunia. Jumlah ekspor kedua komoditas ini akan berkurang. Kenapa?

Karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun ke depan. Pembangkit listrik ini memerlukan bahan bakar batu bara dan gas.

"Akan ada keseimbangan yang baru terkait ekspor batu bara dan gas bumi, ketika pembangkit 35.000 MW ini selesai," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).

Sudirman menjelaskan, dari total 35.000 MW, sebagian besar atau sekitar 20.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakarnya menggunakan batu bara.

"PLTU 20.000 MW membutuhkan 80-90 juta ton batu bara. Itu masih cukup karena produksi batu bara kita setahun sekitar 400 juta ton. Selama ini, sebagian besar diekspor, namun setelah selesai proyek pembangkit ini, jumlah yang diekspor akan berkurang, karena lebih banyak terserap ke domestik untuk PLTU," ungkap Sudirman.

Selain itu, sekitar 15.000 MW dari 35.000 MW merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG). Bila ini terbangun, akan dibutuhkan bahan bakar gas 1.100 british thermal unit per hari (BBTUD).

Kebutuhan besar ini akan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi, mulai dari produksi hingga pengangkutan ke pembangkit listrik.

"Ini belum termasuk konsumsi gas untuk pembangkit yang sudah beroperasi saat ini 1.250 BBTUD. Nantinya dengan selesainya proyek 35.000 MW yang dimulai hari ini dan diluncurkan Pak Presiden, dan selesai secara bertahap dalam lima tahun ke depan, akan ada keseimbangan baru terkait produksi batu bara dan gas bumi kita, dan dengan sesuai desain besar kita, makin hari alokasi energi primer kita makin untuk domestik," tutup Sudirman.(rrd/dnl)Bakal Serap 3 Juta Tenaga Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Proyek ini akan banyak menggunakan produk industri dalam negeri, dan membuka lapangan kerja hingga 3 juta orang.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, secara alamiah proyek 35.000 MW akan menjadi penggerak pertumbuhan sosial ekonomi. Proyek ini bukan hanya mendorong industri dan investasi, namun juga lapangan kerja, hingga serapan komponen dalam negeri.

"Industri pasti tumbuh, karena melalui program 35.000 MW ini, akan membutuhan 75.000 set tower transmisi dan 1.382 unit gardu induk yang harus dibangun," kata Sudirman ditemui, di PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).

Ia menambahkan, program 35.000 WM ini juga membutuhkan 391.500 km konduktor alumunium, 2.600 set trafo, serta menyerap 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit.

"Apabila investor luar negeri lebih diakomodasi, maka akan makin besar efek dorongnya bagi industri dalam negeri," ujarnya.

Selain mendorong industri dalam negeri, kata Sudirman, proyek ini juga akan lebih banyak membuka lapangan kerja. Diperkirakan sekitar 650.000 tenaga kerja langsung akan terlibat diproyek ini, dan 3 juta orang tenaga kerja tidak langsung akan menerima manfaat keberadaan proyek-proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

"Bila 1 tenaga kerja membawa manfaat bagi palin tidak 4 orang lainnya, maka sekitar 20 juta orang akan mendapatkan manfaat ekonomi. Belum lagi bagi listrik yang dihasilkan, sudah pasti akan menggairahkan aktivitas sosial-ekonomi rakyat Indonesia," tegasnya.

Mantan Direktur Utama Pindad ini memperkirakan, proyek ini akan mampu menyerap komponen dalam negeri hingga 40% dari total kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit 35.000 MW.

"Dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 1.100 triliun untuk membangun pembangkit sebesar 35.000 MW, 40% kita yakin terserap dari komponen dalam negeri atau sekitar Rp 440 triliun," tutupnya.(rrd/dnl)Mantan Bos PLN dan 'Wanita Listrik' Jadi Pengawal Proyek 35.000 MW Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. Agar program ini sukses, Menteri ESDM Sudirman Said meminta dua orang menjadi pengawal proyek ini.

Pertama adalah mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Nur mendapat mandat untuk mencarikan solusi atau jalan keluar apabila pihak swasta yang membangun listrik dari program 35.000 MW. Nur juga menjadi Kepala Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3K).

"Bila PLN mengalami hambatan dalam pembangunan listrik, dia memiliki akses langsung kepada pemerintah untuk dibantu menyelesaikan hambatan. Sementara selama ini bila hambatan pengembangan listrik dialami pihak swasta (IPP) tidak ada sarana mereka untuk akses langsung ke pemerintah," ucap Nur ditemui di Kantor PLN Yogyakarta, Senin (4/5/2015).

Nur mengatakan, sementara seperti diketahui proyek 35.000 MW porsi swasta jauh lebih besar yakni mencapai 25.000 MW, sementara PLN hanya 15.000 MW.

"Tim ini akan melayani, mencarikan jalan keluar atau solusi bagi pihak swasta yang mengalami hambatan dalam proyek listriknya. Tim ini harus seaktif mungkin," ucap Nur.

Tim ini lebih melayani proyek pembangkit swasta yang skalanya besar. Sementara untuk pembangkit listrik kapasitasnya kecil dan dilakukan oleh koperasi atau swadaya masyarakat, akan dikawal oleh 'Wanita Listrik' Tri Mumpuni.

"Bagaimana proyek sebesar ini tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tapi juga koperasi atau masyarakat kecil yang tinggal di pelosok daerah, di mana infrastruktur PLN tidak mampu menjangkau. Asas keadilan dalam pembangunan ekonomi harus dirasakan masyarakat kita dipelosok. Hal tersebut terbukti di beberapa daerah pelosok yang dibangun dengan mengandalkan potensi dan kemandirian masyarakat di daerah terpencil," kata Tri Mumpuni.

Menteri ESDM Sudirman Said memang sengaja merekrut Tri Mumpuni, karena terbukti selama ini sudah membangun 80 titik pembangkit listrik skala koperasi. (rrd/ang) Ini Bukan Proyek Ambisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan dimulainya berbagai proyek pembangkit listrik, dalam program 35.000 megawatt (MW) untuk lima tahun ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta siang ini.

Dalam sambutan, Jokowi menegaskan bahwa proyek ini bukan lah proyek infrastruktur yang ambisius. Kebutuhan listrik di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyak daerah yang defisit listrik.

"Ini bukan proyek yang ambisius. Dan bukan sebuah target yang sangat tinggi," kata Jokowi saat membuka peresmian proyek 35.000 MW, Senin (4/5/2015).

Jokowi mengatakan pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik.

"Setiap ke kabupaten selalu kelihatan defisit listrik. Mau bangun hotel dan industri harus listrik harus ada. Kapan kita mau kembangkan industrialisasi kalau listriknya belum ada," kata Jokowi.

Berikut daftar proyek yang diresmikan:

a. Penandatangan PPA

PLTB (angin) Samas di Yogyakarta, kapasitasnya 50 MW

PLTU (batu bara) Kendari 3, Sulawesi Tenggara, kapasitas 2 x 50 MW

PLTA (air) Malea, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 125 MW

PLTU (baru bara) Jeneponto ekspansi, Sulawesi Selatan, kapasitasnya 2 x 125 MW

b. Penandatangan Lol untuk engineering, procurement, construction (EPC) PLTU Grati, Pasuruan, Jawa Timur, kapasitasnya 450 MW.

c. Groundbreaking

PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, kapasitasnya 2 x 55 MW

PLTU Pangkalan Susu unit III dan IV, Sumatera Utara, kapasitas 2 x 220 MW

PLTU Takalar, Sulawesi Selatan, kapasitas 2 x 100 MW

d. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 50 british thermal unit per hari (BBTUD), sampai komitmen pemerintah dalam mendukung pasokan energi primer yang krusial bagi kesuksesan program 35.000 MW.(hen/ang)Jokowi Tak Bangun Pembangkit 35.000 MW, RI Bisa Krisis Listrik Mulai hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 megawatt (MW). Proyek ini penting untuk mencegah krisis listrik.

"Kalau tidak dibangun. Maka ancaman krisis listrik pasti terjadi. Maka setelah menjadi Menteri ESDM, fokus utama kita adalah mempercepat pembangunan tenaga listrik. Agar tidak terjadi krisis listrik," jelas Menteri ESDM Sudirman Said, saat peresmian sejumlah proyek listrik oleh Presiden Jokowi di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5/2015).

Proyek pembangkit listrik yang dibangun Jokowi ini total investasinya mencapai Rp 1.100 triliun.

Listrik menjadi faktor penting penggerak ekonomi masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi hingga 6%/tahun dalam lima tahun ke depan, membutuhkan pasokan listrik baru sebanyak 7.000 MW tiap tahunnya.

Sudirman mengatakan, dirinya bersama Kementerian ESDM sudah melakukan banyak terobosan dengan mengeluarkan aturan percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik.

Beberapa yang dilakukan antara lain adalah membuat perizinan terpadu satu pintu untuk percepat izin, dan mengeluarkan peraturan Menteri ESDM No.1/2015, serta No.3/2015 soal pemberian insentif bagi swasta untuk menjual listriknya ke PLN. Tujuannya, tanpa negosiasi panjang, sudah ada tarif listriknya.

"Belajar dari masa lalu kita harus mengawal ketat agar program ini tidak seperti di masa lalu. Kita buat unit khusus untuk mengurai sumbatan yang menghambat pengembangan proyek listrik di Indonesia," tegas Sudirman.(dnl/hen)

  ★ detik

Posted in: Energi,PLN,PLTA

♙ Sudah Tergenangi 40% [Dana - detikFinance] ♙

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut proses pengisian air di Waduk Jatigede sudah mencapai 40%. Saat ini, tinggi permukaan air telah mencapai 243 meter dari dasar waduk.

Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau langsung proses penggenangan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Kamis (17/3/2016).

"Ini Waduk Jatigede sedang digenangi. Alhamdulillah saat ini sudah 40%," kata Jokowi.

Jokowi juga mendapat laporan bila mayoritas lahan di Waduk Jatigede sudah dibebaskan. Sisanya akan diselesaikan dalam 1 tahun ke depan.

"Sekarang tinggal 416 KK. Ini akan kita selesaikan tahun ini. Memang ada masalah sengketa antar ahli waris. Kita harapkan ini selesai semua dan Januari 2017 akan maksimal," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat penyelesaian waduk yang digagas sejak tahun 1960-an ini.

"Waduk ini (Jatigede) dari tahun 1960-an, memang prosesnya panjang. Alhamdulillah tahun ini bisa saya selesaikan. Kementerian PUPR saya berterimakasih, dan Gubernur Jawa Barat juga sudah bekerja keras. Terimakasih kepada semua pihak," ujarnya. (feb/drk)

 Akan Mengairi 90 Ribu Hektar Sawah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini sudah diresmikan pada tahun lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Kamis (17/3/2016). Perjalanan ditempuh dengan jalur darat dari Istana Bogor, Jawa Barat.

Ada pun para pejabat yang mengiringi Presiden adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Seskab Pramono Anung, Kepala KSP Teten Masduki, dan Jubir Presiden Johan Budi. Di lokasi itu rombongan Jokowi disambut oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Kepala Balai Besar Cisanggarung.

Gubernur Jabar kemudian mengajak Jokowi berkeliling melihat proses pengairan bendungan yang sudah mencapai 40%. Harapannya, Januari 2017 akan terpenuhi 100%.

"Waduk Jatigede ini mengairi 90 ribu hektar dan akan mengairi sawah di Indramayu, Majalengka, Cirebon, ini sebelah utara," ujar Jokowi usai meninjau.

Musim hujan tahun ini akan dimanfaatkan untuk memenuhi target pengairan. Sehingga ketika memasuki musim kemarau, para petani tak mengalami kekeringan.

"Jadi memang kenapa dibangun waduk hampir di semua provinsi? Tahun yang lalu dibangun 13 waduk, tahun ini dibangun 8 dan kita harapkan 2017-2018 selesai semuanya. Kita berharap ada produksi yang meningkat karena sawah yang semakin luas dan semakin banyak," tutur Jokowi. (bag/wdl)

Penampakan Waduk Jatigede Setelah Digenangi Air

Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat kini dalam proses penggenangan atau pengisian air. Pengisian air di waduk terbesar kedua di Indonesia ini telah mencapai 40%. Saat ini tinggi permukaan air telah mencapai 243 meter dari dasar waduk.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini juga meninjau proses pengisian air waduk. Saat blusukan, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Proses pengisian air bendungan ditargetkan rampung 100% pada Maret 2017. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi di Waduk Jatigede, Sumedang, Kamis (17/3/2016).

"Penuhnya bulan Maret 2017 karena mengisinya pasti penuhnya pas musim hujan. Nah sekarang sudah hampir musim hujan, kemarau kan nggak terisi. Maka dari itu, Maret 2017 lah," kata Mudjiadi.

Saat kondisi penuh, Waduk Jatigede akan difungsikan sebagai pusat pengairan untuk 90.000 hektar lahan pertanian produktif di Cirebon, Indramayu dan Majalengka.

Selain itu, air dari Waduk Jatigede juga akan dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berdaya 110 Mega Watt (MW) yang saat ini tengah dibangun oleh PT PLN (Persero).

Waduk ini juga akan memasok air bersih bagi warga sekitar dengan kapasitas hingga 3.500 meter kubik per detik. Selain itu, waduk ini juga akan meredam terjadinya banjir bagi 14.000 hektare kawasan di Jawa barat.

Mudjiadi menyebut proses ganti rugi lahan di Waduk Jatigede telah mencapai 94%. Sisanya, dalam proses penyelesaian karena ada tanah yang bersengketa.

"Ada sekitar 450 KK (Kepala Keluarga) yang double namanya kemudian ada yang meninggal dan belum clear karena masih menunggu penetapan ahli waris. Kita tunggu penetapan waris dari pengadilan agama," sebutnya. (feb/hns)

  ♙ detik

Posted in: Artikel,Energi,Ilmu Pengetahuan,Infrastruktur,PLTA