PLN Segera Lelang PLTG Aceh
PT PLN (Persero) akan segera melelang proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga gas di Provinsi Aceh dengan kapasitas 200 MW.
"Lelang akan dilakukan setelah Lebaran ini," kata Kepala Divisi BBM dan Gas PLN, Suryadi Mardjoeki di Jakarta, Jumat (3/8).
Menurut dia, perkiraan nilai proyek pembangkit gas adalah sekitar US$1 juta per MW atau totalnya mencapai US$200 juta.
Suryadi menambahkan, pembangunan pembangkit direncanakan berlangsung selama delapan bulan. "Proyek pembangkit gas ini kami harapkan sudah beroperasi mulai tahun depan," katanya.
Ia juga mengatakan, pembangunan pembangkit gas bisa lebih cepat dibandingkan batu bara, karena lebih sederhana dan tidak memerlukan fasilitas yang kompleks seperti batu bara.
Menurut dia, PLTG tersebut akan menggantikan pembangkit berbahan bakar solar (PLTD) berkapasitas 150 MW yang saat ini masih disewa PLN.
"Nanti, kalau turbin gas ini sudah beroperasi, maka PLTD-nya akan dimatikan," ujarnya.
Untuk pasokan gasnya, Suryadi melanjutkan, direncanakan berasal dari Proyek LNG Tangguh, Papua Barat.
LNG Tangguh, lanjutnya, akan masuk ke pembangkit melalui terminal penerima di Arun, Aceh yang akan dibangun PT Pertamina.
"Jadi, setelah pembangkit beroperasi 2013, gas dari Tangguh sudah mulai masuk," katanya. (Ant/OL-9)
(MediaIndonesia)
Posted in: PLN,PLTG
PLN Bangun PLTG di Tanjung Karang
Terkait itu, kemarin jajaran PT PLN melakukan sosialisasi pada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dan jajarannya di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota. ‘’PLTG ini akan digunakan ketika beban puncak, sekitar pukul 18.00-22.00,’’ kata Manajer Perencanaan Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan PLN Hariyadi K dalam sosialisasi itu.
Lokasi PLTG Peaker letaknya 800 meter dari PLN Sektor Ampenan atau selatan Kali Ancar. PLTG tersebut nantinya juga dilengkapi dengan labuh sandar kapal pengangkut gas.
Lahan yang dibutuhkan untuk PLTG, ini sekitar 6,5 hektare. Kebetulan disebelah Kali Ancar ada 11 haktare, sehingga bisa bergeser ke darat. Sementara, pinggir pantai tetap bisa digunakan untuk pembangunan jalan, sesuai program Pemkot Mataram untuk membangun jalan di sepanjang pesisir pantai. ‘’Tinggal pembebasan lahan saja,’’ kata Hariyadi.
Pembebasan lahan sendiri, akan dilakukan dalam waktu dekat. Itu sejalan dengan rencana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dua bulan ke depan. ‘’Pembangunannya saja yang mulai tahun ini. Untuk operasinya tidak tahun ini,’’ sambungnya.
Pembebasan lahan dilakukan panitia yang dibentuk Pemkot Mataram. PLN hanya membuatkan surat. ‘’Yang bayar tetap PLN,’’ tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dijabarkan rencana penggunaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Namun, penggunaan SUTT ditolak oleh pemkot. Pemkot menyarankan penggunaan saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) yang ditanam di dalam tanah. ‘’SKTT sendiri ini butuh biaya yang cukup tinggi. Jadi akan kembali diusulkan ke PLN pusat,’’ kata Hariyadi.
SUTT sendiri memakai tower-tower di atas, sementara SKTT memakai kabel besar di dalam tanah. Beda harganya puluhan kali lipat dibanding SUTT. Secara ekonomis penggunaan SUTT memang lebih baik. ‘’Hanya saja, seperti yang dibilang oleh Pak Wali tadi, biaya sosial untuk SUTT ini bakal lebih tinggi,’’ sambungnya.
Sementara itu, Wali Kota H Ahyar Abduh mengatakan, penentuan lokasi PLTG Peaker memang harus diperhatikan serius. Pasalnya, pesisir Pantai Kota Mataram menjadi kawasan yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Keberadaan PLTG tidak harus mengganggu perencanaan tersebut. ‘’Hal tersebut sudah saya sampaikan kepada lurah maupun camat,’’ kata Ahyar.
Keberadaan SUTT sendiri, kata pria yang akrab di sapa Pak Ustad, ini membutuhkan sosialisasi yang panjang kepada masyarakat. Jangan sampai ketika semua perlengkapan sudah ditender, pembangunannya ditentang oleh masyarakat. ‘’Sebaiknya memang yang dipakai adalah SKTT. Tapi tetap saja harus berkomunikasi dengan Dinas PU, PDAM, maupun Telkom. Jangan sampai mengganggu jaringan pipa maupun kabel,’’ terangnya.(feb)
• JPNN
Posted in: Energi,PLN,PLTG
★ Proyek Gas Terintegrasi Terbesar di RI
Jokowi Akan Resmikan Proyek Gas Terintegrasi Terbesar di RI 
Lokasi proyek berada di Sulawesi Tengah (Sulteng), tepatnya di Kabupaten Banggai. Ini merupakan proyek terintegrasi pertama dan terbesar di Indonesia yang digarap oleh perusahaan dalam negeri.
Dari informasi yang diterima detikFinance, Minggu (2/8/2015) Jokowi dijadwalkan datang sekitar pukul 13.00 WITA. Didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.
Selain itu, hadir juga Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Utama Medco Energi Lukman Mahfoedz beserta jajaran lainnya.
Adapun keempat proyek tersebut adalah,
★ Pertama Join Operating Body (JOB) Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Processing Plant (CPP) dengan kapasitas produksi total 310 MMSCFD.
★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun di Aceh.
★ Ketiga, adalah pabrik amonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA. Peletakan batu pertama atau groundbreaking akan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.
★ Keempat, adalah lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North Swest Java (PHE-ONWJ). (hen/hen)Pertamina dan Medco Sukses Bangun Kilang Tercepat Hasilkan LNG 
Waktu yang dibutuhkan untuk sampai tahap produksi pasca pembangunan kilang hingga menghasilkan gas alam cair (liquified natural gas/LNG), sangat singkat. Kilang LNG menghasilkan gas alam yang sudah diubah menjadi cair sehingga bisa diangkut kapal.
Director of Development Medco Energi Internasional Eka Satria menuturkan proses uji coba hingga menghasilkan gas alam cair hanya memakan waktu selama 10 hari. Dibandingkan proyek lainnya di dunia yang memakan waktu hingga setahun.
"Salah satu keberhasilan yang membanggakan pada proyek pengembangan gas Senoro ini juga terlihat pada masa commissioning (uji coba), yaitu masa antara selesai proyek hingga menghasilkan LNG, termasuk salah satu yang tercepat di dunia, hanya dalam waktu kurang dari 10 hari telah berhasil, sementara proyek kilang lainnya bisa membutuhkan waktu sampai setahun baru bisa memproduksi LNG," ujar Eka di Central Processing Plant (CPP) Banggai, Minggu (2/8/2015).
Kegiatan eksplorasi migas dilakukan sejak 1998. Kemudian pada 2000 dilakukan pengembangan ketiga lapangan gas. Lima tahun kemudian pembangunan menggunakan skema hilir LNG untuk meningkatkan nilai keekonomian.
Pada 2009 disepakati penyaluran gas dengan Donggi Senoro LNG (DSLNG) untuk memasok 250 mmscfd, penunjukan kontraktor EPC kepada konsorsium Tripatra-Samsung serta persetujuan penyaluran gas untuk PAU dan PLN. Di 2014, didapatkan produksi gas 310 MMSCFD.
Menurut Senior Plan & Control Project JOB Tomori, Herry Wijanto, pihaknya beroperasi selama kurang lebih 30 tahun hingga 2027. JOB Tomori beroperasi di Kabupaten Banggai dengan estimasi produksi gas yang akan dihasilkan sebanyak 310 MMSCFD (Million Metric Standard Cubic Feet per Day).
Herry mengatakan pihaknya mengelola fasilitas Central Processing Plant (CPP) yang memproses gas dari pengembangan Blok Senoro-Toili.
"Dari produksi itu sebanyak 250 MMSCFD akan didistribusikan kepada DSLNG, kemudian saat pabrik pupuk Amoniak milik PT Panca Amara Utama siap berproduksi maka akan disuplai sebanyak 55 MMSCFD, termasuk juga akan mensuplai gas untuk kebutuhan PLN," ujar Herry pada kesempatan yang sama.
Kilang LNG Donggi Senoro merupakan proyek kilang LNG pertama yang dikembangkan dengan skema hilir yang memisahkan pengembangan gas di hulu dengan pembangunan kilang LNG di hilir.
Di bagian hulu, pengembangan gas dilakukan oleh JOB PMTS sebagai pengelola Blok Senoro Toili dan Pertamina EP MGDP sebagai pengelola Blok Matindok. Keduanya ditargetkan memasok gas ke kilang Donggi-Senoro LNG yang berkapasitas 2,1 MTPA.
Kilang DSLNG berlokasi di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulteng, sebagai proyek kilang LNG keempat di Indonesia.Pengiriman Pertama LNG Donggi Senoro Pakai Kapal 'Raksasa' 
"Hari ini pengapalan pertama, akan dikirimkan ke Arun," kata Presiden Direktur Donggo Senoro LNG Gusrizal saat berbincang di kilang DSLNG, Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu (2/8/2015).
Gas yang dikirimkan adalah sebanyak 125.000 meter kubik. Menggunakan kapal LNG Maleo yang punya panjang 272 meter dan lebar 47 meter, dengan bobot mati 66.892 dwt.
Menurut Gusrizal, ini adalah sebagai langkah pemenuhan kebutuhan gas untuk kebutuhan domestik khususnya industri di Aceh dan Medan.
"Volumenya 125.000 meter kubik," sebutnya.
Kilang LNG Donggi Senoro berkapasitas 2,1 million ton per annum (MTPA) dengan investasi senilai US$ 2,8 miliar. Investasi kilang tersebut telah mejadi kunci bagi upaya pengembangan dan monetisasi cadangan gas yang 30 tahun belum dikembangkan di Sulawesi Tengah.
"Investasi yang kita keluarkan adalah US$ 2,8 miliar hanya untuk kilang DSLNG," imbuhnya.
Kilang LNG Donggi Senoro yang dikelola oleh PT Donggi Senoro LNG tersebut merupakan kilang LNG yang dibangun dengan model hilir pertama di Indonesia, tidak membebani negara untuk investasinya dan memberikan multiplier efek yang tinggi bagi perekonomian nasional dan setempat.
Proyek ini merupakan proyek kilang LNG pertama di Indonesia yang melibatkan perusahaan-perusahaan Asia, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional Tbk, Mitsubishi Corporation, Korea Gas Corporation (KOGAS) tanpa melibatkan major oil and gas companies.
Rencananya pengiriman perdana ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bersamaan dengan peresmian beberapa proyek Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir.
★ Pertama, Join Operating Body (JOB) Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Procesing Plant (CPP) dengan. Kapasitas produksi total 310 MMSCFD.
★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun.
★ Ketiga, adalah pabrik ammonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA. Peletakan batu pertama atau groundbreaking akan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi.
★ Keempat, adalah lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barrel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North Swest Java (PHE-ONWJ).Proyek Gas di Sulteng yang Diresmikan Jokowi Senilai US$ 5,6 Miliar 
Ada empat proyek yang meliputi dari hulu hingga hilir migas yang sebagian sudah jadi dan sisanya pabrik amonia yang masih groundbreaking.
"Total investasi untuk seluruh proyek ini US$ 5,6 miliar," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat memberikan laporan kepada Presiden Jokowi di peresmian di kilang Donggi Senoro LNG, Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (2/8/2015).
Sudirman menuturkan,
★ Pertama, Join Operating Body (JOB) Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah (PTMS) yang mengelola satu Central Processing Plant (CPP) dengan kapasitas produksi total 310 MMSCFD. Nilai investasinya adalah US$ 1,2 miliar.
★ Kedua, kilang LNG (Liquified Natural Gas) Donggi Senoro dengan kapasitas 2,1 MTPA yang akan menerima pasokan dari JOB PMTS 250 mmscfd dan dari Matindok pengembangan proyek 85 MMCFD. Dari kilang ini akan berlangsung pengapalan perdana ke terminal regasifikasi Arun, hari ini.
"Total investasinya mencapai US$ 2,8 miliar," imbuhnya.
★ Ketiga, adalah pabrik ammonia yang dikelola oleh PT Panca Amara Utama (PAU). Kapasitasnya mencapai 0,7 MTPA dengan nilai investasi US$ 800 juta.
"Terakhir dari lapangan GG berkapasitas produksi 31 MMCFD dan 150 barel kondensat per hari dikelola oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE-ONWJ). Investasinya US$ 150 juta," papar Sudirman. (mkl/hen)Kekayaan Alam Harus Diolah di RIPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan megas proyek gas terintegrasi Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) senilai US$ 5,6 miliar. Jokowi menekankan sumber energi yang ada harus mampu dimaksimalkan di dalam negeri untuk mendorong industri lokal agar menciptakan nilai tambah.
"Kita negara yang besar dengan kekayaan alam dengan bahan mentah yang macamnya banyak sekali, ini lah yang harus dihilirsasi, ini harus ada pemikiran untuk reindustrialisasi besar-besaran," kata Jokowi saat meresmikan Mega Proyek Gas Integrasi Pertamina, Banggai, Sulteng, Minggu (2/8/2015).
Jokowi mengatakan hasil gas Donggi Senoro harus bisa dimanfaakan oleh industri dalam negeri. Gas alam yang diolah menjadi LNG di kilang Banggai Sulteng dipasok ke Aceh untuk keperluan industri dan pembangkit listrik PLN dan lainnya.
Jokowi mencontohkan proses nilai tambah sangat diperlukan Indonesia yang selama ini banyak menjual mentah sumber daya alam. Ia mencontohkan produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) harus diolah di dalam negeri, termasuk sektor mineral.
"Untuk bisa menopang itu harus ada energi yang dibangun, energi yang dipakai, dari mana, salah satunya adalah yang diresmikan sekarang. Maka itu proyek terintegrasi harus dibangun, di semua daerah. Energi yang terintegrasi dengan industri. Ini akan berikan dampak besar bagi negara kita," kata Jokowi.
Ia mendorong para pemerintah daerah menyiapkan kawasan-kawasan industri baru skala besar dan terintegrasi dengan sumber energi.
"Kalau menyiapkan jangan tanggung-tanggung. Saya sudah sampaikan yang dulu-dulu itu disiapkan hanya 10 -15 hektar itu buat apa, nggak menarik, 1000-2000 hektar itu baru menarik. Itu investor besar pasti yang datang," tegas Jokowi.
Presiden Jokowi meresmikan beberapa proyek Pertamina terintegrasi dari hulu hingga hilir. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pertamina, Menteri ESDM, Medco dan lainnya.Jokowi Siap Jadi Beking Proyek Gas Donggi SenoroKabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) disiapkan jadi kawasan terintegrasi sektor gas dari hulu hingga hilir termasuk pengembangan industri olahan. Presiden Jokowi siap menjadi 'beking' Menteri ESDM dan Pertamina untuk mengembangkan proyek Gas Donggi Senoro senilai US$ 5,6 miliar ini.
"Saya minta kepada menteri ESDM, serta Pertamina dalam pengembangan proyek ini, betul-betul dikawal terintegrasi lapangannya, tidak hanya dalam laporannya terintegrasi. Hulu hilir, dari produsen gas pembangkit listrik maupun LNG," seru Jokowi saat meresmikan Mega Proyek Integrasi Pertamina, Minggu (2/8/2015).
Ia mengatakan para menteri dan direksi Pertamina tak perlu takut bila menghadapi hambatan. Jokowi siap pasang badan bagi para jajarannya bila menghadapi masalah yang lebih besar.
"Bila perlu back up politik dari presiden, silakan sampaikan ke saya. Malah kadang banyak proyek, dan investasi besar memerlukan dukungan politik di lapangan. Itu bagian saya. Kadang-kadang menteri kan juga ngeri," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi pun kembali bercerita soal pentingnya seorang menteri mendapat dukungan dari seorang presiden. Misalnya dalam kasus penenggelaman kapal pencuri ikan yang perlu waktu lama karena diduga ada beking 'orang besar' dalam kasus tersebut. Ia sempat memberi perintah sampai 4 kali ke jajaran di bawahnya.
"Ketiga saya panggil kenapa sih itu nggak ditenggelamkan. Kemudian baru cerita, pak ini bekingnya orang-orang besar. Kaget saya. Lah beking Bu Menteri itu siapa? Saya memang orangnya kurus, tapi saya berikan dukungan 100%. Sekalai lagi saya perintahkan tenggelamkan. Baru ditenggelamkan," kata Jokowi disambut tawa.
Ia menegaskan bahwa jajarannya tak perlu takut bila menghadapi masalah, termasuk bila menghadapi persoalan beking membeking. "Itu orang pikir yang melakukan pasti bekingnya gede. Ya sangat gede. Bekingnya presiden. Kurang apalagi. Ini banyak di negara kita hal seperti itu. Tapi untuk kepentingan nasional, pasti saya lakukan," katanya.
Menurutnya dengan total produksi gas Donggi Senoro sebesar 415 mmscfd, Jokowi berharap proyek ini bisa terus memasok gas kebutuhan pembangkit listrik, pabrik amonia, kilang LNG dan lainnya.
"Proyek, Donggi Senoro ini merupakan yang pertama pengembangan kawasan hulu dan hilir, dulu digarap, hilirnya juga harus diteruskan. Dilakukan dengan skema baru. Dengan skema ini pemerintah nggak menanggung skema cost recovery sekitar US$ 2,8 miliar. Sehingga pengembangan hulu bisa dioptimalkan," katanya. (hen/hen)
★ detik
Posted in: Energi,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Pertamina,PLTG
Jokowi Putuskan Proyek Masela Dibangun di Darat
♙ Langkah Menteri ESDM 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan proyek kilang gas bumi (liquefied natural gas/LNG) di Blok Abadi, Masela dibangun di darat (onshore). Menteri ESDM, Sudirman Said, akan segera meneruskan keputusan ini kepada investor blok tersebut, yaitu Inpex dan Shell.
Seperti diketahui, Inpex dan Shell telah menyiapkan skenario pembangunan proyek Masela di laut (offshore), dengan alasan biaya investasinya lebih murah.
"Kita mensyukuri pada akhirnya keputusan sudah diambil. Sejak Sidang Kabinet awal Februari, Bapak Presiden sudah diberikan penjelasan dan berbagai argumen. Kita menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Bapak Presiden. Minta dibangun di darat, dan kami sebagai penanggung jawab sektor akan menyampaikan ke investor untuk mengkaji ulang seluruh keputusan, karena keputusan investasi diambil di akhir 2018," tutur Sudirman di Bandara Soepadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3/2016).
Sudirman mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tiba-tiba melakukan pengumuman soal keputusan Blok Masela. Selain Sudirman, hadir juga Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Inpex dan Shell akan diberikan kesempatan untuk mengkaji ulang penghitungan proyek, dengan skema onshore seperti keputusan Jokowi.
"Kami akan sampaikan ini ke investor, dan beri kesempatan untuk mengkaji ulang. Akan ada penundaan sedikit. Tapi saya minta SKK Migas berdiskusi agar penundaan tidak panjang," jelas Sudirman. (wdl/hns)
Kilang LNG Masela Lebih Murah US$ 6 M
Menurut Abdulrachim, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, pembangunan kilang LNG di darat lebih murah US$ 6 miliar dibandingkan di laut.
"Memang lebih bagus di darat. Di laut lebih mahal US$ 6 miliar. Hitungan kita di Kemenko Maritim, kalau di darat itu US$ 16 miliar, di laut itu US$ 22 miliar," ujar Abdulrachim kepada detikFinance, Rabu (23/3/2016).
Dia menjelaskan, jika kilang dibangun di laut, maka ada risiko dan beban biaya yang mesti ditanggung.
"Material di laut korosif dan segala macam. Materialnya lebih mahal, kena air laut selama 24 tahun kapalnya diganti. Kapal FLNG (Floating liquefied natural gas) untuk offshore jauh lebih mahal, kapalnya besar banget," ujar Abdulrachim. (hns/wdl)
Keuntungannya
Membangun kilang LNG (Liquefied Natural Gas) di darat (onshore) ternyata banyak keuntungan dibandingkan di laut (offshore). Keuntungan itu antara lain bebas dari korosi air laut hingga lebih banyak membuka lapangan kerja.
Tenaga Ahli Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Sumber Daya, Abdulrachim, menjelaskan kilang di laut rentan terhadap korosi sehingga kapal FLNG (Floating liquefied natural gas) harus diganti setelah 24 tahun.
Kondisi seperti itu tak akan terjadi jika kilang LNG dibangun di darat.
"Material di laut korosif dan segala macam. Materialnya lebih mahal, kena air laut selama 24 tahun kapalnya diganti. Karena korosi di laut akibatnya materialnya harus dilapisi zat kimia untuk melindungi dari korosi, nanti tiap 24 tahun perlu dilapisi lagi. Di darat kan nggak perlu, nggak seganas air laut. Jadi materialnya beda," ujar Abdulrachim kepada detikFinance, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, kilang LNG yang dibangun di darat akan mendorong tumbuhnya industri petrokimia. Alhasil, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kilang.
"Nanti bisa banyak pabrik petrokimia di daerah situ, dan lebih banyak memberikan pekerjaan," kata Abdulrachim.
Bukan itu saja, biaya pembangunan kilang di darat juga lebih murah US$ 6 miliar dibandingkan di laut. Abdulrachim mengatakan, Kemenko Maritim dan Sumber Daya pernah menghitung, pembangunan kilang di laut menelan biaya US$ 22 miliar, sedangkan di darat mencapai US$ 16 miliar. (hns/wdl)
Kontraktor Lokal Bisa Ikut Terlibat
Ahli konstruksi di Indonesia bisa terlibat dalam membangun kilang LNG (Liquefied natural gas) Masela. Peluang ini terbuka, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan proyek LNG Masela dibangun di darat (onshore).
Menurut Tenaga Ahli Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Sumber Daya, Abdulrachim, ahli konstruksi Indonesia berpengalaman membangun kilang onshore dibandingkan offshore atau di laut. Mereka memiliki pengalaman antara 20-30 tahun dalam membangun kilang di darat.
Sehingga, mereka tak diragukan lagi untuk terlibat dalam proyek kilang LNG Masela.
"Ahli konstruksi di Indonesia tidak ada pengalaman offshore. Di darat, ada ratusan yang berpengalaman 20-30 tahun. Istilahnya bisa bikin sambil merem," ujar Abdulrachim kepada detikFinance, Rabu (23/3/2016).
Dia menambahkan, ada sejumlah keutungan dengan dibangunnya kilang LNG di darat. Pertama, tak mengalami risiko korosi air laut sehingga material yang dipakai akan lebih murah ,dibandingkan jika kilang LNG dibangun di laut.
Kedua, kilang LNG yang dibangun di darat akan mendorong tumbuhnya industri petrokimia. Alhasil, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kilang.
Ketiga, biaya pembangunan kilang di darat juga lebih murah US$ 6 miliar dibandingkan di laut. Abdulrachim mengatakan, Kemenko Maritim dan Sumber Daya pernah menghitung, pembangunan kilang di laut menelan biaya US$ 22 miliar, sedangkan di darat mencapai US$ 16 miliar. (hns/hns)
Sekarang Masalahnya di Lahan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Ngurah Wiratmaja mengungkapkan, dengan keputusan kilang gas di darat, masalah sekarang adalah pencarian sekaligus pembebasan lahan yang akan dijadikan lokasi kilang.
"Sekarang masalahnya ada di lahan saja kalau sekarang diputuskan di darat. Saat masih di laut kan tak perlu lahan. Ini masalah yang akan kita selesaikan secepatnya," jelasnya pada detikFinance, di Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Wiratmaja menuturkan, agar tak jadi masalah dan timbul ketidakpastian investasi dari investor yakni Inpex dan Shell, peran terbesar penyediaan lahan akan dilakukan oleh pemerintah daerah, di lokasi yang saat ini masih dipertimbangkan.
"Maka dengan putusan di darat, Pemda yang kita minta sinerginya dengan proses pembebasan lahan dan penyiapan izin-izinnya. Saya kira ini bisa diselesaikan dengan segera ada kepastian," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pembangunan kilang gas di darat dilakukan dengan pertimbangan ekonomi daerah.
"Blok Masela, setelah melalui banyak pertimbangan yang masuk dan input yang diberikan kepada saya, ini juga adalah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun dua tahun, belasan tahun. Tapi proyek panjang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu, dari kalkulasi perhitungan pertimbangan-pertimbangan, yang sudah saya hitung, kita putuskan dibangun di darat," ujar Jokowi siang ini.
Lewat keputusan ini, Jokowi berharap ekonomi daerah dan nasional akan mendapatkan imbas positif.
"Kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela, juga pembangunan wilayah. Kita ingin terkena dampak pembangunan besar proyek Masela," ujar Jokowi.
"Dan setelah keputusan ini, akan ditindaklanjuti Menteri ESDM dan SKK Migas saya kira itu yang bisa saya sampaikan," ucapnya. (wdl/wdl)
Pemerintah Bisa Kontrol Harga Gas
Pembangunan kilang LNG (Liquefied Natural Gas) Masela di darat (onshore) memudahkan pemerintah mengatur harga gas dari Blok Masela serta material yang dibutuhkan. Sebab, Indonesia berpengalaman dengan kilang LNG di darat yang dibangun mulai dari Aceh hingga Papua.
"Kita bisa kontrol harga karena Pertamina sudah pengalaman bangun mulai dari Arun, Bontang, Donggi Senoro, sampai Tangguh di Papua," ujar Penasihat Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Ronnie Higuchi Rusli, kepada detikFinance, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, pemerintah juga bisa mengawasi harga material yang dibutuhkan untuk membangun kilang LNG di darat. Misalnya, jumlah besi yang dibutuhkan dalam proyek onshore LNG Masela.
"Kita tahu bahwa jumlah besi yang diperlukan itu sekitar 300.000 ton," kata Ronnie.
Keputusan Presiden Jokowi menetapkan proyek Masela dibangun di darat dinilai akan mendorong berdirinya industri petrokimia. Ronnie mengatakan, harga produk petrokimia yang dihasilkan dari LNG tak akan terpengaruh jika harga minyak turun.
Dia menambahkan, sejak awal Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya memang mendukung proyek blok Masela dibangun di darat karena banyak manfaatnya bagi Indonesia.
"Kajian kita yang paling bagus adalah onshore LNG dan itu yang disampaikan Pak Menko (Menko Maritim dan Sumber Daya) dalam rapat dan ratas mengenai blok Masela," pungkas Ronnie. (hns/wdl)
♙ detik
Posted in: Artikel,Energi,Migas,PLTG