Jurnas.com | PT Medco E&P Indonesia menargetkan pengurasan cadangan sekitar 60 juta barel setara minyak yang berada di Lapangan Kaji Semoga, Blok Rimau, Sumatera Selatan, dengan memakai teknologi injeksi surfaktan mulai 2013.Direktur Produksi Medco E&P Indonesia Hartono Nugroho saat temu media di Serpong, Banten, Sabtu (4/2), mengatakan saat ini pihaknya masih melanjutkan proyek percontohan pemanfaatan bahan kimia untuk meningkatkan produksi di lapangan tersebut. "Pada April 2012, kami akan mulai menginjeksikan surfaktan dan Juli 2012 menambahkan bahan polimer, sehingga akhir tahun diharapkan sudah terlihat hasilnya dari pilot project ini dan 2013 mulai diterapkan pada skala penuh," katanya.Menurut dia, saat ini produksi Rimau sudah menurun hingga menjadi 16.000 barel per hari dari sebelumnya pernah mencapai 80.000 barel per hari saat puncaknya.Namun, ia mengharapkan, produksi Rimau bakal kembali mencapai di atas 30.000 barel per hari setelah pemanfaatan injeksi bahan kimia berhasil.Blok Rimau yang mulai diproduksikan 1996 sudah melalui tahapan produksi tingkat primer dan dilanjutkan sekunder dengan menggunakan teknologi banjir air (waterflood).Saat ini, Medco tengah mengerjakan pilot project untuk tahapan produksi tingkat tersier dengan memakai bahan kimia berupa surfaktan dan polimer di Lapangan Kaji Semoga.Medco sudah melakukan studi peningkatan produksi (enhance oil recovery/EOR) di Blok Rimau sejak 2005. Pemanfaatan surfaktan nantinya menjadi pertama yang diterapkan di Indonesia. "Kami ingin tidak hanya menambah produksi dari ladang yang ada dan baru, namun juga mengupayakan dari lapangan dan sumur tua," kata Hartono.Sementara, Dirut Medco E&P Indonesia Frila Berlini Yaman mengatakan, target produksi 2012 mencapai 57.000 barel setara minyak per hari serta menambah cadangan 100 juta barel setara minyak dari hasil eksplorasi di dalam dan luar negeri."Kami akan membor 29 sumur di Indonesia yang terdiri dari 20 produksi dan sembilan eksplorasi," katanya.Lalu, menurut Frila, yang juga menjabat Chief Operating Officer E&P PT Medco Energi Internasional Tbk, kegiatan pengeboran di luar negeri tahun 2012 mencakup 30 sumur di Oman, dua di AS, serta penyelesaian satu sumur dan persiapan satu eksplorasi baru di Libia.Belanja total Medco Energi Internasional pada 2012 dialokasikan US$1,174 miliar yang terdiri dari modal US$356 juta dan operasi US$818 juta.Belanja modal tersebut akan dialokasikan untuk operasional dan pengembangan proyek utama senilai US$206 juta, kegiatan eksplorasi US$77 juta, dan nonmigas US$73 juta. Khusus Medco E&P Indonesia, menurut Frila, akan dialokasikan belanja modal dan operasi sekitar US$630 juta. Antara• Jurnas.com

Posted in: Ekonomi,Tambang

Dengan melakukan renegosiasi kontrak, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jurnas.com | RENEGOSIASI kontrak karya perusahaan pertambangan harus segera dilakukan agar rakyat mendapatkan haknya sehingga tidak muncul tindakan-tindakan merugikan karena tak terpenuhinya renegosiasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Said Aqil Siroj menyatakan, dengan melakukan renegosiasi kontrak, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, “Khususnya yang tinggal di sekitar lokasi tambang,”kata Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin (27/2).

Menurut Said, terdapat sedikitnya tiga aspek yang perlu diperbaharui dalam kontrak karya pertambangan. Selain perlunya pembatasan terhadap luas areal tambang, lamanya masa penambangan juga harus dijadwal ulang. “Selain itu, royalti ke negara harus adil, jangan seperti sekarang,”katanya.

Said menjelaskan, Pemerintah harus terus didorong untuk melanjutkan rencana renegosiasi agar Negara tidak dirugikan dan kesejahteraan rakyat bisa terus ditingkatkan. Jika pemerintah tidak melakukan renegosiasi, maka daerah penghasil tambang seperti Papua, dan Kalimantan yang kaya malah hidup dalam kemisikinan.

“NU tidak sependapat dengan permintaan Amerika melalui dubesnya agar kontrak karya tidak di negosiasikan ulang,”tegas Said sembari meminta Pemerintah agar tidak takut melaksanakan renegosiasi.

• Jurnas.com

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Tambang

JAKARTA--MICOM: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menawarkan teknologi pengering batu bara Steam Tube Dryer (STD) kepada industri energi yang membutuhkan. Teknologi ini diklaim dapat meningkatkan kualitas batu bara di Indonesia yang mayoritas berkualitas rendah.

"Teknologi (STD) ini sangat cocok jika dipakai di Indonesia. Karena dari total 161 miliar ton cadangan batubara yang dimiliki negara kita sekarang, sekitar 65%-nya ditengarai berkualitas rendah," ujar Deputi TI, Energi, Material, Lingkungan BPPT Unggul Priyanto, di Jakarta, Kamis (29/3).

Unggul menjelaskan, teknologi ini sempat diuji coba di Puspiptek Serpong. Hasilnya menurut dia, ternyata cukup memuaskan. Batu bara yang sebelumnya hanya mengandung sekitar 4.000 kilo kalori (kkal) per kg bisa naik menjadi 6.000 kkal per kg.

Managing Executive Officer Tsukishima Kikai Co Koji Miwa selaku pemegang paten teknologi tersebut menjelaskan, batu bara berkualitas rendah memiliki kandungan air yang tinggi. Lewat proses pemanasan, praktis kadar air dalam batu bara berkurang drastis.

Dengan demikian kualitas batu bara menjadi lebih baik dan jika digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) proses pembakaran bakal lebih efisien, bersih dan ramah lingkungan.

Namun Miwa mengakui, teknologi ini juga memiliki sedikit kelemahan. Proses pemanasan batu bara menurutnya bakal meninggalkan lubang pori-pori yang besar sehingga lebih riskan terbakar jika bersentuhan dengan udara.

Lantaran itu sangat dianjurkan, proses pemanasan STD harus ditempatkan dekat dengan PLTU dengan jarak ideal sekitar 40 meter sehingga batu bara yang telah dipanaskan bisa langsung digunakan. (Tlc/OL-9)

• MediaIndonesia

Posted in: BPPT,Tambang

Jurnas.com | PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengaku optimis dapat memproduksi sedikitnya sebesar 27 juta ton batubara di tahun ini. Target produksi tersebut dengan mengasumsikan pertumbuhan sebesar delapan persen dibanding realisasi produksi sepanjang 2011 yang tercatat sebesar 25 juta ton. “Realisasi produksi 2011 tercatat sebesar 25 juta ton. Sementara kinerja penjualan berhasil mencapai 24,7 juta ton. Untuk tahun ini kami ingin volume produksi maupun penjualan bisa seimbang, sama-sama mencapai 27 juta. Targetnya segitu,” ujar Direktur Keuangan ITMG, Edward Manurung, di Jakarta, Senin (2/4).Dari total penjualan perusahaan, menurut Edward, sebanyak 91,5 persen didominasi oleh pasar ekspor dan baru sisanya untuk pasar domestik.Dari segi nilai penjualan, Edward menjelaskan, asumsi rata-rata untuk tahun ini diperkirakan di kisaran US$100 per ton. Negara tujuan ekspor selama ini, dikatakan Edward, diantaranya adalah China, Jepang, India, Taiwan dan sejumlah negara Asia Timur dan Asia Tenggara. “Nanti dari 27 juta ton tersebut sekitar 51 persen akan kami jual dengan harga tetap yang telah disepakati. Lalu sebanyak 31 persen dijual dengan mengacu harga indeks global. Sementara untuk volume batu bara sebanyak 6 persen juga sudah terikat kontrak namun harganya belum ditentukan,” tutur Edward.Total produksi perusahaan tersebut, dijelaskan Edward, didapat dari beberapa anak usaha, yaitu Indominco sebesar 15 juta ton, Trubaindo sebesar 7,1 juta ton, Kitadin Td Layang sebesar 2,7 juta ton, Kitadin Embalut sebesar 0,7 juta ton, Jorong sebesar 1 juta ton dan Bharinto sebesar 0,7 juta ton. “Bharinto ini merupakan konsesi baru yang kami punya, yang akan mula berproduksi pada triwulan II/2012 nanti,” tegas Edward. • Jurnas.com

Posted in: Tambang

Jurnas.com | PERUSAHAAN minyak dan gas bumi pemerintah Bolivia, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) menawarkan kepada Pertamina dan investor Indonesia mengelola kekayaan sejumlah blok migas.

Saat ini Bolivia punya 15 ladang migas yang telah teruji yang terbagi dalam lima blok migas super besar. "Selain itu, ada 49 blok migas lain yang masih dalam tahap eksplorasi," kata Chairman dan Direktur Utama(Dirut) YPFB Refinacion SA, Roberto Cuadros Arenas dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Roberto Arenas, Bolovia ingin memperkenalkan kepada perusahaan-perusahaan migas di Indonesia tentang potensi dan keuntungan berinvestasi di negara ini. Ke-15 ladang migas yang ditawarkan berpotensi mengandung gas sebanyak 13 triliun kaki kubik (TCF) dan 900 juta barel minyak.

Untuk seluruh 64 blok berpotensi menghasilkan gas 60 triliun kaki kubik (TCF) dan 250 miliar barel minyak. Ia mengatakan YPFB ingin membangun kerja sama khusus dengan Pertamina.

"Bolivia memandang Pertamina sebagai sebuah institusi terpercaya. YPFB secara khusus datang ke Pertamina untuk membangun sebuah hubungan investasi," kata Roberto Arenas. YPFB tertarik membangun kerja sama dengan Pertamina.

Yang diharapkan dengan pertamina adalah partisipasi eksplorasi dan produksi di Bolivia. Namun Pertamina dipersilahkan melakukan studi kelayakan terlebih dulu untuk partisipasi eksplorasi dan produksi di Bolivia.

Kontrak investasi migas di Bolivia berdurasi 40 tahun, memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi dan kepastian hukum yang sangat bagus. "Bolivia sudah memiliki pasar-pasar hasil migas yang besar dan dekat yakni Brazil dan Argentina," katanya.

Roberto Arenas mengatakan partisipasi pihaknya dalam acara konferensi Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-36 di Jakarta kali ini juga dalam rangka menarik investasi ke Bolivia. YPFB merupakan perusahaan induk milik pemerintah Bolivia. Bidang usahanya mencakup kegiatan eksplorasi dan produksi migas, transportasi dan hilir (downstream) termasuk refinasi.

Model kontrak migas Bolivia mirip dengan pola kontrak di Indonesia, yakni pola bagi hasil 82:18. Namun partisipasi YPFB memiliki saham minimal 51 persen di setiap perusahaan migas yang beroperasi di Bolivia. Antara

Posted in: Pertamina,Tambang

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Perindustrian, Muhammad Sulaeman Hidayat, mengatakan Indonesia menerima tekanan dari beberapa negara lain saat mengeluarkan aturan yang membatasi ekspor bahan mentah.

"Ada tekanan diplomatik, seperti dari Cina dan Jepang. Sebenarnya mereka marah tetapi membutuhkan," kata dia dalam acara Rapat Koordinator Wilayah Tengah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jumat 25 Mei 2012.

Pembatasan ekspor bahan tambang mentah mulai 2014 diatur melalui Undang-Undang tentang mineral dan batubara yang diterbitkan pada 2009. Selain membatasi ekspor, pemerintah juga mewajibkan pebisnis mineral untuk membangun instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter).

Beleid itu diterbitkan untuk menjaga ketersediaan pasokan di dalam negeri serta memberi nilai tambah pada produk mineral nasional. "Nanti tak ada lagi ekspor barang tambang mentah," kata Hidayat.

Karena aturan ini, negara-negara konsumen seperti Jepang dan Cina meradang. Hidayat mengatakan saat ini ratusan smelter di Cina mangkrak karena menunggu bahan baku dari Indonesia.

Untuk menyelesaikan masalah, saat ini Hidayat dan Menteri Perdagangan Gita wirjawan meminta Cina dan Jepang merelokasi industri milik mereka ke Indonesia. Indonesia, kata Hidayat, menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan dan akan memberi fasilitas dan kemudahan dalam berbisnis. "Jepang sudah setuju." ujarnya.[MUH SYAIFULLAH]

TEMPO.CO

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Tambang

Jurnas.com | DARI 72 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang telah berproduksi, terdapat 29 blok yang akan habis masa kontrak sampai dengan tahun 2021. "Perusahaan migas nasional dan daerah mendapat prioritas ikut mengelola blok yang habis itu," kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Gde Pradnyana dalam siaran persnya di Jakarta Senin (28/5).

Wilayah kerja eksploitasi yang akan habis kontrak tersebut antara lain blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2013, blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia pada 2017, serta Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC pada 2018.

Selain itu, Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez akan habis pada 2019, Blok South Jambi B yang dikelola ConocoPhillips pada 2020, dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas pada tahun 2021.

Gde mengungkapkan, beberapa sudah mengajukan perpanjangan. BPMIGAS tengah melakukan proses evaluasi atas pengajuan itu. "Segera setelah proses evaluasi selesai, kami akan sampaikan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan Menteri," katanya.

Dia mengatakan, BPMIGAS membagi evaluasi perpanjangan wilayah kerja dalam tiga kategori, yakni blok yang memiliki kinerja operator tinggi dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, blok yang memiliki kinerja operator rendah dan masih memiliki potensi cadangan tinggi, serta blok yang memiliki kinerja operator dan potensi cadangan rendah.

Pemilihan operator, katanya, berdasarkan pada kompetensi dengan mengutamakan kepada perusahaan nasional termasuk Pertamina dan partisipasi daerah.

Perusahaan yang memiliki modal dan teknologi memadai akan mendapatkan blok dengan kompleksitas yang cukup. Sementara perusahaan dengan kemampuan minim dapat mengelola lapangan migas yang kurang memiliki risiko. Pasalnya, selain peningkatan kapasitas nasional, keputusan perpanjangan blok harus tetap memperhatikan peningkatan produksi.

Kesempatan tetap bisa diberikan kepada kontraktor eksisting sebagai pemegang interest, syaratnya melibatkan perusahaan nasional dan badan usaha milik daerah. Selain melalui penawaran langsung, pemilihan operator juga dipertimbangkan agar dilakukan tender terbuka.

Gde mengungkapkan, program peningkatan peran perusahaan migas milik negara dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di blok baru ataupun yang habis kontrak ini menjadi salah satu poin yang diajukan BPMIGAS ke DPR terkait revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuannya, supaya memiliki landasan hukum yang kuat, "Kami ingin meningkatkan pemberdayaan dan kontribusi kapasitas nasional dalam industri hulu migas," katanya.

• Jurnas.com

Posted in: Ilmu Pengetahuan,Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com — Kongsi antara Kalimantan Gold Corporation Limited dan Freeport McMoran di Kalimantan mulai beroperasi. Sejak 23 Mei, dua perusahaan pertambangan kelas dunia itu melalui perusahaan patungan PT Kalimantan Surya Kencana memulai kegiatan eksplorasi tembaga di titik Beruang Tengah, Kalimantan Tengah.

Kalimantan Gold Corporation dalam laporan resmi yang dirilis di Bursa Efek Toronto pada Selasa (29/5/2012) menyebutkan, pengeboran pertama sedang dilakukan di Beruang Tengah sejak 23 Mei 2012.

"Pengeboran pada lubang kedua diharapkan dapat dilakukan di Berungan kanan pada awal Juni 2012," ujar Faldi Ismail, Deputy Chairman and CEO Kalimantan Gold, dalam keterangan pers yang dikutip KONTAN dari www.tmx.quotemedia.com, Selasa (29/5/2012).

Kalimantan Gold Corporation Limited (KLG) merupakan perusahaan tambang dengan fokus usaha melakukan eksplorasi tembaga dan emas di Kalimantan. Selain tercatat di bursa efek Toronto, Kanada, KLG juga tercatat di Bursa Efek London.

Di Indonesia, Kalimantan Gold memiliki tiga anak usaha, yaitu PT Jelai Cahaya Minerals yang fokus menambang emas, PT Kalimantan Surya Kencana yang menambang emas dan tembaga, serta PT Indobara Pratama yang menambang batu bara.

Adapun Freeport McMoran di Indonesia beroperasi di Papua melalui anak usahanya, PT Freeport Indonesia. Kongsi antara Kalimantan Gold dan Freeport terbentuk pada 13 Desember 2010, dengan membentuk PT Kalimantan Surya Kencana.

Dalam kerja sama ini, Kalimantan Gold berperan sebagai operator, sedangkan Freeport yang memiliki 75 persen saham akan mendanai proyek. Pada tahap eksplorasi ini, Freeport akan menginvestasikan 7 juta dollar AS dengan kompensasi 51 persen saham dalam tiga tahun pertama, dan 3 juta dollar AS untuk setahun berikutnya. Freeport juga akan mendanai kegiatan feasibility study untuk tambahan 24 persen saham.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait, mengatakan, proyek kerja sama ini tidak terkait dengan anak perusahaan Freeport-McMoran, yaitu PT Freeport Indonesia. "Itu proyek Freeport -McMoran bukan Freeport Indonesia," ujarnya. (Petrus Dabu/Kontan)

♣ KOMPAS.com

Posted in: Bisnis,Tambang

JAKARTA - Pengembangan geothermal atau panas bumi di Indonesia akan memasuki babak baru. Ini terkait dengan keberhasilan Pertamina Geothermal Energy (PGE) menggandeng Pemerintah Selandia Baru dan Bank Dunia dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.

Presiden Direktur PT PGE Slamet Riadhy mengatakan, Pertamina meluncurkan program investasi energi panas bumi sebesar 1.000 megawatt (MW). "Ini adalah yang terbesar di dunia," ujarnya Senin (18/6).

Menurut Slamet, proyek tersebut merupakan kerjasama dengan Pemerintah Selandia Baru yang menyediakan dana hibah senilai USD 6,95 juta untuk bantuan teknis, serta fasilitas pendanaan dari Bank Dunia senilai USD 300 juta untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan kapasitas 150 MW. "Proyek ini dilakukan di wilayah Sumatera dan Sulawesi," katanya.

Slamet mengatakan, bantuan teknis yang didanai oleh hibah dari Pemerintah Selandia Baru akan memperkuat kapabilitas PGE melalui pelatihan, pertukaran ilmu dan pembangunan kapasitas. Pemerintah Selandia Baru juga berencana mendukung industri secara lebih luas melalui Program Bantuan Industri Geothermal yang saat ini masih dalam tahap persiapan.

Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan bahwa pengembangan energi panas bumi sangat penting bagi Indonesia untuk mencukupi kebutuhan listrik sekaligus mengoptimalkan potensi energi ramah lingkungan. "Apalagi, pemerintah Indonesia sedang giat mengembangkan energi terbarukan," ucapnya.

Menurut Koeberle, saat ini energi geothermal adalah satu-satunya energi yang mampu menggantikan tenaga berbasis batu bara. Energi geothermal adalah sumber daya energi yang bersih dan dapat diandalkan, dan tersedia di daerah-daerah dimana kebutuhan energi kian signifikan dan terus menkingkat.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, potensi energi panas bumi Indonesia tercatat sekitar 29 ribu MW yang merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia atau sekitar 40 persen dari potensi dunia. Namun, meski memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan panas bumi di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1.226 MW atau 4,2 persen dari potensi panas bumi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah sudah merencanakan pengembangan PLTP tahun 2010-2016 sebesar 3.967 MW, melalui program Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II. (owi/kim)

♣ Jpnn

Posted in: Pertamina,Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Irak mengundang PT Pertamina (Persero), untuk berinvestasi di salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia itu.

Perseroan tersebut dipersilakan untuk turut mengembangkan lapangan migas di negara itu, sebagai operator maupun pemilik hak partisipasi salah satu blok migas.

Demikian disampaikan Wakil Perdana Menteri Irak Urusan Energi, Hussain Al-Shahristani, saat memberikan kuliah umum, Selasa (26/6/2012), di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta.

Menurut Hussain, Irak merupakan salah satu negara prdusen minyak tertua di dunia, dengan lapangan-lapangan raksasa yang memproduksi minyak sejakt ahun 1920-an.

Irak saat ini memiliki cadangan terbukti 143 miliar barrel atau 11 persen dari total cadangan minyak dunia. Negara itu juga diperkirakan memiliki cadangan gas 3,5 triliun kubik meter.

Dari 78 lapangan minyak di Irak, 9 lapangan di antaranya digolongkan sebagai super raksasa, dengan cadangan minyak 5 miliar barrel per lapangan, dan 23 lapangan di antaranya termasuk lapangan raksasa dengan cadangan lebih dari 1 miliar barrel per lapangan.

Kluster lapangan-lapangan super raksasa di Irak bagian tenggara, merupakan salah satu kluster lapangan migas terbesar di dunia.

Namun, produksi minyak di negara itu juga dipengaruhi turbulensi situasi geopolitik selama lebih dari tiga dekade terakhir ini. Perang, embargo, dan minimnya investasi, serta eksodus personel teknis dan manajemen dan infrastruktur yang telah tua, telah menghambat pengembangan sektor perminyakan.

Saat ini proyek terbesar dalam industri perminyakan adalah pengembangan lapangan Kashegan di kawasan Kazakhstan. Kashegan memiliki volume 39 miliar barrel, dan diproyeksikan puncak produksi mencapai 1,5 juta barrel per hari.

Ini bisa dibandingkan dengan lapangan Majnoon di Irak, yang juga memiliki volume 39 miliar barrel dan diproyeksikan bisa memproduksi minyak 1,8 juta barrel per hari.

Dalam lelang blok migas di Irak putaran pertama dan kedua, yaitu Blok Rumaila, Zubair dan West Qurna 1, serta West Qurna 2, memiliki skala hampir sama.

Irak juga telah meluncurkan lima proyek migas dengan skala hampir sama, atau lebih besar dari proyek terbesar dalam sejarah industri.

Irak menandatangani kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan migas, untuk mengembangan 12 lapangan minyak dengan kapasitas produksi lebih dari 11 juta barrel per hari dalam 6 tahun, dan diperkirakan menelan biaya investasi 170 miliar dollar AS.

Kegiatan produksi di lapangan ini telah dimulai, dan produksi telah meningkat dari 2,3 juta barrel per hari pada tahun 2010 menjadi 3 juta barrel per hari saat ini.

"Kami berharap ada tambahan jumlah sama pada tahun ini. Meski ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kami berkeyakinan bahwa sektor perminyakan di Irak dapat mencapai target dengan dukungan dana dan teknis dari perusahaan-perusahaan terbaik dalam industri ini," kata Hussain menambahkan.

Sementara itu terkait sumber daya gas bumi dalam bauran energi nasional di Irak, khususnya minyak untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan, Pemerintah Irak menawarkan tiga lapangan gas dalam tender putaran ketiga yaitu lapangan Akkas, Mansuriyah dan Siba. Total cadangan di tiga lapangan itu, sekitar 700 miliar meter kubik, dan mampu mengoperasikan pembangkit listrik serta industri petrokimia.

Lelang putaran ketiga telah dilaksanakan bulan lalu, dan ini difokuskan pada blok eksplorasi. Tiga blok telah diberikan kepada pemenang tender dan diharapkan bahwa mereka akan menambah cadangan terbukti minyak dan gas bumi.

 Pertamina Berminat Akuisisi Blok Migas di Irak

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) berminat untuk mengakuisisi blok minyak dan gas bumi yang telah berproduksi di Irak. Untuk itu, perseroan tersebut meminta dukungan pemerintah untuk memberi kemudahan dalam berinvestasi di negara tersebut demi meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi agar dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadi kami menginginkan investasi di Irak karena cadangan dan produksinya besar. -- Husen.

Hal ini disampaikan Direktur Hulu PT Pertamina Muhamada Husen, usai menghadiri acara kuliah umum yang disampaikan Wakil Perdana Menteri Urusan Energi Irak, Hussain Al-Shahristani, di Kantor Pusat PT Pertamina, Selasa (26/6/2012), di Jakarta.

Menurut Dirut Pertamina Karen Agustiawan, sebagai perusahaan energi nasional yang terintegrasi milik Indonesia, Pertamina menjadi tulang punggung negara dalam mengamankan sumber energi untuk kepentingan nasional. Pertamina terlibat dalam produksi minyak dan gas bumi nasional dan membangun kapasitas dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Menghadapi berbagai tantangan energi, Pertamina berpandangan pentingnya kerja sama internasional dan regional untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan Pertamina. Irak dan Indonesia memiliki relasi yang panjang. Lebih lanjut, pada tahun 2002, Pertamina sebagai perusahaan migas berbendera Indonesia memperoleh hak partisipasi untuk mengoperasikan Blok 3-Western Dessert.

"Pemerintah Indonesia bersama dengan Pertamina terus melanjutkan kerjasama dengan Irak sebagai mitra strategis untuk menghadapi tantangan energi ke depan. Saat ini, kami tengah mencari peluang kerja sama dengan Pemerintah Irak, khususnya untuk mengoperasikan Lapangan Tuba dan mengaktifkan kembali Blok 3 Western Dessert," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Muhamad Husen menyatakan, Pertamina saat ini memfokuskan pada penerapan strategi akuisisi blok-blok migas yang berproduksi di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memperbesar volume produksi migas Pertamina dan hasil produksinya bisa dibawa ke dalam negeri untuk mengamankan energi nasional. "Ini masih bagian dari perundingan," paparnya.

"Strategi kami adalah, kami berangkat ke lapangan migas yang telah berproduksi, hanya mengambil porsi atau sebagian hak partisipasi, di mana operatornya juga bukan kami. Misalnya di sini ada beberapa blok, maka disesuaikan dengan dana yang kami punya," ujar Husen.

Sejauh ini Pertamina belum mempersiapkan dana khusus untuk mengakuisisi blok migas di Irak tersebut. Jadi, nantinya rencana investasi migas di Irak tersebut akan mengambil bagian dari alokasi dana investasi yang dianggarkan perseroan itu untuk satu tahun ini.

Proses akuisisi itu akan menggunakan skema business to business. Pihaknya juga meminta pemerintah mendukung perseroan tersebut agar lebih kuat lagi. "Seperti perusahaan minyak milik negara lainnya di dunia, ada dukungan kuat dari pemerintahnya. Jadi pendekatan kami ke semua lapangan di luar negeri yang akan diakuisisi, kami minta di belakang pemerintah," kata dia. Perundingan dengan pihak Irak diperkirakan baru tuntas pada tahun depan. Menurut Husen, setelah kedatangan delegasi dari Pemerintah Irak, Pertamina akan membentuk tim yang akan intens membahas rencana kerja sama ini dengan pihak Irak, dan ada orang-orang yang didedikasikan untuk bekerja di Irak. "Jadi kami menginginkan investasi di Irak karena cadangan dan produksinya besar," kata Husen.

♣ KOMPAS.com

Posted in: Pertamina,Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Sefti Oktarianisa, Nidia Zuraya

JAKARTA -- Peluang renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia makin terbuka. Pemerintah dan Freeport sudah memberi sinyal kesiapan melakukan dialog. Meski begitu, belum ada hasil menggembirakan dari dialog tersebut karena kedua belah pihak masih saling menunggu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, hingga kini pemerintah masih terus mengkaji renegosiasi kontrak karya dengan Freeport. "Masalah teknis sedang dipelajari pemerintah," ujar Rudi kepada Republika, Kamis (28/6).

Jika Freeport memang siap berdialog dengan pemerintah, ujar Rudi, tentunya pemerintah bakal mengajak Freeport untuk bicara sesegera mungkin. Dia berharap, pembicaraan dengan Freeport itu bisa menjadi awal yang baik dalam proses renegosiasi kontrak karya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto mengatakan, saat ini pihaknya dalam posisi siap duduk bersama dengan Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembicaraan renegosiasi kontrak karya. "Kami masih menunggu panggilan dari timnya Pak Hatta (Menko Perekonomian,)," ujar Rozik, Kamis (28/6).

Kesiapan Freeport melakukan renegosiasi itu juga termasuk membicarakan soal peninjauan ulang besaran royalti yang harus dibayarkan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) ini kepada Pemerintah Indonesia. Terkait besaran royalti, Rozik mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak karena semuanya masih berproses.

Freeport melakukan penandatanganan kontrak karya untuk masa 30 tahun pada 1967 silam. Kontrak karya itu yang menjadikan Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg, Papua, di atas wilayah 10 kilometer persegi. Pada 1989, Indonesia memberi izin perluasan area eksplorasi hingga 61 ribu hektare.

Freeport menandatangani kontrak karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun pada 1991 dan akan berakhir 2041 nanti. Royalti yang diberi Freeport kepada pemerintah hanya satu persen untuk emas, sedangkan royalti tembaga 1,5 hingga 3,5 persen.

Royalti dipandang amat rendah oleh banyak pihak. Alasannya, di negara-negara lain, royalti kepada pemerintah dari pertambangan emas mencapai lima persen, sedangkan tembaga enam persen. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 3/2012, pemerintah membentuk tim evaluasi untuk penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak. Renegosiasi perlu berjalan agar kontrak karya memberi manfaat optimal bagi bangsa Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara. Selain royalti, ada sejumlah hal lain yang juga bakal dinego ulang pemerintah dengan Freeport, seperti luas wilayah dan divestasi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara mengatakan, pemerintah sebaiknya menutup pabrik Freeport jika perusahaan itu menolak menaikkan royalti dalam dialog terkait renegosiasi kontrak karya. Langkah itu penting untuk memperlihatkan bentuk ketegasan pemerintah.

"Yang jelas, Freeport itu sudah menunjukkan sikap penolakannya pada kontrak kerja yang sedang dibahas saat ini," katanya saat dihubungi Republika, Kamis (28/6). Menurut Marwan, sikap itu tecermin dari pernyataan petinggi Freeport dan Kedutaan Besar AS di Indonesia. Tanpa ada ketegasan dari pemerintah, Indonesia akan terus dipermainkan.

Tahun ini, Freeport berencana membayar dividen kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun. Dividen ini turun 14,77 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 1,76 triliun. Freeport pernah membayar dividen lebih besar, yakni Rp 2,09 triliun pada 2009, namun 2010 setorannya turun 27,75 persen menjadi Rp 1,51 triliun.

♣ REPUBLIKA.CO.ID

Posted in: Tambang

Sejumlah truk milik PT Freeport Indonesia terparkir di Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua, PT Freeport Indonesia menghentikan operasional penambangannya karena menilai kondisi keamanan memburuk pasca penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dann Serikat Pekerja. FOTO: Spedy Paereng/ANTARA

Hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kontrak tambang dan energi yang ada sebelum ini memang merugikan bangsa Indonesia.

"Kontrak di masa lalu yang sangat tidak adil sungguh merugikan negeri  ini dan rakyat kita. Tentu kita harus berbicara baik-baik," kata SBY, saat membuka rapat koordinasi di PT. Pertamina, Jakarta, hari ini.

Menurut SBY, hasil alam Indonesia untuk energi seperti mineral dan batu bara banyak menjadi incaran dunia. Oleh karena itu, ia mendorong kerjasama internasional yang harus mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi kepentingan nasional.

”Mineral dan batu baru banyak yang mengincar. Kerjasama internasional lazim di perekonomian dunia yang sudah interconnected," ungkap dia.

Oleh karena itu, SBY mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi negara. "Juga renegosiasi dengan nilai dan manfaat yang besar dan adil  bagi kita semua," ujarnya.

Presiden juga meminta kepada semua jajaran kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk bisa mencapai tujuan dan target pemerintah.

Ditambahkan SBY, sektor energi adalah sektor yang penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat, sebagaimana pangan. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan dan strategi yang tepat di bidang energi.

Apalagi, lanjut SBY, dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia sebanyak 7 miliar penduduk saat ini. "Maka kebutuhan akan energy meningkat signifikan sementara dari sisi supply tidak selalu bisa mengikuti," tandas presiden.

(Berita Satu)

Posted in: Energi,Ilmu Pengetahuan,Tambang

 Ketersediaan sumber daya alam di Tanah Air masih cukup melimpah.

KEPALA Humas dan Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), A Rinto Pudyantoro menandaskan hingga tahun 2017, BP Migas akan membangun lima proyek besar. Dari ke lima proyek itu, di antaranya adalah pengembangan Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Jawa Timur dan pengembangan blok Masela di lepas Pantai Maluku.

"Pengembangan di blok itu segera direalisasikan, terutama di blok Masela di lepas Pantai Maluku. Itu secepatnya direalisasikan agar perbatasan negara kita dengan Australia lebih jelas," tutur Rinto di sela acara "Indonesia HR Summit 2012 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 27 September 2012.

Hal mendesak yang perlu segera di bangun di blok Masela, lanjut Rinto, adalah "Floating Liquefied Natural Gas" (FLNG), karena bagian dari perbatasan negara Indonesia.

Selanjutnya, proyek ke tiga yang bakal digenjot adalah percepatan proses pengembangan dan pembangunan blok East Natuna yang berbatasan dengan China selatan. Sama halnya dengan blok Masela, pembangunan blok ini untuk menunjukkan kedaulatan RI di wilayah perairan berbatasan dengan China selatan itu.

Sementara itu, soal ketersediaan sumbet daya alam di Tanah Air, Rinto mengaku cukup melimpah. Yang penting untuk diperhatikan adalah pengelolaannya yang efektif dan efisien, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"SDA kita akan terus berkurang jika ia dimanfaatkan. Maka dari itu, pengelolaannya mesti efektif dan efisien. Dari estimasi per tahun mencapai tiga persen dari jumlah SDA yang dikelola," papar Rinto.

 Kedaulatan Wilayah

Kepala BP Migas, R Priyono, mengatakan pengembangan proyek-proyek minyak dan gas bumi di perbatasan tidak hanya diperhitungkan dari sisi ekonomi semata, namun juga terkait dengan kedaulatan wilayah NKRI. Hal itu juga sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Pengembangan proyek-proyek minyak dan gas bumi mendukung akselerasi peningkatan perekonomian nasional, namun semata tidak soal itu. Tapi ada hal lain seperti wilayah NKRI yang perlu diperhatikan," imbuh Priyono.

Dari aspek ekonomi, industri hulu minyak dan gas bumi telah berperan serta dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama ini, karena jumlah perputaran uang yang cukup besar di industri tersebut. (ren)

© VIVA.co.id

Posted in: Bisnis,Tambang

"Tetangga paling dekat akan kami beri kesempatan."

Indonesia akan memberi kesempatan negara tetangga dalam investasi sektor migas, bukan cuma Inggris dan Perancis saja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Minetal (ESDM), Jero Wacik, menegaskan Brunei Darussalam tertarik menanamkan investasi di gas bumi di Indonesia.

Dalam pertemuan The 12th Gas Information Exchange in the Western Pacific Area (Gasex 2012) di Nusa Dua, Bali, delegasi Brunei yang diwakili Menteri Energi menyampaikan hal itu.

"Tetangga paling dekat akan kami beri kesempatan, jangan dari Inggris dan Perancis saja," kata Wacik saat memberikan keterangan resmi, Selasa 9 Oktober 2012.

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso, menyatakan sudah ada niat dari beberapa negara untuk menanamkan modalnya di bidang gas di Indonesia. Yang sudah menyatakan niatnya adalah Brunei Darussalam. "Brunei memang belum dibahas secara spesifik. Tapi kelihatannya tertarik di Kalimantan atau Papua," kata Hendi.

Menurut dia, akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan Brunei Darussalam untuk rencana investasi mereka. "Jika dilihat dari animo, Indonesia memang sangat menarik untuk investasi di sektor migas."

© VIVA.co.id

Posted in: Energi,Tambang

Keuangan BUMN, bahkan siap untuk merealisasikan hal tersebut.

Dahlan: BUMN Siap Beli Newmont

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambut baik jika diberi amanat pemerintah untuk membeli divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT). Keuangan BUMN bahkan siap untuk merealisasikan hal tersebut.

"Saya sedang memikirkan usulan itu dan dari segi kemampuan BUMN, mampu. Dari segi kebaikan, rasanya BUMN juga baik membeli itu. Saya pikirkan dengan serius, usul itu sangat positif, daripada misalnya itu tidak diambil," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 11 Oktober 2012.

Dia menjelaskan, idealnya hal tersebut dilakukan oleh perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang keuangan. Sebab, saham yang akan dimiliki adalah saham minoritas.

"Sebaiknya begitu. Jadi, bukan Antam (PT Aneka Tambang Tbk) dan Timah. Pokoknya, bukan perusahaan BUMN pertambangan," katanya.

Meski tidak spesifik akan diamanatkan ke perusahaan pelat merah mana, Dahlan hanya menyebutkan beberapa yang dimungkinkan. Antara lain, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Danareksa (persero), atau anak usaha perusahaan tersebut lainnya. (art)

© VIVA.co.id

Posted in: BUMN,Investasi,Tambang

Ilustrasi Satgas TNI

Jakarta - Mabes TNI memperkirakan anggaran untuk mengamankan proyek Lapangan gas Abadi di Blok Masela, Maluku sebesar Rp 1,4 triliun.

Dalam dokumen yang didapat Bisnis disebutkan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Widodo menyatakan dana sebesar itu akan digunakan untuk menggelar operasi permanen, operasional sehari-hari, dan pembangunan landasan pesawat.

Untuk pengamanan permanen Angkatan Darat, yang meliputi operasi sejumlah pos seperti koramil, markas batalion, dan markas kompi dibutuhkan dana minimal Rp 274 miliar dan gelar operasi Rp 1,5 miliar, sehingga total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 276 miliar.

Angkatan Laut membutuhkan Rp139 miliar untuk gelar tetap dan Rp 18 miliar untuk biaya operasional, sehingga total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 157 miliar.

Untuk gelar tetap Angkatan Udara dibutuhkan sedikitnya Rp 822 miliar dan biaya operasional Rp 72 miliar, sehingga jumlah yang dibutuhkan Rp 968 miliar.

"Dengan demikian kebutuhan untuk pengamanan Masela adalah Rp 1,4 triliun," tulis dokumen itu, mengutip pernyataan Widodo.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menegaskan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) meminta Mabes TNI untuk membuat rencana pengamanan proyek tersebut sehingga keluar perkiraan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun.

“Ini baru rencana ke depan, belum terlaksana tahun ini, tetapi untuk 20 tahun yang ada datang,” kata Iskandar kepada Bisnis hari ini.

Sarana keamanan di daerah tersebut masih kosong sehingga perlu dibangun. Mabes TNI perlu membangun lapangan terbang untuk operasi Angkatan Udara, pangkalan angkatan laut (Lanal), dan pendirian batalion untuk Angkatan Darat.

Iskandar menegaskan pengamanan di sekitar wilayah tersebut perlu disiapkan karena menyangkut daerah perbatasan dengan Australia. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan BP Migas mengenai hal itu.

Lapangan gas Abadi di Blok Masela, terletak di Laut Arafuru, sekitar 180 km sebelah Selatan Pulau Tanimbar. Daerah ini merupakan wilayah perbatasan dengan perairan Australia.

Pencarian migas di Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd dimulai sejak November 1998 dan berhasil menemukan cadangan gas yang cukup ekonomis untuk diproduksikan pada Desember 2000.

Lapangan gas Abadi memiliki cadangan 6,5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Proyek yang menelan investasi US$5 miliar dengan kilang LNG terapung berkapasitas 2,5 juta ton per tahun (MTPA) ini diharapkan mulai berproduksi pada 2016.

BP Migas diminta mengajukan permohonan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, atau Bappenas untuk menyisihkan sebagian penerimaan dari proyek Masela untuk pembangunan sarana pengamanan, tidak langsung semuanya masuk ke kas negara.

"Dengan adanya dana, pengamanan di sana akan lebih baik. Intinya kami siap mengamankan blok migas itu," tulis dokumen tersebut mengutip pernyataan Widodo.

Kesiapan untuk mengamankan blok gas tersebut juga diutarakan oleh Polda Maluku. Sayangnya, Direktorat Obyek Vital Nasional di Polda Maluku baru terbentuk, belum memiliki sarana, prasarana, serta personel yang optimal. Ditambah lagi kondisi geografi dan sosial masyarakat Maluku yang sangat kompleks.

Untuk memproduksi cadangan terbukti (P1) sebesar 6,05 TCF tersebut, Inpex berencana membangun berbagai fasilitas pendukung yang terkait dengan production integrator seperti pemasangan wellhead di dasar laut, flow line, riser, umbilical dan sub sea tool maintenance.

Selain itu, akan dibangun kilang terapung (FLNG) berupa ruang terbatas dengan dimensi panjang 360 meter dan lebar 80 meter, yang akan digunakan untuk mengolah gas menjadi LNG, fasilitas logistik berupa pelabuhan laut dan heli, kantor, gudang, bengkel perawatan, mes untuk transit, crew change dan supply base.

Seperti layaknya proyek migas lain, proyek Lapangan Abadi merupakan objek vital nasional (Obvitnas). Karena letaknya di jalur ALKI – III dirasa sangat rawan terhadap potensi ancaman.

Kebocoran pada fasilitas production integrator ataupun over pressure, misalnya dapat mengakibatkan masalah lingkungan yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan garis perbatasan.

Situasi di perbatasan dapat berubah setiap saat dengan sangat cepat apabila tidak diantisipasi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek yang masuk dalam kategori Obvitnas tersebut.

"Untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah tersebut, kami menganggap perlu adanya grand design pengamanan proyek pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela. Mekanisme pengamanan di kawasan itu merupakan upaya preventif, bukan seperti pemadam kebakaran. Saya kira hal ini juga sejalan dengan Renbang TNI di wilayah Timur Indonesia," tulis dokumen tersebut mengutip Widodo.

© Bisnis

Posted in: Tambang

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan 23 blok baru minyak dan gas (migas) kepada investor-investor Rusia. Penawaran tersebut dilakukan dalam Russian Oil & Gas Conference & Exhibition di Moskow, 16-18 Oktober 2012.

Menurut Dwi Adi Nugroho dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, dalam siaran pers Jumat (19/10/2012), keikutsertaan Kementerian ESDM dalam pameran tersebut untuk memberikan informasi tentang peluang investasi eksplorasi dan produksi migas di Indonesia serta menjaring investor industri perminyakan dari luar negeri, khususnya Rusia.

Pemerintah Indonesia menampilkan 23 blok baru migas yang ditawarkan melalui lelang tahap II tahun 2012 dengan periode Oktober 2012-Februari 2013. "Blok-blok yang ditawarkan memiliki terms & conditions yang cukup menarik dengan skema Production Sharing Contract (PSC)," kata Dwi Adi Nugroho.

Lokasi blok-blok migas baru tersebut tersebar di onshore dan offshore Sumatera, onshore Kalimantan, Selat Makassar, Laut Jawa, perairan Nusa Tenggara Timur, perairan Natuna, dan Papua.

Beberapa diantaranya seperti Blok West Asri, Merangin III, Bimasakti, Central Mahakam, Sangau, Menduwai, Kahayan, North East Sepanjang, Offshore North X-Ray, Seringapatam I dan II, West Tuna, Wanapiri dan West Misool.

© Kompas

Posted in: Investasi,Tambang

Aksi Korporasi I Terminal Gas Lampung Senilai 200 Juta Dollar AS Mulai Dibangun

Jakarta - Rencana akuisisi blok minyak dan gas (migas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) diperkirakan mundur dari jadwal menjadi tahun 2013. Sebelumnya, emiten berkode PGAS itu mengagendakan akuisisi dua blok migas di Indonesia pada tahun ini. Menurut Direktur Perencanaan, Investasi, dan Manajemen Risiko PGN, Wahid Sutopo, proses akuisisi saat ini masih berjalan, seperti tahapan pendekatan dan penjajakan.

"Kami perkirakan akuisisi baru akan selesai enam sampai sembilan bulan lagi," kata dia kepada wartawan seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10). Itu artinya, agenda akuisisi yang rencananya dijadwalkan pada tahun ini dipastikan molor paling cepat Maret tahun depan atau paling lambat pertengahan 2013.

Awalnya, perseroan percaya diri untuk menuntaskan proses akuisisi tahun 2012 sebanyak dua blok. "Kami tengah berjuang merampungkan due diligence untuk mengambil alih dua blok migas, dan diharapkan tahun ini bisa kelar," papar Sekretaris Perusahaan, Heri Yusup, beberapa waktu lalu.

Wahid melanjutkan pihaknya akan merampungkan pengambilalihan satu blok migas di Tanah Air untuk membantu langkah ekspansi perseroan dari sisi produksi. "Prioritasnya memang di dalam negeri, dan satu blok dulu yang dituntaskan. Jangan serakahlah," ungkap dia.

PGN mengincar blok migas yang sudah mendekati produksi atau brownfield sehingga mudah untuk dilakukan eksplorasi. Aksi nonorganik akuisisi maupun operasional blok tersebut akan direalisasikan oleh anak usaha perseroan, PT Saka Energi Indonesia, mengingat secara aturan rencana itu harus dipisahkan.

Dari sisi pendanaan, dia belum dapat mematok investasi yang dibutuhkan untuk memuluskan aksi nonorganik ini. Sebelumnya, perseroan bakal menggunakan dana dari total investasi sebesar 5 triliun rupiah. "Nanti kalau sudah selesai due diligence, baru akan minta persetujuan komisaris terkait investasi karena angkanya tidak dipatok dari sekarang," jelas dia.

Wahid tak menampik pihaknya membidik beberapa blok migas di Indonesia. Hal itu sesuai dengan pernyataan Heri yang mengincar tujuh blok migas dan semuanya memiliki potensi besar bagi bisnis perseroan di masa depan.

Terminal Gas

Mulai hari ini, PGN telah merealisasikan pembangunan terminal gas cair terapung atau Floating Storage Regassifi cation Unit (FSRU) di wilayah Lampung. Wahid menuturkan pengerjaan konstruksi untuk terminal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen pada pekan lalu.

"Hari ini mulai ada first cut, dan terminal mulai dibangun per hari ini," ujar dia. Pihaknya sudah mengirimkan tim ahli guna memulai pembangunan yang diperkirakan menelan investasi sekitar 200 juta dollar AS hingga tahun 2015, sesuai target penyelesaian konstruksi. FSRU Lampung didesain memiliki kapasitas terpasang sebesar 3 million tonnes per annum (mtpa/juta ton per tahun).

Seperti diketahui, FSRU di Lampung merupakan bagian dari pengalihan pembangunan proyek FSRU sebelumnya di Belawan, Sumatra Utara. Relokasi proyek tersebut dilakukan lantaran pasokan gas untuk Sumatra Utara akan diambil dari terminal penerima gas dan regasifikasi Arun, Lhokseumawe.

Karena itu, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, saat itu resmi membatalkan dan mengalihkan proyek FSRU Belawan ke Lampung. Dalam hal ini, perseroan menggandeng operator penyedia kapal LNG dari Korea, yakni Hoegh. Hoegh merupakan provider yang ditunjuk PGAS untuk menggarap proyek FSRU di Belawan. Hoegh akan memodifikasi desain dan kapasitas FSRU di Lampung sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. fik/E-7

@ Koran Jakarta

Posted in: PGN,Tambang

Proyek LNG Tangguh menjalani perluasan dengan membangun train 3.

Proyek LNG Tangguh, Papua

Perusahaan migas asal Inggris, BP, siap mengucurkan investasi 7,5 miliar pound sterling atau sekitar Rp 115 triliun untuk mengembangkan train 3 kilang LNG Tangguh, Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah menyetujui Plan of Further Development atau rencana pengembangan lanjutan untuk lapangan gas Tangguh.

Persetujuan rencana pengembangan lanjutan tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Chief Executive BP Group, Bob Dudley, dan BP Presiden Regional Asia Pasifik, William Lin.

"Kesepakatan senilai 7,5 miliar pound adalah berita besar bagi BP, salah satu investor asing terbesar di Indonesia," kata David Cameron dalam keterangan tertulis, Jumat 2 November 2012.

Menurut David, perluasan Tangguh akan menjadi langkah signifikan untuk mewujudkan potensi penuh dari aset strategis utama. Kesepakatan ini merupakan kemajuan dan komitmen jangka panjang Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia.

BP dan mitra dalam proyek Tangguh sekarang akan mulai tender untuk front-end engineering and design jasa guna pengembangan tiga kereta yang diusulkan. Proyek mencakup pembangunan fasilitas penerimaan gas di darat, dermaga, tangki penampungan LNG, dan tangki penyimpanan kondensat yang terletak di Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat.

Train 3 ini nantinya akan menambah kapasitas produksi LNG Tangguh sebanyak 3,8 juta ton per tahun menjadi 11,4 juta ton per tahun. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyatakan akan mengalokasikan 40 produksi train ketiga LNG Tangguh atau sekitar 200 juta kaki kubik per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.(art)

© VIVA.co.id

Posted in: Investasi,Migas,Tambang

Indonesia disinyalir masih mempunyai cadangan minyak yang besar yang terpendam dari cekungan-cekungan yang ada antara Indonesia Barat dan Timur. Saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak 4 miliar barel yang cukup untuk ketersediaan 10 tahun saja.

Pakar migas Abdul Muin mengatakan potensi cadangan minyak besar tersebut terdapat pada cekungan yang belum disurvei dan diperiksa. Sehingga, lanjut dia, belum diketahui berapa besar cadangan tersebut. "Banyak dari barat sampai ke timur. Dari Sumatera sampai Papua," ujar Muin dalam acara Focus Group Discusion Kepastian Hukum dan Pengaruhnya Terhadap Investasi di Sektor Migas di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (07/11).

Menurut Muin, saat ini Indonesia memiliki 60 cekungan sepanjang Sumatera dan Papua, namun yang sedang diekplorasi masih terbilang minim. "Memang sebetulnya lapangan-lapangan dan cekungan yang belum diselidiki itu. Seharusnya disisihkan dana dari penerimaan pemerintah," tegasnya.

Muin menambahkan dengan adanya temuan baru tersebut dapat dijual kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. "Kemudian, lapangan yang telah diekplorasi pun juga harus distudi ulang untuk meningkatkan nilai dari lapangan itu," pungkasnya.(mdk/rin)

© Merdeka

Posted in: Migas,Tambang