Pabrik Sawit---ANTARA/Yudhi Mahatma/ip JAKARTA--MICOM: Pabrik kelapa sawit medium atau mini bisa menjadi salah satu solusi agar petani sawit tidak tergantung pada perusahaan kelapa sawit besar.Direktur Teknologi Agroindustri BPPT Priyo Atmaji menjelaskan, saat ini bisa dibuat pabrik kelapa sawit medium atau mini dengan kapasitas 5 ton tundun buah segar (TBS) per jam dan 10 ton TBS per jam."Kualitas minyak sawit lebih bagus dan lebih efisien," kata Priyo saat berbicara dalam dialog bertema Ekspose Teknologi Pabrik Kelapa Sawit Mini di Puspiptek Serpong, Selasa (7/2).Dia menjelaskan selama ini pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia berskala besar. Pabrik-pabrik yang ada memproduksi kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton KBS per jam dari perkebunan seluas 6.000 hektare.Untuk pabrik sawit mini hanya perlu 5 ton dan 10 ton sawit yang bersumber dari perkebunan terdekat. "Perkebunannya cukup seluas 1.000 hingga 1.500 hektare. Petani jauh lebih dekat menyetor ke pabrik mini ini dibandingkan dengan pabrik besar. Lebih dekat jaraknya membuat sawit yang diolah selalu dalam keadaan segar," terangnya.Di perkebunan sawit yang lebih luas dan besar, acap kali sawit yang disetorkan petani harus menanti cukup lama. Akibatnya, buah sawit yang akan diolah cepat sekali busuk atau tidak segar. "Petaninya yang dirugikan," kata Priyo. (Nda/OL-5) • MediaIndonesia

Posted in: BPPT

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan teknologi turbin angin Tomonokaze yang mampu membangkitkan listrik dengan baik dari kondisi kecepatan angin yang rendah seperti di Indonesia. "Berbeda dengan Eropa yang rata-rata kecepatan anginnya sampai 12 meter per detik, di Indonesia kecepatan anginnya hanya 3-6 m/detik," kata Kepala BPPT Dr Marzan A Iskandar seusai Penandatangana nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Jepang mengembangkan turbin angin Tomonokaze di Jakarta, Rabu. Dengan kecepatan angin rendah, lanjut dia, turbin angin sulit berputar, atau kalaupun bisa berputar daya listrik yang dihasilkan sedikit, namun teknologi Tomonokaze mampu membuat turbin bisa berputar cepat meski dengan kecepatan angin 3-6 m/detik dan memberi daya yang juga lebih besar. Karena itu pihaknya bersama Tomo Wind Energy akan menguji kelaikan teknologi tersebut di Taman Teknologi Terbarukan di pantai Baron Yogyakarta sebanyak satu unit dengan kapasitas 4 kW. Saat ini di taman tersebut sudah ada pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) 15 kW, surya 36 kW dan biofuel 25 kW. "Jika sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi di Indonesia, Jepang berminat membangun industri turbin angin di Indonesia dengan material yang juga berasal dari Indonesia," katanya. Selama ini, ujarnya, untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibangkitkan dari angin, Indonesia mengimpor turbin, karena BPPT (laboratorium aerogasdinamika dan getaran) dan Lapan hanya memenuhi pesanan-pesanan kecil saja dimana investasi yang diperlukan 8 dolar AS per Watt. Saat ini Indonesia baru memanfaatkan energi angin sebesar kurang dari 2 MW, padahal potensinya 9.300 MW. Hanya saja potensi itu diakuinya tersebar di lokasi-lokasi terpencil misalnya di tepi pantai selatan Jawa dan Indonesia timur. Sementara itu Deputi teknologi informasi energi dan material BPPT Dr Unggul Priyanto mengatakan keunggulan teknologi Tomonokaze terletak pada disainnya yang dilihat dari "blade" dan motornya, serta terletak pada materialnya yang ringan dan kuat dari bahan yang seluruhnya komposit. Sementara itu, CEO Tomo Wind Energy Kazuki Nomoto mengatakan, pihaknya sudah mengembangkan teknologi turbin angin sejak 20 tahun lalu, sedangkan teknologi terbaru Tomonokaze adalah yang keempat. "Teknologi ini sudah dicoba dan terpasang di Kyusu yang kondisi kecepatan anginnya sangat rendah, hanya 1 meter/detik, setinggi 6 meter. Namun turbin ini bisa berputar dengan cepat," katanya sambil memperlihatkan foto. Daya listrik yang dihasilkan dari PLTB ini, jelasnya, tergantung dari kecepatan anginya. Jika kecepatan angin hanya 4-5 m/ detik daya yang dihasilkan sekitar 10 kW per hari.(D009)• ANTARA News

Posted in: BPPT,Energi,Ristek

"Kapal selam itu istilah lainnya adalah silent killer. Jadi kalau kapal selam sepi itu lumrah. Kalau ramai namanya kapal kobong (terbakar). Jadi jangan tanya-tanya terus, karena kapal selam itu senjata rahasia. Kalau setiap perkembangannya ditanya terus sama dengan mengekspos kemana-mana," ujarnya di usai Rapat Pimpinan Tahun 2012 di Gedung Kemenhan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2012.

Menurut Soeparno, proses transfer teknologi ini sudah berjalan sesuai prosedur dan sudah memasuki proses tanda tangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan ada tiga manfaat yang didapat dari transfer teknologi kapal selam dengan Korea.

Untuk kapal selam yang pertama diharapkan kita mengirimkan orang guna mempelajari dan  ikut  dalam pembangunan kapal selam. Kapal selam yang kedua, diharapkan kita sudah bekerjasama dengan ahli-ahli dari Korea mengerjakan kelanjutan dari kapal pertama. Sedangkan yang ketiga, diharapkan pekerjaannya ada di Indonesia dan kita sebagai pekerjanya, bukan disupervisi oleh Korea.

"Sekarang permasalahannya kita harus menyiapkan sumber daya manusianya," ujarnya.

Untuk SDM, pemerintah akan menggandeng akademisi, BPPT, dan Ristek. "Jadi tidak hanya dari PT PAL, tetapi kami juga akan meminta kepada akademisi seperti universitas ITS yang menguasai perkapalan dan kapal selam, dan juga dari BPPT dan Ristek," jelasnya.

Sementara itu, dari segi peralatan, kata dia, memang akan banyak yang harus dipersiapkan khususnya di PT PAL.

"Sampai saat ini belum ada survei. Nanti kami akan ada audit teknologi seberapa besar kemampuan teknologi kami, baru di dalamnya sarana dan prasarana, kemudian baru ditentukan anggaran," ungkapnya.

Eris mengungkapkan ada hal yang ingin dicapai dari transter teknologi kapal selam dengan Korea. Paling tidak kita sudah mempunyai SDM yang dapat memelihara kapal selam kita di kemudian hari sehingga perawatan dan lainnya tidak perlu ke luar negeri.

"SDM sangat dibutuhkan, karena satu kapal selam setiap 4-5 tahun harus masuk overhaul yang harus dikerjakan secara periodik dengan membongkar semuanya," tuturnya. (umi)

• VIVAnews

Posted in: Alutsista,BPPT,Kapal Selam,PAL,Ristek

JAKARTA--MICOM: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menawarkan teknologi pengering batu bara Steam Tube Dryer (STD) kepada industri energi yang membutuhkan. Teknologi ini diklaim dapat meningkatkan kualitas batu bara di Indonesia yang mayoritas berkualitas rendah.

"Teknologi (STD) ini sangat cocok jika dipakai di Indonesia. Karena dari total 161 miliar ton cadangan batubara yang dimiliki negara kita sekarang, sekitar 65%-nya ditengarai berkualitas rendah," ujar Deputi TI, Energi, Material, Lingkungan BPPT Unggul Priyanto, di Jakarta, Kamis (29/3).

Unggul menjelaskan, teknologi ini sempat diuji coba di Puspiptek Serpong. Hasilnya menurut dia, ternyata cukup memuaskan. Batu bara yang sebelumnya hanya mengandung sekitar 4.000 kilo kalori (kkal) per kg bisa naik menjadi 6.000 kkal per kg.

Managing Executive Officer Tsukishima Kikai Co Koji Miwa selaku pemegang paten teknologi tersebut menjelaskan, batu bara berkualitas rendah memiliki kandungan air yang tinggi. Lewat proses pemanasan, praktis kadar air dalam batu bara berkurang drastis.

Dengan demikian kualitas batu bara menjadi lebih baik dan jika digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) proses pembakaran bakal lebih efisien, bersih dan ramah lingkungan.

Namun Miwa mengakui, teknologi ini juga memiliki sedikit kelemahan. Proses pemanasan batu bara menurutnya bakal meninggalkan lubang pori-pori yang besar sehingga lebih riskan terbakar jika bersentuhan dengan udara.

Lantaran itu sangat dianjurkan, proses pemanasan STD harus ditempatkan dekat dengan PLTU dengan jarak ideal sekitar 40 meter sehingga batu bara yang telah dipanaskan bisa langsung digunakan. (Tlc/OL-9)

• MediaIndonesia

Posted in: BPPT,Tambang

KOMPAS/DEWI INDRIASTUTI  - Seorang anggota staf Bidang Komunikasi dan Informatika pada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, memeragakan proses pemilihan e-voting di bilik suara, Jumat (9/4). Pemilih tinggal menyentuhkan ujung jarinya ke gambar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem layanan digitalisasi data riwayat kesehatan pasien e-Health siap diuji coba di beberapa daerah, sebelum diterapkan pada 2016. Syarat utama penerapan e-Health ini, daerah tersebut sudah menerapkan sistem e-KTP.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan A Iskandar menjelaskan penerapan e-Health tersebut memang tidak bisa serentak karena sistem layanan ini masih dalam tahap uji coba dan pengumpulan data.

"Sebenarnya daerah Jembrana, Bali sudah menerapkan e-Health tersebut, tapi bukan dalam bentuk chip, hanya kartu biasa," kata Marzan dalam Konferensi e-Health Nasional di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Pemerintah kabupaten Jembrana, Bali ini memiliki sistem pelayanan akses kesehatan yang lebih baik dibandingkan pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia.

Di sana, akses layanan kesehatan bisa ditangani secara cepat dan mudah berkat kartu layanan kesehatan yang diterbitkan pemerintah setempat.

Tidak hanya melayani akses kesehatan secara elektronik, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga sudah menerapkan layanan elektronik untuk pengurusan dokumen baik KTP, pajak, dan yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan sosial.

"Kami akan melihat daerah mana yang lebih siap terlebih dahulu, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia (SDM), perangkat hingga dana," tambahnya.

Khusus dana, sistem layanan e-Health tersebut akan memakai gabungan dana dari alokasi di masing-masing kementerian, baik Departemen Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BPPT, Kementerian Dalam Negeri, masing-masing rumah sakit dan lembaga kesehatan terkait.

"Masyarakat tidak akan dikenakan biaya apapun alias gratis, mereka hanya menggunakannya saja karena nanti akan terintegrasi dengan e-KTP," jelasnya.

Tapi, dari sisi kesiapan segalanya, Pemerintah Kabupaten Jembrana ini dinilai memiliki potensi untuk diuji coba dalam layanan e-Health tersebut.

Selain Jembrana, Pemerintah Kota Pekalongan juga mengaku siap menerapkan e-Health tersebut. Bahkan hampir keseluruhan rumah sakit, sekolah, kantor walikota hingga Rukun Tetangga (RT) sudah terkoneksi dengan jaringan internet.

"Kami sudah mengoneksikan jaringan seluruh rumah sakit yang ada di Pekalongan melalui teknologi open source. Harapannya, kami segera menerapkan e-Health tersebut agar layanan kesehatan masyarakat bisa terlayani secara mudah dan cepat," tambah Walikota Pekalongan Basyir Ahmad.

• KOMPAS.com

Posted in: BPPT

Menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta alat deteksi tsunami model baru itu dikerjakan bersama oleh Kemenristek Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Amerika. Rencananya alat tersebut akan diujicobakan di perairan Papua bersama dengan radar cuaca.

Namun, Gusti tidak menyebutkan kapan alat canggih itu akan mulai dipasang. Begitu pula Kepala BPPT Marzan A Iskandar yang juga hadir di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/4). "Saat ini baru disiapkan," imbuh Marzan

Gusti menilai, alat deteksi tsunami model baru tersebut akan lebih aman. Setidaknya lebih sulit dirusak oleh tangan-tangan jahil seperti yang banyak terjadi pada alat deteksi model apung.

Kendati demikian, monitoring dan penyadaran masyarakat atas fungsi peralatan itu harus tetap dilakukan. Jangan sampai alat yang berfungsi untuk menyelamatkan jiwa mereka itu, justru dirusak sendiri. "Banyak yang seperti itu. Alat yang sudah terpasang dipreteli. Masyarakat kita ini rupanya rasa penasarannya terlalu besar," kelakar Gusti. (FR/OL-01)

Sistem Peringatan Dini Tsunami tidak Berjalan Baik

JAKARTA--MICOM: Pemerintah mengakui beberapa sistem penanganan dini bahaya tsunami terkait gempa berkekuatan 8,5 SR di pantai barat Sumatra tidak berjalan dengan baik.

"Dari 6 sirene peringatan dini tsunami yang ada di Aceh, ketahuan hanya 2 yang bisa berfungsi dengan baik, ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, di Jakarta, Kamis (11/4).

Selain sirene yang tidak berfungsi, Agung juga mengakui pengetahuan masyarakat perihal jalur evakuasi juga sangat minim. Imbasnya karena kepanikan, lalu lintas menjadi macet dan bahkan banyak terjadi kecelakaan.

"Kejadian ini mirip seperti yang terjadi pada peringatan potensi terjadinya tsunami di Manado. Tsunaminya tidak jadi, tetapi korban berjatuhan di jalan akibat kecelakaan," paparnya.

Dari hasil rapat evaluasi dengan berbagai lembaga/kementerian terkait, terungkap, arah jalur evakuasi menuju ke daratan yang lebih tinggi dengan menempuh jarak yang cukup jauh dinilai tidak ideal dan cenderung malah menimbulkan korban kecelakaan.

Menurutnya untuk mengurangi dampak kecelakaan, idealnya perlu dibangun sebuah shelter yang kokoh dalam setiap radius 5 kilometer. Setiap shelter, lanjutnya, harus bisa menampung minimal 5 ribu orang.

Shelter tersebut nantinya akan dibangun dalam 2 model yaitu yang dibangun di pusat pemukiman warga dan di bukit. Selain berfungsi sebagai shelter bencana, sehari-hari juga bisa digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat. (Tlc/OL-04)

• MediaIndonesia

Posted in: BMKG,BPPT,Teknologi Informasi

SERPONG--MICOM: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan fasilitas uji emisi baru sesuai standar Euro-4 untuk mendukung industri otomotif nasional memasuki pasar global.

"Fasilitas uji emisi satu-satunya di Indonesia ini mengantisipasi semakin meningkatnya ekspor kendaraan kita ke luar," kata  Kepala Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) BPPT Dr Rizqon Fajar saat peluncuran fasilitas uji emisi sesuai standar Euro-4 di Puspiptek Serpong, Banten, Selasa (15/5).

Industri otomotif, lanjut dia, merupakan industri nasional yang berkembang sangat pesat dimana pada 2011 produksi industri otomotif nasional untuk kendaraan roda empat telah mencapai 837.948 unit dan roda dua 8.006.293 unit.

Sejak 2005, BTMP BPPT ditunjuk pemerintah menyelenggarakan uji emisi gas buang kendaraan baru sesuai standar Euro-2.

Namun seiring dengan perkembangan regulasi emisi di kawasan regional yang telah mengadopsi standar emisi yang lebih tinggi yaitu Euro-3 dan Euro-4, BPPT akhirnya menyediakan fasilitas tersebut.

"Pada standar Euro-4, teknologi dan sistem fasilitas pemanasannya berbeda, juga limit emisinya, jika dibandingkan dengan standar Euro-3," kata  Kepala Lab Mesin dan Propulsi BTMP BPPT M Taufiq Suryantoro.

"Berhubung di dalam negeri masih menggunakan standar Euro-2, uji ini hanya diberlakukan bagi mobil-mobil baru yang akan diekspor misalnya ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan negara lain yang sudah menggunakan standar Euro-3 dan Euro-4," katanya.

Selain itu, menurut Rizqon, BPPT juga sudah mengantisipasi penambahan fasilitas uji untuk standar Euro-5 yang digunakan di Eropa dan Arab, bahkan Euro-6.

"Memang untuk uji standar Euro-5 ada peralatan yang harus ditambah, tapi fasilitas dasarnya sudah ada. Upgrade dari Euro-4 ke Euro-5 tidak banyak," katanya. (Ant/OL-9)

• MediaIndonesia

Posted in: BPPT

 ☮ Roket Pertahanan

Memiliki wilayah luas dengan belasan ribu pulau yang terpencar, Indonesia mengembangkan sistem pertahanan yang strategis untuk mengamankannya. Salah satu sarananya adalah roket. Kemandirian di bidang peroketan mulai dibangun dengan merintis pembuatan roket pertahanan R-Han 122.

Rancang bangun dan rekayasa roket pertahanan merupakan upaya Indonesia membangun kemandirian dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan. Rintisan dimulai lewat prototipe roket pertahanan sistem balistik berdiameter 122 milimeter disebut R-Han 122.

Roket pertahanan ini merupakan derivasi roket eksperimen rancangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), D230 tipe Rx 1210.

Roket eksperimen (Rx) dikembangkan untuk misi nonmiliter, seperti pemantauan cuaca, pemantauan pelayaran, pertanian, bencana, dan observasi untuk perencanaan tata ruang. Roket dimuati radio, kamera, dan sensor. Adapun roket untuk pertahanan (R-Han) dipasang bahan peledak, demikian paparan Hari Purwanto, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bidang Hankam.

Sebagai sarana yang dapat digunakan untuk tujuan militer, penguasaan teknologi peroketan tak mudah. Penyebarannya dipagari dengan beberapa aturan, antara lain, missile technology control regime dan center for information on security trade control.

Saat ini teknologi hankam tersebut hanya dimiliki negara tertentu. Di Asia negara yang tergolong maju dalam teknologi ini antara lain China, India, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Kemampuan rekayasa dan rancang bangun peroketan sampai batas tertentu dimiliki oleh BPPT, Balitbang Kemhan, dan PT LEN Industri. Dengan kemampuan masing-masing lembaga, kata Gunawan Wibisono, Asisten Deputi Menristek Bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis, terbentuk Konsorsium Roket Nasional tahun 2007.

Konsorsium terdiri dari Kementerian Ristek, Kementerian Pertahanan, TNI AL, lembaga riset (BPPT dan Lapan), perguruan tinggi (ITB, ITS, UI, UGM, dan Undip), serta industri strategis PT DI, Krakatau Steel, LEN Industri, Pindad, dan Perum Dahana. Konsorsium inti terdiri atas beberapa plasma yang menangani riset material, mekatronika, dan sistem kontrol atau kendali.

Kementerian Ristek menyediakan dana insentif untuk pembuatan prototipe roket. PT DI melaksanakan pengembangan struktur dan desain roket. PT Krakatau Steel menyediakan material untuk tabung dan struktur roket. Bahan bakar roket, yakni propelan, disediakan PT Dahana.

Bagian PT DI adalah membangun sarana peluncur roket dan sistem penembaknya dengan laras sebanyak 16. Kendaraan yang digunakan sebagai anjungan untuk peluncuran adalah jip GAZ buatan Rusia, Nissan Jepang, dan Perkasa buatan Tata, India.

 ☮ Muatan teknologi

Meski bentuk roket sederhana, tabung bermoncong lancip, pembuatannya tidak sederhana. Di dalamnya termuat berbagai komponen berteknologi mutakhir, seperti material maju, mekatronika, dan propulsi.

Dibandingkan roket generasi lama, R-Han 122 mengalami beberapa pengembangan desain dan material. Pada roket eksperimen menggunakan baja. Pada R-Han digunakan aluminium dan karbon yang dua kali lebih ringan. Bahan itu lebih tahan panas. Untuk menjaga kestabilan dan daya jangkau yang tinggi, material yang digunakan harus tahan terhadap suhu 3.000 derajat celsius, kata Ketua Program Penggabungan Roket Nasional Sutrisno.

Pengembangan lain pada konstruksi roket, pada versi terdahulu, roket menggunakan sirip tetap. Untuk meluncurkan, roket harus ditumpangkan pada peluncur dilengkapi rel. Pada roket generasi baru dipasang sirip lipat yang dilengkapi pegas yang akan menegakkan sirip secara otomatis setelah keluar dari tabung peluncur.

Pada roket terdahulu, tabung propelan diisi langsung dan terikat permanen di tabung roket. Kini tabung propelan dibuat terpisah dan diberi lapisan isolasi termal. Saat ini bahan propelan masih diimpor. Untuk membangun kemandirian, pabrik propelan akan dibangun PT Dahana.

Untuk wahana peluncur, dilakukan modifikasi kendaraan jip berbobot 2,5 ton dan truk berkapasitas 5 ton. Dirancang pula bangun unit peluncur yang memuat 16 roket dan mampu meluncurkan secara otomatis sejumlah roket tersebut dengan hanya menekan satu tombol.

 ☮ Uji peluncuran

Adi Indra Hermanu, Kepala Subbidang Analis Teknologi Hankam Kementerian Ristek, menyatakan, uji coba peluncuran roket R-Han 122 dilaksanakan akhir Maret di Baturaja, Sumatera Selatan. Sebanyak 50 roket diluncurkan di hutan lindung itu. ”Roket R-Han 122 yang diluncurkan rata-rata mampu melesat dengan kecepatan 1,8 mach atau 2.205 km per jam,” ujarnya.

Pada tahap peluncuran, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berperan mengoperasikan sistem radar untuk memantau posisi jatuh roket. ITB memasang sistem kamera nirkabel untuk merekam gambar saat roket meluncur sampai di lokasi sasaran.

Dalam penggunaannya, R-Han 122 pada tahap awal akan menjadi senjata dengan sasaran target di darat yang berjarak tembak 15 km. Roket ini akan digunakan TNI AL untuk pengamanan pantai.

Menurut Sonny S Ibrahim, Asisten Direktur Utama PTDI, tahun ini tahap pengembangan teknis selesai. Persiapan industrialisasi saat ini sudah 80 persen.

(Kompas, 31 Mei 2012/ humasristek)

Posted in: Alutsista,BPPT,DI,LAPAN,LEN,PINDAD,Roket

Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menerapkan jaringan listrik ”cerdas”, pemadaman listrik bergiliran di Sumba tidak akan terjadi lagi. Pemerintah daerah di pulau kecil di Nusa Tenggara Timur ini bahkan mencanangkan akan bebas bahan bakar minyak pada tahun 2025.

Penduduk Sumba, seperti banyak pulau kecil lain di Indonesia, selama ini mengalami pemadaman listrik bergiliran. Paling tidak dalam seminggu ada satu hari tiap kampung akan mengalami pemadaman listrik. Ini karena terbatasnya daya listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan terganggunya pasokan bahan bakar solar oleh kapal laut akibat cuaca buruk.

Masalah kelistrikan itu berpangkal dari ketergantungan yang tinggi pada pembangkit berbahan bakar fosil. Untuk mengurangi penggunaan BBM, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat bekerja sama dengan Pusat Konversi dan Konservasi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memanfaatkan potensi energi terbarukan.

Pulau di NTT ini dapat menjadi pulau yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi karena memiliki beragam sumber daya energi terbarukan, terutama energi matahari, angin, air, dan biogas kotoran ternak.

Alternatif pembangkit yang akan didirikan adalah pembangkit listrik tenaga hibrida, yaitu menggabungkan pemanfaatan sel surya fotovoltaik, mikrohidro dan angin sebagai sumber energi pembangkit. Namun, hal itu belum menjamin kestabilan pasokan listrik ke permukiman penduduk. Penyebabnya, energi matahari hanya dapat diserap pada siang hari dan energi mikrohidro yang berasal dari sungai bawah tanah hanya bisa dipasok di musim hujan. Karena itu, PLTD tetap diperlukan sebagai cadangan.

Untuk mengoptimalkan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan ke dalam jaringan sistem kelistrikan diterapkan teknologi jaringan cerdas skala mikro (smart micro grid/SMG). Pengoperasian instalasi listrik yang berbasis SMG ini merupakan yang pertama di Indonesia. Peresmian dilakukan Menteri Riset dan Teknologi Prof Gusti Muhammad Hatta, Minggu (3/6).

”Teknologi ini mampu mengintegrasikan semua energi terbarukan, seperti sel surya fotovoltaik skala besar, minihidro, dan diesel. Pasokan listrik dari tiap pembangkit ini akan diatur secara otomatis oleh smart grid disesuaikan dengan tingkat kebutuhan listrik dari waktu ke waktu,” ujar Unggul Priyanto, Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT.

Penerapan SMG selain memberikan sumbangan energi ke jaringan kelistrikan (grid), juga berkontribusi dalam penghematan bahan bakar serta mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan di daerah terkait.

 ”Smart grid” Sumba

Jaringan kelistrikan cerdas di Sumba ini memiliki pusat pengendali/kontrol yang berlokasi di Billa Cenge, Kabupaten Sumba Barat Daya. SMG mengintegrasikan PLTS fotovoltaik berkapasitas 500 kilowatt peak yang dirancang BPPT dan dibangun bekerja sama dengan Surya Energi Indotama atau PT LEN Industri ke jaringan listrik 20 kilovolt milik PLN, demikian Ferdi Armansyah, Kepala Program Smart Grid BPPT.

Selama ini jaringan listrik PLN di kabupaten itu hanya didukung dua PLTD, di Waikabubak (7 unit berkapasitas 4,5 MW) dan di Waitabula (4 unit kapasitas 2,1 MW ). PLTD ini masing-masing berjarak 60 km dan 20 km dari pusat kontrol SMG. Dalam SMG juga terjaring pembangkit energi terbarukan, yaitu mikro hidro di Lokomboro (5 unit berkapasitas 2,3 MW) yang berjarak 50 km.

Untuk mengantisipasi fluktuasi keluaran daya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan efisiensi energi digunakan perangkat baterai generasi baru disebut smart storage berkapasitas 500 kwh per hari. Baterai ini berfungsi sebagai kompensator untuk mengantisipasi fluktuasi keluaran daya PLTS sehingga penetrasi pembangkit dapat dioptimalkan. Ketika PLTS tidak dapat memasok listrik pada malam hari, baterai yang akan memasok listrik, demikian Dewayana A Nugroho dari Surya Energi Indotama.

Untuk mengoptimalkan pasokan daya listrik, seluruh pembangkit dilengkapi perangkat remote terminal unit yang berfungsi memantau parameter kelistrikan setiap pembangkit, mengendalikan, dan mengirimkan data ke pusat pengendali. Selanjutnya, pusat pengendali yang akan menentukan pembangkit-pembangkit yang paling optimal beroperasi.

 Keunggulan teknologi

Instalasi percontohan SMG Sumba memiliki beberapa keunggulan teknologi dibandingkan jaringan pembangkit konvensional, antara lain menggunakan modul PV jenis thin film yang relatif stabil keluarannya terhadap perubahan radiasi dibandingkan PV jenis kristalin, kata pakar sel surya dari BPPT Chalid.

Penggunaan teknologi baterai alir dengan proses elektrolisa menggunakan material vanadium memiliki kapasitas kecepatan charge/discharge 10 kali lipat dibandingkan baterai umumnya (lead acid battery/LAB) serta memiliki masa pakai hingga 100.000 siklus. Adapun LAB hanya 5.000 siklus.

Jaringan listrik cerdas juga menggunakan sistem supervisory control and data acquisition berbasis komunikasi data satelit VSAT. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan pasokan daya listrik dari seluruh pembangkit listrik yang terdapat di Sumba bagian barat.

Menurut Gusti, langkah BPPT perlu ditindaklanjuti dengan kajian aspek pemanfaatan teknologi smart grid yang lebih luas dan mendorong pengembangan industri nasional. Teknologi smart grid harus didukung berbagai teknologi maju di bidang elektronika serta teknologi informasi dan komunikasi.

Terbangunnya SMG sebagai proyek percontohan, demikian Kepala BPPT Marzan A Iskandar, dapat menjadi acuan dalam kajian teknologi smart grid berikutnya. Hal ini dapat mendorong lahirnya peraturan serta standardisasi terkait pemanfaatan teknologi tersebut.

Selain itu, SMG juga dapat memacu industri nasional dalam menyediakan teknologi di dalam negeri. ”Mendirikan industri itu tidak saja untuk menggantikan produk impor, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian,” kata Gusti. (Kompas, 13 Juni 2012/ humasristek)

Posted in: BPPT,Energi,Ilmu Pengetahuan,PLN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil menciptakan mobil bermesin listrik, yang mampu menempuh jarak ratusan kilometer tanpa harus mengisi ulang energi listriknya, kata seorang ahli.

"Mobil ini sepenuhnya berpenggerak listrik, bukan hybrid. Kami sedang menguji untuk penggunaan di wilayah perkotaan," kata Prof. Dr. Agus Hoetman, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi, yang dijumpai di Silang Monas, Jakarta, Kamis saat memimpin stafnya menguji dua mobil listrik ciptaan BPPT-LIPI tersebut.

Agus Hoetman mengatakan, mobil berpenggerak mesin listrik ciptaan BPPT-LIPI ini sangat efisien untuk wilayah perkotaan yang berlalulintas padat dan jalan-jalannya macet.

Itu karena setiap kali mobil berhenti karena macet, maka mesin tidak akan menggunakan energi.

"Mobil ini hemat energi karena tak ada bagian-bagian mesinnya yang harus tetap bergerak meski berhenti, tak seperti mobil bermesin berbahan bakar bensin," kata Agus Hoetman.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya yakin akan tingginya tingkat efesiensi energi dari mobil-mobil listrik ciptaan BPPT-LIPI itu. BPPT-LIPI, jelas Agus akan mendukung keunggulan mobil-mobil listrik itu lewat penggunaan baterai yang juga buatan dalam negeri, sehingga nantinya akan bisa mendukung program penggunaan mobil-mobil listrik ini secara nasional.

Mengenai aspek kemampuan tempuhnya, menurut Staf Ahli Menristek itu, sampai saat ini mobil-mobil itu dirancang mampu menempuh jarak setidak-tidaknya 150km sampai harus mengisi batere kembali (re-charging). Namun saat uji coba di jalan tol Jakarta-Bandung jarak tempuhnya hampir bisa pulang pergi.

Mobil listrik yang sedang diuji di jalan-jalan Jakarta itu berjenis mini bus berwarna merah cerah berkapasitas 16 penumpang dan satu lainnya sebuah mobil Kijang tahun 1994.

♣ REPUBLIKA.CO.ID

Posted in: BPPT,LIPI,Mobil

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut mengembangkan alat penerjemah suara yang disebut "VoiceTra4U-M".

"Aplikasi ini merupakan mesin penerjemah suara atau wicara-ke-wicara," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Hammam Riza, pada acara Peluncuran ICT Outlook dan Kreasi Inovasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, aplikasi itu akan memudahkan orang di dunia saling berkomunikasi tanpa halangan penguasaan bahasa asing.

"Aplikasi ini memungkinkan lima orang untuk berkomunikasi secara simultan dalam 23 bahasa yang berbeda-beda," katanya serta menambahkan aplikasi itu ditargetkan sudah bisa dinikmati masyarakat Indonesia awal tahun 2013.

Ia menjelakan pula bahwa aplikasi tersebut merupakan hasil kerja sama riset internasional Universal Speech Translation Advanced Research Consortium (U-STAR) yang beranggotakan 26 lembaga dari 23 negara, termasuk BPPT.

Dia menambahkan, seluruh anggota U-STAR bekerjasama mengembangkan sistem penerjemah wicara multi-bahasa untuk menyediakan layanan penerjemah melalui aplikasi yang telah dirilis untuk umum.

"Peluncuran sementara pada 24 Juni lalu dirilis untuk iPhone tapi pada awal 2013 ditargetkan semakin luas," katanya.(W004)

♣ ANTARA News

Posted in: BPPT,Gadget

Surabaya (ANTARA News) - Indonesia menempati peringkat ke-46 di dunia dalam bidang kemajuan teknologi, kata anggota tim Tekno-Meter Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kuncoro Budy Prayitno, di Surabaya, Rabu.

Penilaian pemeringkatan itu, menurut dia, berdasarkan pada tingkat kesiapan teknologi (TKT) yang antara lain meliputi inovasi teknologi dan teknologi siap pakai.

"Untuk mengukur kesiapan teknologi atau mewujudkan teknologi siap pakai perlu Tekno-Meter," katanya dalam pelatihan TKT untuk perguruan tinggi dan instansi pemerintah dan swasta di Jawa Timur.

Dalam pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Riset dan Teknologi RI dan BPPT itu, fasilitator pelatihan lainnya, Drs Dedi Suhendri MSi, mengatakan pengukuran TKT terdiri atas beberapa level.

"Pembagian itu mulai dari level satu hingga sembilan. Setiap level terdapat beberapa persyaratan sebagai bahan pertimbangan pemenuhan level tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, pengukuran level satu hingga tiga TKI meliputi riset dasar, serta konsep dan dasar teknologi yang akan dikembangkan.

"Suatu teknologi dapat dinyatakan dalam level empat hingga enam bila teknologi tersebut telah dalam bentuk prototipe," katanya.

Pada level enam sendiri merupakan titik kritis yang di dalamnya terdapat peranan penting dari pemerintah serta swasta yang berpengaruh terhadap produksi teknologi.

Penilaian level tujuh hingga sembilan sendiri diberikan bila penerapan teknologi dinilai sudah matang dan siap untuk aplikasi, sudah bisa dikomersialisasikan dan ada investasi yang cukup.(E011)

♣ ANTARA News

Posted in: BPPT,Ilmu Pengetahuan

Masyarakat tidak perlu khawatir lagi saat melakukan transaksi perbankan atau transaksi kegiatan lainnya yang membutuhkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama seiring berjalannya program e-KTP.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berhasil membuat prototipe atau disain alat pembaca e-KTP kompak (Compact e-KTP Reader).

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza mengatakan dalam rangka mempersiapkan fase pemanfaatan e-KTP, alat pembaca e-KTP kompak ini sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh institusi seperti perbankan untuk membaca data dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP.

"Ketika alat ini sudah digunakan, tidak perlu lagi memberi fotokopi KTP lama seperti sekarang saat bertransaksi di bank," katanya di sela peluncuran Information Communication and Technology Outlook di Jakarta, Rabu (27/6).

Hammam menambahkan, BPPT akan menyusun rekomendasi pemanfaatan e-KTP kepada Kementerian Dalam Negeri tentang standar dan spesifikasi compact e-KTP reader.

Terkait upaya produksi massal alat ini, Hammam menyatakan sudah ada perusahaan yang tertarik memproduksinya. BPPT pun siap menyediakan fasilitas uji di laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT di Puspitek Serpong.

"Diharapkan prototipe alat ini bisa diproduksi oleh industri nasional, kita ingin potensi local content mencapai 60 persen untuk pembuatan alat ini. Karena di e-KTP banyak teknologi yang kita datangkan dari luar. Padahal kita mampu untuk mengembangkannya," jelasnya.

Seiring adanya rencananya produksi massal, BPPT masih perlu menyempurnakan unsur pembaca biometrik dari alat ini.

Kepala Program Penelitian dan Perekayasa e-KTP Gembong S Wibowanto mengungkapkan aplikasi yang dikembangkan bisa membaca e-KTP secara mandiri tanpa dihubungkan ke desktop data atau sejenisnya.

"Market penggunanya bisa bank, rumah sakit atau kepolisian. Ketika sudah diproduksi massal harganya terjangkau dan kemungkinan lebih murah dari alat pembaca harga di supermaket," ucapnya. (suarapembaruan.com/ humasristek)

Posted in: BPPT

Impor obat antibiotik amoksisilin turunan beta-laktam berbahan baku kapang penisilin tahun 2008 tercatat 1.020.928 kilogram. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan riset pembiakan kapang penisilin untuk memutus rantai ketergantungan impor bahan baku antibiotik ini.

”Pembuatan fermentor penisilin skala percontohan di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong mencapai 2.500 liter satu kali siklus hingga maksimal 10 hari. Dukungan teknologi sudah siap untuk menuju produksi massal industri,” kata Direktur Pusat Teknologi Farmasi dan Medika pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bambang Marwoto, Kamis (28/6), di Jakarta.

Kapang penisilin merupakan bahan baku amoksisilin. Antibiotik yang termasuk obat esensial ini banyak digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Kepala Program Balai Pengkajian Bioteknologi BPPT Hardaning Pranamuda menuturkan, di Amerika Serikat amoksisilin masuk dalam 10 besar obat resep generik. Produksi bahan baku amoksisilin membuka peluang untuk pengembangan produksi antibiotik lain.

Resistensi atau ketahanan bakteri terhadap amoksisilin mungkin saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi, bukan berarti industrinya akan terhenti. ”Produksi amoksisilin menjadi model untuk pengembangan jenis-jenis antibiotik lain menyesuaikan kebutuhan,” kata Bambang.

 Kandungan lokal

Sumber pembiakan penisilin, menurut Bambang, banyak terdapat di sekitar kita. Unsurnya meliputi karbon, nitrogen, dan mineral. Untuk pembuatan antibiotik amoksisilin diperkirakan kandungan lokalnya sampai 80 persen.

Untuk memperoleh karbon, digunakan gula atau tepung- tepungan yang dihidrolisis. Unsur nitrogen didapatkan dari kacang-kacangan. Mineral diperoleh dari bahan pangan yang biasa kita konsumsi.

Penisilin sebagai pembunuh bakteri pada awalnya ditemukan Alexander Fleming tahun 1928. Kapang penisilin umumnya tumbuh sebagai benang-benang jamur roti.

Penisilin yang diperoleh dalam metabolisme kapang itu berupa Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Pembiakan lebih lanjut dilakukan untuk memperoleh Penisilin G dan Penisilin V yang siap untuk proses pembentukan 6-Amino penicillanic acid (6-APA).

”Selanjutnya, 6-APA direaksikan secara kimiawi dengan dane salt (salah satu jenis garam) untuk memperoleh amoksisilin,” kata Bambang.

Rantai produksi dalam skala pilot plant (pabrik percontohan) itu tidak hanya dikerjakan BPPT. BPPT menangani proses fermentasi untuk memproduksi penisilin G. Penggunaan penisilin G untuk memproduksi senyawa perantara 6-APA dikerjakan Institut Teknologi Bandung (ITB), sekaligus pada proses kimiawi dengan dane salt sampai menghasilkan amoksisilin hidrat.

Berikutnya, terlibat Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) pada proses akhir menuju produksi amoksisilin.

”Dari sejumlah konsorsium lembaga riset itu, sebetulnya kita sudah siap membangun industri antibiotik amoksisilin dengan kandungan lokal yang optimal,” kata Bambang.

 Generasi pertama

Amoksisilin merupakan antibiotik generasi pertama yang diresepkan sebagai obat generik. Beberapa antibiotik generasi pertama lain adalah ampicilin, dicloxacillin, cloxacillin, dan oxacillin.

Antibiotik generasi kedua melalui proses yang lebih rumit, tidak lagi melalui proses pembentukan 6-APA. Beberapa antibiotik generasi kedua yang ada di pasaran adalah cephradinie, cefadroxil, cephalexin, cefroxadine, dan cefprozil.

Harga antibiotik generasi lebih baru tentu saja mahal. Saat ini, antibiotik generasi ketiga sudah dihasilkan. Hal itu antara lain antibiotik cefoxitin dan cefmetazole, yang tergolong mahal di pasaran.

Hardaning mengatakan, kekayaan biodiversitas di Indonesia sangat menunjang penemuan jenis-jenis kapang lain untuk memproduksi antibiotik. Pada masanya nanti, suatu jenis antibiotik tidak dapat digunakan lagi ketika bakteri yang ingin dibunuh ternyata memiliki kekebalan terhadap antimikroba tersebut.

Karena itu, sudah saatnya kegiatan riset pembuatan antibiotik direalisasikan menjadi sebuah industri yang bisa berkelanjutan. (Kompas, 29 Juni 2012/ humasristek)

Posted in: BPPT,Farmasi

Subang: Aplikasi pesawat terbang Nir Awak Pustekbang semakin hari semakin bervariasi, pada tanggal 29-30 Juni 2012 lalu, sekelompok peneliti dari Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) – LAPAN, BPPT, Jaxa-Jepang, Restec-Jepang, dan Balai Besar Sumber daya lahan pertaian Kementan, telah melakukan survey awal untuk melakukan monitoring secara pararel pada object pertanian Padi didaerah Subang – Indramayu.

Kegiatan ini merupakan kerjasama penelitian lintas instansi, yang terdiri dari BBSDLP Kementrian Pertanian, IPB, BPPT, Biro Pusat Statistik dan Tentunya Pusat Teknologi Penerbangan ( Pustekbang ) dalam rangka melakukan estimasi produksi padi dengan menggunakan berbagai metode dan sudut pandang.

IPB menggunakan data Radarsat untuk melakukan estimasi produksi padi, sedangkan BPPT menggunakan analisis Hyperspektral, sementara BBSDLP Kementan menggunakan Pi SAR L2 Airborne yang merupakan kerjasama penelitian anatara peneliti BBSDLP dengan Jaxa dan Restec yang didukung oleh AIT ( Asian Institute Teknologi ) yang berpusat di Thailand, sementara itu Pustekbang dengan pesawat UAV nya dipercaya untuk mensuport kegiatan tersebut dengan tugas melakukan validasi atas obyek obyek yang dimonitoring oleh berbagai metode tersebut.

Kegiatan ini merupakan catatan tersendiri bagi Pustekbang, dan khususnya Tim Aplikasi UAV Bidang Avionik, yang untuk pertama kali terlibat dalam kegiatan yang lazim disebut sebagai MRV (monitoring, reporting dan validation).

Kegiatan tersebut juga merupakan pertama kali bagi pustekbang, dalam kegiatan yang bersifat lintas institusi yang berupa aktifitas pemantauan yang biasanya hanya melibatkan komunitas remote sesning. Bagi Pustekbang hal ini merupakan pengembangan lanjut dari sub program optimalisasi dan aplikasi UAV untuk kepentingan riel. Program UAV sendiri utamanya adalah pengembangan Airborne UAV dengan kapasitas payload hingga 25 kg untuk memuat payload CP SAR yang merupakan payload dari Chiba University.

Tujuan dari kegiatan penelitian kali ini secara spesifik adalah melakukan validasi atas titik obyek dari pemantauan yang dilakukan oleh BPPT, IPB dan BBSDLP. Area yang akan menjadi obyek pemantauan adalah daerah pertanian yang merupakan binaan dari Balai Benih Padi di Subang.

Daerah tersebut berupa lahan pertanian yang membentang dari Subang hingga Indramayu, dengan bentangan lebar sejauh 20 km ke arah utara selatan, dengan total luas sekitar 300 ha – 500 ha, pokok-pokok obyek yang divalidasi dan dimonitoring secara bersama tersebut adalah daerah pertanian dengan phase tanaman padi saat tumbuh.

Metode yang akan dilakukan nanti adalah : secara pararel pada saat yang sama dengan phase tumbuh padi yang sama dan pada titik koordinat yang sama, UAV Pustekbang, akan memotret titik titik tersebut, yang kemudian akan menjadi alat validasi bagi data Radarsat yang di teliti oleh Bpk Raymodya dari IPB, data Hyperspektral dari BPPT, serta data PiSAR L2 yang akan diteliti Tim Gabungan dari BBSDLP-JAXA-Restec dari Jepang.

Dengan luasnya lahan serta titik koordinat yang berpencar sepanjang Subang dan indramayau seluas kurang lebih 300 ha-500 ha. Kegiatan ini merupakan tantangn tersendiri bagi Pustekbang untuk menunjukkan bahwa pesawat nir awak (UAV) cukup dapat memberi kontribusi signifikan dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan program ketahanan pangan yang sangat strategis.

Dengan pengalaman yang telah dipunyai saat memantau Merapi, maka pesawat terbang nir awak yang akan digunakan adalah pesawat terbang nir awak dengan bahan stereoform dengan pajang sayap 1,6 meter dengan pajang badan sekitar 1.2 meter, pesawat ini dilengkapi dengan system terbang otomatis ( autonomous flying system ) sehingga dapat terbang secara indpenden dan otomatis dengan program sasaran dan jalur terbang yang telah ditentukan ( way point navigation system ).

Selain itu kemungkinan akan dicoba juga dengan menggunakan pesawat Zen-LAPAN01 yang mempunyai jangkauan dalam lama terbang yang cukup lama, mengingat luas lahan yang harus divalidasi oleh Tim LAPAN. Pesawat ini telah berhasil diproduksi sendiri oleh Pustekbang setahun yang lalu, dengan kemampuan kecepatan jelajah sekitar 90 km/jam dan lama terbang optimal hingga 2 Jam, maka diharapkan selain pesawat Skywalker, maka Zen-LAPAN01 ini mampu memotret dengan luasan yang lebih baik.

Dengan kegiatan ini, maka akan menambah lagi potensi penggunaan UAV untuk kepentingan yang riel, sekaligus mengoptimasi secara tepat teknologi UAV untuk kegunaan yang lebih luas dan bervariasi, setelah keberhasilan penggunaan UAV untuk pemantauan Merapi beberapa bulan yang lalu, yang juga dilakukan oleh Tim Aplikasi UAV, dari Bidang Avionik, Pustekbang.

Sumber: Pustekbang

Posted in: BPPT,UAV

Prototip minibus listrik membawa rombongan berkeliling saat digelar Fun Drive Mobil Listrik Nasional di halaman Gedung BPPT, Jakarta. FOTO: ANTARA/Ismar Patrizki

Kemungkinan bisa lebih cepat. Karena untuk produksi prototipe riset sesuai roadmap pada 2014

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengatakan realisasi mobil listrik di Indonesia bisa cepat dari yang direncanakan diproduksi massal pada 2018.

"Kemungkinan bisa lebih cepat. Karena untuk produksi prototipe riset sesuai roadmap pada 2014, ternyata LIPI sudah selesai memproduksi sekarang," katanya kepada wartawan seusai mengisi kuliah tamu di Universitas Jember (Unej), Jatim, hari ini.

Menurut dia, harga mobil listrik itu bisa bersaing dengan mobil yang menggunakan bahan bakar minyak. Saat ini mobil listrik yang diproduksi LIPI untuk jenis bus itu sekitar Rp1,5 miliar.

"Itu biaya yang dikeluarkan untuk produksi penelitian. Kalau diproduksi secara massal bisa berkurang 30 persen. Padahal mobil bus dengan bahan bakar minyak menghabiskan Rp850 juta. Kan relatif sama nantinya," katanya.

Padahal, kata dia, mobil listrik itu kalau digunakan sangat irit untuk biaya operasionalnya karena tidak menggunakan BBM, termasuk oli. Mobil listrik juga ramah lingkungan dan tidak perlu ada uji emisi.

Saat kuliah tamu, Menristek mendapat pertanyaan dari seorang dosen Unej Prof Bambang Kuswandi, PhD mengenai masa depan mobil listrik. Bambang khawatir tidak berkelanjutan karena Indonesia tidak memiliki pengalaman panjang dengan teknologi otomotif semacam itu.

Mendapatkan pertanyaan semacam itu, Hatta mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius untuk mengembangkan mobil listrik.

"Keseriusan Presiden itu dapat dilihat dengan mengundang pakar dari UI, ITB, ITS dan UGM. Terakhir juga melibatkan UNS. Kemudian sudah disusun roadmap, yakni 2013 prototipe riset, 2014 memproduksi prototipe riset, 2015 mulai produksi terbatas, yakni 15 unit. Baru 2018 diproduksi massal, yakni 10.000 unit per tahun," katanya.

Hatta mengemukakan bahwa saat bersamaan Menteri BUMN Dahlan Iskan memanggil sejumlah tenaga ahli otomotif Indonesia yang selama ini berkiprah di luar negeri. Di antara mereka ada juga yang ahli di bidang sepeda motor sehingga bisa memenuhi masyarakat yang menginginkan sepeda motor listrik.

Ia mengakui bahwa setelah program mobil listrik itu terwujud, maka perlu didukung infrastruktur, terutama untuk men-charge mobil listrik. Infrastruktur itu bisa dibangun di SPBU atai di mal.

Agar program itu tidak berubah ketika berganti kepemimpinan nasional, kata dia, maka perlu ada pengikat berupa undang-undang.

Sumber : Berita Satu

Posted in: BPPT,Indonesia Teknologi,Mobil

Banjarbaru (ANTARA News) - Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan pembangunan pabrik biodiesel mampu menghasilkan energi alternatif yang mengurangi pemakaian solar.

"Pabrik biodiesel mampu menghasilkan bahan bakar alternatif sehingga mengurangi pemakaian solar, terutama alat berat yang beraktivitas di kawasan pertambangan," ujarnya di Banjarbaru, Rabu.

Ia mengatakan hal itu di sela sosialisasi penerapan teknologi informasi, energi, dan material di Aula Gawi Sabarataan Pemkot Banjarbaru yang diikuti unsur dinas dan instansi terkait lingkup pemerintah setempat.

Menurut dia, BPPT sudah menjadi konsultan pembangunan pabrik biodiesel di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar di daerah kaya hasil tambang itu.

"Kebutuhan bahan bakar khususnya solar di Kalsel tinggi, terutama di kawasan yang banyak aktivitas tambang, sehingga keberadaan pabrik biodiesel itu diharapkan mampu memenuhi bahan bakar di daerah setempat," ungkapnya.

Dijelaskan Unggul Priyanto, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dari hasil pengolahan minyak kelapa sawit maupun solar bekas sehingga penggunaannya tidak berdampak pada lingkungan.

"Penggunaan biodiesel bisa disesuaikan dengan jenis kendaraan, baik kendaraan ringan yang biasa beraktivitas di areal pertambangan maupun kendaraan berat untuk mendukung kegiatan pertambangan," ujarnya.

Dikatakan Unggul, selain di Kabupaten Balangan, BPPT juga diminta menjadi konsultan pembangunan pabrik biodiesel di PT Freport Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di perusahaan pertambangan internasional itu.

Penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif, menurut dia, sudah saatnya dilakukan karena bahan baku utama mineral minyak bumi terus berkurang sehingga harus dicari sumber energi baru sebagai penggantinya.

"Salah satunya melalui pembangunan pabrik biodiesel yang mampu mengolah energi dari hasil perkebunan kepala sawit yang diolah menjadi bahan bakar dan sumber energi baru," katanya.(KR-SYO/D007)

Sumber : Antara

Posted in: Artikel,BPPT,Energi

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berharap wahana menembak simulasi berjalan (mobile shooting range/MSR) bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia.

Hal ini dikemukakan Kepala BPPT Marzan Azis Iskandar pada serah terima pengalihan status barang milik negara berupa MSR kepada Kepala Puslitbang Polri Brigjen Mangisi Situmorang di Jakarta, kemarin.

"Kehadiran wahana simulasi menembak berjalan atau mobile shooting range (MSR) diharapkan bisa diproduksi massal dan dimiliki oleh kepolisian di seluruh Indonesia," kata Marzan.

Dia juga berharap antara BPPT dan Polri terjalin terpelihara dan berkembang program kerja sama guna memenuhi kebutuhan Polri. Kerja sama mengenai MSR merupakan hasil perekayasaan BPPT, PT Pindad, dan Polri. MSR dikembangkan di pusat teknologi industri pertahanan dan keamanan yang dimiliki BPPT. Alat latihan menembak ini sudah digunakan di lingkungan Polri. Sedangkan di bidang pertahanan, BPPT sudah mengembangkan sistem amunisi, panser, dan pesawat udara tanpa awak.

"Ke depan tentunya membutuhkan penyempurnaan. Bagaimana teknik menembak tanpa perlu mengunakan peluru tajam atau peluru asli karena harganya cukup mahal. Bisa juga dengan simulasi yang dapat dianalisis arah tembakannya. Seperti orang main golf, sekarang sudah bisa disimulasikan tanpa perlu pergi ke lapangan," ujar Marzan.

Semnentara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri Brigjen Mangisi Situmorang mengungkapkan satu mobil prototipe MSR adalah salah satu kerja sama di bidang inovasi dan perekayasaan.

"Kerja sama inovasi dan perekayasaan harus terus ditingkatkan. Kami berharap ada kerjasama dan bantuan-bantuan teknologi lainnya," ujar Situmorang.

MSR yang kini digunakan Polri masih satu alat, digunakan sebagai simulasi latihan menembak dengan jarak minimal 10 meter. Untuk pengembangan prototipe ini menghabiskan dana sebesar Rp 1,2 miliar. (Indra)

Sumber : Suara Karya Online

Posted in: BPPT

Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Infronics India mengembangkan aplikasi kartu pintar (smart card) multifungsi, transaksi biometrik dan mesin pemilihan elektronik (EVM).

"India sudah berpengalaman dalam penggunaan smart card untuk kepentingan pelayanan masyarakat hingga pemilihan umum," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPPT Dr Hammam Riza seusai penandatanganan MoU dengan Infronics System Ltd tentang research and development on smartcard technology di Jakarta, Rabu (29/8).

Menurut Hammam, dengan kerja sama ini BPPT tidak perlu lagi membuat algoritma awal untuk membuat software dan aplikasi untuk smart card multifungsi itu dan bisa mengembangkan dari yang sudah dikembangkan oleh India.

BPPT, ujarnya, memiliki program pengembangan smart card yang tidak sekedar sebagai single identity, tapi juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti untuk jaminan kesehatan, bantuan langsung tunai, pendidikan, bahkan bisa juga untuk kartu tol.

Demikian pula dengan electronic voting machine (EVM), India sudah merancang dan menerapkannya untuk Pemilu India sejak 10 tahun lalu, meski masih banyak kekurangan.

"Dibanding dengan mesin pemilu elektronik yang kita rancang memang kita tidak kalah, tapi kelebihan mereka adalah mereka bisa membuatnya dengan sangat murah, sekitar Rp2 juta per unit dengan menggunakan komponen seluruhnya buatan dalam negeri, sementara harga EVM BPPT masih Rp6 juta-Rp7 juta per unit," katanya.

Managing Director Infronics India KS Rao yakin bahwa tukar pengalaman dengan India dalam pemanfaatan smart card akan berguna bagi pengembangan smart card di Indonesia.

Di India, smart card digunakan sebagai otentifikasi masyarakat untuk mendapatkan berbagai pelayanan, baru pada tahap berikutnya smart card dijadikan sebagai identitas unik warga, berbeda dengan di Indonesia yang mengawali penggunaan smart card melalui e-KTP.

Namun bagi India, Indonesia memiliki data yang lebih besar dan kompleks yang merupakan kekayaan dalam pengembangan smart card. (Ant/OL-9)

( Media Indonesia )

Posted in: BPPT,Seluler

Model pesawat tanpa awak (UAV) jenis Alap-Alap Double Boom (BPPT)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tak hanya puas mengembangkan riset untuk senjata dan kendaraan taktis militer, yang salah satunya menghasilkan panser ANOA yang diproduksi PT Pindad. BPPT pun segera merintis pembuatan pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle), yang salah satunya untuk kepentingan militer.

"Sekarang kami sedang finalisasi pesawat itu untuk kepentingan pengintaian dan operasi," kata Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar, usai penganugerahan BJ Habibie Technology Award 2012 di Aula BPPT, Jakarta, Rabu 12 September 2012.

Marzan menambahkan pesawat tanpa awak tersebut selain untuk kepentingan pertahanan juga dapat digunakan untuk pengamatan wilayah (survailence) dan kebakaran hutan.

"Pada waktu lalu, pesawat ini digunakan untuk mendukung pembuatan hujan buatan," tambahnya.

Pesawat dengan kemampuan tinggi terbang mencapai 8.000 kaki ini dioperasikan secara otomatis melalui pusat kendali. "Langsung bisa kirim data secara real time ke pusat kontrol," ujarnya.

Bulan September ini, lanjut Marzan, akan dilakukan ujicoba bersama dengan Kementerian Pertahanan. Setelah ujicoba baru kemudian akan dilanjutkan ke tahap produksi.

"Segera diujicoba di Halim Perdanakusuma, dari sana produksi diputuskan dan bagaimana keperluannya," kata Marzan.

Pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh BPPT telah muncul dalam lima varian. Tiga merupakan jenis pesawat UAV untuk survei pemetaan sementara dua varian untuk kepentingan pertahanan. Pesawat ini akan dipakai oleh Kementerian Pertahanan maupun TNI.(ren)

Ini Spesifikasi Pesawat Mata-mata Militer RI

BPPT mengembangkan 2 pesawat tanpa awak: Alap-alap dan Sriti.

Bentuk pesawatnya kecil, ramping, bentang sayapnya kurang dari 4 meter, juga tak berawak. Namun, pesawat ini mempunyai peranan besar bagi pertahanan Indonesia, untuk melakukan misi pengintaian.

Indonesia sebentar lagi mempunyai pesawat pengintai tanpa awak (unmanned aerial vehicle) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Saat ini sudah BPPT sudah membuat lima buah pesawat tanpa awak. Tiga merupakan pesawat tanpa awak untuk survei pengamatan wilayah, sedangkan dua jenis lainnya pesawat tanpa awak untuk pengintaian.

Pesawat tanpa awak ini didesain dengan konsep autopilot dan autonomous. Pesawat ini secara bergerak otomatis melalui kendali Ground Control System (GCS) dan jalur yang dilalui oleh pesawat juga terkendali.

"Jadi ini terkendali, pesawat nggak bisa kemana-mana, sesuai dengan kendali program di GCS," jelas Agus Suprianto, staff engineering Unit Kerja Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT di Jakarta, Rabu 12 September 2012.

Varian pesawat tanpa awak yang dikembangkan BPPT yaitu Alap-Alap Double Boom dan Sriti. Keduanya secara fisik lebih kecil dibandingkan pesawat tanpa awak untuk kepentingan survei pemetaan dan kemampuan tinggi terbang maksimumnya juga lebih rendah dari pesawat survei pengamatan.

"Pesawat pengintai mampu terbang 7.000 kaki, agar lebih jelas dalam meningkatkan performa fokus pengintaian pembajakan ilegal logging, pembajakan kapal, jadi lebih ke teknologi pertahanan," tambah Agus.

Untuk memotret obyek pengintaian, pesawat khusus ini dilengkapi dengan Gymbal camera video buatan Sony. Kamera ini beratnya mencapai 9 kg dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kamera biasa maupun kamera profesional.

Ia melanjutkan, pesawat melakukan pengintaian selepas proses climbing di udara. "Jadi tahapannya, setelah take off, kan climbing, nah setelah itu pesawat baru bisa merekam obyek pengintaian," paparnya.

Lantas bagaimana dengan pengiriman data pengintaian? Pesawat ini sudah dilengkapi dengan sensor yang langsung terhubung dengan GCS di daratan. Data bersifat real time, dapat langsung diolah di pusat kendali. "Ini merupakan generasi perintis, generasi awal pesawat tanpa awak di Indonesia," ujarnya.

Pesawat khusus ini akan dipakai oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.

"Pengintaian akan dilakukan di TNI AL, dari kapal. Ini masih disesuaikan, semakin kecil semakin lincah," kata Agus.

BPPT dan Kemenhan akan melakukan ujicoba pesawat pada bulan ini di Halim Perdanakusuma.

Pesawat Pengintai Buatan Indonesia, Seberapa Canggih?

Tak perlu keluarkan uang mahal untuk impor, apalagi beli dari Israel.

Kecil-kecil, Alap-alap dan Sriti bak cabai rawit, pantang diremehkan. Pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle)  atau dalam Bahasa Indonesia, pesawat udara nir awak (PUNA) itu memang ukurannya kecil, bentang sayapnya saja kurang dari 4 meter. Tapi, perannya akan sangat besar, terutama menjaga pertahanan wilayah Negara Republik Indonesia. Dari musuh, kapal asing yang menyelonong masuk, juga teroris.

Dan yang paling membanggakan, Alap-alap dan Sriti adalah produk buatan Indonesia, bukan impor. PUNA tipe Sriti sempurna untuk kebutuhan taktis pasukan atau jenis short range, sementara Alap-alap untuk operasi surveillance dan reconnaissance.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan A. Iskandar mengatakan bahwa pihaknya segera memproduksi pesawat tanpa awak itu. Tak sekedar prototipe.

"Sekarang kami sedang finalisasi pesawat itu untuk kepentingan pengintaian dan operasi," katanya usai penganugerahan BJ Habibie Technology Award 2012 di Aula BPPT, Jakarta, Rabu 12 September 2012.

Setidaknya ada dua manfaat dari pesawat tanpa awak made in Indonesia itu. Untuk kepentingan pertahanan -- yang salah satunya mengawasi kapal asing yang masuk wilayah Indonesia -- juga untuk kepentingan sipil. "Pada waktu lalu, pesawat ini digunakan untuk mendukung pembuatan hujan buatan,"kata Marzan.

Bulan September ini akan dilakukan uji coba bersama dengan Kementerian Pertahanan. "Uji coba akal dilakukan di Halim Perdanakusuma. Setelah itu baru produksi diputuskan dan seberapa banyak keperluannya," katanya.

Pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh BPPT sesungguhnya sudah muncul dalam lima varian. Tiga merupakan jenis pesawat UAV untuk survei pemetaan sementara dua varian untuk kepentingan pertahanan. Pesawat ini akan dipakai oleh Kementerian Pertahanan maupun TNI.

Selain Alap-alap dan Sriti, sebelumnya ada Pelatuk, Wulung, dan Gagak. Wulung cocok untuk misi pemantauan high altitude. Antara lain, pemotretan udara pada area yang sangat luas, pengukuran karakteristik atmosfer, dan pemantauan kebocoran listrik pada kabel listrik tegangan tinggi.

Sementara, Gagak cocok untuk misi pemotretan dari udara pada jangkauan luas. Dan Pelatuk cocok untuk misi pemotretan udara pada area kecil, pengintaian jarak dekat suatu sasaran, pemantauan hutan, pemantauan laut dan pantai.

Spesifikasi

Seperti apa pesawat pengintai tanpa awak buatan Indonesia? BPPT menjelaskan, pesawat tanpa awak buatan Indonesia akan didesain dengan konsep autopilot dan autonomous. Pesawat ini secara bergerak otomatis melalui kendali Ground Control System (GCS).

"Jadi tetap terkendali, pesawat nggak bisa kemana-mana, sesuai dengan kendali program di GCS," jelas Agus Suprianto, staf engineering Unit Kerja Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Kedeputian Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT di Jakarta, Rabu 12 September 2012.

Untuk Alap-Alap Double Boom dan Sriti, keduanya secara fisik lebih kecil dibandingkan pesawat tanpa awak untuk kepentingan survei pemetaan lainnya.  Kemampuan tinggi terbang maksimumnya juga lebih rendah dari pesawat survei pengamatan.

"Pesawat pengintai mampu terbang 7.000 kaki, agar lebih jelas dalam meningkatkan performa fokus pengintaian, pembajakan ilegal logging, pembajakan kapal, jadi lebih ke teknologi pertahanan," tambah Agus. Dan pastinya tidak berisik dan menarik perhatian.

Untuk memotret objek pengintaian, pesawat khusus ini dilengkapi dengan kamera video buatan SONY. Kamera ini yang beratnya mencapai 9 kg ini, menurut Agus, memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kamera biasa maupun kamera profesional.

Ia melanjutkan, pesawat akan bisa melakukan pengintaian selepas proses climbing di udara. "Jadi tahapannya, setelah take off, kan climbing, nah setelah itu pesawat baru bisa merekam objek pengintaian. Selama gerak bisa dilakukan pengamatan objek," paparnya.

Sementara untuk pengiriman data pengintaian, dua pesawat ini sudah dilengkapi dengan sensor yang langsung terhubung dengan GCS di daratan. Sementara, data bersifat real time, dapat langsung diolah di pusat kendali.

"Ini merupakan generasi perintis, generasi awal pesawat tanpa awak di Indonesia," ujarnya. Pesawat khusus ini akan dipakai oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. "Ini masih disesuaikan, semakin kecil semakin lincah," kata Agus.

Hal ikhwal pesawat tanpa awak pernah jadi perdebatan seru di awal 2012. Terkait wacana Kementerian Pertahanan membeli empat pesawat tanpa awak dari Kital Philippine Corporation (KPC). Pesawat intai tersebut mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina, dan teknologi dari Israel.

Wacana itu mendapat tentangan dari Anggota DPR, salah satunya Anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan karena Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa. "Bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 26 Maret 2012.

Spesifikasi Alap-Alap Double Boom

Bentang Sayap : 3,510 m

Konfigurasi : inverted v-tail high wibng dan double boom

Berat kosong : 8,5 Kg

Berat payload : 2,5 Kg

Berat maksimum take off, MTOW : 18 Kg

Kecepatan jelajah : 55 Knots

Lama terbang : 5 Km

Jangkauan terbang : 140 Km

Tinggi terbang maksimum : 7.000 kaki

Spesifikasi Sriti

Bentang Sayap : 2,988 m

Konfigurasi : flying wing

Berat kosong : 6 Kg

Berat payload : 2 Kg

Berat Maksimum Take Off, MTOW : 8,5 Kg

Kecepatan jelajah : 30 Knots

Lama terbang : 1 jam

Jangkauan terbang : 5 Nautical mile

Tinggi terbang maksimum: 3.000 kaki

© Viva.co.Id

Posted in: BPPT,UAV