Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah diminta untuk mengevaluasi dan inventarisasi permasalahan atas industri strategis dan pertahanan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk biaya produksi yang membuat industri strategis dan pertahanan tidak memiliki daya saing.

"Sektor industri strategis dan pertahanan membutuhkan banyak investasi dalam bidang industri pertahanan," kata pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, di Jakarta, Ahad (3/6).

Dalam amatan Firmanzah, kinerja bisnis industri strategis dan pertahanan nasional dianggap rendah. Karena itu, ia mengatakan investasi sangat diperlukan untuk merangsang pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

"Industri strategis dan pertahanan bukan hanya terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Namun, masalah minimnya investasi menjadi kendala yang menghambat," paparnya.

Lebih lanjut, Firmanzah mengatakan pemerintah harus berpihak pada industri strategis dan pertahanan dalam negeri. Salah satunya melalui berbagai kebijakan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah sangat penting dalam proses revitalisasi industri pertahanan. "Merevitalisasi industri pertahanan harus segera dilakukan agar menjadi industri pertahanan yang unggul dan bersaing dengan industri pertahanan negara lain. Selain itu, pemerintah harus mengimplementasikan konsep, cetak biru, dan rencana besar revitalisasi industri pertahanan melalui program yang terperinci, terukur, dan terkontrol," ujarnya.

Firmanzah menambahkan, revitalisasi industri pertahanan memerlukan insentif fiskal bagi BUMN industri strategis dan BUMN industri pertahanan yang saat ini terancam tutup.

"Idealnya ada kebijakan insentif fiskal, karena saat ini kondisi PT PAL Indonesia dan PT Dirgantara Indonesia yang sudah masuk taraf mengkhawatirkan. PAL mampu berproduksi namun tidak mampu memasarkan akibat faktor pajak yang notabene dibebankan oleh pemerintah sendiri," katanya. (Ant/Wrt3)

♣ Metrotvnews.com

Posted in: BUMNIS,DI,PAL

Jakarta, 24 Mei 2012, by Admin.

Dalam kata pengantarnya penyiar Radio KBR68H Suryawijayanti mengatakan, Tentara yang kuat dan cerdas tidak banyak berguna dalam pertahanan, bila tidak ada sarana yang mendukungnya. Bayangkan bagaimana Tentara bisa maju ke medan perang dan pulang dengan selamat bila tidak ada perlengkapan persenjataan dan sarana pendukungnya dalam mempertahankan seluruh wilayah negara, disisi lain Indonesia menghadapi masalah dalam memenuhi Alat Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dibutuhkan. Sudah lama menjadi pembicaraan, Alutsista kita masih jauh dari cukup, pembelian tidak bisa dilakukan sekaligus sesuai kebutuhan, karena Alutsista bukanlah barang murah, butuh dana besar untuk membelinya. Pembelian Alutsista sejak lama menuai kritik, kerap lekat dengan dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran dan muncul istilah makelar senjata. Untuk tahu lebih dalam program kerja dan masalah aktual apa saja yang dihadapi Baranahan Kemhan, kami ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

Pertanyaan 1

Apakah pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Indonesia sudah ideal ?

Jawaban 1 :

Sampai saat ini pembangunan pertahanan baru menghasilkan postur pertahanan Negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari Negara tetangga. Sehingga untuk mengawal luas wilayah Indonesia sebesar 19.119.440 km2 yang terdiri dari 13.466 pulau diperlukan Alutsista yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebagai contoh Pesawat Tempur yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara adalah 160 Unit dan 144 Unit Helikopter, Alutsista tersebut belum termasuk pesawat angkut dan pesawat pendukung lainnya sedangkan untuk pengamanan dan pertahanan di wilayah laut diperlukan 190 Kapal Republik Indonesia/KRI (Striking, Supporting dan Patroling) serta 157 Kapal Angkatan Laut (KAL) dari berbagai jenis serta 448 kendaraan tempur (Ranpur) Marinir, belum termasuk Alutsista pendukung lainnya. Kondisi Alutsista yang dimiliki TNI AU saat ini adalah 68 unit pesawat tempur (42,5%) dan 48 Unit Helikopter (33,3%) dengan angka kesiapan hanya 15% sedangkan untuk TNI AL kondisi saat ini memiliki KRI 151 Unit (79%), namun KRI yang dalam kondisi baik/siap operasi rata-rata sebesar 65% dan 60 Unit KAL. dan untuk TNI AD 40% kesiapan.

Pertanyaan 2

Mempertimbangkan masih lemahnya Alustsista dan dinamika perkembangan kawasan yang cepat, Minimum Essential Force (MEF) seperti apa yang ingin dicapai ?

Jawaban 2 :

Prioritas kebijakan pembanguanan MEF Komponen Utama Alutsista TNI 2010-2024 dilaksanakan melalui empat (4) pilihan strategi yaitu : pertama, Rematerialisasi; kedua, Revitalisasi; ketiga, Relokasi; dan keempat, Pengadaaan. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi tiga (3) tahap rencana strategi (Renstra) yaitu :

a. Renstra Tahap I : Tahun 2010-2014, dibangunnya kekuatan MEF Tahap I dengan sasaran untuk meningkatkan kemampuan dasar pertahanan Negara dengan indikator peningkatan kemampuan pertahanan Negara dengan kesiapan Alutsista menjadi 60% dari kekuatan pokok minimum sehingga yang mampu melaksanakan tugas latihan matra, latihan gabungan trimatra dan memiliki efek penggentar (ditterent effect) serta mampu melaksanakan kerjasama militer dengan negara-negara tetangga maupun internasional. Selain itu untuk sasaran di dalam negeri adalah terwujudnya kondisi aman dan damai di berbagai daerah yang terus membaik dengan menurunnya intensitas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI

b. Renstra Tahap II : Tahun 2015-2019; Pembagunan kekuatan MEF pada tahap II adalah merupakan lanjutan pada pembanguanan MEF tahap I dengan fokus utama menyelesiakan rencana strategi (Renstra) Tahap I yang belum selesai dan pemantapan serta peningkatan kemampuan postur TNI Tahap II menuju MEF dengan berpedoman pada kebijakan anggran yang ditentukan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya postur pertahanan sebesar dengan kesiapan Alutsista sebesar 80%, dengan kemampuan terselenggaranya latihan dan operasi gabungan trimatra terpadu.

c. Renstra Tahap III : tahun 2019-2024. Adapun pembangunan kekuatan Pokok Minimum pada lima tahun berikutnya yang merupakan Tahap III adalah merupakan tindak lanjut pembangunan MEF Tahap II yang belum selesai serta implementasi dari rencana pembangunan MEF Tahap III. Diharapkan dengan pemantapan dan peningkatan postur pertahanan MEF Tahap III ini realisasi pembentukan MEF dapat terwujud dengan indikataor kesiapan Alutsista sebesar 100%. Dengan demikian pelaksanaan operasi gabungan trimatra dapat dilaksanakan dengan cepat dan ditterent effect meningkat. Sehingga dengan meningkatnya daya penggentar sistem pertahanan TNI, maka hal itu akan menurunkan intensistas gangguan kedaulatan dan kewibawaan NKRI sampai ketitik terendah.

Pertanyaan 3

Alutsista seperti apa yang diharapkan bisa digarap BUMNIP/BUMNIS maupun swasta untuk menjadi dasar pemenuhan Minimum Essential Force (MEF)?

Jawaban 3 :

Beberapa Alutsista yang dapat digarap BUMNIP / BUMNIS dapat dirinci sebagai berikut :

a. PT. PINDAD

1) Kendaraan Tempur (Panser PINDAD, Panser Anoa 6x6, APS dan Retrofit Tank AMX-13.

2) Senjata : SS-1 V1, SS-1 V2, SS-1 Marinize, Senjata Infantri, Senjata Kelompok, Senjata Perorangan, Senapan Serbu kal 5,56 mm dan Pistol berbagai jenis.

3) Munisi Kaliber Besar (MKB), Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Khusus (Musus) dll. b. PT. DI

1) Helikopter NAS-332

2) Pesawat Terbang Angkut Sedang CN-235 dan CN-295

3) Refurbishment Torpedo SUT

4) Rocket FFAR 2,75”

5) Motor Rocket FFAR 2,75” c. Helm Anti Peluru

d. Payung Udara orang

e. Radar Navigasi

f. Kapal Sea Rider

g. Rompi Anti Peluru

h. Rompi Anti Peluru Level 4-A

i. Rantis ¾ Ton

Pertanyaan 4

Bagaimana dengan negara-negara yang selama ini menjadi mitra Kementerian Pertahanan dalam pengadaan Alutsista ?

Jawaban 4 :

Dalam rangka mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan sangatlah perlu. Untuk mendorong pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis tersebut maka kerjasama industri strategis/pertahanan nasional dalam rangka pengadaan Alutsista TNI dengan negara-negara mitra dikembangkan dengan pemberian Transfer of Technology (ToT). Dalam hal pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam negeri, pemerintah memutuskan tetap mempertahankan konsep kerjasama (joint operation dan joint production) dengan negara lain, tidak tergantung pada 1 negara, juga mempertimbangkan hubungan baik untuk mencegah terjadinya embargo juga diprioritaskan negara dengan ToT dan Offset yang besar, sehingga pembangunan industri pertahanan dalam negeri dapat terlaksana dan kekuatan alutsista TNI dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

Pertanyaan 5 dari Bapak Syaeful

1. Perlu tindakan untuk membuat perumusan kebijakan dibidang teknik dan perlu dievaluasi agar masyarakat mengetahui Alat-alat apa saja yang sudah direformasi dan bagaimana pertanggung jawabannya ?

2. Alat-alat persenjataan berbasis kerakyatan khususnya di perbatasan?

Jawaban 5 :

1. Alokasi pada renstra 2010 – 2014 dialokasikan 50 Trilyun untuk alutsista adalah benar dan sudah dibicarakan beberapa kali pada rapat kerja dengan komisi I DPR dan terbuka dalam arti dapat diikuti oleh para wartawan apa saja alokasi penggunaan anggaran tersebut dan progresnya, perlu diinformasikan bahwa banyak kendala-kendala birokratis yang dihadapi untuk merealisasikan penggunaan anggaran tersebut, Sampai saat ini anggaran 50 trilyun itu masih dalam masuk katagori target yang bisa terpenuhi sekitar 16 trilyun rupiah dan pengeluarannya sudah dibahas dengan DPR Kemhan pada saatnya nanti apabila alat itu sudah hadir ditanah air dan bisa dilihat masyarakat sudah bisa digunakan akan dilaporkan anggaran yang digunakan dan wujud barangnya, Insya Allah pada akhir 2014. Perjalanan masih panjang dan negosiasi masih berjalan sampai menjadi kontrak yang pasti untuk pengadaan barang tersebut.

2. Alutsista yang berbasis kerakyatan itu sudah ada dan termasuk dalam kontrol anggaran 50 trilyun, berupa pembangunan pos-pos perbatasan dilengkapi sarana GPS dan sarana pengamatan lainnya yang lebih baik, alat komunikasi yang lebih disempurnakan lebih cepat dan mampu secara digital dan alat pengamanan disempurnakan, serta sarana transprotasi, semua masih dalam proses pengadaan yang pada saatnya nanti apabila barangnya sudah ada akan kami laporkan secara transparan.

Pertanyaan 6 dari Ibu Wulan

1. Impor pengadaan Alutsista paling banyak dari negara mana ?

2. Untuk masing-masing Angkatan, apakah ada yang diutamakan dalam pengadaan Alutsista ?

Jawaban 6 :

Kemhan dalam evaluasinya tidak ada negara andalan dalam mengimpor Alutsista. Yaitu dari Eropa Barat, Eropa Timur, Rusia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil dan Korea Selatan dan itu dilakukan secara Goverment to Government (G to G) dan Transfer of Technology (ToT).

Pertanyaan 7

Bagaimana startegi dari Kemhan untuk menanggapi masalah Makelar Alutsita ?

Jawaban 7 :

Kebijakan yang diterapkan Kemhan dalam mengatasi masalah makelar adalah mengharuskan dalam setiap proses pengadaan untuk selalu berhubungan langsung, Government to Government (G to G) atau Govermnent to Principle pabriknya diluar negeri serta memanfaatkan Atase Pertahanan di Negara Penjual untuk memastikan bahwa yang ikut dalam proses pengadaan adalah bukan makelar atau perantara. Kemhan juga mempersyaratkan dilakukan inspeksi/peninjauan ke pabrik untuk meyakinkan bahwa Alutsista tersebut memang dibuat oleh pabrik itu.

Pertanyaan 8

Dalam pengadaan Alutsista apakah selalu beli yang baru atau bekas ?

Jawaban 8 :

Tentu semua ingin membeli Alutsista yang terbaik dan yang baru. Namun tidak semua Alutsista harus dalam kondisi baru dan ini berlaku umum.

Pertanyaan 9 dari Bapak Yana, Bogor

1. Kalau kita bisa produksi Alutsista dalam negeri, kenapa beli dari Luar Negeri ?

2. Penyelundupan semakin banyak, kenapa kapal selam kita diperbanyak saja ?

Jawaban 9 :

Pemerintah melalui Perpres 42 tahun 2010 bertekad sekali untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan kita yaitu dengan membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakan strategis dalam hal pembangunan sarana pertahanan untuk menuju kemandirian industri kita, dengan diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road Map sampai tahun 2025 dengan harapan industri pertahanan kita sudah mampu memenuhi kebutuan Alutsista besar, bergerak bersama industri besar oleh bangsa kita sendiri, dan pengalaman kita masalah embargo cukup menjadi beban kita bersama dan ini tidak boleh terjadi lagi.

Batas Teritorial kelautan maritim kita, alokasi anggaran 50 trilyun juga termasuk dalam rencana pembelian 3 kapal selam, ini dalam proses kontrak, karena produksi ini memerlukan waktu lama, kemungkinan bisa diselesaikan pada tahun 2015, 2016, 2017, Kamipun melakukan Transfer of Technology (ToT) dengan penyedia kapal ini yaitu pembangunan 1 unit kapal selam di Indonesia bekerjasama dengan PT.PAL dengan target

Pertama, dalam jangka pendek 3 kapal selam yang baru + 2 kapal selam yang sudah kami miliki mampu kita pelihara sendiri yang besar/berat di Indonesia dan tidak perlu lagi harus keluar negeri

Kedua, dengan memproduksi didalam negeri maka kita dapat menguasai teknologi kapal selam yang lebih baik dan memiliki kemampuan dalam jangka panjang membuat kapal selam kita sendiri.

Pertanyaan 10

Bagaimana kalau masyarakat kita akan melihat Alutsista kita apakah ada pameran khusus untuk rakyat ?

Jawaban 10 :

Kementerian Pertahanan RI setiap 2 tahun mengadakan pameran akbar di bidang defence yaitu kita sebut dengan INDODEFENCE pada tahun 2012 akan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 10 November 2012 di Pekan Raya Jakarta yang diikuti peserta dari dalam negeri dan luar negeri semakin meningkat, khususnya peserta dalam negeri akan memamerkan hasil-hasil Litbang dan Rekayasa juga rancang bangun hasil karya putra-putra bangsa Indonesia baik industri dalam negeri maupun swasta dan dari Perguruan Tinggi.

♣ ranahan.kemhan ♣

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Ilmu Pengetahuan

 Garuda Kalahkan MAS, bahkan sudah lebih besar dari Air France dan BatanTek Meng-Asia

Manufacturing Hope 30

VIVAnews - Dua lagi perusahaan BUMN yang tahun ini melejit melampaui batas negara: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Batan Teknologi (Persero).

Garuda, secara mengejutkan, saat ini sudah lebih besar dari Malaysia Airlines (MAS) dan Thai Airways, Thailand. Bahkan sudah lebih besar dari Air France! Value Garuda kini sudah mencapai Rp18 triliun. Sudah sekitar Rp1 triliun lebih besar dari MAS dan Thai. Dengan demikian untuk Asia Tenggara kini Garuda tinggal kalah dari Singapore Airlines.

Memang tidak ada alasan bagi Indonesia untuk serba kalah dari sesama negara ASEAN. Di antara 10 negara Asia Tenggara kekuatan ekonomi Indonesia sudah mencapai 51% sendiri. Baru yang 49% dibagi 9 negara lainnya.

Di bawah direksi Garuda yang sekarang dengan Dirut Emirsyah Satar, prestasi itu akan terus bisa dipacu. Inilah direksi yang dari segi umur relatif masih muda-muda. Inilah direksi yang berada di puncak antusias dan gairahnya. Iklim seperti itu secara otomatis akan menjalar dan mewabah ke jajaran di bawah dan di bawahnya lagi.

Ekonomi Indonesia yang terus membaik memang bisa menjadi ladang yang subur bagi Garuda. Penambahan pesawat yang terus dilakukan, termasuk yang kelas 100 tempat duduk, akan membuat Garuda terbang kian tinggi.

Langkah terbarunya untuk bisa dipercaya Kanada sebagai pusat perawatan pesawat Bombardier se Asia Pasifik, memberikan hope yang lebih besar lagi. Dengan demikian GMF AeroAsia, salah satu anak perusahaan Garuda, akan menjadi perusahaan kelas dunia juga. Ini karena pembuat mesin pesawat terkemuka di dunia lainnya, GE dari USA juga sudah mempercayakan perawatan mesin GE ke GMF AeroAsia.

PT Batam Tek

Dua Pemikir Batan

Seperti tidak kalah dengan prestasi Garuda dan enam BUMN kelas dunia lainnya (BRI, Bank Mandiri, Telkom, BNI, PGN, dan Semen Gresik) kini muncul si cabe rawit: PT Batan Teknologi.

Tahun ini di bawah Dirut baru Dr.Ir.Yudiutomo Imardjoko, BatanTek tidak hanya bisa bangkit dari kuburnya bahkan begitu bangkit langsung bisa berlari dengan kencangnya. Larinya pun ke mana-mana termasuk ke puluhan negara Asia.

Padahal tahun 2010 lalu BatanTek sudah dicabut nyawanya. Ini gara-gara ada larangan internasional untuk melakukan pengayaan uranium tingkat tinggi. Ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan menjadi senjata nuklir.

Sejak itu PT BatanTek berhenti memproduksi radioisotop. Tim BatanTek sudah berusaha mengubah proses pengayaan uranium menjadi tingkat rendah, tapi tidak mampu. Bahkan BatanTek sudah mendatangkan ahli dari USA untuk menularkan pengetahuan proses uranium tingkat rendah. Tapi juga gagal.

Akibatnya rumah-rumah sakit yang selama ini menggunakan radioisotop dari BatanTek memilih membeli dari sumber lain. Semua pelanggan marah dan memutuskan hubungan. BatanTek praktis mati.

Untunglah Dr Yudiutomo datang dan menjadi dirut baru. Anak Maospati, Magetan, lulusan Fakultas Teknik Nuklir UGM ini memang bukan sembarang orang. Dia meraih gelar doktor di bidang nuklir di Iowa State University USA.

Dr Yudiutomo mengajak ahli nuklir sealmamater di UGM, Dr.Ing Kusnanto untuk menjadi direktur produksi. Dr Kusnanto meraih gelar doktor nuklir dari Aachen, Jerman.

Karena PT BatanTek masih dalam keadaan sulit, sejak awal dua ahli nuklir ini memilih menghemat: menyewa satu rumah untuk dihuni berdua. Keluarga ditinggal di Yogya.

Dua orang inilah yang tidak henti-hentinya berpikir bagaimana agar BatanTek bisa melakukan pengayaan uranium tingkat rendah. Siang malam dua ahli ini terus berdiskusi. Keputusan untuk tinggal satu rumah membuat diskusi mereka berlanjut setelah jam kantor sekalipun. Di rumah kontrakan itulah mereka bisa berdiskusi sampai jam 2 dini hari.

Hasilnya luar biasa: mereka menemukan cara baru mengayakan uranium tingkat rendah. Bukan cara yang sudah dikenal di dunia sekarang ini, tapi cara baru yang untuk mudahnya saya beri saja nama "Formula YK" (Yudiutomo Kusnanto).

Formula YK ini menggunakan prinsip electro plating. Menggantikan cara lama sistem foil target. Prinsipnya, sebelum dimasukkan reaktor nuklir uranium itu di-plating dengan rumus tertenu. Cara ini meski kelak diketahui oleh ahli lain pun akan sulit ditiru. Rumus angka-angkanya tidak akan diungkap.

Masalahnya: dari mana perusahaan dapat tambahan modal? Reaktor nuklirnya sih bisa tetap menggunakan reaktor milik Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang di Serpong itu, tapi banyak peralatan PT BatanTek yang harus diperbaharui atau diperbaiki.

Satu-satunya di Asia

"Perlu berapa?" tanya saya saat rapat dengan dua ahli nuklir itu di Serpong.

"Cukup besar pak, Rp 85 miliar," jawab Dr Yudiutomo.

"Saya carikan!"

Saya pun menghubungi Bank Rakyat Indonesia. Saya memang sangat kagum dan terharu melihat kejeniusan dua ahli ini. Saya bisa merasakan getaran semangatnya yang meluap. Dan saya juga melihat kilatan matanya yang menyiratkan keinginan untuk maju. Inilah ilmuwan yang memiliki kemampuan manajerial yang handal. Intelektual sekaligus entrepreneur!

Dengan penemuan baru Formula YK ini Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara di Asia yang mampu memproduksi radioisotop. Kini seluruh negara Asia datang ke BatanTek untuk membeli radioisotop!

Radioisotop adalah bahan yang sangat penting untuk pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Radioisotop adalah bahan yang tidak bisa dipisahkan dengan kedokteran nuklir. Dengan radioisotop organ-organ di dalam badan bisa dilihat secara berwarna dan tiga dimensi.

Ini sudah beda dengan radiologi yang hanya bisa hitam putih dan dua dimensi.

Maka pemeriksaan melaui MRI, CT, gamma camera, serta operasi yang menggunakan pisau gamma mutlak memerlukan radioisotop. Jepang pun tidak memproduksinya sehingga pasar radioisotop kita amat besar. Apalagi Tiongkok.

Waktu saya mendampingi Presiden SBY makan siang dengan Presiden Hu Jintao di Beijing yang lalu, saya pun promosi radioisotopnya BatanTek. Kebetulan saya berada di sebelah menteri perdagangan Tiongkok. Selama makan siang itu saya terus minta agar Tiongkok membeli radioisotop kita.

Dengan kemampuan Dr Yudiutomo dan timnya menembus pasar Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya, maka masa depan PT Batan Teknologi amat cerah. Tahun ini omsetnya langsung bisa mencapai Rp 200 miliar. Tidak mustahil bakal bisa mencapai Rp 1 triliun dan kemudian Rp 3 triliun di kemudian hari.

Amerika dan Australia, meski mampu membuat radioisotop, mereka bukan pesaing kita. Umur radioisotop ini hanya 60 jam. Setelah itu daya radiasinya habis. Untuk kebutuhan Tiongkok 10 curie, misalnya, Tiongkok harus membeli 60 curie. Yang 50 curie hilang di jalan. Karena itu pengirimannya harus dengan pesawat. Harus dihitung waktu pengirimannya sejak dari Serpong ke bandara dan seterusnya.

Saya tentu ingin dua ahli kita ini tidak berhenti di radioisotop. Keduanya juga optimis pengetahuannya akan sangat berguna untuk pertanian dan pengeboran minyak.

Tapi biarlah BatanTek maju dulu. Jadi raja Asia dulu. Dua tahun lagi kita bicara nuklir untuk mengamankan pangan kita.

(*) Dahlan Iskan adalah Menteri BUMN

• VIVAnews

Posted in: BATAN,BUMNIS,Ilmu Pengetahuan,Nuklir

CMS PT LEN

Jakarta, InfoPublik - TNI Angkatan Laut dan PT LEN, menandatangani piagam kesepakatan kerja sama saling menguntungkan, untuk mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan pembuatan rekayasa elektronik pertahanan di lingkungan TNI AL.

Penandatanganan dilakukan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (19/6). Sebagai pihak pertama, PT LEN Industri (Persero) diwakili oleh Wahyuddin Bagenda selaku Direktur Utama, sedangkan TNI AL sebagai pihak kedua diwakili oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal) Laksamana Muda TNI Ade Supandi, S.E.

Asrena Kasal, mengatakan kerja sama antara kedua instansi tersebut antara lain melingkupi, kerja sama dalam bidang penelitian, pengembangan Combat Management System, alat komunikasi militer, alat instruksi atau penolong instruksi, serta peperangan elektronika. Selain itu dalam bidang peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang rekayasa elektronika pertahanan juga menjadi hal pokok pada kerja sama tersebut.

Kerja sama ini merupakan upaya untuk mensinergikan sumber daya yang dimiliki TNI AL dengan PT LEN Industri (Persero), sekaligus dalam rangka mendayagunakan kemampuan industri dalam negeri guna mendukung kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI AL dan penguasaan teknologi elektronika pertahanan, ujarnya.

Mengenai waktunya, kerja sama ini kata dia, dipastikan akan berjalan hingga lima tahun kedepan terhitung sejak 19 Juni 2012.

Kami optimis realisasi kerja sama ini dapat mensejajarkan industri pertahanan dalam negeri dengan industri pertahanan di dunia internasional, dan menumbuhkan kemandirian Indonesia akan pemenuhan kebutuhan Alutsista.

“Saya harap seluruh pihak akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas masing-masing,” kata Ade Supandi. Sementara Dirut PT LEN Industri Wahyuddin Bagenda, berharap, kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik, dan implementasinya di lapangan dapat diwujudkan secara nyata.(rm)(bipnewsroom)

Posted in: BUMNIS,LEN,TNI AL

Bandung (ANTARA News) - PT Dirgantara Indonesia (Persero), akrab disebut ringkas PTDI, adalah salah satu industri kedirgantaraan terkemuka Asia yang berpengalaman dan berkompetensi dalam rancang bangun, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang.

Agustus ini PTDI memasuki usia 36 tahun. Usia yang seharusnya membuat satu perusahaan sukses.

Namun karena sejumlah faktor, diantaranya krisis moneter 1997-2000, PTDI harus menjalani keadaan jatuh bangun. Bukan hal mudah mempertahankan keberadaan sebuah perusahaan, apalagi perusahaan kedirgantaraan.

PTDI resmi berdiri pada 23 Agustus 1976, namun aktivitas pembuatan pesawat terbang telah berlangsung setahun setelah Indonesia merdeka, ditandai dengan tdibentuknya Biro Rencana dan Konstruksi Pesawat pada Tentara Republik Indonesia (TRI) tahun 1946.

Semula berkedudukan di Madiun, aktivitas itu kemudiann dipusatkan di Bandung. Lalu, pada 1953, mendapat wadah baru bernama Seksi Percobaan. Empat tahun kemudian menjadi Sub-Depot Penyelidikan, Percobaan dan Pembuatan Pesawat Terbang.

Pada 1960, ditingkatkan menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP).  Lima tahuh setelah itu berubah menjadi Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP).

Pada 1966 KOPELAPIP digabungkan dengan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) dengan produk yang dihasilkan antara lain pesawat Sikumbang, Belalang 85/90, Kunang, Super Kunang, Gelatik / PZL-Wilga (lisensi dari Ceko–Polandia).

Tahun 1975, PT Pertamina membentuk Divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan (ATTP) untuk menyiapkan infrastruktur bagi industri kedirgantaraan Indonesia.

Berdasarkan Akte Notaris No.15 tanggal 24 April 1976, berdirilah PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang dipimpin Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie dengan menggunakan aset gabungan LIPNUR dan ATTP, berupa dua hanggar, beberapa mesin konvensional dan sekitar 500 karyawan.

Program utamanya memproduksi Helikopter NB)-105 (lisensi MBB) dan NC212(lisensi CASA Spanyol).

Perusahaan ini resmi didirikan pada 23 Agustus 1976 oleh Presiden Republik Indonesia.

Tiga tahun kemudian, bersama-sama CASA Spanyol, perusahaan ini merancang pesawat baru CN235 yang kini dioperasikan banyak negara di dunia, termasuk jenis pesawat serba bisa tidak mengenal tua yang mampu berperan pada segala zaman seperti C-130 buatan Lockheed, Amerika Serikat.

Pada April 1986, melalui Keputusan Presiden (Kepres) no.15/1986 dan Rapat Umum Pemegang Saham, nama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio diganti menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Pada priode ini, IPTN secara mandiri telah berhasil membuat rancang bangun pesawat terbang N-250.

Didesak perubahan lingkungan eksternal, perusahaan mereorientasi bisnisnya dengan diantaranya mengubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Nama baru ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 24 Agustus 2000.

Dengan visi perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara berbasis teknologi tinggi dan mampu bersaing di pasar global mengandalkan keunggulan biaya, PTDI membangun bisnisnya dalam beberapa penggolongan pekerjaan, Aircraft Integration, Aerostructure, Aircraft Services, Teknologi dan Pengembangan,

 Pengakuan di tengah keprihatinan

Kemampuan dan keberhasilan PTDI dalam menguasai teknologi yang diterapkan dalam bidang desians, manufaktur, jaminan kualitas, dukungan produk, pemeliharaan dan overhaul pesawat terbang, membuat PTDI memperoleh berbagai sertifikasi pengakuan dari pihak otoritas , baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penguasaan teknologi dan pengakuan dunia telah membuat peran PTDI dalam pembangunan nasional sangat terasa dengan diproduksi dan dipasarkannya produk-produk dan jasa pesawat terbang ke pasar global.  Ini menghasilkan devisa dan pajak bagi negara.

PTDI juga menghasilkan SDM kedirgantaraan profesional yang berdampak positif pada industri lainnya.

PTDI juga secara nyata telah memberi kontribusi pada kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

PTDI masih terus memproduksi pesawat CN235 sebagai produk unggulan, di samping NC212 dan helikopter (Superpuma dan Bell 412), dan membangun produk terbaru N-219 yang berkapasitas 19 orang penumpang yang dirancang untuk melayani kebutuhan penerbangan perintis.

Untuk meningkatkan prospek bisnisnya, PTDI bekerjasama dengan Airbus Military untuk memproduksi dan memasarkan C295 di Asia Pasifik.

Pesawat ini basisnya adalah CN-235 sehingga pengerjaannya tidak mmemerlukan upaya lebih.

amun menginjak umur 36 tahun, PTDI boleh disebut belum mampu berdiri tegak karena dibelik banyaknya persoalan.

Berawal dari krissis moneter yang menimpa Indonesia pada 1997,  dilanjutkan dengan Letter of Intent (LoI) pemerintah Indonesia dan IMF pada 1998, membuat Indonesia salah satunya tidak boleh lagi berdagang pesawat sehingga pemerintah tidak boleh lagi mengucurkan dana kepada PTDI yang saat itu bernama PT IPTN).

Padahal saat itu PTDI telah menerima order milyaran dolar AS untuk produksi pesawat N250.

Sejumlah teknologi dan peralatan sudah didatangkan, semua siap memproduksi N250 (pesawat hasil rancang bangun karyawan-karyawati PTDI), bahkan prototipe N250 juga sudah dibuat dua buah dan diterbangkan, siap jual serta tinggal menunggu proses sertifikasi saja.

PTDI juga telah merekrut karyawan begitu banyak sehingga total karyawan menjadi 17.000 karyawan. Ini total karyawan yang pantas untuk sebuah perusahaan dirgantara yang memang padat SDM. Sebagai perbandingan, Boeing memiliki personil sangat besar, 150.000 orang.

Namun kesepakatan dengan IMF itu menghancurkan mimpi. Proyek N250 batal, sementara perusahaan harus memikirkan cara menghidupi karyawan yang terlanjur direkrut itu.

Akibatnya manajemen PTDI menawarkaan pensiun atas permintaan sendiri (APS).

Priode 1999 - 2001, PTDI berusaha bangkit dengan mengembangkan unit-unit bisnis, agar perusahaan tetap menjalankan roda bisnisnya. Pada priode ini, PTDI sempat menikmati keuntungan usaha.

Namun kemudian kian besarnya demonstrasi membuat kinerja PTDI merosot drastis, dan citra pun terkikis.

Pada 2003, manajemen PTDI memutuskan mengambil upaya penyelamatan dengan merumahkan seluruh karyawan, kecuali sebagian kecil yang benar-benar dibutuhkan.

Beberapa bulan kemudian karyawan dipanggil untuk bekerja kembali namun melalui saringan ujian tes tulis dan tes kompetensi.

 Tahun 2004), sebanyak 6.561 karyawan di-PHK.

Berkurangnya karyawan, tidak membuat perusahaan menjadi efisien dan efektif. Hal tragis terjadi pada September 2007 ketika PTDI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Namun Desember tahun itu juga, statud pailit itu dicabut. Akal sehat bangsa ini ternyata masih logis.

Pada 2008 - 2009, PTDI berusaha bangkit kembali. Penjualan senilai Rp 557 milyar pun diraup.

Hingga 2010, nilai penjualan PTDI meningkat kurang lebih Rp 1 trilyun. Tapi PTDI sejatinya masih merugi. Keuntungan yang didapat belum bisa menutupi pengeluaran.

Sampai akhir 2011, jikaa tidak didukung dana talangan pemerintah, PTDI diprediksi mengalami defisit arus kas senilai Rp 675 milyar akibat beberapa faktor seperti kesulitan likuiditas untuk membiayai pekerjaan yang sudah terkontrak dan tekanan beban operasional.

Itulah, serentetan masalah yang dialami PTDI dalam masa surut demi mempertahankan diri sebagai industri kebanggaan Indonesia tercinta ini.

 Bangun kembali

Hingar bingar PTDI terdengar sampai ke wilayah terpencil. Demontrasi eks karyawan PTDI untuk menjatuhkan perusahaan selalu menjadi headline suratkabar-suratkabar terkemuka.

Begitu juga kerasnya suara beberapa wakil rakyat yang menginginkan PTDI dibubarkan karena terus merugi.

Namun semua itu mampu dilalui PTDI dengan penuh sabar dan kerja keras. Semua usaha yang dapat menghasilkan duit telah dilakukan.

Hasilnya, PTDI bangkit kembali.  Masa sulit telah dilewati.

Pemerintah juga mulai serius melihat PTDI dengan menunjuk PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset) untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi PTDI.

Sayap bisnis kembali mengepak untuk terbang membawa PTDI menjadi perusahaan yang sehat dan stabil.

Di balik gerakan bangun kembali ini, berdiri kokoh jajaran manajemen puncak, menengah dan bawah dengan idealisme tinggi membangun PTDI.

Sambil menunggu turunnya dana program restrukturisasi dan revitalisasin sekitar Rp2 trilyun  --tahap pertama Rp1 trilyun pada 2012 dan sisanya tahun 2013-- beberapa pekerjaan tuntas dikerjakan.

 Menunjukkan kemajuan

Pada periode ini PTDI diam-diam mencatat satu demi satu keberhasilan bisnis, diantaranya mengirimkan 2000 komponen Airbus A320/A321, pesanan empat unit pesawat intai maritime canggih CN235 Korean Coast Guard, mengirimkan tailboom MK II EC725 / EC225 ke EuroCopter dan kontrak kerjasama dengan Airbus untuk pembuatan sembilan unit pesawat transportasi militer C295 untuk TNI AU.

Catatan istimewa, sejak 2011 PTDI telah disertakan dalam pekerjaaan rancang bangun oleh Airbus Industries dalam proyek pesawat komersil berbadan lebar untuk masa depan, Airbus A350.

Juli lalu, PTDI bersinergi dengan PT Merpati Nusantara (Persero) untuk pembuatan 20 unit pesawat NC212-400.

Sebelumnya, PTDI menandatangani nota kesepahaman pembelian 20 unit N219 dengan PT NBA yang meski menghasilkan pesawat kelas kecil tetapi punya arti strategis, baik bagi kepentingan negara 17.000 pulau ini, maupun bagi PTDI.

Catatan istimewa lain dalah kesertaan PTDI sebagai pembuat tunggal komponen penting sayap A380, pesawat komersil bertingkat dua dan terbesar dunia sekarang ini.

Catatan keberhasilan ini berlanjut dengan dipesannya tujuh unit helikopter NBell 412 versi militer di mana dua unit sudah bertugas untuk TNI AD dan satu lainnya oleh TNI AL.

Juga, kerjasama jangka panjang untuk membangun pusat unggul bidang pertahanan dan dirgantara bersama NSI (Nusantara Secom Interface) dan Dessault Systems Perancis, kontrak pembelian tiga unit CN235 oleh TNI AL, CN235 MPA yang telah diserahterimakan kepada TNI AU dan penyerahan CN235-220 AT VIP ke Senegal Air Force, kerjasama dengan Iberia Maintenance Spanyol dalam bidang perawatan, pemeliharaan dan operasi serta pekerjaan-pekerjaan komponen pesanan Boeing untuk B777 and B787.

Last but not least, langkah besar sampai puluhan tahun ke depan ini berpijak pada fondasi-fondasi yang dibangun PTDI berupa program pesawat temput supercanggih masa depan yang sementara ini dinamai KF-X.  Pesawat ini berkelas jauh di atas F-16 bahkan Sukhoi-30.

Selain itu mengirimkan personil-personil dan kader ke Korea Selatan, mendirikan pusat rancang bangun KF-X di Bandung yang berhubungan instan dengan gedung pusat KF-X di Daejon, Korea Selatan.

Semoga ini menunjukkan PTDI mampu membuktikan sebagai salah satu industri strategis yang benar-benar andalan bangsa, khususnya dalam penyediaan alut sista dirgantara.

Semua upaya ini tercepai berkat perhatian dan dukungan penuh pemerintah, kerja keras dan dedikasi ikhlas seluruh jajaran PTDI.

Dirgahayu 36 tahun PTDI

(*) Departemen Komunikasi PTDI

(Antara)

Posted in: BUMNIS,DI

Debu yang menempel di badan pesawat N-250 buatan Baharudin Jusuf Habibie mungkin sedikit-sedikit terhapus seiring menggeliatnya kembali industri kedirgantaraan dalam negeri. Pada 2012 ini, titik tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri, sudah dipacakkan pada 5 Oktober lalu. UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertepatan dengan hari ulang tahun ke-67 TNI itu.

Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa regulasi itu merupakan oli untuk bisa licin meluncurkan berbagai produk alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri. Lahirnya UU ini dipercaya bakal mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Maklum, dengan keberadaan regulasi ini, persoalan laten mengenai kesulitan sinergi antar industri pertahanan, bisa terselesaikan. Apalagi, UU ini mengatur sinergi antar industri strategis maupun industri pertahanan dalam memproduksi alustsista.

Kelahiran UU Industri Pertahanan tak bisa dilepaskan dari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada 2010 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Keberadaan KKIP amat menguntungkan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, maupun PT PAL, sebagai tiga industri pertahanan terbesar milik negara.

KKIP-lah yang berkontribusi membentuk masterplan revitalisasi industri pertahanan, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alutsista TNI dan Polri, serta verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.

KKIP dibentuk untuk mengawal pembangunan alutsista dalam negeri hingga 2029 yang dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, 2010 hingga 2014, KKIP mencanangkan empat program strategis, meliputi penetapan program revitalisasi industri pertahanan, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan dan penyiapan produk masa depan.

Pada 2012 ini, hampir semua program sudah terealisasi. Bahkan, PT DI sudah merasakan manfaatnya.

"Sebelum ada KKIP, untuk pemesanan alutsista TNI harus melalui proses tender. Kalau saat ini, pengguna (TNI) bisa menunjuk secara langsung industri yang diinginkan. Yang terpenting, kesanggupan dari PT DI untuk menerima pesanan dari TNI dan Polri," kata dia.

Sebagai bukti, pada 2011, PT DI sudah menerima pesanan tujuh unit helikopter Bell 412 EP dan sejumlah alutsista lainnya dari TNI. Bahkan, pada 2012 ini PT DI menerima pesanan pembuatan 9 unit pesawat angkut CN-295, 2 unit pesawat helikopter super puma untuk TNI AU, bahkan PT DI telah mengekspor pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA).

Kemitraan Strategis

PT DI juga melakukan kemitraan strategis dengan produsen pesawat dari luar negeri, seperti Airbus Military dan Eurocopter European Aeronautic Defense Space Company (EADS). Kemitraan dengan Airbus Military akan semakin erat setelah kesepakatan produksi bersama pesawat C 212-400 versi upgrade dan C295. Pesawat yang akan dinamai NC 212 itu ditawarkan kepada pelanggan sipil serta militer, dilengkapi dengan avionik digital dan sistem autopilot terkini.

PT Pindad juga menerima banyak pesanan alutsista. Salah satu produk yang diminati adalah panser anoa 6x6 yang telah melanglang buana dan menjadi kendaraan taktis dalam misi perdamaian PBB, sedangkan PT PAL dipercaya menggarap kerja sama pembuatan tiga unit kapal selam dengan Korea Selatan.

Ada pula pembuatan kapal trimaran, yaitu kapal antiradar dengan tiga lambung asal Swedia yang dibuat perusahaan swasta di Banyuwangi. Kapal yang memiliki kemampuan minim terdeteksi radar dengan kecepatan 48 knots dan dilengkapi pelontar roket ini akan digunakan TNI AL untuk operasi khusus. Walaupun pada percobaan pertamanya, kapal ini gagal dan harus terbakar habis.

Di sektor swasta, industri pertahanan juga menggeliat, seperti pembuatan Kapal Cepat Rudal (KCR) C705 produksi PT Palindo Marine seharga 73 miliar rupiah yang memiliki kecepatan 30 knots. Jarak tembak sasaran rudal C705 mencapai 70 kilometer. Saat ini, satu KCR yang diberi nama KRI Clurit telah beroperasi di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat.

Namun, keberhasilan sejumlah industri pertahanan itu masih sangat kecil dibandingkan dengan impor alutsista yang dilakukan tiga matra TNI. Saat ini sebagian besar alutsista milik TNI masih didominasi produk luar. Pesawat tempur masih didominasi nama, seperti F-16, sukhoi, dan hawk. Tank-tank pun masih didominasi produk asing. Tak terkecuali dengan kapal-kapal tempur.

Tak heran, jika Wakil Presiden Boediono pada pembukaan Indo Defence 2012 Expo dan Forum di Jakarta, Rabu (7/11), mengatakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara yang sukses mengembangkan industri pertahanan. Di banyak negara yang sudah sukses mengembangkan industri pertahanan, mereka tidak melepaskan industri itu tumbuh sendiri.

Dia menyatakan industri pertahanan adalah salah satu dari industri berteknologi tinggi. Setiap pembuatan perencanaan dan rancangan harus diintegrasikan dengan kemampuan secara luas, termasuk perguruan tinggi. Jika tidak, industri pertahanan akan mandek.

Lahirnya UU Industri Pertahanan merupakan perkembangan baik karena akan memberikan guideline yang bisa dipegang semua pelaku. Masalahnya sekarang, bagaimana ini diterjemahkan dan direalisasikan dalam program yang lebih operasional dan konkret, selain tentunya menyangkut biaya dan kualitas produknya.

Oleh karena itu, Wapres mendorong agar kerja sama dengan industri pertahanan di luar negeri bisa dilaksanakan dengan baik. Kerja sama itu bisa memberikan keuntungan bagi kemajuan kedua industri pertahanan yang bekerja sama.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menuturkan lahirnya UU Industri Pertahanan sangat strategis dan fundamental untuk membangkitkan kembali industri pertahanan. Adanya UU ini diyakini akan mendorong kemampuan memproduksi dan pengembangan jasa pemeliharaan dari industri pertahanan semakin berkembang.

"Ini akan memberikan dampak, di antaranya kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia menjadi andal. UU ini juga akan menguatkan industri pertahanan itu sendiri untuk mandiri dan memproduksi produk alutsista secara berkesinambungan," ujar dia.

Pada 2029 diharapkan industri pertahanan Indonesia sudah bisa disejajarkan dengan industri pertahanan dunia. Capaian itu mungkin akan membuat Habibie terharu.

● Koran Jakarta

Posted in: Alutsista,BUMNIS

Bandung - PT Pindad telah memasok Panser Anoa untuk TNI angkatan darat. Panser ini diproduksi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat.

Pekerja menyelesaikan perakitan kendaraan tempur lapis baja APC 6x6 Anoa 2 di Unit Produksi PT Pindad, Bandung, Jawa Barat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memprioritaskan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) buatan dalam negeri.

Produk alutsista buatan dalam negeri tersebut tidak kalah dengan hasil pabrikan luar negeri.

Hingga saat ini Panser Anoa sendiri laris dibeli oleh TNI angkatan darat. Kesatuan yang dipimpin Letjen TNI Pramono Edhi Wibowo ini total telah membeli 226 unit dari PT Pindad.

Panser Anoa ini memiliki beberap` varian tipe tergantung kebutuhannya.

Kendaraan tempur jenis ini rata-rata memiliki bobot sekitar 14 ton dengan kecepatan melaju 80 km/jam di jalur on road dan 40 km/jam di jalur off road.

Panser ini juga dilengkapi persenjataan yang disesuaikan dengan tipe masing-masing. Transmisi otomatis juga melengkapi keunggulan kendaraan tempur ini.

PT Pindad telah memasok Panser Anoa untuk TNI angkatan darat. Panser ini diproduksi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat.

Petugas menguji kendaraan tempur lapis baja yang sudah selesai di rakit seperti rintangan jalur kemiringan 30 derajat, turunan curam dan melintasi air.

PT Pindad telah memasok Panser Anoa untuk TNI angkatan darat. Panser ini diproduksi di PT Pindad, Bandung, Jawa Barat.

© Detik

Posted in: BUMNIS,Kendaraan Militer,PINDAD

Jakarta - Keinginan kalangan industri pertahanan itu disampaikan kepada pihak penyelenggara pameran Indo Defence 2012 Expo yang di gelar hari ini (Rabu;07/11/2012) di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Pameran yang diselenggarakan Departemen Pertahanan sepanjang tanggal 7 - 10 November mendatang, rencannya akan dibuka oleh Wakil Presiden Budiono.

Informasi yang disampaikan pihak penyelenggara, PT Nanindo, kalangan industri dalam negeri menginginkan lebih dari sekedar dari transfer teknologi dari negara asal. Seperti adanya pinjaman lunak baik dari perusahaan maupun badan keuangan luar dan dalam negeri. Transfer teknologi tanpa diimbangi dengan pendanaan yang kuat, maka tidak akan terlaksana dengan baik. Kalangan usaha meminta kementrian pertahanan, untuk memfasilitasi keingin para pengusaha industri dalam negeri.

Berdasarkan data yang diterima panitia penyelenggara pameran, sejumlah industri pertahanan dalam dan luar negeri telah mendaftarkan hadir dalam ajang pameran ini. Diantaranya PT.Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT. Pindad, PT. LEN, Lundin, Lockheed Martin, Damen Schelde Naval Shipbuilding, DSME, EADS, Team Australia, Russian Technologies, Bel Tech Export, SSM, Ukrspecexport

© Indosiar

Posted in: BUMNIS

Jakarta - BUMN di sektor industri pertahanan dalam keadaan memprihatinkan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam penutupan Seminar TNI AL dan Industri Pertahanan di Jakarta, Rabu (19/12/2012), menyampaikan sejumlah kesimpulan, termasuk kondisi BUMN sektor pertahanan yang memprihatinkan.

"Banyak mesin tua dan pekerja yang lanjut usia sehingga perlu regenerasi. Penyehatan keuangan juga dilakukan," kata Purnomo.

Menteri Pertahanan optimistis pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) hingga 2015 akan membutuhkan pasokan dari BUMN sektor pertahanan. Kondisi itu akan membangkitkan kembali BUMN sektor pertahanan, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal, dan lain-lain.

"Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan kita membeli produk dalam negeri. Pembelian dari luar negeri juga diutamakan transfer teknologi dan perakitan dengan BUMN," kata Purnomo.

Saat ini, sejumlah pesawat terbang dan helikopter serta tank untuk tiga matra TNI sedang dipesan Kemhan dari BUMN terkait.

Humas PT Dirgantara Indonesia, Sonny Saleh Ibrahim, menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan pesanan pesawat tipe CN-235 Maritime Patrol, CN 212-200, Helikopter Super Puma, dan Bell 412 pesanan Kementerian Pertahanan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2015. Jumlah total pesanan mencapai lebih dari 40 unit helikopter dan pesawat.

● Kompas

Posted in: BUMN,BUMNIS,Pesawat

Menristek: Indonesia Produksi Pesawat N219 pada 2014

Prototipe Desain N219

Jakarta � Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, Indonesia akan memproduksi pesawat N219 pada 2014.

"Tahun ini masih dalam tahap desain, kemudian 2013 dibuatkan prototype dan 2014 akan diproduksi," ujar Menristek dalam lokakarya Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional di Jakarta, Kamis.

Pesawat yang mempunyai kapasitas 19 penumpang tersebut, akan melayani wilayah pegunungan dan sulit dijangkau.

Pesawat N219 adalah pesawat yang mempunyai dua baling-baling dan hanya membutuhkan landasan 500 meter.

"Angkutan udara memang diperlukan karena cepat, sarana mempersatu bangsa, menjangkau daerah terpencil, dan juga menunjang sektor lain."

Kemristek sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 310 miliar yang digunakan untuk pembuatan prototype.

Untuk memproduksi pesawat tersebut melibatkan sejumlah lembaga seperti Lapan, PT DI, dan BPPT, katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang S Tejasukamana, mengatakan bahwa pada tahun 2013 akan diproduksi empat pesawat prototype yang digunakan untuk uji terbang dan uji struktur.

"Hampir 70 persen bandara di Indonesia mempunyai landasan di bawah 800 meter," ujar Bambang.

Pesawat N219 tersebut, lanjut dia, sudah dipesan oleh sejumlah maskapai penerbangan sebanyak 50 unit. Namun sebelum dijual, kata Bambang, pihaknya akan melakukan sertifikasi terhadap pesawat tersebut.

Bambang mengatakan, pesawat yang dibuat tersebut lebih murah dibandingkan pesawat sejenis yang diproduksi negara lain.

Selain itu, pada tahun 2016 juga menargetkan akan memproduksi N245 dan pada 2017 memproduksi N270, katanya.(rr)

Lapan Siapkan 4 Prototype Pesawat Perintis N 219 Seharga Rp 310 M

Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan membuat empat buah pesawat prototype pesawat perintis N 219 pada awal tahun depan. Untuk proyek itu, Kementerian Riset dan Teknologi RI mengucurkan dana sebesar Rp 310 miliar.

"N 219 dikerjakan Lapan dan DI (PT Dirgantara Indonesia), proses power on sudah selesai dan sekarang menuju ke prorotyping," ujar Kepala Lapan, Bambang S Tejasukmana di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (20/12/2012).

Dengan dana Rp 310 miliar, akan dihasilkan empat prototipe pesawat N 219. "Akan dibangun 4 prototype. Yang diujiterbangkan 2, diuji struktur 2 (tanpa mesin). Uji struktur seperti uji tabrakan," lanjutnya.

Pesawat berkapasitas 19 penumpang ini dinilai akan menjawab kebutuhan daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi darat.

"Dia bisa mendarat di landasan pendek. Di lapangan rumput dan tanah juga bisa mendarat," jelas Bambang.

Hal ini diamini oleh Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. "Yang mengerjakan Lapan, yang mengujinya BPPT, kita ristek yang mengkoordinir semuanya," kata Hatta.

"Untuk penumpang saja, tapi bisa sekalian barang juga," imbuhnya.

Pesawat ini ditargetkan selesai sertifikasi pada tahun 2014 mendatang. (sip/rmd)

● Antara I Detik

Posted in: BPPT,BUMNIS,DI,LAPAN,Pesawat,PINDAD

BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia (DI) menargetkan bisa merampungkan pembuatan 18 unit pesawat sepanjang tahun ini. Sejumlah pesawat yang beberapa diantaranya pesanan TNI tersebut merupakan hasil kontrak tahun lalu.

Sonny Saleh Ibrahim, Direktur Bidang Kualitas sekaligus Manager Komunikasi Dirgantara Indonesia, mengatakan ke-18 pesawat tersebut yaitu CN 295 pesanan TNI AU sebanyak 3 unit. Lalu, CN 235 patroli maritime untuk TNI AL sebanyak 3 unit, NC 212 untuk TNI AU mencapai 2 unit, dan 1 unit helikopter Super Puma NAS 332 untuk TNI AU.

"Selanjutnya, ditambah 6 unit helikopter Bell 412 EP bagi TNI AD yang kami serahkan beberapa waktu silam," kata Sonny. Khusus pemesanan TNI, Sonny menegaskan, pihaknya terus menyelesaikannya hingga 2015. Jenis pesawatnya adalah CN, Super Puma, dan helikopter Cougar.

Target Kontrak

Sementara, tahun ini PT DI memproyeksikan nilai kontrak yang bakal diperoleh perseroan hanya tembus Rp 4,24 triliun. Sonny mengakui bahwa proyeksi kontrak tahun ini lebih kecil daripada realisasi tahun lalu.

Pada 2012, total nilai kontrak PT DI mencapai Rp 7,9 triliun. Kontrak-kontrak tahun lalu berupa pengadaan pesawat bagi TNI. Selain itu juga termasuk pemesanan pesawat beberapa negara.

Tahun lalu, kata Sonny, kontrak terbesar merupakan pengadaan pesawat CN dan helikopter. Nilainya, sekitar Rp 7,5 triliun. Kemudian pihaknya memperoleh kontrak sektor lainnya yang bernilai total Rp 385 miliar.

"Kontrak Rp 385 miliar itu bersumber pada aircraft service senilai Rp 104 miliar, komponen pesawat komersil sejumlah Rp 216 miliar, dan alutsista engineering seharga Rp 65 miliar," tuturnya.

  ● Tribunnews

Posted in: BUMNIS,DI,Helikopter,Pesawat

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Indonesia dan Turki sepakat bekerja bersama membangun medium tank.

Penandatanganan MoU kerja sama itu sendiri sudah dilakukan pada ajang IDEF 2013 di Turki, awal mei lalu.

Disebutkan pula, masing-masing negara akan berpartisipasi sebanyak 50%-50% dalam hal pembiayaan dan pembuatan prototipe.

Skema produksi bersama sendiri nantinya akan meniru proses pembuatan CN-235 antara IPTN (sekarang PT.DI-red) dan CASA.

Namun, bagaimana detail kerjasama tersebut belumlah banyak terungkap. Redaksi ARC kemudian mencoba mencari tahu ke beberapa pihak yang terkait dalam skema kerjasama Medium tank ini. ARC kemudian mendapatkan sedikit jawaban.

Yang pertama, Medium tank yang akan dibikin nanti adalah benar-benar desain baru. Jadi tidak merujuk kepada Ranpur ACV-300 bikinan FNSS, yang telah dipelajari pula dari Pindad. Yang kedua, biaya untuk pengembangan desain hingga membuat prototipe adalah sebesar US$ 24 juta. Dengan demikian, Indonesia Turki akan dibebani masing-masing sebesar 12 juta dollar.

Selanjutnya, pada akhir Juni atau awal Juli, Pindad dan FNSS sudah menyerahkan proposal skema pembuatan Tank Medium kepada Kementrian Pertahanan RI. Proposal itu berisikan mengenai perkiraan besaran biaya, timeline produksi, hingga desain medium tank.

ARC juga mendapatkan informasi, nantinya akan dibuat sebanyak 3 prototipe yang rencananya selesai pada 3-4 tahun mendatang. 1 prototipe dibuat di Pindad, dan 2 lainnya di FNSS.

Namun, salah satu prototipe yang dibuat di FNSS hanya berupa Tank tanpa kelengkapan isi, alias kosongan. Prototipe kosongan ini nantinya digunakan untuk uji ketahanan berbagai macam tembakan.

Namun demikian, informasi ini barulah tahapan awal. Kedepannya, masih bisa berubah banyak tergantung hasil diskusi antara pihak Pindad dan FNSS serta Kementrian Pertahanan kedua negara. Apapun hasilnya, kita doakan saja semoga rencana ini berjalan lancar.

  ● ARC

Posted in: BUMNIS,Kendaraan Militer,PINDAD

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan baru tiba dari lawatan ke Filipina. Saat bertemu Presiden Filipina Benigno Aquino III di sana, Dahlan menawarkan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

"Saya jualan pesawat Dirgantara Indonesia. Di sana (Filipina) lagi memerlukan pesawat," ucap Dahlan saat diskusi dengan wartawan di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Dahlan menawarkan pesawat tipe NC 212, CN 235 dan CN 295 ke pemerintah Filipina. Sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Filipina yang tembus di atas 7%, maka dibutuhkan pula faktor penunjang lain, salah satunya pesawat buatan Bandung, Jawa Barat.

"Pesawat 212, 295 dan 235. Mereka punya uang untuk beli dan perlu. Cadangan devisa mereka US$ 80 miliar," tambahnya.

Selain pesawat, Dahlan juga akan menindaklanjuti tawaran kerjasama pengembangan kebun kelapa sawit dan perbankan syariah di Filipina. Ia meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menindaklajuti tawaran pengelolaan lahan sawit di Filipina bagian selatan.

"Disediakan 20 ribu hektar tahap pertama. Kita belum kordinasi dengan teman-teman PTPN. Dalam waktu dekat BUMN akan ke Filipina," ucapnya.

Sementara untuk perbankan syariah, Dahlan akan mengumpulkan Bank BUMN syariah Indonesia untuk masuk ke Filipina. Ia ingin melihat perbankan syariah Indonesia berkembang hingga ke luar negeri.

"Hubungan di bidang politik baik, maka di bidang ekonomi harus baik maka kita masuk ke bank syariah. Kita punya bank syariah besar," tegasnya.(feb/ang)

 Hebat! 120 Pesawat C295 Made in Bandung Dipakai Berbagai Negara

Sebanyak 120 unit pesawat C295 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah dipesan banyak negara di dunia. Hampir 100 unit C295 yang sudah ada dioperasikan di berbagai negara seperti Alzajair, Brazil, Chilie, Colombia, Republik Ceko, Mesir, Finlandia, Ghana, Yordania, Kazakhstan, Mexico, Polandia, Portugal, dan Spanyol.

Seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (31/5/2013), C295 adalah pesawat generasi baru yang ideal untuk misi-misi pertahanan dan sipil, seperti misi kemanusiaan, patroli maritim, misi pengawasan lingkungan, dan yang lainnya.

Berkat ketangguhan dan keandalan, dan dengan sistem operasi yang mudah digunakan, pesawat taktis ukuran sedang ini memiliki banyak kelebihan dan fleksibel, yang diperlukan untuk angkut personil, pasukan, cargo, evakuasi korban, serta mempunyai kemampuan menurunkan logistik dari udara.

Pesawat buatan pabrik PTDI di Bandung ini merupakan perpaduan teknologi sipil dan militer yang mendukung suksesnya misi-misi taktis, berkemampuan untuk menambah peralatan-peralatan yang lebih maju di masa depan serta mempunyai kemampuan menyesuaikan diri di wilayah udara sipil.

Pesawat besutan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga mampu lepas landas dan mendarat di landasan pendek atau Short Take Off and Landing (STOL) dan landasan yang tidak dipersiapkan (CBR 3), dapat terbang rendah dalam misi taktis, membawa beban sampai 9 ton dengan kecepatan jelajah normal 260 knots (480 km/jam).

Tak hanya C295, pesawat hasil PTDI lainnya, yaitu CN235 dan NC212 masing-masing telah terjual lebih dari 270 unit dan 470 unit, serta telah beroperasi dengan sukses di lebih 50 negara.

Para operator CN295, CN235, NC212 sangat puas dengan keandalan, kapabilitas dan ketangguhan dari pesawat-pesawat tersebut, yang sangat mudah dioperasikan di dalam situasi yang bergejolak dan medan yang sulit. Dan hasilnya pesawat tersebut saat ini menduduki posisi terdepan di kelasnya.(ang/dnl)

  ● detikFinance

Posted in: BUMNIS,DI,Pesawat

Jakarta - Putra-putri Indonesia ternyata mampu menghasilkan berbagai peralatan canggih. Mulai bidang telekomunikasi, pertahanan hingga kedirgantaraan.

Pada perayaan Hari Kebangkitan Teknoligi Nasional (Harteknas) ke-18, ditampilkan peralatan canggih buatan Indonesia seperti Panser Komodo, Roket Rx-450, Pesawat Udara Nir Awal (PUNA) hingga satelit. Mau tahu, produk-produk canggih made in RI tersebut? berikut penelusuran detikFinance, Rabu (26/6/2013).

1. PUNA karya BPPT

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berhasil merancang dan meluncurkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) berbagai varian seperti Sriti, Alap-Alap dan Wulung. Salah satunya varian wulung. BPPT menggadeng PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT LEN Industri (Persero) siap memproduksi massal PUNA Wulung untuk memenuhi pesanan Kementerian Pertahanan. Dengan bobot 120 Kg, PUNA Wulung mampu terbang selama 4 jam dengan radius maksimal 130 km dari pusat peluncuran.

Pesawat tanpa awak ini mempunyai fungsi untuk pemantauan atau surveillance bahkan bisa dipakai untuk pengawasan daerah perbatasan atau daerah berbahaya.

2. UAV karya LAPAN

Serupa dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) bernama LSU 02. LAPAN berhasil melahirkan dan mengujicobakan pesawat tanpa awak dengan bahan bakar Pertamax Plus (RON 95).

Bahkan pesawat pesawat tanpa awak ini, bisa terbang maksimal hingga 5 jam. UAV ini mampu mendarat dan lepas landas, pada landasan pacu hanya 20 meter seperti di Kapal Perang milik TNI AL. LAPAN juga secara berkelanjutan akan mengembangkan varian UAV.

3. Satelit karya LAPAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan meluncurkan satelit berkuran kecil atau mikro satelit varian kedua (A2). Varian satelit A2 akan diluncurkan pada awal 2014. Satelit ini nantinya digunakan untuk misi surveillance (pengawasan), sensor maritim, komunikasi data orari.

Dengan berat sekitar 70 kg, satelit ini bisa memotret dengan radius jangkauan 3,5x3,5 km. Satelit ini, diklaim murni rancangan LAPAN meskipun ada beberapa komponen yang harus diimpor karena tidak diproduksi di dalam negeri.

4. Roket karya LAPAN

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sedang merancang varian roket untuk keperluan penelitian dan angkutan satelit. Salah satu roketnya adalah RX-550. Roket dengan payload 150 kg ini, mampu menjangkau 260 km dari permukaan bumi.

Bahkan dengan dengan 4 stage atau tingkat roket RX-550, roket ini bisa menjangkau hingga 300 KM. Selain versi RX550, LAPAN juga tengah mengembangkan roket RX450.

Roket ini memiliki daya jangkau lebih rendah yakni hanya mencapai 150 km dari permukaan bumi. Roket ini bisa difungsikan untuk membawa alat pemantau radiasi atau keperluan penelitian.

5. Hexarotor karya ITB

Pesawat tanpa awak buatan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini terdiri dari tiga tipe. Tipe kecil berbentuk persegi dengan ukuran 15 cm x 15 cm, dilengkapi dengan 4 baling-baling kecil.

Sementara tipe sedang berbentuk persegi dengan ukuran 60 cm x 60 cm dan dilengkapi dengan 6 baling-baling kecil. Sedangkan Hexarotor besar berbentuk persegi dengan ukuran 1 m x 1 m serta dilengkapi 8 baling-baling kecil.

Setiap Hexarotor dilengkapi dengan kamera. Pesawat yang bisa dikendalikan lewat remote kontrol ini, bisa digunakan sebagai surveyor atau bisa juga untuk memantau banir dan kemacetan. Hexarotor juga bisa digunakan untuk memantau kemacetan dan kebanjiran di kota.

6. Komodo karya Pindad

PT Pindad (Persero) ikut menampilkan produk-produknya dalam acara Harteknas. Salah satunya produknya adalah Komodo. Kendaraan taktis Komodo 4X4 ini, secara desain hampir mirip dengan Humvee buatan Amerika Serikat.

Komodo secara resmi mulai diperkenalkan ke publik sejak tahun 2012. Varian Komodo 4X4 antara lain: APC, Command, Recon, Ambulance, Battering Ram, Cannon Towing dan Rocket Launcher.

7. Bom F16 dan Sukhoi karya Dahana

BUMN bahan peledak, PT Dahana (Persero) memiliki kemampuan membuat bahan peledak untuk keperluan militer dan sipil. Salah satu produk terbarunya untuk versi militer adalah bom bom untuk kebutuhan pesawat tempur F16 dan Sukhoi milik TNI AU.

Menggandeng perusahaan swasta lokal yakni Sari Bahari, Dahana siap memasok kebutuhan bom berdaya ledak rendah hingga tinggi. Produksi bom ini, nantinya dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.

8. Otak Kapal Perang karya LEN

PT LEN Industri (Persero) memiliki kemampuan menghasilkan produk elektronik canggih untuk keperluan sipil dan militer. Salah satu varian militer super canggihnya adalah Combat Management System (CMS). CMS sendiri merupakan otak atau pengedali dari sebuah kapal perang.

CMS bisa digunakan untuk mengontrol meriam, rudal, hingga memantau musuh. Alat canggih buatan BUMN teknologi ini, akan dipasang di beberapa Kapal Perang (KRI) milik TNI AL mulai tahun ini.

  ● detik

Posted in: Alutsista,BUMNIS

BANDUNG - Kehadiran PT Dirgantara Indonesia (DI) mendapat respon sangat positif. Pasalnya, pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Kemenhan) menilai lembaga BUMN yang dulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) itu dapat menjadi industri pertahanan.

Melihat kondisi itu, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan, industri pertahanan tidak cukup hanya bergantung pada pasar Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI, dan Polri.

Dia menilai, agar berkembang, industri pertahanan perlu diversifikasi. Menurutnya, pihaknya memiliki kewajiban untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga, mempromosikan PT DI, yang bukan saja merupakan industri pesawat komersil, melainkan juga bagian industri pertahanan negara ini.

"Pemerintah siap mendukung industri pertahanan. Ini pun menjadi upaya memaksimalkan kemampuan lokal dalam memperkuat Alutsista (alat angkut sistem pertahanan)," kata Purnomo pada penyerahan 1 unit Helikopter Bell 412 EP, yang merupakan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur senilai Rp 120 miliar kepada TNI AD di Hanggar Rotary Wing, PT Dirgantara Indonesia (Persero) KP II Jalan Pajajaran No 154 Bandung, Sabtu (13/7/2013).(*)

  ● Tribunnews

Posted in: BUMNIS,DI

BANDUNG - Sonny Saleh Ibrahim, Direktur Bidang Kualitas sekaligus Manager Komunikasi PT DI mengatakan, tahun ini pihaknya memproyeksikan tiga kontrak kerja yaitu jalinan kontrak dengan Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Sonny menjelaskan, di antara ketiga proyeksi itu, kemungkinan besar, yang segera terealisasi yaitu dengan Filipina. Pasalnya masih dalam proses tender. "Proyeknya, pembuatan 2 unit CN 235 MPA, yang nilainya sekitar 31-33 juta Dollar Amerika Serikat (AS) per unit.

Lalu, 2 unit CN 295, yang nilainya sekitar 36 juta Dollar AS per unit," kata Sonny pada sela-sela penyerahan 1 unit Helikopter Bell 412 EP, yang merupakan hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur senilai Rp 120 miliar kepada TNI AD di Hanggar Rotary Wing, PT Dirgantara Indonesia (Persero) KP II Jl. Pajajaran No 154 Bandung, Sabtu (13/7).

Lalu, bagaimana dengan Thailand? Sonny mengutarakan, Thailand melakukan pemesanan 2 CN 295. Peruntukannya adalah bagi Thailand Royal Police. Negara itu ingin memperkuat armada kepolisiannya.

Sementara negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia juga siap menjalin kerjasama dengan PT DI. Bentuknya yaitu modifikasi CN 235 sport menjadi CN 235 MPA. Nilai kontrak modifikasi itu sekitar 8-10 juta dolar AS per unit. Selain modifikasi, Malaysia pun siap memesan 3 unit CN 235 MPA.(*)

  ● Tribunnews

Posted in: BUMNIS,DI,Pesawat

BUMNIS berkerjasama untuk mendapatkan teknologi

Demikian kata Said Didu dari Bagian Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Rabu (2/4), di Jakarta, usai Lokakarya Perencanaan KKIP. Menurut dia, 85 persen dari nilai pengadaan yang kembali ke dalam negeri terdiri dari penggunaan content lokal untuk pengembangan industri pertahanan dan industri manufaktur serta imbal dagang untuk perkembangan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang," kata Said. Ia mengatakan selama ini komponen yang menggerakkan ekonomi nasional tidak bisa dihitung. Namun, dengan kebijakan tersebut, pembelian senjata diharapkan bisa menggerakkan ekonomi nasional.

Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono mengakui, ada jurang antara kemampuan industri pertahanan dan kebutuhan TNI dan Polri. Menjadi tugas KKIP untuk mensinkronkan kedua entitas tersebut. "Kami tidak akan menurunkan kualitas. Jika industri pertahanan dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, akan dibeli dari luar negeri," kata Sumardjono.

Sumadjono yang mantan Kepala Staf TNI AL ini mengatakan, persyaratan pembelian senjata dari luar negeri adalah adanya transfer teknologi. Namun transfer teknologi membutuhkan persiapan panjang. Ini, misalnya, terjadi dalam pengadaan kapal selam Indonesia dari Korea. Dari tiga kapal selam yang dipesan, kapal ketiga dibangun di PT PAL. "Üntuk itu, kita melakukan inventarisasi persiapan yang perlu dilakukan PT PAL mulai dari alat sampai sumber daya manusia (SDM)," ujar dia.

Sementara itu, juru bicara KKIP, Silmy Karim, mengatakan, dalam pengembangan industri pertahanan, perencanaan menjadi hal yang sangat penting. Dalam lokakarya KKIP tersebut, pengguna yaitu TNI, dipertemukan dengan industri pertahanan.

Perencanaan yang baik, lanjut Simly akan berujung pada pengadaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu memang dibutuhkan waktu. Ia mencontohkan, saat TNI Angkatan Darat membutuhkan peluru, PT Pindad tidak serta-merta menyediakan. "Butuh bertahun-tahun sebelumnya untuk mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia," katanya.

Dalam pemaparannya, PT Dirgantara Indonesia menyajikan potensinya dalam pengadaan senjata bagi TNI/Polri pada tahun 2014-2019. Perusahaan itu bisa bekerjasama menyediakan pesawat angkut CN-295, pesawat tanker multiperan A-330 untuk pengisian bahan bakar di udara, dan A-400M untuk pesawat angkut berat.

PT Dirgantara Indonesia juga telah bekerja sama dengan Airbus untuk membuat helikopter EC-725 guna keperluan SAR dan helikopter anti kapal selam.

Pengembangan strategis lain yang sedang dilakukan PT Dirgantara Indonesia adalah pembuatan pesawa tempur generasi 4.5 yang bekerja sama dengan Korea Selatan.

Sementara itu, PT LEN Industri mengatakan, produk canggih, seperti sistem tempur udara, sistem tempur laut, dan sistem tempur terintegrasi, memiliki teknologi yang multidisiplin, dinamis, dan membutuhkan investasi yang besar. Untuk itu perencanaan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan.(Defense Studies)

  ★  Kompas

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Ekonomi

Untuk Memajukan Industri Pertahanan Dalam Negeri Jakarta ★ INDONESIA mengikuti Defence Services Asia (DSA) tahun 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 15 perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan ikut dalam kegiatan pameran industri pertahanan tingkat Asia yang berlangsung, 14-17 April 2014.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi mengatakan dari 15 perusahaan tersebut, lima perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dok Kodja Bahari. Sedangkan 10 perusahaan lainnya adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu PT Famatex, PT Lundin Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda Persada, dan PT Persada Aman Sentosa serta PT Daya Radar Utama.

“DSA Malaysia 2014 merupakan ajang Pameran Produk Industri Pertahanan yang diagendakan dalam periode dua tahunan, diikuti sebanyak 1000 perusahaan dari 50 negara,” kata Brigjen TNI Sisriadi dalam siaran persnya dari Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (13/4).

Menurut Sisriadi, keikutsertaan Industri Pertahanan Indonesia dalam DSA 2014 merupakan implementasi strategi pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. Lebih lanjut, Sisriadi menjelaskan, ada beberapa strategi pertahanan yang digunakan untuk memperkokoh kekuatan industri pertahanan nasional, antara lain strategi pengembangan, strategi kerjasama dan strategi promosi.

Menurutnya, strategi pengembangan industri pertahanan sebagai pendukung pertahanan negara untuk kemajuan, kekuatan, kemandirian dan berdaya saing, yang perumusannya didasarkan pada teknologi pertahanan. Sedangkan Teknologi pertahanan secara logis dapat digunakan untuk merumuskan kemandirian sarana pertahanan dalam upaya penanggulangan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menyikapi situasi tersebut, menurut Sisriadi, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pun terus melakukan perannya dengan melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alat dan peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) yang dibutuhkan.

Menurutnya, upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, diantaranya melalui joint research and development maupun joint production dan strategi kerjasama khusus dengan pihak luar salah satu bentuknya dengan Transfer of Technologi (ToT).

Untuk bidang strategi promosi, produk-produk industri pertahanan akan memberikan dampak psikologis baik eksternal maupun internal, dengan tujuan membangun brand image bahwa Indonesia serius dan memiliki komitmen untuk menjadi negara yang akan menjadi salah satu pemain kunci (key player) sebagai produsen peralatan pertahanan terkemuka di tingkat ASEAN. Implementasinya adalah dilaksanakannya road show menggunakan pesawat CN-295 ke 6 negara ASEAN, pada 22 sampai 31 Mei 2013 ke Philipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Di sisi lain, pemasaran produk-produk industri pertahanan dalam jangka panjang memang ditujukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Growth Economic Support), mengingat dalam beberapa tahun terakhir dan proyeksi di masa mendatang, negara-negara ASEAN merupakan pangsa pasar Alutsista terbesar seiring dengan modernisasi peralatan militer yang dibarengi stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Indikasinya, ditunjukkan dengan kerap diselenggarakannya pameran bertaraf internasional seperti Singapore Air show, Indo Defence, Bridex Brunei Darussalam serta DSA Malaysia.

Terkait pengadaan alutsista, UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43 tentang Industri Pertahanan mewajibkan agar dalam setiap pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), 85 persen kembali ke dalam negeri. Dari 85 persen itu, 35 persennya merupakan local content dan offset.

Belanja local content hanya ditujukan untuk pengembangan Industri Pertahanan, sedangkan offset ditujukan untuk pengembangan manufaktur terutama yang terkait dengan pembangunan Alpalhankam. Imbal dagang yang telah mencapai 50 persen dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu untuk merealisasikan kebijakan pemerintah melalui KKIP, berupaya melaksanakan kegiatan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri. Diantaranya dengan mendorong dan memfasilitasi industri pertahanan dalam negeri untuk mengikuti berbagai pameran bertaraf internasional baik di dalam maupun luar negeri, serta melalui event bilateral meeting antara pemerintah RI dengan negara-negara yang telah memiliki agreement yang telah diinisiasi oleh Kemhan RI dalam kerangka Defence Industri Cooperation Meeting (DICM) seperti China, Rusia, Turki, Korea dan Perancis.

Beberapa BUMN industri pertahanan ditetapkan sebagai Lead Integrator, yaitu PT Pindad, PT PAL, PT DI, PT Dahana dan PT LEN. Ke lima BUMN pertahanan ini sekarang telah menjadi perusahaan yang sehat dan berkembang baik. Pada saat ini ada BUMN dan BUMS skala besar yang terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kesemua perusahaan negara dan swasta tersebut merupakan tulang punggung industri pertahanan Indonesia.

Dalam strategi kerja sama telah dilakukan beberapa ToT dan Memorandum of Understanding (MoU) antara industri pertahanan dalam negeri dengan counter part nya di luar negeri, sebagai contoh KFX/IFX Indonesia – Korea, ToT Kapal Selam Daewoo – PT PAL, CN 295 PT DI – Airbush Military, Medium Tank PT Pindad – FNSS Turki dan lain sebagainya.

Menurut Sisriadi, untuk meningkatkan kerja sama tersebut, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi negara peserta. Dalam pertemuan itu akan membicarakan tindak lanjut kerja sama pengadaan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

“Keberhasilan pengembangan industri pertahanan dalam negeri tidak terlepas dari peran strategis Sekretaris KKIP dalam mengimplementasikan setiap kebijakan KKIP secara konsisten, berkesinambungan, sungguh-sungguh dan terukur,” katanya.

  ★ Jurnas

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Inhan

PT DI Siap Rambah Pasar Internasional

Prototipe N219 PT DI (Angkasa)

Meski sempat mengalami masa-masa sulit, akhirnya, PT Dirgantara Indonesia dapat mempertahankan hidupnya, bahkan bangkit. Buktinya, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri kedirgantaraan itu mendapat kepercayaan, tidak hanya domestik, tetapi juga mancanegara.

Melihat kondisi itu, PT DI terus berupaya meningkatkan kinerjanya pada 2014. Satu diantaranya, menembus pasar internasional guna menyemarakkan persaingan pesawat kecil. “Tahun ini, kami membangun prototipe N-219, pesawat berkapasitas 19 penumpang. Targetnya, pada 2016, kami sudah produksi dan izinnya terbit. Tahun berikutnya (2017), kami siap menembus pasar internasional, yaitu Asia, termasuk ASEAN, dan Afrika, ujar Asisten Direktur Bidang Jaminan Mutu dan Humas PT DI, Sonny Saleh Ibrahim, di Bandung, Selasa (24/12).

Menurutnya, N-219 adalah pesawat bermesin propeler (baling-baling) berukuran kecil. Kendati demikian, sambungnya, daya angkut N-219 lebih banyak daripada pesawat sekelasnya. Daya saing lain yang terdapat pada N-219, ungkap Sonny, dalam hal harga jual. Harganya, berada di level 4-4,5 juta dollar Amerika Serikat.

Selain itu, tukasnya, N-219 pun dapat take off dan landing pada landasan pacu pendek dan kawasan pegunungan. Karenanya, Sonny berpendapat, N-219 cukup tepat bagi penerbangan perintis. “Indonesia punya sejumlah maskapai perintis. Saya kira, N-219 dapat menjadi primadona penerbangan perintis. Jadi penerbangan perintis merupakan pasar bagi kami,” tuturnya.

Sonny menjelaskan, di dunia, terdapat beberapa negara yang juga memproduksi pesawat sejenis. Antara lain, Twin Otter, Cessna Caravan (Kanada), dan Sukhoi (Rusia). Di dunia, menurutnya, kebutuhan pesawat perintis cukup banyak. Tahun lalu, kebutuhannya 800 unit. “Kami harap dapat meraih 200 unitnya,” ucapnya.

Tidak hanya N-219, lanjut Sonny, pihaknya pun meningkatkan produksi dan pemasaran CN-295, CN-235 MPA, Bell 412 EP, dan N-212 sipil dan militer. Diutarakan, sejauh ini, beberapa negara berminat pada produk-produk andalan PT DI tersebut. Bahkan, seru Sonny, beberapa di antaranya segera mencapai kesepakatan kontrak. “Salah satunya, dengan Filipina, yaitu pemesanan N-212 dan CN-295,” katanya.

Mengenai rencana 2014, Sonny mengemukakan, pihaknya menargetkan rencana kerja dan kontrak bernilai Rp 4,91 triliun. Target lainnya, dalam hal penjualan sebesar Rp 4,43 triliun. “Kami pun menargetkan penerimaan Rp 4,90 triliun,” jawab Sonny.

Khusus kontrak 2014, beber dia, sekitar 80 persen merupakan kontrak lama. Sisanya, imbuh dia, merupakan kontrak baru. “Khusus kontrak baru, kami perkirakan, masih didominasi pemesanan dalam negeri, yaitu 60 persen. Semuanya berkenaan dengan alutsita (alat angkut sistem pertahanan). Sementara 40 persen kontrak baru yaitu dengan beberapa negara. Semisal, sebut dia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Myanmar,” tandas dia.

PT DI Siap Penuhi Permintaan Kemenhan

CN235 MPA TNI AL (Kopassus)

Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan menjadi salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah. Karenanya, Kementerian Pertahanan terus melakukan berbagai upaya untuk memperbarui dan memperkuat alat angkut sistem pertahanan (alutsista). Salah satu caranya dengan melakukan pemesanan pembuatan pesawat kepada PT Dirgantara Indonesia.

Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, mengemukakan, secara keseluruhan, untuk beberapa tahun mendatang, jumlah pemesanan CN 235 oleh pemerintah untuk memperkuat barisan TNI sebanyak 21 unit. Sedangkan NC 212, sejumlah 54 unit. “Namun, sejauh ini untuk CN 235, kontraknya baru 3 unit. Sebanyak 1 diantaranya, kami serahkan hari ini,” ujar Budi pada penyerahan pesawat CN 235 di PT DI, Rabu (2/10).

Budi mengungkap, selain Kemenhan, beberapa negara pun memesan pesawat-pesawat tersebut. Antara lain, Malaysia, yaitu berupa modifikasi 2 unit CN 235 MPA. Kemudian, Brunei Darussalam, sebanyak 1 unit CN 235 MPA. “Berikutnya, Filipina. Pemesanannya yaitu NC 212 sebanyak 2 unit. Begitu pula dengan kepolisian Thailand, yang memesan 1unit NC 212 dan 2 unit CN 235,” ungkap Budi.

Mengenai nilai kontrak, Budi menyebutkan, pemesanan Kemenhan bernilai cukup tinggi. Ia menyebut, secara total, angkanya mencapai 80 juta dollar AS.

Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, berpendapat, pihaknya memang memerlukan armada-armada pertahanan yang lebih mumpuni. Tujuannya, jelas dia, tidak lain untuk mempertahankan dan memperkuat kedaulatan. Rencananya, pesawat-pesawat itu peruntukannya bagi pemerkuatan patroli maritim. Menurutnya, CN 235 adalah pesawat yang cocok untuk menjaga dan memantaui wilayah perairan di Indonesia.

  ● Jabar Today

Posted in: BUMNIS,DI,Pesawat