Jakarta ★ Angin segar terus berhembus di tengah kegalauan terhadap masa depan industri dirgantara nasional yang sempat "mati suri" karena krisis ekonomi tahun 1997/1998. Apalagi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) -- yang merupakan produsen pertama pesawat terbang dan sampai saat ini masih satu satunya di tanah air -- sempat divonis pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2007, namun akhirnya dibatalkan pada Oktober tahun yang sama. Kondisi itu membuat industri dirgantara Indonesia harus mengalami ujian yang cukup berat, tidak hanya masalah keuangan, tapi juga citranya di dalam dan luar negeri. Padahal industri tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pesawat terbang impor guna menghubungkan berbagai daerah, khususnya daerah terpencil di nusantara. Oleh karena itulah pada 2012 pemerintah menyuntikkan modal hingga Rp 1,4 triliun agar industri dirgantara bangkit kembali. Apalagi, tidak banyak negara menguasai teknologi pembuatan pesawat terbang dan Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia Tenggara yang mampu memproduksi alat transportasi udara itu. PT DI sendiri ternyata juga masih dipercaya oleh sejumlah negara, khususnya di ASEAN, untuk membuat pesawat terbang khususnya CN235. Thailand, Malaysia, Brunei, dan Philipina merupakan negara tetangga yang memesan produk buatan Indonesia itu. Akhir tahun lalu, BUMN tersebut mendapat pesanan dua unit pesawat NC212i. "Kami menang dua unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft dengan nilai budget 18 juta dolar AS," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh, kala itu. Hal itu tentu saja menambah kesibukan BUMN tersebut yang tengah mengerjakan banyak proyek pembuatan pesawat CN235 dan helikopter untuk keperluan dalam negeri. "Kami perkirakan penjualan tahun ini bisa mencapai Rp 4 triliun," kata VP Marketing PTDI Arie Wibowo, beberapa waktu lalu di sela-sela kunjungan kerja Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat ke pusat produksi perusahaan itu di Bandung, Jawa Barat. Diakuinya tidak mudah bagi perusahaan industri pesawat terbang itu untuk bangkit dan mendapat kepercayaan kembali dari dalam dan luar negeri. "Kami tidak minta subsidi, tapi pengadaan dari pemerintah," ujar Arie. Hal itu akan membantu PT DI tidak hanya membuktikan BUMN tersebut bisa memproduksi pesawat terbang, tapi juga membantu kinerja perusahaan serta menghapus citra negatif perusahan. PT DI yang pada awal berdirinya tahun 1976 dikenal sebagai Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Tebang Nusantara (IPTN) pada 1985 itu sempat mendapat citra negatif masyarakat, menghabiskan uang negara. Citra itu masih melekat ketika krisis dan kemudian ada vonis pailit. "Kami ingin menghapus dan mengembalikan citra positif itu dan membuktikan kami bisa membuat dan menjual pesawat terbang," kata Arie. Komitmen Bagi pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri dirgantara merupakan industri strategis dan andalan masa depan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Industri dirgantara bersama industri alat angkut lainnya yaitu otomotif dan perkapalan serta industri telematika dan agro menjadi andalan Indonesia menuju negara industri yang tangguh pada 2025. Oleh karena itu, Menperin MS Hidayat secara tegas mendukung PT DI agar tetap eksis dan berkembang. "Kami sangat mendukung industri dirgantara karena pengembangan industri tersebut akan menumbuhkan ratusan bahkan ribuan industri lainnya," ujarnya. Kemenperin memperkirakan industri dirgantara membutuhkan ribuan industri pendukung, terutama komponen di dalam negeri, agar bisa memiliki daya saing yang tinggi. Menurut Dirjen Industri Unggulan dan Teknologi Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi, dalam satu pesawat bisa dibutuhkan 30 ribu sampai 40 ribu komponen. "Karena desain 100 persen dikontrol PT DI, maka dapat dirancang komponen-komponen pesawat disesuaikan dengan fasilitas produksi yang ada di Indonesia," katanya. Kendati demikian, lanjut dia, tetap harus disiapkan dan dibangun secara berkesinambungan kemampuan industri komponen yang "airworthy" karena terkait keselamatan penerbangan, disamping kehandalannya. "Industri dirgantara ini akan membutuhkan industri komponen tiga sampai empat kali lebih banyak dari industri otomotif," kata Budi. Untuk mendukung industri tersebut, kata dia, pemerintah antara lain menyiapkan "tax allowance" serta membantu pendanaan untuk riset dan pengembangan (R&D) model-model baru. Contohnya, pada model baru N219, pemerintah melalui Bappenas mengucurkan dana hingga Rp 400 miliar untuk R&D mulai dari desain, membuat prototipe, sampai uji terbang pesawat berpenumpang 19 orang itu, yang rencananya sudah diproduksi akhir tahun 2015. "Tahun ini kami membantu R&D melalui LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) sebesar Rp 310 miliar, kemudian tahun depan Rp 90 miliar," kata Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana yang ikut berkunjung bersama Menperin MS Hidayat ke PT DI awal Maret lalu. Perlindungan Kendati mendukung penuh pengembangan industri dirgantara, Menperin MS Hidayat mengingatkan agar PT DI sebagai satu-satunya industri pesawat terbang yang dimiliki Indonesia juga melakukan komersialisasi produksinya. "Produksi PT DI harus dikomersialisasi guna menjaga kesinambungan bisnisnya," ujar mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu. Artinya setiap model pesawat yang diproduksi harus memenuhi skala ekonomi tertentu agar bisa bersaing dan menguntungkan. Berdasarkan data Kemenperin tentang industri dirgantara, nilai komponen mencapai 75 persen dari nilai pesawat. Oleh karena itu, untuk bisa bersaing industri dirgantara harus semaksimal mungkin menggunakan komponen dari dalam negeri. "Kami mendorong agar PT DI menggunakan komponen lokal minimal 40 persen. Bila demikian, kami bisa melindungi dari persaingan produk sejenis buatan asing," kata Hidayat. Sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam Negeri, jika suatu produk nasional berteknologi tinggi mempunyai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40 persen, maka produk asing sejenis tidak boleh masuk ke Indonesia, terutama untuk pembelanjaan yang menggunakan uang negara (APBN). Selain itu Peraturan Menperin Nomor 11 Tahun 2006 juga mempertegas bahwa penggunaan produksi dalam negeri menjadi wajib bila di dalam negeri sudah ada perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan jumlah TKDN dan nilai BMP (bobot manfaat perusahaan) minimal 40 persen. Budi Darmadi optimistis PT DI mampu memenuhi persyaratan tersebut, bahkan bisa mencapai 60 persen. "Hanya mesin dan sejumlah komponen berteknologi canggih yang belum bisa diproduksi di Indonesia," katanya. Saat ini, menurut dia, industri komponen pesawat yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri antara lain produk interior seperti karpet tahan api, tekstil, plastik, karet, dan sejumlah komponen kecil lainnya. "Kami memang belum menargetkan sampai pembuatan industri mesin pesawat. PT DI diproyeksikan menjadi lead integrator dalam pembuatan pesawat," katanya. Budi yakin dalam 10-20 tahun ke depan Indonesia akan memiliki industri dirgantara yang kuat dan menjadi produsen pesawat terbang yang tidak hanya mampu memenuhi pasar domestik untuk pesawat-pesawat kecil berpenumpang dibawah 50 orang, tapi juga eksportir pesawat baik ke ASEAN, maupun kawasan lain termasuk Timur Tengah dan Afrika.(R016/Z003)

  ☆ Antara

Posted in: Artikel,DI,Ilmu Pengetahuan,Inhan

Untuk Memajukan Industri Pertahanan Dalam Negeri Jakarta ★ INDONESIA mengikuti Defence Services Asia (DSA) tahun 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 15 perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan ikut dalam kegiatan pameran industri pertahanan tingkat Asia yang berlangsung, 14-17 April 2014.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi mengatakan dari 15 perusahaan tersebut, lima perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT LEN Industri, PT Dok Kodja Bahari. Sedangkan 10 perusahaan lainnya adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu PT Famatex, PT Lundin Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda Persada, dan PT Persada Aman Sentosa serta PT Daya Radar Utama.

“DSA Malaysia 2014 merupakan ajang Pameran Produk Industri Pertahanan yang diagendakan dalam periode dua tahunan, diikuti sebanyak 1000 perusahaan dari 50 negara,” kata Brigjen TNI Sisriadi dalam siaran persnya dari Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (13/4).

Menurut Sisriadi, keikutsertaan Industri Pertahanan Indonesia dalam DSA 2014 merupakan implementasi strategi pemerintah dalam memajukan industri pertahanan dalam negeri. Lebih lanjut, Sisriadi menjelaskan, ada beberapa strategi pertahanan yang digunakan untuk memperkokoh kekuatan industri pertahanan nasional, antara lain strategi pengembangan, strategi kerjasama dan strategi promosi.

Menurutnya, strategi pengembangan industri pertahanan sebagai pendukung pertahanan negara untuk kemajuan, kekuatan, kemandirian dan berdaya saing, yang perumusannya didasarkan pada teknologi pertahanan. Sedangkan Teknologi pertahanan secara logis dapat digunakan untuk merumuskan kemandirian sarana pertahanan dalam upaya penanggulangan ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menyikapi situasi tersebut, menurut Sisriadi, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pun terus melakukan perannya dengan melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alat dan peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) yang dibutuhkan.

Menurutnya, upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, diantaranya melalui joint research and development maupun joint production dan strategi kerjasama khusus dengan pihak luar salah satu bentuknya dengan Transfer of Technologi (ToT).

Untuk bidang strategi promosi, produk-produk industri pertahanan akan memberikan dampak psikologis baik eksternal maupun internal, dengan tujuan membangun brand image bahwa Indonesia serius dan memiliki komitmen untuk menjadi negara yang akan menjadi salah satu pemain kunci (key player) sebagai produsen peralatan pertahanan terkemuka di tingkat ASEAN. Implementasinya adalah dilaksanakannya road show menggunakan pesawat CN-295 ke 6 negara ASEAN, pada 22 sampai 31 Mei 2013 ke Philipina, Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Di sisi lain, pemasaran produk-produk industri pertahanan dalam jangka panjang memang ditujukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Growth Economic Support), mengingat dalam beberapa tahun terakhir dan proyeksi di masa mendatang, negara-negara ASEAN merupakan pangsa pasar Alutsista terbesar seiring dengan modernisasi peralatan militer yang dibarengi stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Indikasinya, ditunjukkan dengan kerap diselenggarakannya pameran bertaraf internasional seperti Singapore Air show, Indo Defence, Bridex Brunei Darussalam serta DSA Malaysia.

Terkait pengadaan alutsista, UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 43 tentang Industri Pertahanan mewajibkan agar dalam setiap pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), 85 persen kembali ke dalam negeri. Dari 85 persen itu, 35 persennya merupakan local content dan offset.

Belanja local content hanya ditujukan untuk pengembangan Industri Pertahanan, sedangkan offset ditujukan untuk pengembangan manufaktur terutama yang terkait dengan pembangunan Alpalhankam. Imbal dagang yang telah mencapai 50 persen dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu untuk merealisasikan kebijakan pemerintah melalui KKIP, berupaya melaksanakan kegiatan pemasaran produk industri pertahanan dalam negeri. Diantaranya dengan mendorong dan memfasilitasi industri pertahanan dalam negeri untuk mengikuti berbagai pameran bertaraf internasional baik di dalam maupun luar negeri, serta melalui event bilateral meeting antara pemerintah RI dengan negara-negara yang telah memiliki agreement yang telah diinisiasi oleh Kemhan RI dalam kerangka Defence Industri Cooperation Meeting (DICM) seperti China, Rusia, Turki, Korea dan Perancis.

Beberapa BUMN industri pertahanan ditetapkan sebagai Lead Integrator, yaitu PT Pindad, PT PAL, PT DI, PT Dahana dan PT LEN. Ke lima BUMN pertahanan ini sekarang telah menjadi perusahaan yang sehat dan berkembang baik. Pada saat ini ada BUMN dan BUMS skala besar yang terlibat langsung dalam industri pertahanan. Kesemua perusahaan negara dan swasta tersebut merupakan tulang punggung industri pertahanan Indonesia.

Dalam strategi kerja sama telah dilakukan beberapa ToT dan Memorandum of Understanding (MoU) antara industri pertahanan dalam negeri dengan counter part nya di luar negeri, sebagai contoh KFX/IFX Indonesia – Korea, ToT Kapal Selam Daewoo – PT PAL, CN 295 PT DI – Airbush Military, Medium Tank PT Pindad – FNSS Turki dan lain sebagainya.

Menurut Sisriadi, untuk meningkatkan kerja sama tersebut, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah delegasi negara peserta. Dalam pertemuan itu akan membicarakan tindak lanjut kerja sama pengadaan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

“Keberhasilan pengembangan industri pertahanan dalam negeri tidak terlepas dari peran strategis Sekretaris KKIP dalam mengimplementasikan setiap kebijakan KKIP secara konsisten, berkesinambungan, sungguh-sungguh dan terukur,” katanya.

  ★ Jurnas

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Inhan

Bahwa industri pertahanan Indonesia punya produk berkualitas Kuala Lumpur ★ 15 Perusahaan Indonesia yang bergerak di industri pertahanan ikut dalam pameran Defence Services Asia (DSA) 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pameran akbar industri pertahanan di ASEAN ini digelar dua tahun sekali. Tentu turut sertanya perusahaan ini diharapkan bisa membuka mata negara-negara di ASEAN, bahwa industri pertahanan Indonesia punya produk berkualitas.

"Ini menunjukkan bahwa kita bisa bicara di tingkat regional," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin yang merupakan ketua delegasi Indonesia dalam pameran yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (17/4/2014).

Langkah pemerintah mendorong industri pertahanan bisa berkembang pesat ini mendapat sambutan positif. 5 Perusahaan BUMN yakni PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT Pindad, dan PT Kodja Bahari serta 10 perusahaan swasta nasional yakni PT Farmatex, PT Lundin Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda Persada, PT Persada Aman Sentosa, dan PT Daya Radar Utama pun membangun stan dan memamerkan produk dan kemampuan mereka.

"Kita ingin dikenal ASEAN dan bahwa kita juga mampu," kata Presiden Direktur PT Daya Radar Utama, Amir Gunawan yang bergerak di bidang perkapalan untuk tank. Perusahaan ini memiliki lokasi pembangunan di Jakarta, Lampung, dan Lamongan yang sudah beroperasi selama 30 tahun.

Harapan Amir tentu tak kosong belaka. Selama ini soal industri pertahanan kapal yang dikenal hanya negara Eropa dan AS, atau Korea Selatan di Asia. Indonesia selama ini juga memiliki kemampuan yang tak kalah.

Tak jauh berbeda dengan Amir, Direktur Utama PT Farmatex Junus Jen Suherman juga punya cita-cita kalau seragam tentara di ASEAN memakai produk mereka. Produk tekstil asal Bandung ini selama ini dipakai TNI dan Polri. Lewat pameran ini diharapkan bisa menggaet pangsa pasar yang lebih luas.

"Ya untuk Malaysia saja, mereka selama ini memakai tekstil dari Jepang. Punya kita nggak kalah, soal harga yang lebih murah, kita juga tak mudah kusut dan wash and wear," terang Amir.

Tak hanya Amir, President dan CEO PT Dahana F Harry Sampurno, yang dikenal sebagai BUMN penghasil bahan peledak juga berharap sama. Produk Indonesia tak kalah dengan aneka produk yang ditawarkan negara maju.

Yang menarik juga, yang disampaikan Presiden Direktur PT Indoguardika Cipta Kreasi Agung Setia Bakti yang bergerak di bidang SMS Guard alias antisadap. Perusahaan yang berdiri tak lebih dari 3 tahun oleh anak-anak muda Indonesia ini menawarkan pengamanan jaringan telepon dengan enskripsi.

Perusahaan ini bahkan sudah bersiap melebarkan sayap ke Thailand, Vietnam, dan Singapura. "Kita juga tak kalah dengan perusahaan Swiss yang bisa mengensksripsi data antisadap," terang Agung menunjuk perusahaan besar sejenis asal Swiss yang berdiri di depan stan-nya.

Agung berencana pada Indo Defence November mendatang anak-anak muda ini akan meluncurkan produk percakapan telepon antisadap. Jadi percakapan telepon ini terlindungi dari penyadapan.

Namun tentu seperti yang disampaikan Wamenhan Sjafrie, industri pertahanan Indonesia harus bisa memberikan kualitas dan produk yang handal. "Tantangan Indonesia menunjukkan optimalisasi dan kualitas lebih tinggi serta volume lebih besar," tutup dia.

  ★ detik

Posted in: Alutsista,Inhan

Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi di Brisbane Convention and Exhibition Center. 15 November 2014. TEMPO/Andi Widjajanto Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Ahad pagi, 16 November 2014. Keduanya membahas beberapa isu, termasuk kerja sama industri pertahanan. "Utamanya mengenai industri pertahanan. Yang lain standar seperti infrastruktur, maritim, ISIS, dan climate change," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Brisbane, Australia, Ahad ini. Andi menuturkan yang dibahas Indonesia secara serius dengan Jerman adalah kerja sama industri pertahanan. Indonesia berharap kerja sama pertahanan dengan Jerman nantinya berupa transfer teknologi. "Tapi yang berbeda dengan negara lain adalah kerja sama industri pertahanan, karena kita sudah membeli Leopard dari Jerman dan diharapkan dengan transfer teknologi pertahanan dari Jerman ke Indonesia," ujarnya. Penekanan kerja sama di sektor pertahanan, kata Andi, berupa industri pertahanan yang terkait dengan sektor maritim. Contohnya, pembuatan kapal selam. "Jerman masih kuat soal industri kapal selam. Tapi tadi bicaranya umum saja," tuturnya. Setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman, Jokowi bertemu dengan Presiden Prancis Francois Hollande dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu.   ★ Tempo

Posted in: Artikel,Inhan,Kerjasama

Aiming for world-class military technology, the Republic of Indonesia is committed to advancing the countrys defense industry by promoting joint cooperation between local and overseas defense firms.

Through such cooperation, the local defense companies can gain essential knowledge and experience that will eventually help them to independently produce state-of-the-art armaments for the National Defense Forces (TNI).

Indonesia needs a transfer of technology, and the United States (US) was ready to lend support to the country in the form of world-class military technology.

Speaking at a public lecture Wednesday at the University of Indonesia campus in Depok, West Java, US Ambassador to Indonesia Robert Orris Blake remarked that his country will cooperate with the TNI to strengthen international defense.

"We will work together with the Indonesian National Defense Forces to step up and strengthen international defense and maritime security," Blake stated.

The US will assist Indonesia in modernizing its military equipment and help the TNI in implementing advanced and world-class American technological systems, he affirmed.

"We will also assist Indonesia in the modernization of its military by providing American military technological system," Blake remarked.

His institution was prioritizing local military weapons through a transfer-of-technology system to improve national defense competency, TNI Chief General Moeldoko said.

"We cannot ignore local products of our national defense systems because they are our priority. We cannot overlook the high technology either. Thus, we need a transfer of technology," Moeldoko stated here recently.

The weapons that are utilized by Indonesian soldiers are costly. Hence, the Indonesian Military should follow up the latest advances in technology so as not to fall behind other countries, according to the general.

"The TNI weapons are not cheap. However, we need to follow the latest technologies to balance power and attain the strength to face other countries," Moeldoko remarked.

Speaking during the opening ceremony of the 2014 IndoDefense Expo and Forum early this month, Vice President Jusuf Kalla affirmed that Indonesias military technology should be world class.

The vice president lauded the development milestones achieved by Indonesia in the field of military technology and hoped that it will be able to compete with foreign producers in manufacturing state-of-the-art military weaponry system.

"Military technology is not something easy because it requires meticulous research, high costs, and strong cooperation. But, Indonesia has adequate experience in the field of technology," the vice president stated.

Anoa-armored vehicles were very good and capable of competing with similar vehicles manufactured in other countries, Kalla noted.

Although defense equipment requires highly sophisticated technology, the industry should be able to provide benefits to the community in addition to being able to defend the country from outside attacks, the vice president emphasized.

One of Indonesias military capabilities is the national armys proficiency in intercepting foreign aircraft trespassing into its waters or the national territory, he pointed out.

"We can intercept foreign aircraft, and that means we have great ability," the vice president remarked.

His country was also ready to provide increased security in Indonesian waters using the resources from the US military forces, the US ambassador further stated.

The aid can be in the form of specialized military training and equipment assistance to strengthen Indonesias maritime defense capabilities, Blake explained.

"This is to ensure security of the Indonesian waters and to prevent illegal fishing by foreign vessels," he remarked.

Securing the Indonesian waters was essential, since geographically, it is surrounded by oceans, Blake noted.

The US and Indonesia will increasingly cooperate in the area of security and defense, he said.

"We are working with the Indonesian military to improve its maritime security and to strengthen its international defense capabilities," he noted.

America was keen to improve Indonesias maritime defense capabilities to complement its vision of becoming a world maritime power, Blake emphasized.

"We stand ready to boost maritime collaboration to complement the vision of President Jokowi," he remarked.

Boosting maritime security is aimed at improving Indonesias maritime defense capabilities and providing assistance to curtail illegal fishing in its waters.

US President Barack Obama praised Indonesia for its multi-pronged approach to combat terrorism, Blake also noted.

The US was partnering with Indonesia on addressing global security challenges such as terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, he said.

"Last week, when President Obama met President Jokowi on the sidelines of the APEC meeting in China, President Obama said he wanted to thank Indonesia for the efforts it had taken in isolating extremism," Blake remarked.

Obama had thanked Indonesia for its joint counter-terrorism efforts with other countries, the US envoy also revealed.

The bilateral defense and security cooperation have been very sound and his government stands ready to bolster maritime security cooperation to complement President Jokowis vision, Blake said.

"We are also pleased to play a role in supporting Indonesias military modernization, including through provision of world-class American military systems and technology," he stated.(T.O001/INE/KR-BSR/B003)

  ★ Antara

Posted in: Alutsista,Artikel,Ilmu Pengetahuan,Inhan

Kepala Divisi Munisi Pindad I Wayan Sutama mengatakan perusahaan pembuat alat utama sistem persenjataan pelat merah itu mengalami dualisme. Ini karena Pindad memiliki dua lembaga yang menaungi dan mengatur kebijakan mereka.

"Maksud saya ada dua kementerian yang menaungi kami, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan," kata Wayan kepada wartawan di kantornya di Turen, Malang, Jawa Timur, Rabu, 19 November 2014.

Sebagai perusahaan milik pemerintah, dia melanjutkan, sudah tentu Pindad diatur oleh kementerian yang kini dipimpin oleh Rini M. Soemarno itu.

Di sisi lain, produk yang dihasilkan Pindad bukan barang sembarangan melainkan persenjataan, sehingga Kementerian Pertahanan ikut andil memberikan regulasi. "Ditambah lagi ada Undang-Undang Industri Pertahanan sehingga hubungan kami (Pindad dan Kementerian Pertahanan) semakin erat," kata dia.

Menurut Wayan kedua kementerian memberikan instruksi yang bertentangan. Kementerian BUMN meminta Pindad mengoptimalkan produksi, penjualan hingga pemasaran mereka hingga ke luar negeri. Singkat kata, Kementerian BUMN ingin Pindad bekerja demi memperoleh keuntungan sebanyak mungkin.

Sayangnya Kementerian Pertahanan meminta Pindad fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri, TNI. Sebab saat ini TNI sedang menjalani proses modernisasi kekuatan. Selain itu Kementerian Pertahanan memperingatkan Pindad untuk tidak menjual alutsista dengan harga mahal ke pemerintah. Hal tersebut dianggap mulia oleh Wayan, sebab tujuannya bagus agar alutsista yang didapat TNI lebih banyak.

"Lagi pula doktrin kami dari dulu memang bekerja untuk Merah Putih," kata dia. Namun di sisi lain, setiap bulan wayan harus menyiapkan uang sebesar Rp 5 miliar untuk menggaji 1200 karyawan di divisinya.

Wayan pun mengaku sedang memutar otak untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Salah satu caranya dengan mengembangkan bisnis komersil yaitu kembang api. Namun yang dimaksud Wayan bukan sekadar mainan anak-anak melainkan kembang api ukuran besar untuk perayaan resmi.

Menurut Wayan bisnis kembang api ini sangat menggiurkan. Permintaan kembang api di Indonesia dalam satu tahun dapat mencapai Rp 600 miliar. "Itu pun impor semua, lumayan kalau kami bisa masuk," kata dia. "Investor yang ajak kerja sama sudah ada, lokasi juga kami punya, harapannya satu bulan lagi jalan."

Wayan pun ingin memaksimalkan produksi amunisi di divisinya. Dia ingin mengembangkan produksi amunisi kelas berat seperti meriam howitzer berkaliber di atas 120 milimeter.

Serbab sampai saat ini kebutuhan peluru meriam untuk TNI didatangkan melalui impor dengan nilai sekitar Rp 400 miliar per tahun. "Kalau kami bisa (produksi amunisi kaliber besar) maka rencana penjualan kami akan dinaikkan. Dari Rp 665 miliar (untuk tahun ini), bisa bertambah jadi Rp 1,1 triliun," kata dia.

  ★ Tempo

Posted in: Alutsista,Artikel,Bisnis,BUMNIS,Inhan,PINDAD

KRI Tombak 629 - KCR 60 PAL

Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Hanafi Rais, melakukan kunjungan kerja bersama anggotanya ke PT PAL INDONESIA (Persero) Kamis, 27 Nopember 2014. Komisi I membidangi bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi. Direktur Utama PT PAL INDONESIA (Persero), M. Firmansyah Arifin menerima langsung kunjungan ini dengan didampingi oleh Direktur Desain dan Teknologi, Saiful Anwar, Direktur Produksi, Edy Widarto, dan jajaran manajemen terkait di Ruang Rapat lantai IV Gedung PIP.

Kedatangan Komisi I DPR RI terkait dengan Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua yang sesuai rencana akan berjalan mulai 2015-2019. Sebelumnya, Komisi I DPR RI juga melakukan kunjungan ke PT DIRGANTARA INDONESIA, selaku Lead Integrator Matra Udara, dan PT PINDAD, selaku Lead Integrator Matra Darat. PT PAL INDONESIA (Persero) sebagai Lead Integrator Matra Laut saat ini tengah menjadi sorotan, terkait dengan program pemerintah Joko Widodo, yang menitik beratkan kepada sektor kemaritiman Indonesia.

Pada kesempatan itu Firmansyah memaparkan profile PT PAL INDONESIA. Tidak ketinggalan juga mengenai proyek yang sedang berjalan dan akan berjalan. “Saat ini kami mengerjakan proyek kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) kerjasama dengan Belanda. Kemudian juga proyek kapal Selam dengan Korea. Ada proses Transfer of Technology (ToT) dalam kedua proyek ini,” papar Firmansyah. Adanya ToT diharapkan dapat memperkaya knowledge insan PAL dalam teknologi perkapalan untuk menghasilkan kapal yang dapat disetarakan dengan buatan luar negeri.

Nurhayati, terkesan dan mendukung adanya rencana pengembangan PT PAL INDONESIA (Persero) ke wilayah Indonesia Timur. “Melihat rencana ini, saya pribadi mendukung. Dan semoga ini dapat sejalan dengan program MP3EI juga ya,” kata perwakilan dari fraksi Demokrat ini. Anggota lainnya Joko, menuturkan bahwa sangat disayangkan apabila Indonesia menyia-nyiakan potensi anak bangsa. Karena bagaimana bisa kita mandiri apabila tidak memberdayakan potensi yang kita punya. “PAL kan punya potensi dan itu sudah terbukti dengan kualitas kapal yang diproduksi. Sangat disayangkan Kementerian terkait dan beberapa pihak masih belum mengoptimalkan ini,” tutur Joko.

Kunjungan siang itu diakhiri dengan tinjauan langsung ke lapangan, dan para anggota komisi I DPR RI juga berkesempatan untuk meninjau KRI SAMPARI 628. KRI SAMPARI berjenis Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter yang telah diserahterimakan kepada TNI-AL Mei 2014 lalu. Ini adalah salah satu kapal yang murni dibuat oleh putra-putri Indonesia. Dimana KCR 60 Meter merupakan hasil pengembangan dari kapal jenis Fast Patrol Boat (FPB) 57 Meter.

  ★ BUMN

Posted in: BUMNIS,Inhan,PAL

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, Selasa (9/12), menerima kunjungan Ambasador (Policy Planning International Security Policy) Mr Shingo Yamagami dan Maritime Security Policy Division Mr Takeshi Kodo, Foreign Policy Bureau Japan Ministry of Foreign Affair di Kemhan, Jakarta. Kedatangannya adalah bagian dari rangkaian kunjungannya di Jakarta. Kedatangannya menemui Sekjen Kemhan kali ini adalah untuk memberitahukan mengenai perubahan peraturan Jepang mengenai persenjataan dan industri pertahanan yang lebih memberikan ruang bagi alih teknologi.

Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bilateral dengan sejarah yang sangat panjang. Dan Mr Shingo Yamagami menyatakan bahwa Indonesia merupakan partner strategis bagi Jepang. Diharapkan dengan peraturan baru ini, hubungan kerjasama pertahanan kedua negara dapat semakin kuat.

Sekjen Kemhan menyambut baik perubahan tersebut dan berharap dapat melakukan kerjasama di bidang Alutsista dan industri pertahanan dengan Jepang yang sesuai dengan UU No 16 Tahun 2012. Dalam UU tentang Industri Pertahanan tersebut mengatur mengenai syarat alih teknologi dalam pengadaan alutsista.

  ★ Kemhan

Posted in: Alutsista,Inhan,Kerjasama

Surabaya ☆ Indonesia siap bersaing dengan pasar internasional terkait alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.

Sebab, industri pertahanan di tanah air akan segera mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan.

Dalam sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Cendrasa, Koarmatim, Rabu siang (12/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memaparkan visi dan misi industri pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Rapat KKIP yang kali pertama dan digelar usai demo Alutsista milik TNI AL di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KKIP, yaitu Presiden SBY.

Sidang KKIP itu, juga dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mensesneg, Seskab, Men PPNK/Ka Bappenas, Menteri BUMN, Mendikbud, Menristek, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri, Pangdam V Brawijaya dan Pangarmatim.

Dalam sidang KKIP itu sendiri dipaparkan hasil kerja dan kebijakan komite selama kurun waktu 2010-2013, serta program prioritas KKIP ke depan.

"Dalam sidang KKIP yang pertama ini, akan disampaikan visi dan misi KKIP serta strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, termasuk program-program pembinaan dan pengembangan industri pertahanan," terang Purnomo dalam konfrensi pers-nya usai demo alutsista di Koarmatim, Ujung Surabaya.

Menurut Purnomo, dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. "KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset alpalhankam, serta merumuskan road map produk alpalhankam," katanya lagi.

Terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, masih kata dia, KKIP telah menyusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029, yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul. Sedang target industri pertahanan adalah mewujudkan kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Purnomo, saat ini, KKIP sendiri telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alpalhankam yang dibutuhkan.

"Upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan joint research dan development maupun joint production."

Terkait perkembangan Alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program new future products yang meliputi Pesawat Tempur IF-X, pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, combat management sistem, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, serta kendaraan taktis.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dan penguasaan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, penyehatan, koperasi dan fasilitas pendanaan dan pembiayaan.

"Sedang di bidang regulasi, KKIP akan menyelesaikan penyusunan beberapa aturan pelaksanaan UU Nomor 16 tentang industri pertahanan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang imbal dagang, PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, Perpres tentang pengelolaan industri pertahanan dan Perpres tentang syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam," tandas dia.

Merdeka

Posted in: Alutsista,Inhan

Indonesia Pasti Bisa ... Dokumentasi sejumlah prajurit TNI AL awak kapal selam KRI Nanggala-402 berada di atas lambung kapal setibanya di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Senin (6/2). Kapal selam itu kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. (FOTO ANTARA/M Risyal Hidayat)

Kementerian Pertahanan menunjuk PT PAL Indonesia memproduksi satu unit kapal selam guna memperkuat keamanan Indonesia, terutama dalam menjaga alur dan kedaulatan negeri ini.

"Upaya ini sesuai penunjukan PT PAL Indonesia sebagai lead integrator pembangunan alutsista kapal perang," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, ditemui pada serah terima kapal cepat berpeluru kendali KRI Halasan-630, di dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu.

Untuk merealisasi kapal selam itu, ungkap dia, PT PAL Indonesia akan mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar Rp 1,5 triliun untuk membangun tiga unit kapal selam, alias Rp 500 miliar perunit.

"Sebanyak dua unit kapal selam akan dibangun di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Lalu, satu unit dibangun di PT PAL Indonesia," katanya.

Pembangunan itu, jelas dia, sudah mendapat dukungan dari Komisi VI dan Komisi I DPR.

Besaran dana itu untuk pembangunan infrastruktur pada 2015 dan 2016. Selain itu, alokasi biaya itu juga menyangkut pengiriman tenaga ahli ke DSME Korea Selatan untuk belajar.

"Penyebabnya Kementerian Pertahanan juga menjalin kontrak kerjasama dengan DSME Korea Selatan tentang pembangunan kapal selam," katanya.

Pada masa mendatang, tambah dia, ketika PT PAL Indonesia bisa membangun kapal selam ketiga maka pembuatan kapal selam keempat, kelima dan seterusnya bisa direalisasi di dalam negeri.

"Kami yakin, Indonesia bisa mewujudkan hal itu," katanya.

Sementara itu, Direktur Desain dan Teknologi PT PAL Indonesia, Saiful Anwar, menyatakan, kini pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak adalah bengkel kapal perang.

Bahkan, beberapa kebutuhan lain seperti pembangunan gedung, dermaga, dan belanja peralatan.

"Apalagi dari sisi desain infrastruktur sudah siap, dan beberapa peralatan sudah dibeli. Namun, pembayarannya baru uang muka dan sisanya menunggu," katanya.

Meski begitu, sebut dia, pembangunan kapal selam diprediksi mundur dari jadwal semula.

Semula pemerintah berencana mulai membangun kapal selam tahun ini tetapi estimasi perwujudannya diperkirakan baru terlaksana tahun 2015.

"Khusus proyek pembangunan kapal selam di Indonesia atau kapal selam ketiga U 209 ini diperkirakan mulai 2017," katanya. TNI AL sudah sangat akrab dengan U 209 yang aslinya buatan Jerman; KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402 merupakan U 209 1200.

Ia melanjutkan, hal itu seiring dengan tuntasnya pembangunan kapal selam pertama dan kedua di Korea. Walau demikian, kapal ketiga yang dibangun di Indonesia modelnya akan sama dengan dua kapal lainnya.

"Dari fisik kapal tidak berbeda. Tapi, yang tidak sama adalah secara elektronik maupun persenjataannya karena akan ada pemutakhiran," katanya.

  ♞ antara

Posted in: Alutsista,Inhan,Kapal Selam,PAL

Rombongan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kembali melakukan muhibah ke Myanmar dalam rangka mempromosikan produk-produk industri pertahanan, mulai 11 sampai 13 September 2014. Rombongan yang dipimpin Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin merangkap sebagai Sekretaris KKIP itu, diikuti oleh 10 pimpinan perusahaan produsen peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan beberapa pejabat Kementerian Pertahanan serta Mabes Polri.

Muhibah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisa pasar yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Yangon. Duta Besar Ito Sumardi mengatakan bahwa saat ini Myanmar tengah menyiapkan pemilihan umum yang akan di gelar tahun 2015 mendatang. “Pemerintah Myanmar memerlukan peralatan pengamanan untuk satuan-satuan kepolisian yang akan bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut”, lanjut Ito Sumardi.

Dalam kesempatan itu, KKIP mempromosikan produk-produk unggulan industri pertahanan BUMN PT DI, PT PAL, PT Pindad. Selain itu, juga dipromosikan produk-produk BUMS berupa perkapalan (PT Palindo Marine dan PT DRU), seragam (PT Sritex, PT Famatex), perlengkapan perorangan untuk militer/polisi (PT Saba Wijaya, PT IPCD dan PT Tri Mega Cipta).

Dalam sambutannya saat bertemu Senior Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar), Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin menyatakan, bahwa demokrasi di Myanmar tengah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Militer Myanmar yang semakin profesional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan tersebut.

Dan saat ini Indonesia ingin mengembangkan kerjasama dibidang pertahanan dengan memperkenalkan produk-produk industri pertahanan nasional yang telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional satuan TNI dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Menurut Wamenhan, pengembangan industri pertahanan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan peralatan pengamanan Polri, tetapi juga dikembangkan agar mampu berkompetisi di pasar regional maupun global. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Sedangkan Senior Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, bahwa Militer Myanmar tengah melakukan transformasi untuk mengawal proses demokratisasi negaranya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui, namun Senior Jenderal Min yakin bahwa semua itu bisa diatasi dengan meningkatkan profesionalitas angkatan bersenjata yang dipimpinnya.

Sementara itu, dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Dalam Negeri Myanmar, Jenderal Ko Ko menyampaikan bahwa persahabatan antara kedua negara telah terjalin sejak lama. Saat ini hubungan tersebut telah mencakup bidang-bidang yang luas berdasarkan semangat saling menghormati.

Wamenhan Sjafrie Sjamsuddin yang didampingi Dubes RI untuk Myanmar dan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol. Putut Bayuseno menyampaikan perkembangan demokrasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Lebih jauh, Kabaharkam Mabes Polri menyampaikan pengalaman Polri dalam mengamankan proses pemilihan umum di Indonesia yang mengedepankan pendekatanpreemptive dan preventive.

Dalam kaitannya dengan penetrasi produk industri pertahanan di pasar internasional, ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan industri pertahanan, yaitu Promosi, Observasi, Negosiasi dan Produksi. Pada tahap promosi, pemerintah berperan penting dalam membangun "trust" calon pembeli terhadap kemampuan industri pertahanan Indonesia. Selanjutnya para produsen industri pertahanan harus mengeksploitasi peluang pasar dengan melakukan observasi, negosiasi dan melakukan proses produksi sesuai pesanan pembeli.

Peran pemerintah diperlukan dalam memberikan kemudahan fasilitas fiskal dan perijinan yang berkaitan dengan penjualan produk-produk industri pertahanan, seperti export lisence, sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Pada kesempatan lain, Duta Besar Ito Sumardi menyatakan optimismenya, apabila industri pertahanan Indonesia mampu merebut peluang pasar Myanmar, maka target export sebesar 1 milyar USD ke Myanmar dapat diwujudkan pada tahun-tahun mendatang, dimana saat ini perdagangan dengan Myanmar baru mencapai 498 juta USD.

Selain di kantor Kementerian Pertahanan, kegiatan promosi dan presentasi pengenalan produk juga dilaksanakan di Markas Kepolisian Negara yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Tim Promosi KKIP juga diperkuat oleh pejabat Bank Exim yang siap mendukung sisi finansial apabila pemerintah Myanmar memerlukan fasilitas kredit ekspor dari perbankan Indonesia.

  ★ DMC

Posted in: Alutsista,Artikel,Inhan,KKIP

Pemotongan Baja Pertama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan), bersama Wakil KSAL Laksdya TNI Didit Herdiawan (kedua kiri), Dirut PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin (kedua kanan) dan perwakilan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda (kiri), menunjukkan potongan plat baja berbentuk kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 di Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Rabu (17/9). Pemotongan plat baja pertama (fist steel cutting) proyek kapal PKR yang bekerjasama dengan galangan kapal DSNS Belanda tersebut, untuk menyeimbangkan teknologi terkini pada industri perkapalan, demi memenuhi Armada TNI AL. (ANTARA FOTO/Eric Ireng) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan), bersama Wakil KSAL Laksdya TNI Didit Herdiawan (kedua kiri), Dirut PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin (tengah) dan perwakilan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda (kiri), menyaksikan proses pemotongan plat baja pertama kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 di Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Rabu (17/9). Pemotongan plat baja pertama (fist steel cutting) proyek kapal PKR yang bekerjasama dengan galangan kapal DSNS Belanda tersebut, untuk menyeimbangkan teknologi terkini pada industri perkapalan, demi memenuhi Armada TNI AL. (ANTARA FOTO/Eric Ireng) BUMN galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero) mulai menggarap proyek kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang kedua setelah sebelumnya memulai konstruksi pembuatan PKR pertama.

Direktur Utama PAL INDONESIA M. Firmansyah Arifin mengatakan proyek PKR tersebut digarap melalui kerjasama dengan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda.

"Kerjasama dengan galangan luar negeri ini turut menyeimbangkan teknologi terkini pada industri perkapalan. Perkembangan kebutuhan kapal dan teknologinya selalu meningkat setiap tahunnya, dan ini sebagai pemenuhan Armada TNI Angkatan Laut," ujarnya dalam siaran rilis penyelesaian proyek KCR 60 dan pemotongan plat baja pertama (First Steel Cutting) kapal PKR 10514 kedua, Rabu (17/9/2014).

Dia mengatakan dalam mencapai target sebagai lead integrator sesuai amanah Undang-Undang No.16 Tahun 2012, PAL Indonesia sebagai BUMN diharuskan mampu memproduksi kebutuhan alutsista TNI yang menjadi motor tumbuhnya industri galangan kapal.

"Dengan merampungkan pesanan TNI AL, kami akan terus berkarya untuk peningkatan kebutuhan armada laut menjadi world class navy," imbuhnya.

Adapun PAL Indonesia telah menyerahkan Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR 60) dengan total 3 unit dari bacth pertama ini. KCR 60 meter merupakan jenis pengembangan dari Kapal Patroli Cepat (FPB-57) yang telah dibangun oleh perseroan sebelumnya. KCR 60 M ketiga yang sudah diserahterimakan rencananya akan diresmikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk menjadi kapal perang Indonesia dengan nama KRI HALASAN 630.

PAL Indonesia juga berencana segera mengirimkan sekitar 250 tenaga pembuatan kapal untuk melaksanakan Transfer of Technology (ToT) proyek Kapal Selam. Proyek tersebut bakal menjadi sejarah pertama di Indonesia dalam pembangunan kapal Selam.Penampakan Foto Modul PKR 10514 Pertama diposkan ambalat :

  ★ antara | Bisnis

Posted in: Alutsista,Foto,Inhan,KRI TNI-AL,PAL

CN235 Patmar Ketiga ... Menteri Pertahananan Purnomo Yusgiantoro memberi selamat pada anggota Puspenerbal sebelum meninjau ke dalam pesawat saat acara derah terima CN 235.

PT Dirgantara Indonesia secara resmi menyerahkan Pesawat Udara CN-235 220 Patroli Maritim kepada Kementerian Pertahanan yang langsung diserahkan ke Pusat Penerbangan TNI AL, Rabu (17/9/2014).

Serah terima yang dilaksanakan di Apron Base Opps Lanudal Juanda itu dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Prof Purnomo Yusgiantoro.

Pesawat CN 235 220 MPA bernomor. P-862 adalah pesawat udara jenis patroli Maritim ke tiga yang diserahkan PTDI.

Sebelumnya dua pesawat serupa yang diberi nomor P-860 dan P-861 telah diserahkan di tahun 2013.

"Ini merupakan langkah baik bagi industri pertahanan dalam negeri. Ini juga bukti industri pertahanan dalam negeri sudah bersaing," kata Yusgiantoro.

Pesawat udara ini akan mendukung kebutuhan penerbagan TNI AL sebagai patroli udara dan maritim dengan kemampuan pengintaian dan pengawasan.

Pesawat ini akan jadi kepanjangan tangan, mata dan telinga bagi kapal perang yang melaksanakan operasi tempur maupun operasi keamanan laut.

Pesawat buatan dalam negeri ini memiliki karakteristik umum panjang 21,40 meter, bentang sayap 25,81 meter, tinggi 8,18 meter, dan memiliki tenaga penggerak dua mesin General Electric CT79 C Turboprop 1395KW (1850bhp).

Kecepataan maksimum. Yang dimiliki 509 km per jam dan jarak jangkau 796 km (496 mil).

Pengadaan pesawat terbang ini adalah bagian dari rencana pemenuhan kebutuhan Minimal Essensial Force Alutsista TNI AL hingga 2024. Rencananya Pusat Penerbangan TNI AL akan menerima Pesawat sejenis hingga 12 buah.

Penambahan alutsista di antaranya untuk pesawat latih, helikopter AKS, helikopter AKPA. Total diperkirakan akan ada penambahan mencapai 50 pesawat udara dan helikopter.

  ♞ Tribunnews

Posted in: Alutsista,DI,Inhan,Pesawat,TNI AL

Spesifikasi pesawat intai TNI AU berbeda dengan milik TNI AL TNI AU membutuhkan tiga pesawat CN-235MPA untuk membentuk skuadron baru pesawat intai taktis. Spesifikasi pesawat intai TNI AU berbeda dengan milik TNI AL (photos : IAe, Alert5)

Penyerahan pesawat udara CN 235 ke Puspenerbal yang berlangsung hari ini di Apron Base Opps Lanudal Juanda, Selasa (17/9/2014), menjadi pelunasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dari pesanan Kementerian Pertahanan RI.

PT DI tuntas menyelesaikan pembuatan dan menyerahkan tiga CN 235 220 Patroli Maritim (Patmar) yang digunakan penunjang kinerja TNI AL.

Direktur PT DI Budi Santoso mengatakan, pemesanan pesawat udara oleh Kementerian Pertahanan ini jadi titik awal kontrak kedirgantaraan dalam jumlah besar. Setelah pemenuhan pesanan tahap ini, PT DI kini telah memiliki kotrak untuk menyelesaikan tiga pesawat udara CN 235 lagi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

“Ada pesanan lagi, satu untuk TNI AU dan dua untuk TNI AL, ini dari kontrak baru, cuman yang satu belum efektif berjalan,” ungkap Budi usai acara penyerahan CN 235 ke Puspenerbal.

Secara teknis Budi menyebut pesawat CN 235 secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan dan teknologi yang digunakan juga sudah terbaik. Kalaupun ada pengembangan lagi bisa dilakukan di mission systemnya saja.

“Pesawatnya sudah cukup cangih, wing juga desain baru, cuman untuk pesanan berikutnya yang kini dikerjakan kemungkinan bisa memiliki kemampuan terbang 11-12 jam, sementara mission systemnya disesuaikan dengan permintaan penggunannya,” kata Budi.

Berikut Foto IAe Alert5 dari Defense Studies:

  ♞ Suryaonline

Posted in: Alutsista,DI,Inhan,Pesawat,TNI AU

KRI Tombak 629 - KCR 60 kedua

PKR, KCR & ToT

Penyelesaian produksi Alat Utama Sistem Persenjataan (ALUTSISTA) menjadi perhatian PT PAL INDONESIA (Persero). Setelah menyerahkan 3 KCR 60 Meter Bacth Pertama dan pemotongan plat pertama Kapal PKR 10514 kedua, PAL INDONESIA terus memberikan segala upayanya untuk menyelesaikan proyek. Selain itu juga Pembekalan ToT/OJT kapal Selam terhadap 250 orang yang dipimpin langsung Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, Wakil Kepala Staff TNI AL Laksdya TNI Didit Herdiawan, Pelaksana KKIP, Direksi Damen Schelde Naval Shipbuilding, Perwakilan DSME dan juga Direksi PT PAL INDONESIA (Persero) bertempat di Divisi Kapal Perang, Rabu pagi (17/09).

Dalam pemotongan kapal PKR 10514 kedua, menteri Pertahanan mendapatkan cinderamata dari CEO DSNS, Hein van Ameiden. Kapal PKR ini bukan kapal perang terbesar pertama yang dibangun PAL INDONESIA, namun menjadi Kapal perang dengan teknologi canggih pertama yang dibangun kerjasama dengan galangan kapal di Belanda. Sebagai Kapal Frigate jenis SIGMA, kapal ini mampu mengarungi jarak hingga 5.000 nM dengan panjang 105 Meter dan lebar 14 Meter. Kapal yang mampu menampung 122 awak, 1 helikopter dan beban yang mampu dibawa 2.365 ton.

Sementara itu pada proses pembekalan produksi Kapal Selam, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro memberikan amanah terhadap 250 orang yang akan melaksanakan Transfer of Technology / On Job Training ( ToT/OJT). MENHAN menuturkan persiapan harus sematang mungkin dalam melaksanakan program ini, karena ini merupakan proyek kebanggan bangsa. “Ini akan menjadi beban berat bagi anda semua, tapi ini akan menjadi sejarah pertama dan yang bisa melakukan adalah anda semua yang hadir disini” tegasnya purnomo. Kita semua akan menjadi saksi kebangkitan kejayaan bangsa dengan terproduksinya kapal Selam ketiga dan seterusnya.

Selanjutnya MENHAN meresmikan produk anak bangsa, yakni Kapal Cepat Rudal 60 meter ketiga. 3 kapal Bacth pertama yang telah diserah terimakan PT PAL INDONESIA (Persero), ini inovasi Fast Patrol Boat 57 Meter yang hingga kini masih digunakan sebagai patrol oleh Angkatan Laut. Peresmian 3 kapal perang KCR masuk menjadi Armada Perang Angkatan laut ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Kapal ketiga “KRI Halasan 630” menjadi kapal ketiga dari total 16 kapal dengan jenis yang sama yang dibutuhkan Angkatan Laut dalam menjaga batas wilayah perairan Indonesia. Peningkatan semangat dan fokus dalam memberikan hasil karya terbaiknya selalu menjadi perhatian utama PAL INDONESIA dalam terus berproduksi untuk kebanggan Bangsa dan Negara.

  ★ PAL

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Inhan,Inovasi,KRI TNI-AL,PAL

Thailand memesan tipe yang beda PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menjual 1 unit pesawat tipe CN235-220M kepada Thai Aviation Industries Co. Ltd (TAI), untuk diserahkan kepada Royal Thai Police. Pesawat ini istimewa.

Menurut keterangan PTDI, Selasa (23/9/2014), berdasarkan kontrak pengadaan dengan TAI, CN235 yang dipesan memiliki beragam fungsi dengan prinsip quick change.

Satu pesawat CN235 ini akan memiliki beberapa paket konfigurasi yaitu untuk penumpang, VIP/VVIP, penerjun, kargo, atau menjadi medical evacuation (ambulan udara).

Selama ini, pesawat CN235 produksi PTDI dikenal sebagai pesawat multi guna (multi purpose). CN235 bisa menjadi pesawat terbang untuk penumpang kargo, paratroop, VIP/VVIP, medical evacuation, Maritime Patrol, Surveillance, bahkan menjadi Rain Maker. Pada umumnya pelanggan hanya memilih satu dari beberapa fungsi tersebut. Namun pesanan dari Thailand berbeda.

Pesawat CN235-220 buatan PTDI pesanan TAI tersebut, dilengkapi pintu depan yang bisa dipakai sebagai tangga untuk VIP/VVIP, dan pintu belakang khusus yang dibuka ke arah dalam dan cukup besar untuk dipakai saat operasi terjun payung.

Sementara ramp door tetap ada sebagai perlengkapan standar untuk keluar masuk barang, yang ukurannya cukup besar atau kendaraan kecil.

Sekilas harga pesawat ini terlihat lebih mahal dari pada pesawat CN235 konfigurasi standar untuk penumpang atau kargo. Akan tetapi, harga lebih tersebut digunakan untuk melengkapi beberapa paket konfigurasi, yaitu untuk konfigurasi penumpang, VIP/VVIP, penerjun, kargo/track dan medical evacuation, yang dapat dipasang bergantian sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan evaluasi TAI, satu pesawat dengan kemampuan untuk berbagai misi dianggap lebih menguntungkan dari pada membeli beberapa pesawat yang masing-masing dengan satu atau dua misi saja. PTDI berharap menerima pesanan lebih banyak lagi pesawat multi guna seperti tersebut di atas.

Nilai kontrak untuk 1 unit pesawat CN235-220M ini sebesar US$ 31,2 juta atau Rp 343 miliar, dengan nomor kontrak 0006/PTD/UT0000/09/2014 tanggal 19 September 2014.

Kontrak pembelian oleh Thai Aviation Industries untuk Royal Thai Police akan menambah daftar panjang pengoperasian pesawat CN235 di mancanegara.(dnl/hen)

  ★ detik

Posted in: BUMNIS,DI,Inhan,Pesawat

Pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang diproduksi di Bandung punya beragam fungsi. Bagaimana penampakannya?

Jumat pekan lalu, PTDI mendapatkan pesanan 1 unit pesawat tipe CN235-220M dari Thai Aviation Industries Co. Ltd (TAI), untuk diserahkan kepada Royal Thai Police. Pesawat ini istimewa karena memiliki multi fungsi.

Satu pesawat CN235 ini akan memiliki beberapa paket konfigurasi yaitu untuk penumpang, VIP/VVIP, penerjun, kargo, atau menjadi medical evacuation (ambulan udara). Namun untuk pesanan Thailand, pesawatnya memiliki semua fungsi tersebut. Semua fungsi bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan.

Nilai kontrak untuk 1 unit pesawat CN235-220M ini sebesar US$ 31,2 juta atau Rp 343 miliar, dengan nomor kontrak 0006/PTD/UT0000/09/2014 tanggal 19 September 2014.

Berikut penampakan fungsinya, seperti disampaikan PTDI, Selasa (23/9/2014).1. Denah Pesawat Pesawat CN235-220 buatan PTDI pesanan TAI tersebut, dilengkapi pintu depan yang bisa dipakai sebagai tangga untuk VIP/VVIP, dan pintu belakang khusus yang dibuka ke arah dalam dan cukup besar untuk dipakai saat operasi terjun payung.

Sementara ramp door tetap ada sebagai perlengkapan standar untuk keluar masuk barang, yang ukurannya cukup besar atau kendaraan kecil.2. Ruang VVIP Tak kalah dengan pesawat lainnya. Pesawat CN235 buatan PTDI yang dipesan oleh Thailand memiliki ruang khusus untuk VIP/VVIP.

Bisa dilihat di gambar tersebut, tempat duduk khusus untuk penumpang VVIP yang tampak seperti di dalam pesawat jet pribadi.3. Tempat Duduk Penumpang CN235 ini merupakan pesawat yang dibuat BJ Habibie dan mulai dikembangkan 1979, sementara diperkenalkan ke publik pada 1983.

Pesawat CN235-200M yang dipesan oleh Thailand Jumat pekan lalu, juga bisa dipasang untuk konfigurasi penumpang biasa. Terlihat nyamannya kursi penumpang dalam gambar.4. Keperluan Militer Pesawat CN235-200M yang dipesan oleh Thailand juga bisa digunakan untuk konfigurasi misi militer.

Terlihat dalam gambar, konfigurasi pesawat tersebut untuk kebutuhan militer, khususnya untuk misi penerjunan. 5. Barak Militer Dalam misi militer, pesawat tersebut juga bisa difungsikan untuk menjadi barak militer.

Terlihat pemasangan tempat tidur untuk tentara di dalam pesawat tersebut. Pesawat pesanan Thailand ini memiliki multi fungsi yang bisa diubah sesuai kebutuhan.6. Pintu Besar di Belakang Pesawat pesanan Thailand ini memiliki pintu yang besar di bagian belakang.

Fungsi pintu ini, selain untuk masuknay kargo atau barang, juga bisa untuk keperluan penerjunan pada misi militer.

  ★ detik

Posted in: BUMNIS,DI,Inhan,Pesawat