Northrop Grumman AN/TPS-78

BALTIMORE, 23 April 2012 (ANTARA/PRNewswire-AsiaNet) -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada Seminar Radar Nasional Ke-6 di Bali, Indonesia dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memfasilitasi kerjasama mengenai peluang radar di darat yang tertunda di Indonesia.

Northrop Grumman AN/TPS-78 adalah generasi terbaru radar mutakhir yang diciptakan dengan kemajuan teknologi transistor berdaya tinggi serta dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan penuh hambatan. AN/TPS-78 jarak jauh S-Band, yang telah terbukti di lapangan, adalah pilihan Angkatan Laut Amerika dan pelanggan di seluruh dunia.

"Dengan perjanjian ini, Northrop Grumman akan membawa kepemimpinan terkemuka dalam radar di darat bersama dengan keahlian terpadu mitra bisnis kami di Indonesia dalam penelitian dan produksi elektronik serta pengetahuan akan kebutuhan unik pemerintah Indonesia," ungkap Robert Royer, Wakil Presiden Sistem Internasional Divisi Sistem Perlindungan Lahan dan Diri Northrop Grumman. "Tim kami ingin berpartisipasi dalam kompetisi radar di darat yang akan digelar di Indonesia dan dirancang untuk membantu Indonesia meningkatkan pengawasan udara dan mengamankan wilayah perbatasan."

Northrop Grumman adalah perusahaan keamanan global terkemuka yang memberikan sistem, produk dan solusi inovatif dalam kedirgantaraan, elektronika, sistem informasi dan layanan teknik bagi pemerintah dan pelanggan komersial di seluruh dunia. Silakan kunjungi http://www.northropgrumman.com untuk informasi lebih lanjut.

Posted in: INTI,LIPI,Radar

Jakarta - BUMN informasi dan teknologi (IT), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) mampu memproduksi berbagai telepon seluler (ponsel) hingga tablet canggih. BUMN yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat ini memproduksi ponsel dan tablet merek IMO sejak tahun 2011.

"IMO kita memproduksi yang tablet. Sebenarnya kalau dari proses produksi yang seperti apapun bisa kita produksi, nggak ada masalah," kata Direktur Utama Tikno Sutisna kepada detikFinance, Selasa (17/9/2013).

Menurutnya produk-produk tablet merek IMO produksi INTI sempat bersaing ketat dengan merek-merek gadget sekelas Apple dan Samsung.

"Telepon tablet. IMO sempat bisa pegang pangsa pasar ke-3 setelah Apple dan Samsung, baru IMO tetapi saat ini kadang kala short timingnya. Namanya persaingan consumer-nya ketat," sebutnya

Disebutkan Tikno, INTI telah memproduksi berbagai produk gadget telekomunikasi generasi awal hingga terbaru. Namun produksi gadget jenis tablet ataupun ponsel pintar harus dihentikan karena ketatnya persaingan dan faktor eksternal seperti pajak.

"Kalau bicara mulai telepon mobile pertama yang besar PT INTI yang produksi pertama terus kami memproduksi pesawat telepon, telepon meja, telepon umum kemudian PT Inti group bekerjasama untuk Nexian (ponsel GSM/CDMA)," katanya.(feb/hen)

BUMN Ini Setop Produksi Ponsel Pintar Made in Bandung, Kenapa?

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sempat memproduksi ponsel pintar alias smartphone dan tablet canggih. Gadget canggih ini bermerek IMO.

Gadget canggih dengan merek IMO yang dibuat dan dirancang di Bandung, Jawa Barat ini pun sempat menjadi ponsel hingga tablet terfavorit.

Namun produksi ponsel pintar harus terhenti. Direktur Utama IMO Tikno Sutisna menjelaskan ada banyak faktor yang membuat pihaknya menghentikan produksi. Salah satunya soal perpajakan yang berpengaruh terhadap harga komponen yang harus diimpor.

"Kita masalah ekosistem ada masalah perpajakan masalah industri komponen dan sebagainya. Salah satunya pajak di dalam membangun industri," ucap Tikno kepada detikFinance, Selasa (18/9/2013).

Diakuinya membangun industri produk-produk telekomunikasi seperti ponsel pintar diperlukan lingkungan industri yang mendukung. Hal ini dinilai penting agar produk bisa berkembang dan kompetitif di pasar.

"Kita bicara industri itu ekosistem. Mulai industri di pelabuhan bea dan cukai, lembaga pendidikan, lembaga internal penelitian di Indonesia mampu produksi model baru nggak? Industri nggak bisa bicara sendirian. Kalau kita ingin membangun industri, bukan sekedar pabrik dan barang," sebutnya.

Diakuinya, INTI dalam memproduksi ponsel masih memerlukan komponen impor. Sehingga aturan perpajakan dan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar sangat berpengaruh terhadap harga komponen yang diimpor.

"Industri komponen lemah. Banyak belinya valas," terangnya.(feb/dru)

  ● detik

Posted in: BUMN,INTI,Seluler

INTI juga mulai merambah bisnis ke luar negeri Jakarta □ PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau disingkat INTI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini menyokong industri telekomunikasi Indonesia. Seperti dikutip dari berbagai sumber, Rabu (21/5/2014), PT INTI sudah berkiprah lebih dari 35 tahun sejak didirikan. Perusahaan pelat merah ini menjadi pemasok utama pembangunan jaringan telepon nasional yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Indosat Tbk (ISAT). Selain itu, INTI juga punya pelanggan tetap di industri yang sama yaitu anak usaha Telkom, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan PT XL Axiata (EXCL). Dulu INTI hanya melayani bisnis manufaktur berbagai produk telekomunikasi, namun seiring dengan berkembangnya tren konvergensi antara teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi (IT), INTI telah melakukan perubahan orientasi bisnis menjadi industri berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi. Sejak pertengah tahun 2000-an INTI menangani solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-produk seperti IP PBX, NMS (Network Management System), SLIMS (Subscriber Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Messaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, dan Sistem Deteksi dan Peringatan Bencana Alam (Disaster Forecasting and Warning System). INTI juga mulai merambah bisnis ke luar negeri, salah satunya untuk penyediaan kabel optik di negara-negara berkembang. Program terbaru dari INTI adalah pemasangan Sistem Monitoring dan Pengendalian bahan bakar minyak (SMP BBM) atau dikenal dengan RFID bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).(ang/hen)

  ★ detik

Posted in: BUMN,INTI

Jakarta ☆ PT INTI (Persero) salah satu BUMN dibidang teknologi, mampu membuat produk radar canggih untuk menjaga perairan Indonesia yang dapat mengawasi pantai dari penyusup seperti kapal perang negara lain. PT. INTI dan BPPT Kerjasama Ciptakan Sistem Radar Batas Pantai. "Kami menyediakan sistem radar batas pantai. Radar ini kita desain dengan bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)," ujar Humas PT INTI, Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (23/2/2014). Andy mengungkapkan, radar ini dibuat untuk mengawasi pantai dan pengaturan lalu lintas pelabuhan. "Kelebihan radar ini dapat bekerja dengan daya listrik rendah, tidak terdeteksi oleh radar pemindai, dan dalam kategori radar tenang," ucapnya. Untuk kelas radar ini untuk militer, maka untuk pembeliannya tidak bisa di jual bebas oleh masyarakat umum. "Kalau membeli harus melalui kontrak penjualan berbasis kerjasama atau kontrak," tutupnya.

  ♞ detik

Posted in: BPPT,BUMNIS,INTI,Radar

Bandung ☆ PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) menggandeng produsen kabel optik asal Korea, Global Optical Communication (GOC), dalam pendirian pabrik kabel serat optik dengan kapasitas produksi 6 ribu kilometer per bulan. "Kami harapkan seluruh kapasitas bisa diserap di industri dalam negeri," kata Direktur Utama PT INTI Tikno Sutisna saat meresmikan pabrik itu di Bandung, Jumat, 28 Februari 2014. Pabrik itu dioperasikan oleh perusahaan patungan keduanya, yakni PT INTI Global Optical Communication Indonesia. PT INTI mengantongi 25 persen saham perusahan itu, sementara GOC 75 persen. "Kami menyiapkan fasilitas dan gedung, mereka menyiapkan permesinannya," kata Tikno. Kendati saham PT INTI kecil, Tikno mengklaim perusahaanya memegang hak penjualan kabel optik produksi pabrik itu. "PT INTI punya hak untuk menjual sehingga walaupun saham tidak dominan, tapi secara penjualan tetap bisa dibukukannya di PT INTI," kata Tikno. Menurut dia, investasi itu termasuk dalam belanja modal perusahaan tahun ini yang nilai seluruhnya sekitar Rp 2 triliun. "Kalau nilai investasi itu rahasialah, yang penting output-nya," kata Tikno. Pabrik di Jalan Moch. Toha, Bandung, itu berdiri di atas lahan seluas 80 ribu meter persegi. Komponen lokal kabel serat optik produksi perusahaan patungan INTI dan GOC itu baru 30 persen. Core fiber optic masih impor. Selain memproduksi kabel serat optik dan aksesorinya, pabrik itu juga memproduksi perangkat elektronik berbasis RFID (Radio Frequency Identification). Saat ini PT INTI terikat kontrak dengan Pertamina untuk menyiapkan RFID yang diproyeksikan sebagai peranti pembatas pemakaian BBM bersubsidi. Direktur Industri Elektronika Dan Telematika Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian C. Triharso mengatakan perusahaan patungan INTI dan GOC itu merupakan perusahan ke-8 di Indonesia yang memasok kebutuhan kabel serat optik dalam negeri. "Catatan kami ada 7 perusahaan, ini ke-8," kata dia di sela peresmian pabrik itu, Jumat, 28 Februari 2014. Triharso mengatakan kapasitas produksi industri dalam negeri untuk kabel serat optik baru menembus 1,6 juta kilometer per bulan dengan utilisasi sekitar 60 persen. "Peluang masih banyak," ujarnya. EGM Divisi Broadband PT Telkom Revolin Simulsyah Nasution mengatakan pemerintah menargetkan konektivitas broadband 30 persen, setara dengan akses langsung 19,7 juta rumah tangga. Adapun rumah tanga yang terhubung dengan koneksi broadband saat ini masih di bawah 10 juta. Revolin mengatakan PT Telkom menargetkan bisa menyiapkan koneksi broadband dengan memanfaatkan kabel serat optik kepada 15 juta rumah pelanggan tahun ini. Pada 2013, yang tersambung baru 8,2 juta rumah pelanggan. Setiap bulan, Telkom menargetkan 530 ribu sambungan broadband menuju rumah sepanjang tahun ini untuk menggenjot pemenuhan target itu. Menurut dia, hingga 2015, Telkom menargetkan sambungan koneksi kabel serat optik di seluruh wilayah Indonesia. "Penambahan 8-10 juta kilometer itu baru dari hotspot ke jalur perumahan saja," kata Revolin.

  ♞ Tempo

Posted in: INTI

Hiu Merah produksi dalam negeri Ilustrasi radar pesawat ☆

PT INTI (Persero) mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam proyek pengadaan radar Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT INTI Endang Yuliawaty menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih memilih perusahaan swasta asing ketimbang BUMN.

Padahal, menurut dia, PT INTI memiliki kemampuan untuk meproduksi radar secara mandiri. “Bila ditinjau dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki PT INTI, kami sanggup memproduksi radar,” kata Endang kepada KONTAN, Selasa (8/9).

Sejak awal PT INTI bahkan sudah menyatakan diri sebagai BUMN yang sanggup memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista). Sayangnya, hingga kini pemerintah enggan melirik PT INTI.

“Sampai saat ini kami belum pernah memproduksi radar karena tidak pernah ada tawaran proyek dari pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, bila pemerintah memang meminta, PT INTI siap memproduksi radar. Asal tahu saja, Kemhan tengah membuka lelang bagi perusahaan swasta asing untuk terlibat dalam proyek pengadaan 12 radar yang diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejumlah perusahaan swasta asing, seperti dari Denmark dan Prancis telah mengajukan penawaran kerja sama untuk proyek tersebut.

Kemhan dengan tegas menyatakan tidak menggandeng BUMN dalam pengadaan radar tersebut. “Kami akan menunjuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),” kata Kepala Pusat Pengadaan Sarana Barang Pertahanan, Laksamana Madya Listiyanto.

Pembelian radar tersebut masuk dalam anggaran belanja alutsista yang mendapat jatah 30% dari total anggaran Kemhan sebear Rp 106 triliun. Pengadaan radar yang dilakukan Kemhan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

 Sejumlah negara ajukan diri produksi radar TNI

Sejumlah negara menyatakan minatnya untuk melakukan kerja sama produksi radar dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Produksi radar tersebut merupakan bagian dari upaya Kemhan untuk memenuhi kebutuhan radar Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kami sedang memproses sejumlah tawaran dari negara asing soal produksi radar. Sekarang sedang dalam proses lelang tahap pertama,” kata Kepala Pusat Pengadaan Sarana Barang Pertahanan Laksamana Madya Listiyanto dalam wawancara telepon kepada KONTAN, Senin (7/9).

Listiyanto enggan menyebut negara mana saja yang berminat terlibat dalam proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kemhan tersebut. Namun, dia mengakui bahwa Denmark telah mengajukan penawaran produksi radar.

Pada awal September lalu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, HE Casper Clynge menyatakan, penawaran kerja sama Denmark dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Listiyanto mengatakan, pihaknya masih belum memutuskan dan masih menimbang tawaran kerja sama Denmark tersebut.

Sebelum Denmark, Kemhan telah menyambut kehadiran Thales Group asal Prancis yang juga menyampaikan keinginan untuk bekerja sama.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigadir Jenderal Djundan, Kemhan membuka pintu bagi negara asing untuk melakukan kerja sama proyek radar karena Indonesia masih kekurangan 12 radar. Kemhan mencatat, saat ini jumlah radar yang dimiliki negara hanya 32 buah.

“Kemhan berupaya memenuhi kebutuhan radar tersebut dalam tiga tahap renstra (rencana strategis),” ujar Djundan.

“Pada tahap pertama Kemhan akan membeli empat radar, tahap kedua membeli empat radar, dan tahap ketiga juga empat radar,” sambungnya.

Renstra tahap pertama berlangsung pada 2010 hingga 2014, tahap dua 2015-2019, dan tahap tiga 2020-2024.

Pelaksanaan ketiga tahap tersebut dijadwalkan selesai pada 2024. Djundan mengakui, rencana pemenuhan radar tahap kedua molor dari jadwal yang direncanakan. ”Seharusnya lelang kedua pertama sudah selesai, tapi sekarang masih dalam proses evaluasi,” tutur dia.

Listiyanto menjelaskan, negara pemenang lelang nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi radar. Mengenai perusahaan lokal yang akan terlibat, Listiyanto mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

“Kemhan sedang mengupayakan proses kemandirian supaya kita bisa memproduksi radar sendiri. Soal produksi radar secara mandiri ini juga telah diatur dalam undang-undang,” kata dia.

Listiyanto tidak merinci jumlah anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan radar tersebut. Namun, sebelumnya Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan kemhan mengatakan, pembelian radar tersebut masuk dalam anggaran alutsista yang mendapat porsi 30% dari total anggaran Kemhan yang mencapai Rp 106 triliun.

Pengadaan radar yang dilakukan Kemhan merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF). Selain radar, pemerintah juga sedang berupaya mengedepankan pengadaan alutsista sesuai permintaan dari Mabes TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

  ☠ Kontan

Posted in: Alutsista,Artikel,BUMN,BUMNIS,Hankam,INTI,LEN,Radar

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda TNI Rachmad Lubis dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemhan Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc., berturut – turut melakukan peninjauan kemampuan tiga perusahaan industri strategis pembuat radar dan Alat Komunikasi (Alkom) di Bandung, Senin (29/12).

Ketiga industri strategis yang ditinjau Menhan tersebut yaitu PT Len (Persero), PT Inti (Persero) dan PT CMI Teknologi. PT Len (Persero) dan PT Inti (Persero) merupakan perusahaan strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan PT CMI Teknologi merupakan perusahaan swasta nasional.

Menhan memulai peninjauannya ke PT Len (Persero) dan diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Len (Persero) Abraham Mose yang didampingi jajarannya. Sebelum peninjauan dan melihat secara langsung fasilitas produksi PT Len(Persero), Menhan terlebih dahulu menerima paparan mengenai profile dan sejauh mana kemampuan PT Len (Persero) dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan Alpalhankam.

Dirut PT Len (Persero) Abraham Mose menjelaskan, hingga saat ini kinerja PT Len (Persero) terus mengalami kenaikan baik di sektor bisnis transportasi maupun di sektor pertahanan. Khusus di sektor pertahanan, berbagai produk telah dikembangkan dan diproduksi oleh PT Len (Persero) baik di kelompok Combat System, Radar, Tactical dan Secure Communication System hingga Cyber System.

Selama periode tahun 2010 hingga 2014, PT Len (Persero) telah berkontribusi dalam mendukung pemenuhan Alutsista TNI diantaranya mendukung proyek pembangunan kapal PKR yaitu terlibat dalam pembuatan beberapa modul software untuk CMS PKR, pemenuhan sistem komunikasi pengamanan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan pembuatan sistem komunikasi terpadu untuk kapal Markas KRI Surabaya.

Usai kunjungan ke PT Len (Persero), selanjutnya Menhan melanjutkan peninjauannya ke PT Inti (Persero) dan diterima oleh Direktur Operasi Teknik PT Inti (Persero) Adiaris. Usai menerima paparan mengenai profile dan kemampuan PT Inti (Persero), Menhan dan rombongan juga berkesempatan meninjau fasilitas produksi PT Inti (Persero).

Direktur Operasi Teknik PT Inti (Persero) menyampaikan, bahwa kunjungan Menhan ini merupakan suatu kehormatan bagi PT Inti (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis, karena kunjungan ini merupakan kunjungan Menhan yang pertama ke PT Inti (Persero).

Dijelaskannya, meskipun tidak begitu besar keterlibatan PT Inti (Persero) dalam kegiatan pemenuhan peralatan pertahanan, namun PT Inti secara tidak langsung sudah terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain membantu PT Pindad (Persero) menyelesaikan retrofit Tank AMX dalam konteks pelaralatan komunikasi interkom.

Selanjutnya usai kunjungan di PT Inti (Persero), Menhan mengakhiri peninjauannya ke PT CMI dan diterima oleh Dirut PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. Dalam peninjauan ini, Menhan melihat secara langsung bagaimana PT CMI Teknologi memproduksi alat komunikasi yang dipesan oleh TNI. Menhan meninjau fasilitas produksi PT CMI Teknologi meliputi ruang mekanik dan fasilitas produksi perakitan radar dan Alkom.

PT CMI Teknologi merupakan perusahaan teknologi swasta yang fokus dalam mendesain dan memproduksi microwave radio. Saat ini, PT CMI sudah memiliki kontrak pengembangan sistem radar militer di Indonesia.

Dalam rangkaianya peninjauan ini, Menhan secara umum menyampaikan kesan sangat bangga dapat melihat secara langsung bagaimana produk-produk Alkom dan radar yang dibuat oleh industri strategis. Menurutnya produk dalam negeri tidak kalah dengan produksi dari negara maju lainnya.

Kedepan, Indonesia harus mampu secara mandiri membuat Radar dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Karena, radar merupakan sarana yang sangat penting sebagai mata dan telinga bagi negara terutama bagi angkatan bersenjata.

Lebih lanjut Menhan berpesan agar apa yang telah dicapai untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Selain itu, industri strategis juga harus terus menyiapkan Sumber Daya Manusia secara berlapis dan jangan sampai terputus, sehingga kedepan akan bertambah maju lagi dan harapan Indonesia untuk lebih mandiri akan terwujud.

Selain Kabadan Ranahan Kemhan dan Kabalitbang Kemhan, turut pula mendampingi Menhan dalam peninjauan ini antara lain Staf Ahli Menhan Bidang Teknologi Industri Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc., dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dan Dirtekin Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Zainal Arifin.

  ✈ DMC

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Inhan,INTI,LEN

Anoa Pindad [def.pk]

Berawal dari pembuatan senjata dan amunisi, Pindad kini sudah berkembang menjadi perusahaan besar yang dipercaya untuk memproduksi kendaraan perang.

Salah satu produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu yang sempat menjadi buah bibir di masyarakat Indonesia adalah Anoa. Kendaraan panser amfibi ini adalah hasil pengembangan Pindad yang dilakukan sejak 1993 silam.

Dari data yang ada di laman resmi Pindad, jumlah Anoa yang berhasil dijual hingga saat ini adalah 260 unit, dengan berbagai model serta spesifikasi. Untuk membuat Anoa, Pindad menggandeng Renault sebagai pemasok mesin dan transmisinya.

Renault bukan satu-satunya perusahaan luar yang bekerja sama dengan Pindad. Baru-baru ini, Direktur Umum Pindad, Abraham Mose, meneken nota kesepahaman dengan Tata Motors, pada November tahun lalu.

Tak tanggung-tanggung, kolaborasi ini langsung membidik sasaran besar. Rencananya, Pindad akan menjadi basis produksi untuk kendaraan tempur, dengan skala ekspor. Untuk awalnya, kolaborasi ini akan fokus pada menciptakan kendaraan perang jenis amfibi.

Abraham mengatakan, ada tiga pertimbangan utama yang membuat Pindad tertarik berkolaborasi dengan Tata Motors.

“Yang paling spesifik karena Tata Motors punya satu sasis yang bisa digunakan untuk berbagai macam kendaraan. Kedua, mereka mau berinvestasi. Dan ketiga, mau melakukan pengembangan bersama,” kata Abraham.

Kerja sama ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya yakni Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Ia menuturkan, kolaborasi dengan Tata perlu dilakukan, jika Pindad ingin sukses merambah pasar dunia.

“Kalau mau besar, ya harus berani kerja sama strategis dengan pemain dunia. India, menurut Global Fire Power, berada pada posisi keempat kekuatan militer terbesar di dunia. Tata Motors telah memiliki pengalaman dalam memproduksi kendaraan militer,” ungkapnya.

Melalui kerja sama itu, Sukamta berharap adanya transfer teknologi. Sehingga, Pindad dapat menguasai semua hal yang dibutuhkan oleh negara-negara penggunanya.

“Selain itu, kami harapkan dengan kerja sama ini, Indonesia bisa memperluas pasar alutsista buatan dalam negerinya,” tuturnya.

Bisnis Alutsista

Perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri strategis tidak hanya Pindad. Ada PT Dirgantara Indonesia (DI) yang merakit pesawat dan helikopter dan PT PAL Indonesia yang melayani pembuatan kapal perang.

Selain itu, ada juga PT Dahana sebagai penyedia bahan peledak dan PT INTI serta PT LEN yang bergerak dalam bidang elektronika. Menurut data yang ada di Kementerian BUMN, nilai ekspor alutsista yang didapat dari PAL Indonesia tahun lalu yakni Rp 524 miliar. Angka itu didapat dari penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) sebanyak satu unit.

Pembelinya adalah angkatan bersenjata Filipina. Secara total, Filipina memesan sebanyak dua kapal, dengan nilai penjualan lebih dari Rp 1 triliun.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan salah satu nilai tambah dari SSV yang dijual PT PAL adalah materialnya.

“Bajanya seratus persen Indonesia, dari PT Krakatau Steel,” ujarnya.

Sementara itu, PT DI dikabarkan akan menutup 2016 dengan total penjualan senilai Rp 1,1 triliun. Angka itu berasal dari penjualan pesawat ke Thailand, Korea Selatan dan Senegal, serta penjualan komponen pesawat ke beberapa negara lainnya.

Sayangnya, disebutkan oleh Fajar, penjualan itu adalah dalam bentuk pesawat biasa, bukan untuk kepentingan militer. Sejauh ini, PT DI baru menjual alutsista berupa helikopter ke tiga matra di TNI.

Jika ditotal, nilai penjualan alutsista dari semua industri strategis BUMN diprediksi mencapai Rp 1,8 triliun. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 1,2 triliun.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas sepanjang 2016, angka itu masih sangat kecil. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, ekspor nonmigas 2016 mencapai US$ 144,43 miliar.

Kecilnya angka ekspor alutsista itu juga diakui oleh Fajar. Ia menuturkan, nilai ekspor yang didapat PT Pindad saat masih sangat rendah. “Masih kurang dari 15 persen dari total penjualan Pindad,” ungkapnya.

Persoalan seretnya penjualan alutsista ke luar negeri mendapat perhatian dari pengamat militer Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Kusnanto Anggoro. Ia mengatakan, salah satu penyebabnya adalah masalah kerja sama dengan pihak lain.

Ia mencontohkan, pada 2012 ada kesepakatan antara PAL Indonesia dengan Korea Selatan untuk membuat kapal selam di Indonesia. Sebanyak tiga unit.

Unit pertama akan dibuat di Korea Selatan, unit kedua dikerjakan bersama-sama dan unit ketiga digarap di Surabaya. “Namun ketika dilakukan assesment, PAL Surabaya tidak mempunyai kemampuan untuk itu, tidak memenuhi syarat dan seterusnya,” jelasnya.

Hal yang tidak jauh berbeda, diungkapkannya, juga terjadi saat kerja sama pembuatan peluru kendali dengan China. “Sampai sekarang macet dan tidak jalan. Karena China sudah menuntut, nanti kalau sudah jadi, kita (Indonesia) diminta ikut bantu jualan,” tuturnya.

Terkait kerja sama Pindad dengan Tata Motors, Kusnanto mewanti-wanti agar perjanjiannya diperjelas. Salah satunya berkaitan dengan transfer teknologi.

Menurutnya, transfer teknologi itu bukan hanya sekedar tenaga ahli Indonesia yang hanya dilatih dan dididik. Tetapi juga berapa banyak komponen lokal yang akan digunakan.

“Karena dalam banyak kasus, kita kerja sama dengan suatu negara, tapi kita hanya dipakai sebagai batu loncatan untuk menjual saja. Pada akhirnya, hanya profit sharing saja,” ujarnya.

  ✈ VIVAnews

Posted in: Alutsista,Artikel,BUMN,DI,Hankam,Ilmu Pengetahuan,INTI,LEN,PAL,PINDAD

✈ Radar buatan Indonesia ini dikembangkan oleh BPPT. ✭ Radar ADS-B. Diberitakan telah digunakan di 2 bandara [ADS-B]

Menristek Dikti M Nasir dan Menhub Budi Karya melakukan pengecekan sistem radar buatan anak negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah pengecekan ini, produksi akan segera dilakukan.

Sistem navigasi penerbangan tersebut adalah Automatic Dpendent Survaelance-Broadcast (ADS-B) yang digunakan untuk menangkap informasi yang dipancarkan pesawat. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT INTI sejak empat tahun lalu.

"Hari ini kita menyaksikan ada alat penginderaan untuk penerbangan dinamakan ADS-B yang sudah diproduksi, dan selanjutnya proses sertifikasi. Proses sertifikasi kita berikan pada bulan ini," ujar Menhub Budi Karya di Jakarta Air Traffic Service Center, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (7/12/2016).

Sebagai regulator, lanjut Budi Karya, Kemenhub telah bersepakat untuk memberikan sertifikasi pada sistem tersebut. Ia meminta agar pihak Kemenristek Dikti dapat terus berinovasi dalam teknologi penerbangan.

"Kemenhub sudah sepakat memberikan sertifikat karena sudah diuji selama dua tahun dan berjalan baik. Kemudian kita minta nanti untuk bisa memproduksi. Kita inginkan 2017 alat-alat ini sudah dapat digunakan untuk memperlihatkan bangsa kita dapat bersaing," katanya.

Radar ADS-B ini telah terpasang di Posko Satgas Udara, pihak Airnav Indonesia [inovasi dan kreasi anak negeri]

Sementara itu, Menristek M Nasir mengungkapkan dengan sertifikasi tersebut akan lebih semangat berinovasi. Khususnya untuk berinovasi teknologi yang dapat digunakan dalam dunia usaha.

"Pesawat berada di mana saja bisa diawasi radar itu sendiri. Itu tugas nanti dari kementerian Kemenristek Dikti bersama BPPT. Itu yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan nanti satu tahap ini selesai tahap berikutnya kami akan menggiatkan proyek lain lagi," ungkap Nasir di lokasi yang sama.

"Kemenristek Dikti berupaya berinovasi sesuatu yang bisa digunakan di dunia usaha. Namun dalam hal ini yang berkaitan dengan dunia perhubungan khususnya perhubungan udara," tambahnya.

Saat ini Indonesia mempunyai 31 Ground Station ADS-B yang keseluruhannya masih menggunakan teknologi dari luar negeri. Sebelumnya, ADS-B buatan PT INTI bersama BPPT sudah diuji coba di dua Bandara, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang sejak 2012 dan Bandara Husein Sastranegara sejak 2014.

Ditargetkan pada 2017 akan ada 8 bandara lagi yang akan dipasang sistem tersebut. (fdu/elz)

  ✈ detik

Posted in: BPPT,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Inovasi,INTI,Radar

✭ Gandeng BPPT ✈ Radar ADS-B ketika dipasang pada bandara Cakrabhuana, Cirebon

Kementerian Perhubungan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama mengembangkan sistem teknologi nasional di sektor transportasi.

Adapun, kerjasama ini untuk mengembangkan sistem navigasi berbasis satelit di bandara.

Pihaknya juga sudah meninjau langsung peralatan sistem Automatic Dependent Surveillance - Broadcast (ADS-B) yang telah diuji coba di Jakarta Air Traffic Services Center (JATSC).

Setelah meninjau, Menhub Budi Karya Sumadi meminta agar pada 2017 ADS-B sudah bisa digunakan di sejumlah bandara, khususnya di wilayah Papua.

“Saya minta 2017 nanti dilakukan produksi massal, kami butuh beberapa alat seperti di Papua, kami ingin wilayah udara di Papua terang benderang," harap Budi. (chi/jpnn)

  ✈ JPNN

Posted in: BPPT,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,INTI