Ilustrasi Satelit Militer (Lockheed Martin) ☆

Kementerian Pertahanan kembali membahas rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan satelit pertahanan. Hal itu dilakukan setelah anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan sebesar US$ 849 juta untuk pengadaan satelit itu dianggap terlalu tinggi oleh Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kementerian Pertahanan mempelajari, apakah memang terlalu tinggi, (dipelajari juga) apa yang dinyatakan tinggi," ucap Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Leonardi saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Agustus 2016.

Kementerian masih mengkaji hal-hal yang dianggap terlalu tinggi oleh DPR. "Apakah ada pembanding spesifikasi yang sama dan lebih murah?" Ia berjanji akan menyampaikan hasil kajiannya.

Pembahasan ulang soal anggaran itu akan dimulai pekan depan. Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat memberi tenggat waktu tiga pekan kepada Kementerian untuk membahas rincian teknis dan spesifikasi serta menentukan harga pembelian satelit pertahanan.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin menuturkan anggaran pengadaan satelit pertahanan bisa lebih murah. Ia menyebutkan pengeluaran bisa ditekan hingga US$ 650 juta atau malah lebih murah lagi.

"Kemarin juga belum jelas kegunaan, jangkauan, dan kebutuhannya. Koordinasi dengan TNI juga belum detail," ujar Hasanuddin di gedung DPR, Jakarta, Senin kemarin. Komisinya, tutur dia, sudah membentuk tim yang akan memonitor pembahasan anggaran.

Seusai rapat koordinasi Kementerian dengan Komisi Pertahanan kemarin, Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1,3 triliun untuk satelit yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 akan diatur penggunaannya.

Sebanyak Rp 300 juta, ucap dia, akan digunakan untuk memperpanjang sewa satelit selama tiga tahun. Sedangkan Rp 1 triliun sisanya akan digunakan dengan beberapa persyaratan.

  ☆ Tempo

Posted in: Hankam,Kemhan,Satelit

Merupakan Mitra Strategis Inspektur Jenderal (Irjen) Kemhan RI, mengatakan negara Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia dalam hal upaya peningkatan teknologi pertahanan dan pendukung kesiapan operasional satuan TNI. Oleh sebab itu Korea Selatan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kemampuan industri sehingga dapat bersaing dan berkiprah di dunia internasional.

Hal itu diungkapkan Irjen Kemhan, Marsdya TNI Ismono Wijayanto saat sambutan pada forum pertemuan ke 5 Komite Kerjasama Industri Pertahanan (Defence Industries Coorporation Committee / DICC) Republik Indonesia – Republik Korea, Kamis (9/1) di Kantor Ditjen Pothan Kemhan RI, Jakarta.

Irjen Kemhan RI, menekankan tentang nilai strategis kerjasama teknologi dan industri pertahanan kedua negara yang ditunjukan melalui program pembangunan kapal selam dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Menurut Irjen, Pemerintah RI menaruh harapan besar bagi keberhasilan kedua program strategis tersebut karena akan menjadi pilar bagi hubungan dan kerjasama yang luas dimasa datang.

Sehubungan dengan forum pertemuan DICC, dijelaskan Irjen Kemhan merupakan implementasi dan tindak lanjut dari MoU antara pemerintah RI dan Republik Korea tentang pembentukan komite bersama kerjasama Industri pertahanan dengan tugas untuk membahas kemajuan kerjasama serta permasalahan di bidang industri pertahanan.

Terkait hasil pertemuan ini, Irjen mengharapkan nantinya akan mempererat hubungan antara industri pertahanan kedua negara dan berkontribusi pada peningkatan baik antara Indonesia dan Korea dimasa yang akan datang.

“Melalui kerjasama industri pertahanan diharapkan tidak hanya terjadi pada pengadaan alutsista produk korea selatan oleh TNI, akan tetapi dapat dikembangkan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan dalam upaya pengembangan industri pertahanan di Indonesia baik dari sisi SDM, fasilitas maupun teknologi,“ Ungkap Irjen Kemhan.

Sementara itu Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Republik Korea, yang sekaligus Ketua Delegasi, Chang Myoung Jin saat pertemuan tersebut mengatakan Indonesia adalah negara satu-satunya dimana Pemerintah Korea telah meluaskan kerjasama industri pertahanan seperti program pesawat T-50, pembangunan kapal selam dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX guna mempererat hubungan kerjasama kedua negara yang terjalin dengan sangat baik.

“Diharapkan melalui program kerjasama-kerjasama ini Indonesia dan Korea dapat berkembang menjadi negara pemimpin dan sahabat kerjasama di bidang industri pertahanan dikancah internasional,” jelas Menteri DAPA Korea Selatan.

Pada kesempatan pertemuan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan protokol hasil pertemuan DICC ke-5, oleh Irjen Kemhan, Marsdya TNI Ismono Wijayanto dengan Menteri DAPA Republik Korea, Chang Myoung Jin. Turut menyaksikan penandatanganan, Dirjen Potensi Pertahanan RI, (Pothan), Timbul Siahaan, dan para Direktur dan pimpinan Industri pertahanan kedua negara. (MAW/JLY).

  ★ Kemhan

Posted in: Hankam,Ilmu Pengetahuan,Inhan,Kapal Selam,Kemhan,Kerjasama,Pesawat

Sebagai pendukung kebutuhan operasional dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia, PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memberikan bantuan dengan memberikan 3 (tiga) unit kendaraan.

Dalam rilis yang diterima detikOto, Selasa (13/9/2016), ketiga unit kendaraan yang diberikan Isuzu kali ini berupa Isuzu Elf NPS 75 H untuk kendaraan perintis (RANTIS), Isuzu GIGA FVZ 34 P untuk kendaraan amunisi (RANMUN) dan FRR 90 Q Deluxe Bus Deluxe.

Penyerahan secara simbolis kunci kendaraan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Kemhan, Jl. Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Oleh Direktur IAMI, Edy Jusuf Oekasah kepada Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Leonardi, dan Karoum Setjen Kemhan Brigjen TNI Dessano Indrasakti.

Penyerahan juga ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima oleh Edy J. Oekasah dan Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Leonardi. Penyerahan juga disaksikan Sekretaris Jenderal Kemhan Laksdya TNI Widodo dan beberapa pejabat Kemhan lainnya.

Isuzu mengatakan ketiga kendaraan yang diberikan oleh IAMI kali ini adalah kendaraan andalan Isuzu dan yang paling tepat untuk digunakan Kemhan. Seluruhnya dilengkapi dengan engine common rail yang terbukti hemat bahan bakar.

Seperti Isuzu Elf NPS 75 H adalah kendaraan light truck dengan sistem pengemudian 4x4 dan gardan belakang yang dilengkapi limited slip differential, sehingga mampu menjangkau medan berat.

Sedangkan untuk Isuzu GIGA FVZ 34 P adalah kendaraan medium truck yang mampu mengangkut muatan yang besar seperti pasukan dan perlengkapannya. Dengan sistem pengemudian 6x4 dan dilengkapi dengan differentials lock, Isuzu FVZ 34 P dapat beroperasi di medan off road dengan baik.

Begitu juga dengan Isuzu GIGA FRR 90 Q Deluxe Bus merupakan bus yang mewah dan nyaman untuk digunakan untuk operasional Kemhan. Dan IAMI berharap, kendaraan Isuzu dapat memberikan manfaat yang baik kepada kemajuan Republik Indonesia.

  ♞ detik

Posted in: Bisnis,Kemhan,Kendaraan Militer

Monev dan supervisi program pembuatan prototype Man Portable Air Defense System (Manpads) Prototipe MANPADS buatan LAPI ITB (IMF) ★

Bertempat di Ruangan Auditorium Direktorat Pindad Bandung dilaksanakan Monitoring Evaluasi (Monev) dan supervisi program pembuatan prototype Man Portable Air Defense System (MANPADS) TA 2016. Acara berlangsung pada 6-9 September 2016.

Kadiv Bangprod, Heru Puryanto dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini penting untuk mendorong dan memajukan kegiatan Litbang di Indonesia khususnya antara Pindad dengan Kemhan. “Supaya program bisa berjalan sesuai track-nya, perlu monitor perkembangannya dan disempurnakan bersama-sama,” tutur Heru.

Kapuslitbang Alpalhan Kemhan, Laksamana Pertama TNI Ir. Budihardja Raden mengapresiasi komitmen semua pihak untuk melaksanakan program dengan baik melalui sinergi bersama. ”Apresiasi setinggi-tingginya terutama kepada Pindad, Lapan, LAPI ITB karena sudah menunjukan komitmen untuk bekerja sama dalam program yang dinisiasi oleh Balitbang Kemhan,” tutur Budihardja.

Peninjauan pembuatan prototipe Manpads ke Pindad (Pindad)

“Sebagaimana telah disepakati, dalam melaksanakan program akan dilaksanakan sinergitas SDM, moneternya, sinkronisasi program sehingga bisa membuat sumber daya yang tersedia di masing-masing Kementerian, lembaga maupun industri dan perguruan tinggi menjadi lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan satu output bersama,” lanjut Budihardja.

Kapuslitbang Alpalhan Kemhan berpesan kepada semua pihak untuk menjaga konsistensi agar program terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. “Kita harus bisa menjaga konsistensi baik mutu, komitmen, dan apa yang sudah dimulai untuk menyajikan sesuatu bagi bangsa dan negara. Kita harus fokus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, kita tuntaskan dan kembangkan sampai tahap user mau memakai dan mutunya bisa bersaing dengan yang ada di pasaran. keinginan kita bahwa apa yang dikawal melalui 3 roadmap: teknologi, sumber daya manusia, dan ekonominya bisa terwujud,” tutur Budihardja.

Kegiatan Manpads merupakan salah satu program unggulan Balitbang Kemhan karena peralatan pertahanan ini sangat dibutuhkan sehingga Manpads adalah sistem senjata yang digunakan untuk melumpuhkan musuh dengan menggunakan roket kendali, dilengkapi dengan shaped charge warhead. Konsep desain misil dapat menjangkau jarak antara 1 – 5 Km dengan kecepatan misil ± 650 m/detik.

  ★ Pindad

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Hankam,Inhan,Kemhan,PINDAD,Rudal

PKR 10514 Pertama, KRI REM 331 produksi bersama PAL Indonesia bersma DSNS Belanda. [def.pk]

Kementerian Pertahanan meminta PT PAL (Persero) Indonesia mampu membuat kapal perang bermutakhir tinggi sekelas Perusak Kawal Rudal (PKR) secara mandiri, tanpa kerja sama produksi dengan industri kapal negara lain.

"Melihat hasil dan kualitas disertai bukti saat ini, kami yakin PT PAL Indonesia mampu membuatnya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Laksamana Madya TNI Widodo, usai peluncuran PKR-2, di Dok Semarang Divisi Kapal Niaga Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis.

Dari dua PKR jenis Guided Missile Frigate yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan TNI AL, produksinya atas hasil kerja sama PT PAL Indonesia dengan perusahaan kapal asal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).

PKR 10514 kedua, KRI GNR 332 [def.pk]

Dalam proses pengerjaannya, PT PAL Indonesia dan DSNS menggunakan sistem modular yang setiap kapal terdiri dari enam modul, dengan perakitan terakhir dilakukan di Indonesia.

"PKR-1 ada empat modul dari PT PAL dan dua DSNS, kemudian PKR-2 sudah lima modul dari PT PAL dan satu lainnya DSNS," ucap laksamana bintang tiga tersebut.

Jika nantinya seluruh modul dikerjakan di Indonesia, kata dia, hal tersebut sudah sejalan dengan UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan, bahwa pemenuhan alutsista dalam pertahanan dilakukan di industri dalam negeri.

"Kalau sukses maka Kementerian Pertahanan akan kembali memesan PKR dengan jumlah tertentu dan dalam satu skuadron. Nantinya, PKR-3, PKR-4 dan seterusnya akan dibangun khusus di PT PAL," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL (Persero) Indonesia, M Firmansyah Arifin, menyampaikan bahwa kerja sama produksi kapal perang PKR dengan DSNS juga dilakukan program transfer teknologi atau alih teknologi sebagai satu tim.

"Hubungan yang terjalin ini dapat mempermudah alih teknologi kedua industri, baik untuk Indonesia maupun Belanda," katanya.

Ke depan, pihaknya yakin mampu memproduksi sendiri kapal perang bermutakhir tinggi sekelas PKR dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari seluruh pihak, terutama TNI AL.

"Dengan sudah bertambahnya ilmu dan teknologi, disertai bukti kualitas pembuatan kapal maka akan semakin menambah keoptimistisan serta mental agar menjadi lebih baik," katanya.

Kapal di kelas fregat itu didesain untuk berbagai tipe peperangan di antaranya untuk peperangan darat, udara, di atas dan bawah air, serta dilengkapi pengamanan kemaritiman, SAR, sekaligus sebagai misi kemanusiaan.

Spesifikasinya, kapal memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, serat air 3,7 meter, bobot 2.365 ton, mampu berlayar hingga 5.000 mil laut, daya angkut 100 orang ditambah 20 orang, kecepatan maksimal 28 knots dan klas Llyod Register.

  ✈ Antara

Posted in: Alutsista,BUMN,BUMNIS,Hankam,Indonesia Teknologi,Inhan,Inovasi,Kapal,Kemhan,KRI TNI-AL,PAL

Menkeu sepakat berupaya menambah anggaran Ilustrasi pesawat TNI AU [tempo]

Komisi I DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat mengupayakan penambahan anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI pada APBN 2017.

Upaya ini untuk merespons komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin meningkatkan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp 250 triliun. Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, jika benar terjadi penambahan, minimal anggaran pertahanan sebesar Rp 120 triliun yang merupakan angka terbesar sepanjang sejarah. Dia mengapresiasi Menkeu karena ada komitmen mencari jalan untuk menambah anggaran pertahanan di tengah situasi ekonomi yang kurang kondusif.

”Tadi disepakati Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) secara umum untuk mencari jalan,” kata Hanafi seusai raker dengan Menkeu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Hanafi, pembahasan anggaran pertahanan pada APBN 2017 memang belum diputuskan. Namun, komitmen yang ditunjukkan menkeu diakui sangat positif. Hanafi menjelaskan, pemenuhan 1,5% dari PDB untuk anggaran pertahanan paling lambat terealisasi pada 2019. Itu untuk memenuhi Minimum Essential Force (MEF) tahun 2014-2019.

Namun, dengan banyaknya sumber pendapatan pajak, DPR menilai pemenuhan itu tidak perlu menunggu sampai 2019. Anggaran pertahanan untuk 2017 sangat memungkinkan meningkat sebelum diputuskan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hanafi mengaku khawatir jika anggaran pertahanan tetap bertahan di angka Rp 104 triliun, kapasitas dan kemampuan TNI khusunya dari tiga matra TNI, yakni darat, laut dan udara, dalam menghadapi ancaman-ancaman di Laut China Selatan dan Filipina Selatan akan terkompromikan.

”Ini selalu menjadi prinsip Komisi I bahwa pertahanan jangan dikompromikan dengan alasan-alasan ekonomi, karena ini soal kedaulatan. Kalau ini diketahui negara lain, berarti kita sudah kalah sebelum terjadi perang,” tandasnya. Menhan Ryamizard Ryacudu memfokuskan anggaran pertahanan untuk memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista). menurutnya, sudah banyak alutsista yang berusia tua sehingga tidak layak lagi untuk digunakan dan dapat membahayakan keselamatan TNI dan juga masyarakat.

”Fokus penyediaan alat, yakni menambah alat baru. Lihat saja (alutsista) yang tua-tua itu. Misalnya pesawat, pokoknya yang tua-tua diganti,” kata Menhan. Menhan membenarkan bahwa Menkeu dan Komisi I bersepakat bahwa anggaran pertahanan sebesar Rp 104 triliun akan ditingkatkan jika kondisi ekonomi negara membaik. Dia menyerahkan kepada menkeu dan Komisi I untuk membuat putusan akhir. ”Kami kan mengajukan saja, jadi DPR itu membantu,” imbuhnya.

  ♘ Koran SINDO

Posted in: Alutsista,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Kemhan

KRI REM 331 [Damen] ☆

Anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum dipotong dengan alasan penghematan APBN. Namun tidak untuk Kementerian Pertahanan dan institusi TNI.

“Ada prioritas pemerintah dan konsensus dengan Menkeu bahwa tahun 2017 akan ada tambahan anggaran yang dikhususkan Kemhan/TNI. Udah disepakati di Banggar dan di komisi I udah disetujui,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Hanafi Rais di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Pagu anggaran Kemhan/TNI untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 99,47 triliun dalam Rapat Kerja (Raker). Tahun ini dianggarkan Rp 108 triliun.

“Dan ini tahun 2017 tertinggi selama 12 tahun terakhir, Rp 108 triliun,” ungkapnya.

Hanafi menambahkan, persoalan kedaulatan negara tak bisa dikompromikan. Permasalahan kedaulatan negara makin tahun justru semakin kompleks.

“Iya tapi kami nilai kedaulatan dan pertahanan negara merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan sehingga sayang kalau dikurangi dengan alasan teknis ekonomi,” ujarnya.

“Porsinya proporsional antara belanja rutin dan belanja rutin dan belanja barang,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemotongan anggaran tersebut terdiri terjadi pada beberapa lembaga. Misalnya, Kejaksaan Agung yang diminta memotong anggaran Rp 438,5 miliar dari anggaran sebelumnya 4,72 triliun.

Selanjutnya Kepolisian dipotong Rp 2,3 triliun dari Rp 72,43 triliun. Jumlah yang cukup besar di saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian memiliki visi yang besar untuk meningkat kinerja Polri.

Sementara itu Mahkamah Agung (MA) dipotong Rp 150,52 miliar dari total anggaran Rp 8,69 triliun. Anggaran Kemenkumham juga dipotong Rp 571,3 miliar dari anggaran sebelumnya Rp 9,83 triliun. Terakhir, anggaran Komisi Yudisial (KY) juga dipotong dari Rp 148,87 miliar dipotong Rp 38,53 miliar menjadi Rp 110,34 miliar.

  ♞ detik

Posted in: Hankam,Ilmu Pengetahuan,Kemhan,TNI

⚓️ Kembali Delegasi dari Indonesia mengunjungi Kapal Frigate Iver Huitfeldt Class Kedua kalinya delegasi dari Indonesia mengunjungi kapal frigate Iver Huitfield Class.

Pada tanggal 19 Oktober 2016, bertempat di Bandar Udara Internasional Kopenhagen Kuasa Usaha Sementara, Ibu Magdalena F. Wowor Tompodung didampingi Atase Pertahanan RI, Kolonel (Inf) Rui Duarte, pejabat fungsi Politik KBRI, Donna Isyrina Fitrah dan Staf KBRI Kopenhagen turut menyambut ketibaan Kepala Staf Angkatan Laut RI, Bapak Laksamana TNI Ade Supandi beserta delegasi dari TNI-AL dan Kementerian Pertahanan RI.

Setelah tiba di Kopenhagen KSAL dan delegasi langsung melakukan kunjungan dan peninjauan kapal Frigate Peter Willemoes bertempat di pangkalan AL pelabuhan Korsor Denmark.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama alih teknologi di bidang industri strategis. Sementara itu Indonesia secara konsisten memajukan kerja sama alih teknologi dengan berbagai negara mitra, termasuk dengan negara Denmark.

Korsor merupakan sebuh kota perairan dan terletak sekitar 100 km sebelah barat daya kota Kopenhagen.

  ⚓️ Kemlu

Posted in: Alutsista,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Kapal,Kemhan,Kerjasama,TNI AL

Ilustrasi Bandara Gibraltar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan tersambungnya jalan ini diharapkan akan mengurangi disparitas antara kota dengan daerah perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan salah satu yang menjadi fokus adalah pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Barat,‎ perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pembangunan jalan perbatasan, tepatnya di ‎Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sedikit berbeda dengan jalan raya perbatasan lainnya. Di wilayah ini akan ada titik dengan jalan perbatasan tersebut dibuat layaknya runway sebuah bandar udara.

‎”Di sana kita buat jalan yang lebar, karena diperintahkan ini jalan untuk bisa didarati pesawat-pesawat tempur ‎dalam kondisi-kondisi tertentu,” kata Basuki di Kantor Kepala Staf Presiden, Kamis (27/10/2016).

Jalan yang bisa difungsikan sebagai landasan pesawat ini akan dibuat dengan panjang 2-3 kilometer (km). Pembuatan jalan yang bisa digunakan sebagai sarana militer ini sesuai permintaan Kementerian Pertahanan.

Basuki menuturkan, jika jalan-jalan perbatasan standarnya memiliki total lebar 11 meter dengan lebar aspal 7 meter, namun jalan yang bisa didarati pesawat ini memiliki lebar layaknya landasan bandara perintis.

“Jadi kita cari ruas-ruas mana yang bisa dilebarkan, ini menyangkut faktor keamanan dan emergency,” tegas Basuki.

Sepanjang 2016, Basuki menuturkan, Kementerian PUPR telah membangun 99,1 km jalan perbatasan di Kalimantan Barat. Dengan ada pembangunan tersebut maka kini sudah ada 702,1 km jalan yang sudah tembus dan masih ada 147,9 km yang belum tembus.

Pembangunan ini akan digenjot di tahun 2017. Pada tahun depan, Kementerian PUPR akan membangun 83,7 km jalan ba‎ru. Diharapkan jalan tembus sudah mencapai 752,9 km hingga akhir 2017.

 ♖ Liputan 6

Posted in: Hankam,Infrastruktur,Kemhan

SSV PAL Indonesia [PAL] ✮

Komisi I DPR menyetujui usulan penambahan anggaran dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Kementerian Pertahanan 2017. Kemhan akan mendapat tambahan anggaran sebesar 20% dari APBN 2017.

Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menyebut APBN 2017 untuk Kemhan sebesar Rp 108 triliun. Penambahan anggaran di RAPBN-P sebesar 20% ini untuk kebutuhan operasional TNI.

"Ini APBN-P mengoreksi APBN yang sedang berjalan, karena itu tadi dikoreksi. Ternyata, masih ada anggaran yang bisa digunakan untuk kementerian dan kelembagaan, ada juga yang tidak mengajukan tambahan," ujar Supiadin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Adapun penambahan anggaran 20% itu untuk mencukupi kebutuhan mendesak karena dinamika perkembangan situasi keamanan wilayah di perbatasan. Itu terkait juga dengan situasi di Marawi, Filipina.

"Ada kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai dan kebutuhan mendesak menghadapi dinamika perkembangan keamanan di wilayah kita, perbatasan, terkait perkembangan Marawi di Filipina Selatan," ucap Supiadin.

Dana 20% itu juga untuk kebutuhan bahan bakar operasi keamanan. Usulan ini akan dibawa ke dalam rapat APBN-P, yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani.

"Sekitar 20 persenan ya karena dinamika itu tadi. Fokus untuk tambah BBM dan pengembangan operasi dalam rangka menghadapi Marawi itu," tutur Supiadin.

"Nanti malam kita bahas di rapat APBN-P," ujar dia. (gbr/elz)

  ⚓ detik

Posted in: Artikel,Hankam,Kemhan

Ke Lampung KRI 520, Kapal LST produk kota Lampung ☆

Tim Aset dan Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang bertugas memverifikasi pemindahan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Provinsi Lampung, mulai bekerja. Ketiga BUMN yang akan dipindahkan ke Lampung tersebut yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Melalui surat nomor B/1011/VII/2017/DJPOT tertanggal 17 Juli 2017, Kemenhan menginformasikan kepada Direktur Utama ketiga BUMN tersebut membantu Tim Aset dan Data memverifikasi rencana pemindahan tersebut ke Lampung. Surat tersebut menyebutkan dasar kerja Tim Aset dan Data Kemenhan yakni rencana relokasi pabrik/industri BUMN ke Lampung. Lalu, disposisi Menteri Pertahanan kepada Dirjen Pothan untuk mengkaji kemungkinan permindahan ketiga BUMN tersebut ke Lampung.

PT Pindad merupakan perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer berpusat di Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur. Kemudian, PT Dirgantara Indonesia (DI) industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara, berpusat di Bandung, sedangkan PT PAL memproduksi kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan, pemeliharaan kapal, dan rekayasa yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur.

Pada surat yang ditekan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan), Brigjen TNI Sunaryo itu, juga disebutkan Tim Aset dan Data memverifikasi data kondisi aset perusahaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Masukan tersebut diperlukan sebagai self assesmen terkait analisa keuntungan dan kerugian (advantage/disadventage) terkait rencana relokasi tersebut ke Lampung.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik langkah Kemenhan tersebut. Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal melobi pusat untuk memanfaat potensi maritim Lampung sebagai rekokasi industri pertahanan. "Banyak lokasi yang kita tawarkan. Salah satunya Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus," kata Gubernur.

Menurut Gubernur, KIM merupakan perwujudan kekuatan maritim Lampung. Untuk itu, Gubernur Ridho ingin mewujudkan KIM secepat mungkin. "Target ini sudah lama menjadi wacana dan secepat mungkin diwujudkan. Saat ini Tanggamus masuk perencanaan tiga kawasan industri maritim dalam agenda pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Lampung," kata Gubernur Ridho. (PRO1)

  ★ Lampung Pro

Posted in: BUMNIS,DI,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Inhan,Kemhan,PAL,PINDAD

Penambahan anggaran RAPBN-P 2017 Sejumlah KRI TNI AL patroli keamanan laut [Ardian098] ★

DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN-P 2017 sebesar Rp 5,4 triliun. Jumlah anggaran itu akan dibagi untuk 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Jadi APBN-P kita mendapatkan tambahan, Kemenhan harusnya nih yang ngomong, Rp 5 triliun 441 miliar, di bagiin Kemenhan Rp 1 triliun lebih, AD Rp 1 triliun lebih setiap angkatan Rp 1 triliun lebih," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Gatot menjelaskan alokasi anggaran itu akan digunakan untuk penguatan daerah perbatasan, penyiapan alutsista, pengamanan daerah rawan konflik hingga pengadaan, perlengkapan, dan pemberantasan korupsi.

"Ya kan macam-macam, penguatan daerah perbatasan‎ kemudian pulau terluar sarana dan prasarana daerah perbatasan tersebut, kemudian masalah penyiapan alutsista, dan perlengkapan pemberantasan teroris kemudian pengamanan daerah rawan perbatasan," terangnya.

Lebih lanjut, Gatot menyebut tambahan anggaran Rp 5,4 triliun itu tidak cukup untuk pengadaan alutsista TNI.

"Enggak, mau bicara alutsista bagaimana anggarannya cuma segitu," pungkasnya.

  ♞ Merdeka

Posted in: Alutsista,Artikel,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Kemhan,TNI

Dari Palindo Marine Shipyard Desain midget submarine [Palindo] ★

Kementrian Pertahanan melakukan pemesanan satu unit kapal selam kelas menengah (Midget-submarine) kepada PT PALINDO MARINE SHIPYARD Batam. Konstruksi hull/lambung kapal akan dimulai pada September 2017 dan instalasi pada tahun 2018.

Pembuatan kapal selam ini merupakan kerjasama Balitbang Kementerian Pertahanan bersama dengan Palindo Marine, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Balai Teknologi Hidrodinamika-BPPT.

Kapal dengan panjang 22m dan lebar 3m ini dirancang untuk sanggup menyelam hingga kedalaman 150m, kecepatan maksimal di air adalah 10 knot, baik ketika sedang menyelam atau di permukaan air. Kapal mempunyai endurance selama 6 hari, kapal dapat melaksanakan regenerasi udara selama 3 hari tanpa melakukan snorkeling. Berat total kapal saat menyelam adalah 127,1 ton.

Badan kapal selam akan menggunakan bahan baja HY-80 22mm, ini merupakan jenis high-tensile alloy steel yang biasa digunakan untuk membuat badan (hull) kapal selam. Khusus untuk bahan baja ini akan minta kesediaan PT. Krakatau-Posco (joint venture antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea) untuk memasoknya.

Support our Navy, support our Submarine Force!!!

"Jalesveva Jayamahe, Wira Ananta Rudira"

  ★ Facebook

Posted in: Alutsista,BPPT,Hankam,Ilmu Pengetahuan,ITS,Kapal Selam,Kemhan,Kerjasama,Palindo,TNI AL

Ilustrasi KRI TNI AL, KRI REM 331 menuju Jakarta [IMF] ☆

Menteri Pertahanan (Menhan) menggelar rapat pimpinan bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri terkait. Salah satu hasilnya yakni terkait industri pertahanan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menhan Ryamizard Ryacudu usai rapat tentang bela negara, profesionalisme TNI, dan industri pertahanan di pada Kamis (12/1/2017), di kantor Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat.

"Kita harus mengupayakan kita membeli industri di dalam negeri kalau industri itu mampu. Kalau belum mampu, kita beli (dari luar negeri) tapi kan ada syarat-syaratnya," kata Menhan.

Rapat pimpinan ini merupakan agenda rutin tahunan dari Kemenhan. Hadir dalam rapat ini antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Hasil rapim adalah bagaimana kita melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Jadi, landasannya adalah kebijaksaan pemerintah nawacita, termasuk masalah kemaritiman. Kedua mewaspadai segala macam bentuk ancaman, ancaman dari luar, ancaman yang sudah berada di dalam," ujar Ryamizard.

"(Ancaman) di dalam itu apa, yang kita ketahui, yang sudah dilaksanakan adalah kemarin, sekarang dan yang akan datang apa, itu teroris. Karena apa, dia diporak-porandakan di Timur Tengah, di Suriah, dia lari ke mana-mana. Dia lari ke eropa, di sana masih melaksanakan kegiatan yang kita ketahui semua, di Turki dan lain-lain," lanjutnya.

Dibahas juga masalah radikalisme di Indonesia. Menhan ingin semua pihak mewaspadai gerakan-gerakan radikal.

Terakhir, Ryamizard berkata soal penggunaan uang di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dibahasnya dalam rapat. Hasilnya, Menhan ingin penggunaan uang dilakukan dengan cermat karena dia tak mau berurusan dengan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kemudian tadi kita minta ada masalah penggunaan uang, segala macam. Itu harus betul-betul cermat karena saya enggak mau berurusan dengan BPK dan KPK," tutupnya. (GBR/rna)

  ☠ detik

Posted in: Alutsista,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Inhan,Kemhan,TNI

Untuk Hadapi Teroris dan Bencana Ilustrasi pesawat amfibi ●

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberi pengarahan di rapat pimpinan (rapim) TNI. Ryamizard menjelaskan anggaran Rp 108 triliun pada tahun 2017 untuk Kemenhan ditujukan khususnya sebagai persiapan penanganan terorisme dan bencana.

“Anggaran Rp 108 triliun. Untuk pertahanan negara, untuk menyiapkan menghadapi teroris dan bencana alam,” ungkap Ryamizard setelah memberi pengarahan dalam rapim TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Anggaran tersebut, menurut Ryamizard, sudah termasuk dengan pembelian alutsista TNI. Namun dia tidak memerinci alutsista apa yang jadi prioritas akan dibeli tahun ini.

“Pokoknya kalau ada uang kita beli, pembelian itu penting, nggak ujug–ujug beli gitu, harus ngumpul Menhan, Mabes (TNI),” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Ryamizard menyinggung soal Bela Negara. Mantan KSAD itu menekankan agar seluruh prajurit semangat dalam menjalankan tugasnya menjaga NKRI.

“Bela negara itu ujung-ujungnya adalah bagaimana mencintai negara. Dia berkorban untuk negara, sebelum dia berkorban, dia harus bangga dulu. Nah, bangga itu dari diberi pengertian,” terang Ryamizard.

“Jangan sampai seperti bangsa lain yang lari-lari ngungsi, eksodus. Kalau bangsa kita kan enak, nggak ada yang ngungsi,” imbuh purnawirawan jenderal itu.

Rapim TNI dihadiri oleh 262 perwira tinggi, yang terdiri atas 184 pati dari TNI dan 78 pati dari Polri. Presiden Joko Widodo hadir dalam pembukaan rapim TNI 2017 tersebut.

“Kita ingin semua punya visi yang sama, mengetahui tantangan negara kita ke depan seperti apa. Baik tantangan eksternal maupun internal, sehingga bisa sama-sama mengambil kebijakan,” ujar Jokowi setelah memberikan pengarahan kepada para pimpinan TNI, Senin (16/1).

  ★ detik

Posted in: Alutsista,Artikel,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Kemhan,TNI

✈️ Rhan 122 [PT DI]

Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemhan menggelar beberapa Produk First Article (FA) Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) TA. 2016, Selasa (13/2) di kantor Kemhan, Jakarta.

Sebanyak 15 Produk FA yang dipamerkan tersebut merupakan produk prototipe terseleksi hasil penelitian pengembangan menjadi produk yang siap untuk diproduksi secara massal oleh 13 perusahaan industri pertahanan dalam negeri.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan, rasa bangganya bahwa karya putra putri bangsa Indonesia mendapat kesempatan dan mampu untuk turut mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara. “Kemampuan industri pertahanan yang ada ini perlu kita hargai, didukung dan diberdayakan untuk membangun kekuatan dan kemampuan TNI secara mandiri”, ungkap Menhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar, untuk itu harus memiliki kemandirian dan mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Tentunya untuk mewujudkan kemandirian tersebut kuncinya adalah semua pihak harus bekerja keras, saling mendukung dan bekerjasama. “Kita harus berani memulai untuk mandiri dan tidak tergantung dari pihak manapun dalam pemenuhan kebutuhan Alpalhankam kedepan”, tambah Menhan.

Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, menurut Menhan perlu upaya dan kerjasama yang integratif antara pemerintah dan stake holder industri pertahanan dalam negeri sehingga kemandirian dan kedaulatan pemenuhan Alpalhankam Indonesia dapat diwujudkan di masa yang akan datang.

Diperlukan adanya evaluasi, perbaikan dan pengembangan yang terus menerus oleh semua pihak terkait sehingga kelak produksi Alpalhankam dalam negeri ini sesuai dengan kebutuhan untuk pertahanan negara, baik dari sisi prajurit sebagai pengguna, kondisi geografis Indonesia maupun anggaran yang lebih efisien serta proyeksi ancaman yang dihadapi kedepan. Sehingga keberadaan Alpalhankam ini dapat memberikan kekuatan dan efek tangkal yang tangguh dan menggetarkan bagi pihak manapun dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Sementara itu Dirjen Pothan Kemhan Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, mengatakan, 15 Prodok FA ini merupakan kelanjutan produk produk yang sudah dilakukan suatu penilitian dan pengembangan (Litbang) oleh Litbang Angkatan, Litbang Kemhan dan juga lembaga lembaga penelitian terkait lainnya, sehingga produk ini sudah diuji dan disertifikasi. Oleh karena itu, produk ini sudah siap diproduksi secara massal.

Lebih lanjut diharapkan produk – produk monumental karya anak bangsa ini bisa ditindaklajuti oleh end user, diproduksi masal, dibeli dan dipakai, sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan pengadaan Alutsista sekaligus juga untuk penghematan devisa negara.

Ke 15 Produk FA yang digelar terdiri dari lima produk Matra Darat, enam produk Matra Laut dan empat produk Matra Udara, meliputi; FA Swamp Boat dari PT. Mega Perkasa Engineering, FA Kapal Selam Tanpa Awak dari PT. Robo Marine Indonesia, FA Target Drone dari PT. Indo Pacific Communication and Defence, FA Posko Dahanud Mobile dari PT. Elektroteknika Utama ITB, FA Bateray Pesawat C-130 dari PT. Garda Persada, FA Baterai Tank BMP-3F dari PT. Garda Persada, FA WCP/WPU Pesawat Hawk 209 dari PT. Info Global Teknologi.

Selanjutnya, FA Identification Frend or Foe dari PT. Len Industri, FA Simulator Meriam 57 mm dari PT. Elektroteknika Utama ITB, FA Mesin Hitung Mortir 81 mm dari PT. Kinarya Acitya, FA Simulator Latihan Tim Pelaksana Tembakan dari PT. Enindo Mitratama, FA Electronic Support Measure (ESM) dari PT. Infra RCS Indonesia, FA Senjata Dooper & Amunisi dari PT. Pindad, FA Ground to Air Radio dari PT. CMI Teknologi dan FA Senjata Serbu Bawah Air 5,6 mm dari PT. Pindad.

Ke 15 Produk FA tersebut diserahkan secara simbolis kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Drs. Sutrimo, M.M., M.Si, berupa Miniatur FA Swamp Boat produk dari PT Mega Perkasa Engginering.

Selain penyerahan 15 Produk FA Program Bangtekindhan TA. 2016, juga dilaksanakan penandatanganan kontrak produksi Roket R-Han 122B untuk Tabel Tembak dan Sertifikasi Tahap I TA.2017 oleh Dirjen Pothan Kemhan dengan Direktur Utama PT. DI dan disaksikan oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Menkominfo, perwakilan Anggota Komisi I DPR RI, sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan serta para Direktur Utama dari perusahaan industri pertahanan dalam negeri.

  ✈️ Kemhan

Posted in: Alutsista,BUMNIS,DI,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Inhan,Kemhan,LAPAN,Roket,TNI

Dua produk senjata produksi PT Pindad (Persero) diserahkan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Sutrimo kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dalam acara penyerahan 15 produk First Article (FA) Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) TA. 2016 yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan pada tanggal 14 Februari 2016. Dua produk senjata tersebut adalah Senjata Serbu Bawah Air 5,6 mm dan Senjata Dopper beserta amunisinya.

Produk-produk senjata PT Pindad (Persero) merupakan salah satu produk purwarupa yang terseleksi hasil penelitian dan pengembangan untuk kemudian menjadi produk yang siap untuk diproduksi oleh masing-masing industri pertahanan. Produk-produk senjata Pindad telah lulus uji coba oleh pengguna serta mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pusat Kelaikan Badan Saran Pertahanan Kemhan dan telah memenuhi tuntutan Operational Requirement (Opsreq) TNI dan siap untuk diproduksi secara massal.

Senjata Dopper merupakan senjata untuk mendukung latihan para personil TNI yang bertujuan menguji nyali prajurit. Dopper buatan PT Pindad (Persero) memiliki kaliber 7.62 mm dan didukung dengan kemampuan menembakkan munisi sebanyak 720-760 butir/ menit. Sedangkan Senjata Serbu Bawah Air yang memiliki kaliber 5.56 mm. Dengan jarak tembak efektif hingga 30 meter di bawah permukaan air, senjata ini akan mendukung tugas operasi infiltrasi maupun sabotase bawah air yang digunakan oleh pasukan khusus. PT Pindad (Persero) telah melakukan usaha maksimal agar kualitas kedua senjata tersebut telah sejajar dengan senjata buatan luar negeri.

Program Bangtekindhan ini dimulai pada tahun 2016 dan merupakan program yang sangat mendasar dalam memulai upaya mewujudkan kemandirian Alutsista TNI. Untuk itu, TNI sebagai pengguna diharapkan dapat memanfaatkan produk ini untuk mendukung pembangunan kekuatan. Selain itu, program ini juga merupakan bukti kesungguhan TNI untuk menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri dan merupakan feedback kepada industri pertahanan dalam negeri untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.

Selanjutnya, pendefinisian dan penyusunan Program Bangtekindhan dilakukan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh Kemhan melalui Ditjen Pothan Kemhan bekerjasama dengan Mabes TNI dan Angkatan. Program tersebut diarahkan kepada penguasaan teknologi guna menjamin kelangsungan penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) serta kemajuan dan kemandirian industri pertahanan.

Kemhan bersama-sama dengan TNI dan industri pertahanan dalam negeri akan terus melakukan perbaikan, evaluasi dan peningkatan kualitas agar Indonesia mampu memproduksi Alpalhankam yang bisa dibanggakan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pertahanan negara.

  ☆ Pindad

Posted in: Alutsista,BUMNIS,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Inhan,Kemhan,PINDAD

Cockpit Hawk Infoglobal [thestar] ☆

Pada tanggal 14 Februari 2017, Infoglobal yang diwakili oleh Direktur Utama, Adi Sasongko menyerahkan produk Weapon Control Panel (WCP) dan Weapon Programming Unit (WPU) kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

Penyerahan ini digelar dalam acara serah terima produk First Article program Bangtekinhan. Acara ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat.

WCP – WPU buatan Infoglobal merupakan salah satu produk dari 15 produk first article program Bangtekinhan yang dipamerkan di halaman Kompleks Kantor Kemenhan dan merupakan hasil rancang bangun Industri Pertahanan yang membanggakan.

Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan sangat bangga atas produk pengembangan baru hasil rancang bangun Industri Pertahanan dalam negeri untuk mendukung kekuatan Pertahanan Republik Indonesia secara mandiri.

WCP – WPU merupakan peralatan yang sangat vital dalam manajemen persenjataan pesawat tempur Hawk 200. Kedua perangkat avionik tersebut memiliki kemampuan untuk memilih jenis senjata pesawat tempur dan merilis senjata yang telah dipilih.

  ☆ Infoglobal

Posted in: Alutsista,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Kemhan,Pesawat,TNI AU

Kapal selam kedua KRI 404 Trisula. Termasuk dalam 7 prioritas Kemhan. Nantinya PT PAL di harapkan dapat menyerap teknologi kapal selam dan mampu menmproduksi sendiri, bukan hanya merakit. [TNI AL] ☆

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menilai kondisi dan kemampuan manufakturing industri pertahanan strategis dalam negeri masih menyedihkan. Hal ini terjadi karena ada kesenjangan yang besar antara kemampuan secara teknologi dengan kesiapan manufakturing industri pertahanan. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi para ahli, menyebabkan para ahli di bidang teknologi akhirnya hengkang dan memilih bekerja di luar negeri.

Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksaamana (Purn) Soemarjono mengatakan hal itu dalam penyampaian Program Kebijakan KKIP kepada media di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Kamis (10/11/2016).

Dijabarkan oleh Soemarjono, sesusai Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Industri Pertahanan, KKIP mengemban tugas untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan strategis dalam negeri. “Bagaimana industri pertahanan itu makin maju, itu ada undang-undangnya. Nah, keterlibatan KKIP itu ya di sini,” ujar Soemarjono yang mantan KSAL ini. Sebelum ada undang-undang ini, industri pertahanan hanya dilindungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres).

Diakui Soemarjono, untuk menyosialisasikan Undang-undang No 16 Tahun 2012 ternyata tidak mudah, menyebabkan mekanisme pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) tidak sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. “Misalnya, pengadaan barang dari luar negeri yang tidak disertai dengan offset, imbal dagang, dan kandungan lokal. Kami berharap, undang-undang ini sebenarnya tidak hanya dipahami oleh pengguna dan pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat,” tambahnya.

Soemarjono menegaskan, offset yang dituntut dalam pembelian alpalhalkam dari luar negeri sesungguhnya adalah untuk kepentingan nasional. “Jadi kita waktu beli barang dari luar negeri itu kita mendapat susuk-nya (kembaliannya) dalam bentuk nilai untuk membangun industri pertahanan tadi. Bukan uang dan saya tegaskan bahwa KKIP tidak berada di ranah pengadaan,” ujarnya.

1.200 pengadaan baru

Target Industri Dalam Negeri dalam pemenuhan Alpalhankam atau Alutsista. [Roni Sontani]

Ketua Bidang Transfer Teknologi dan Offset KKIP Laksda (Purn) Rahmad Lubis menyampaikan, UU no 16 tahun 2012 mengamanatkan bahwa pembelian alpalhankan dari luar negeri mewajibkan ada imbal dagang, kandungan lokal, dan offset. Jadi, ujarnya, sekarang tidak boleh lagi ada pembelian dari luar negeri yang tidak disertai tiga hal itu. “Minimal harus ada salah satu dari tiga poin itu,” ujar Lubis.

Ditambahkan, untuk peiode 2015 hingga 2024 (MEF II dan III) terdapat 1.200 jenis alpalhankam baru yang akan diproses pengadaannya. Maka dari itu KKIP telah menyusun dan memasukkannya ke dalam Buku Rencana Induk Industri Pertahanan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam. “Di buku tersebut, selain nama dari masing-masing jenis, teknologi dari tiap-tiap jenis, kesiapan industri pertahanan, cara mana yang akan dipilih, itu ada semua,” terang Lubis.

Ia melanjutkan, bahwa ke 1.200 jenis alpalhankam yang telah ditetapkan itu tidak boleh berubah-ubah lagi karena akan menyulitkan proses untuk mengawasi atau mengikutinya. “Oleh karena itu kita akan memohon kepada ketua KKIP, Bapak Presiden RI, supaya beliau berkenan mendefinitifkan ini sebagai rencana nasional. Agar rencana penganggaran, penyedia anggaran, pengguna alpalhankam, pengelola kekuatan pertahanan, industri pertahanan semuanya menggunakan buku ini sebagai acuan,” papar Lubis.

Selain pembelian barang dari luar negeri, pemeliharaan alpalhankam atau alutsista juga sudah tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan di luar negeri karena melanggar Undang-undang. “Itu Pasal 43 ayat 2. Artinya harus di dalam negeri. Nah, pengertian di dalam negeri, ya terserah. Mau itu bengkel orang asing, atau bengkel kita, atau bengkel patungan. Yang penting di dalam negeri. Ini dalam rangka menjaga kerahasiaan, percepatan, penambahan lapangan pekerjaan, pemasukan pajak, menghemat devisa, dan lainnya,” jelasnya.

Setelah dipetakan, dari 1200 alpalhalkam yang akan dibeli itu sebanyak 40% mengharuskan pengadaan dari dalam negeri, 13% melalui Litbang nasional, 27% pengadaan dari luar negeri, 10% joint development, dan 10% joint venture.

Lubis menambahkan, dari 1.200 pengadaan alpalhankam itu, KKIP telah menetapkan tujuh prioritas bidang hankam, yakni propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, dan pesawat tempur.

Tujuh prioritas bidang Alpalhankam. [Roni Sontani]

Terkait kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang secara kesiapan manufakturing masih lemah, lubis menyatakan, dengan adanya keharusan imbal dagang, kandungan lokal, dan offset yang nilainya minimal 85% (offset minimal 35%) itu yang akan meningkatkan readiness level dari industri pertahanan dalam negeri. “Ini penting sekaligus untuk menyehatkan industri pertahanan, karena dengan modal puluhan triliun industri strategis dalam negeri keuntungannya masih kecil,” lanjut Lubis.

Wakil Ketua Pelaksanan KKIP Marsyda (Purn) Eris Herryanto menyampaikan penegasan bahwa KKIP tidak pernah masuk di urusan pengadaan. Eris menyatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan dimana KKIP seolah dianggap sebagai instansi yang kerap mempersulit pengadaan alutsista dari luar negeri. “TNI, Kemhan mau beli apa saja silakan. Kami hanya melaksanakan undang-undang bahwa setiap pengadaan barang dari luar negeri, KKIP harus diberi tahu terlebih dahulu agar kita bisa menyiapkan untuk meminta offsetnya,” tegas Eris.

Pernyataan Eris diperkuat oleh penyataan Soemarjono bahwa pengguna atau TNI dalam hal ini adalah yang paling tahu mengenai kebutuhan alutsista sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan operasinya. “KKIP tidak akan mengurangi spektek yang dibutuhkan oleh pengguna, karena dengan mengurangi spektek yang dibutuhkan, artinya mengurangi kemampuan dan itu berpengaruh pada tidak tercapainya misi/operasi” tutup Soemarjono.

Author: Roni Sontani

  ★ Angkasa

Posted in: Alutsista,Artikel,BUMNIS,Hankam,Ilmu Pengetahuan,Indonesia Teknologi,Inhan,Inovasi,Kemhan,KKIP

First three of 11 AS565 MBe Panther helicopters handed over to PT Dirgantara Indonesia. Deliveries to run through to 2018. AS565 MBe will bring increased mission capabilities, specifically for anti-submarine warfare missions First three of 11 AS565 MBe Panther helicopters to Indonesia. [Airbus Helikopter/Eric Raz] ★

Airbus Helicopters has delivered the first three of the 11 AS565 MBe Panther helicopters to Indonesia, ahead of contract schedule, at a ceremony at Airbus Helicopters’ headquarters in Marignane, in the presence of representatives from Indonesia’s Ministry of Defence and the Indonesian Navy.

This follows the contract signature in late 2014 with PT Dirgantara Indonesia for 11 AS565 MBe helicopters. The delivery of the remaining helicopters will run through to 2018.

“We are excited to witness the handover of the first three AS565 MBe helicopters to our partner today”, said Janick Blanc, Head of the Panther programme at Airbus Helicopters. “The AS565 MBe has been developed using state-of-the-art processes and this enhanced variant of the Panther will benefit from an increased maximum take-off weight at 4,500kg. This will provide increased mission capabilities, specifically for the anti-submarine warfare missions these rotorcraft are expected to perform”, he added.

Under the agreement, Airbus Helicopters will supply the AS565 MBe helicopters to its Indonesia industrial partner PT Dirgantara Indonesia, who will reassemble and outfit these rotorcraft in-country, acting as the design authority. This will notably cover the installation of the anti-submarine warfare (ASW) suite which includes a dipping sonar and torpedo launch systems, allowing the Indonesian Navy to carry out its most demanding missions.

This Indonesian MBe Panther programme is the latest of a long-standing relationship between Airbus Helicopters and PT Dirgantara Indonesia, who celebrated their 40 years of strategic partnership earlier this month. The two companies have delivered more than 190 helicopters together, through joint programmes over the last four decades.

“We have been working with Airbus Helicopters on numerous projects for many years by now, and this milestone today further illustrates the commitment both companies have towards this programme”, said Budi Santoso, CEO and President of PT Dirgantara Indonesia. “We look forward to receiving these green helicopters in Bandung, as we ready to start the installation of the mission equipment, and the subsequent qualification and certification of our future anti-submarine warfare helicopters”, he added.

Recognised as one of the world’s most capable light/medium anti-submarine warfare platforms, the AS565 MBe is equipped with two Safran Arriel 2N engines, which enhance the helicopter’s performance in high and hot conditions, while enabling it to achieve a top speed of 165 kt and a range of 780 kilometres. It also boasts a new main gearbox, the latest-generation tail rotor and a 4-axis autopilot that reduces crew workload and makes the most demanding missions easier to perform.

  ♞ Airbus Helicopters

Posted in: Alutsista,DI,Hankam,Helikopter,Kemhan,TNI AL